Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Pembelajaran Online Learning Pada Masa Pandemi Covid-19 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang Dadang Dadang
Eduka : Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis Vol 6, No 1 (2021): Eduka : Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis
Publisher : Faculty of training and education, Pamulang university

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/eduka.v6i1.7812

ABSTRACTThis study aims to determine the effectiveness of online learning at the Faculty of Teacher Training and Education at the University of Pamulang since the outbreak of the 2019 corona virus disease (covid-19) pandemic a few months ago in Indonesia. The samples of this research were students of the Pancasila and Citizenship Education study program and the Economic Education Study Program at the Teacher Training and Education Faculty, Pamulang University who were selected using simple random sampling technique by considering population homogeneity. This research is a qualitative study using a survey method with questionnaires and interviews conducted online. Data were analyzed using descriptive statistics. The results of the study illustrated that the activeness of students discussing e-learning reached 80%, working on assignments reached 85%, and activeness in taking exams reached 100%. Meanwhile, complaints during this e-learning learning reached 10% due to various factors, such as a slow internet network and limited quota. For complaints that are psychological in nature, namely the presence of boredom, reaching 8%.Keywords: Online learning; pandemic ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pembelajaran daring di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang semenjak merebaknya pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) beberapa bulan lalu di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Program Studi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling dengan mempertimbangkan homogenitas populasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode survey dengan kuisioner dan wawancara yang dilakukan secara online. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan keaktifan mahasiswa berdiskusi dalam pembelajaran e-learning ini mencapai 80%, pengerjaan tugas mencapai 85%, dan keaktifan mengerjakan ujian mencapai 100%. Sedangkan keluhan selama pembelajaran e-learning ini mencapai 10 % karena diakibatkan berbagai faktor, seperti jaringan internet yang lambat, dan kuota yang terbatas. Untuk keluhan yang bersifat psikis yakni adanya rasa bosan mencapai 8%.Kata kunci: Pembelajaran daring; pandemi

Analisis Nilai Religuas Pada Novel Pudarnya Pesona Cleopatra Karya Habiburrahman El Shirazy Dan Implikasinya Terhadap Apresiasi Sastra Di SMA Heri Indra Gunawan; Enggar Prasetyawan; Dadang Dadang
Eduka : Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis Vol 6, No 2 (2021): Eduka : Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis
Publisher : Faculty of training and education, Pamulang university

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/eduka.v6i2.12618

ABSTRACT The purpose of this study is to reveal the religious value of the novel Pudarnya Pesona Cleopatra by Habiburahman El Shirazy and its implications for learning literary appreciation in high school. This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive method. The data sources are religious values that exist in the novel, the data analysis techniques are data reduction, data modeling, and conclusion verification. The instrument is the researcher himself assisted by a work analysis table. The results of the analysis show that the intrinsic elements in the form of messages, language styles, characters and characterizations, settings, themes, and plots are a unified whole, logical, and full of religiosity. The implication is that this novel can be used as a teaching material in the learning process that is packaged in the Learning Implementation Plan (RPP) and also supports the application of character education to students.Keywords: Religious Values; Novel Pudarnya Pesona Cleopatra; Teaching materials. ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan nilai religius pada novel Pudarnya Pesona Cleopatra Karya Habiburahman El Shirazy serta Implikasinya terhadap pembelajaran apresiasi sastra di Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber datanya ialah nilai-nilai religius yang ada pada novel, teknik analisis datanya ialah reduksi data, model data, dan verifikasi kesimpulan. Instrumennya adalah peneliti sendiri dibantu tabel analisis kerja. Hasil analisis menunjukan bahwa unsur intrinsik yang berupa amanat, gaya bahasa, tokoh dan penokohan, latar, tema, dan alur merupakan kesatuan yang utuh, logis, dan penuh dengan religiusitas. Implikasinya novel ini bisa digunakan sebagai materi ajar dalam proses pembelajaran yang dikemas dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan mendukung juga penerapan Pendidikan karakter pada siswa.Kata Kunci: Nilai Religius; Novel Pudarnya Pesona Cleopatra; Bahan Ajar.

SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Syaifullah Syaifullah; Bima Guntara; Dadang Dadang; Rio Hendra; Ferry Agus Sianipar
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2021): Edisi Oktober
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i3.13524

Domestic violence is an act of violence against women that is often invisible. Along with cases of domestic violence that are increasing day by day, the government issued a Law on the Elimination of Domestic Violence, with the aim that victims of domestic violence, especially women, are expected to obtain legal protection. The problem that arises then is how to protect the law against victims of Domestic Violence (KDRT) to prevent criminal acts of domestic violence. The existence of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is expected to be able to provide significant legal protection for victims of Domestic Violence (KDRT). The forms of protection regulated in this law are temporary protection from the police, court protection and placement of victims in "safe houses". However, the results of research, both through District Court decisions and informants, show that the form of protection for victims of domestic violence is still dominant through repressive actions (imprisonment sentences) to perpetrators, while temporary protection and permanent protection from the courts are less attention Domestic violence is an act of violence against physical, psychological, sexual and neglect in the family. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) has regulated the protection for victims, but it does not fully fulfill the rights of victims. Criminal action, which is the goal of the Domestic Violence Law, often has a negative impact on victims, including: divorce and domestic disharmony. In addition, the imposition of a criminal offense is also contrary to other objectives to be achieved by the Act, namely: the maintenance of a harmonious and prosperous household. The PKDRT law provides opportunities for the involvement of the government, victims and the community in accordance with the idea of restorative justice which is already known by the Indonesian people as a form of local wisdom, but the protection of victims has not been fulfilled. Meanwhile, if the crime will be used in resolving domestic violence cases, it must be as selective as possible, especially if the consequences of the acts of the perpetrators of domestic violence will threaten and endanger the survival of the victim. Regarding forms of violence, violence is not merely physical in nature such as: beatings, torture or torture which easily leaves visible evidence. In many ways violence always takes many forms as well as many dimensions. Psychological violence such as constant fear, receiving threats, making someone feel humiliated, is another form that is very difficult to prove but leaves a long imprint on everyone's memory.Keywords: Violence, Domestic, Legal Protection

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bima Guntara; Dadang Dadang; Pendi Ahmad
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i2.y2021.16802

ABSTRAKSebagai pengguna jasa dari transportasi online, sudah seharusnya masyarakat mendapat jaminan pelayanan serta perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun, tidak sedikit pengguna jasa transportasi online tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum pengguna transportasi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui perlindungan konsumen yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi online. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun sebagai law as it decided by judge through judicial process. Hasil penelitian ini yaitu perlindungan hukum pengguna transportasi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya memberikan perlindungan bagi konsumen dalam segi keamanan, keselamatan dan kenyamanan serta telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pengenaan sanksi terhadap pengemudi agar pengemudi dapat bersikap hati-hati dalam memberikan pelayanan jasa kepada konsumen, serta perlindungan konsumen yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi online bersedia untuk memberikan bantuan keuangan jika pengguna mengalami kecelakaan, menderita cidera atau meninggal saat dijemput oleh penyedia layanan. Tanggung jawab hukum perusahaan aplikasi transportasi online berkaitan dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability). Namun, terhadap tanggung jawab hukum secara pidana dalam bentuk tuntutan dari konsumen transportasi online secara pidana menjadi tanggung jawab dari pengemudi (driver) transportasi online.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen, Transportasi Online

KEDUDUKAN DAN FUNGSI REKOMENDASI DPRD DALAM PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH DAERAH” Dadang Dadang
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak “Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan hukum dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan perizinan oleh Pemerintah Daerah Ditinjau dari Undang Undang Nomor 9 TAHUN 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengetahui kendala-kendala dalam penyelenggaraan perizinan oleh Pemerintah Daerah tanpa adanya rekomendasi dari DPRD. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Rekomendasi DPRD pada Pemda provinsi tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Negara dan peraturan perundang-undangan teknis lainnya. Rekomendasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga bukan merupakan penjabaran dawi kewenangan pengawasan DPRD terhadap gubernur. Rekomendasi yang dikenal di dalam peraturan perundang-undangan adalah rekomendasi sebagai instrumen hukum administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh gubernur, khusunya dalam penyelenggaraan fungsi penetapan keputusan atau pelaksanaan tindak pemerintahan. Rekoemndasi DPRD dalam proses perizinan merupakan konvensi ketatanegaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara yang tidak diatur di dalam peraturan perundang- undangan. Dalam fungsi konfirmasi, rekomendasi semata-mata merupakan instrumen persetujuan tidak mengikat dalam penerbitan keputusan pemerintahan. Rekomendasi dalam fungsi persyaratan mengikat pemberi rekomendasi untuk bertanggungjawab terhadap akibat-akibat yang timbul dari akibat pelaksanaan keputusan yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi yang diterima oleh penerima rekomendasi.”“Kata Kunci: Rekomendasi, DPRD, Perizinan.”

SOSIALISASI PENGGUNAAN INTERNET SEHAT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA Dadang Dadang; Bima Guntara; Rio Hendra; Ferry Agus Sianipar; Syaifullah Syaifullah
JAMAIKA: JURNAL ABDI MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2020): FEBRUARI
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.749 KB)

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini akan dilakukan dengan membuat kegiatan sosialisasi tentangInternet Yang Baik Bagi Anak dan Remaja Di Sekolah Guna Mencegah Terjadinya Kejahatan SeksualAnak Online. Meningkatnya jumlah pengguna Internet di Indonesia membuat celah yang besar untukterjadinya kejahatan kepada anak dan remaja di Indonesia. Dari hasil survei yang di lakukan oleh AsosiasiPenyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018, deitemukan ada sekitar 171 juta orangIndonesia yang menggunakan Internet. Jumlah ini terus meningkat dari tahun 2017 yang hanya mencapai134 juta orang yang menggunakan Internet. Banyak bentuk kejahatan yang bisa terjadi pada anak di duniamaya, salah satunya adalah kejahatan seksual anak online dan Cyber Bullying. Kejahatan ini bisa terjadikarena banyak faktor, dan salah satunya adalah ketidaktahuan dari remaja dan anak-anak terkait dampakyang akan timbul bila mereka menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual online seperti pornografi danCyber Bullying, seandainya mereka tahu dampaknya mungkin angka kejahatan di dunia maya bisadikurangi. Adanya PKM ini adalah untuk mensosialisasikan tentang bagaiamana cara yang baik dan benarmenggunakan Internet dan Media Sosial yang sedang digandrungi oleh para remaja dan anak di Indonesia.Kami juga berharap bahwa sosialisasi ini menjadi suatu awal untuk menyebarkan Informasi terkaitdengan penggunaan Internet yang baik dan benar serta bertanggung jawab oleh remaja dan anak dilingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal dan di dalam keluarganya sendiri. Dalam kegiatan inikami akan melakukan sosialisasi sebuah sekolah di wilayah Tangerang Selatan, yaitu SMA Negeri 6Tangerang Selatan. Dengan adanya sossialisasi ini di sekolah tersebut maka diharapkan anak-anaktersebut bisa menjadi agent of changes dalam mencegah teman-teman sebaya mereka menjadi korban daripenyalahgunaan Internet yang bisa berakibat fatal bagi mereka di kemudian hari dan juga menjadi korbandari para predator seks anak-anak. Kami juga berharap pihak sekolah juga ikut peduli terkait permasalahyang kami sosialisasikan di sekolah mereka, dengan mebuat kebijkan-kebijakan yang melindungi anakdari penyalahgunaan Internet yang bisa berdampak buruk bagi anak-anak tersebut.

Perlindungan Hukum Pengguna Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bima Guntara; Dadang Dadang; Pendi Ahmad
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i2.y2021.16802

ABSTRAKSebagai pengguna jasa dari transportasi online, sudah seharusnya masyarakat mendapat jaminan pelayanan serta perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun, tidak sedikit pengguna jasa transportasi online tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum pengguna transportasi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui perlindungan konsumen yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi online. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun sebagai law as it decided by judge through judicial process. Hasil penelitian ini yaitu perlindungan hukum pengguna transportasi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya memberikan perlindungan bagi konsumen dalam segi keamanan, keselamatan dan kenyamanan serta telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pengenaan sanksi terhadap pengemudi agar pengemudi dapat bersikap hati-hati dalam memberikan pelayanan jasa kepada konsumen, serta perlindungan konsumen yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi online bersedia untuk memberikan bantuan keuangan jika pengguna mengalami kecelakaan, menderita cidera atau meninggal saat dijemput oleh penyedia layanan. Tanggung jawab hukum perusahaan aplikasi transportasi online berkaitan dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability). Namun, terhadap tanggung jawab hukum secara pidana dalam bentuk tuntutan dari konsumen transportasi online secara pidana menjadi tanggung jawab dari pengemudi (driver) transportasi online.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen, Transportasi Online

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search