Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Syiah Kuala Law Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Nurhafifah Nurhafifah
Universitas Syiah Kuala
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) Nida Fadhilla; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian, serta upaya dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian adalah faktor emosi, masalah keluarga, dan umur. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya, terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan, sudah berdamai, terdakwa belum pernah dihukum, dan pidana sebagai pendidikan bukan pembalasan. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian adalah dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu dengan memberikan kesadaran hukum sedari dini, dan meningkatkan citra kepolisian. Adapun upaya represif yang dilakukan adalah dengan memberikan hukuman berupa sanksi pidana terhadap pelaku. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dan kurangnya sosialisasi. Disarankan aparat penegak hukum lebih bersosialisasi lagi kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan. Hakim dalam menjatuhkan sanksi harus melihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dan bagi masyarakat hendaknya lebih memahami lagi aturan hukum yang berlaku.Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Anggota Kepolisian.
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON NOMOR: 260/PID.SUS/2019/PN.LSK TENTANG PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK Ananda Desti Aqilla; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Putusan Sela Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 260/Pid.Sus/2019/PN.LSK merupakan putusan kasus pemerkosaan terhadap anak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim yang mengabulkan keberatan terdakwa yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak berwenang untuk mengadilili perkara pemerkosaan terhadap anak melainkan Mahkamah Syar’iyah  lebih berwenang menyidangkan perkara ini. Putusan Sela ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum khususnya kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis terhadap putusan sela menunjukkan bahwa hakim keliru menggunakan dasar hukum asas lex specialis derogate legi generalis yang mengatakan bahwa Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat lebih tepat digunakan daripada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak. Hal ini bertentangan dengan syarat pemberlakuan azas dimaksud yang mensyaratkan kedua peraturan yang diperbandingkan kekhususannya harus memiliki posisi yang sederajat. Pada perkara ini Qanun Hukum Jinayat adalah Perda yang berlaku di Provinsi Aceh. Hal ini juga bertentangan dengan asas lex superior derogate legi inferior dimana secara hirarki Undang-Undang Perlindungan Anak berada di atas Qanun. Pertimbangan hakim dalam putusan sela ini menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan hukum karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar dapat lebih memperhatikan tujuan hukum dalam memutuskan suatu perkara yang terkait dengan perlindungan anak sehingga terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak.Kata Kunci : Aceh, Kewenangan Mengadili, Pemerkosaan Anak, Qanun Jinayat, Tujuan Hukum.
TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN MELALUI FACEBOOK M. Ricky Maulana; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dan untuk mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Metode penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini memakai metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan adalah faktor balas dendam, faktor ekonomi dan faktor untuk mempermalukan korban. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yaitu Pertimbangan Yuridis (Surat Dakwaan, Alat Bukti dan Barang Bukti) dan Pertimbangan Non Yuridis (hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan). Hambatan dalam penanggulangannya adalah kurangnya sarana dan prasarana di Polres Bireuen, barang bukti yang seringkali sudah di hapus oleh terdakwa. Upaya dalam penanggulangannya dapat dilakukan dengan upaya preventif (Pencegahan) dan upaya represif (Penindakan dengan sanksi pidana).Kata Kunci : Dokumen Elektronik, Facebook, Kesusilaan, Tindak Pidana.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Maryam Lamona; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pada prinsipnya, Al-Quran dan Hadist memerintahkan suami untuk bergaul dengan istrinya secara ma‘rūf sesuai yang disebutkan dalam surat An-Nisa’ ayat 19. Namun realita menunjukkan masih banyak istri yang menderita karena kekerasan dalam rumah tangga yang mana sebagian muslim yang melakukan perbuatan ini menunjuk ayat Al-Quran sebagai dasar tindakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjuan hukum Islam terhadap KDRT, bentuk-bentuk KDRT yang diatur dalam hukum Islam dan solusi dalam menghadapi KDRT menurut hukum Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini, bahwa Islam tidak membenarkan terjadinya KDRT dan tidak membenarkan adanya kekerasan. Bentuk-bentuk KDRT yang diatur dalam hukum Islam adalah nusyuz, ila’, zhihar, sodomi, tidak adil dalam pernikahan poligami, mencaci dan memaki istri, tidak mau membayar mahar, tidak mau menafkahi, dan talak firar. Istri dapat melakukan gugatan perceraian apabila upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya untuk menyatukan kembali hubungan suami istri ini tidak berhasil. Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, alangkah lebih baik ditempuh dengan bermusyawarah diantara keduanya.Kata Kunci : KDRT dalam islam, KDRT terhadap istri
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) Ricky Alhuda; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak- Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwasannya setiap tindakan yang merupakan penyalahguna narkotika  baik itu tergolong golongan I, II dan III bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara yang sesuai dengan golongan narkotika yang telah disebutkan dalam Undang-Undang tersebut. Polisi yang merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki tugas, untuk melindungi serta menegakkan hukum, diberi tugas oleh negara untuk melakukan tindakan guna mencegah, memberantas, dan menanggulangi tindak pidana narkotika. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa oknum polisi yang justru menyalahgunakan wewenang tersebut sebagai dengan ikut serta melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat adanya penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkup kepolisian, diantaranya terjadi karena faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pergaulan di tempat kerja, serta hal yang lain yang berhubungan dengan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, serta memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh pihak kepolisian, diantaranya membuat fakta integritas, sosialisasi anti narkoba, serta larangan yang secara tegas dimasukkan dalam aturan kepolisian yang tentunya berisi sanksi administrasi bagi anggota yang terlibat. Sedangkan hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya terjadi karena adanya faktor internal yang menyebabkan tidak efektifnya penangan kasus.Kata Kunci:Penyalahgunaan, narkotika, oleh anggota kepolisian
FUNGSI REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM MENGUNGKAP MALPRAKTIK MEDIS (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fruca Radinda; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Pasal 1 ayat (1) Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 menyebutkan bahwa “Rekam medis merupakan berkas yang didalamnya memuat catatan serta dokumen mengenai identitas pasien, pengobatan, tindakan, pemeriksaan, serta pelayanan lain yang telah ditujukan untuk pasien. Namun dalam kenyataannya masih saja banyak tenaga medis yang tidak dapat membuat rekam medis dengan lengkap ataupun berkesinambungan dengan yang seharusnya, yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dari tenaga medis pada saat melakukan tindakan kesehatan terhadap pasien yang berujung dengan terjadinya malpraktik medis. Tujuan dari penulisan ini yaitu supaya menambah pengetahuan mengenai fungsi dan kekuatan yang menjadi bukti dari rekam medis pada saat mengungkap malpraktik kesehatan. Metode penelitian yang dipakai yuridis empiris, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti surat pada pengadilan yang selaras dengan bunyi pasal 13 ayat (1) butir (b) Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008, namun selaras dengan yang terdapat pada pasal 183 KUHAP yang mengatakan sekurang-kurangnya adanya 2 alat yang menjadi bukti, rekam medis tidak mampu berdiri secara individu di pengadilan harus ditambah dengan alat bukti lain yang bersesuaian. Saran dari peneliti kepada tenaga kesehatan untuk melakukan pencatatan rekam medis kesehatan secara lengkap dan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan agar ketika dalam melakukan tindakan medis selanjutnya tidak menimbulkan kesalahan dalam tindakan yang berujung dengan malpraktik medis.Kata Kunci: Fungsi Rekam Medis, Alat Bukti Surat dan Malpraktik Medis.
CASE STUDY DECISION OF PEMATANG SIANTAR STATE COURT NUMBER 288/PID.B/2020/PN PMS REGARDING MURDER COMMITTED BY HALLUCINATION SUFFERERS Nurhafifah Nurhafifah; Fadila Jamiatul Husna
Syiah Kuala Law Journal Vol 6, No 3: Desember 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v6i3.30723

Abstract

The decision 288/Pid.B/2020/PN Pms of the Pematang Siantar District Court on the murder committed by a psychotic schizophrenic (hallucinations). In this ruling, the judge concluded that the defendant, Suheri Sihombing, had been lawfully and conclusively established to have violated Section 338 of the Criminal Code, committing the crime of murder. Even though the defendant has paranoid schizophrenia, the judge believes he can still be held accountable for his conduct, therefore he is sentenced to thirteen years in jail. The findings indicate that the judge in case 288/Pid.B/2020/PN Pms did not consider the trial's facts when rendering a verdict. The judge did not voice his thoughts on the defendant with paranoid schizophrenic mental disease. The judge did not give significant consideration to Article 44, paragraph 1, of the Criminal Code concerning criminal abolition. According to Article 44 of the Criminal Code, defendants with mental problems might be ordered to spend one year in a mental hospital. The panel of judges at the Pematang Siantar District Court found the defendant guilty, resulting in a decision that did not maximally satisfy the norm of legal fairness.
TINDAK PIDANA USAHA BATUAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) Anya Febby Mutia; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Jurnal ini meniliti tentang faktor tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin, menjelaskan proses penyelesaian aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dan untuk menjelaskan upaya dan hambatan aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindak pidana usaha tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Aceh Besar khususnya daerah Jantho disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kurangnya sosialisasi tentang tambang, faktor kurangnya kesadaran hukum dan fakor mengurus izin yang rumit. Dalam proses penyelesaian tindak pidana usaha tambang batuan tanpa izin melalui proses litigasi di dalam pengadilan dimana terdakwa akan diserahkan kepada pihak berwajib yang diberi kewewenang untuk menyelenggarakan tindakan peradilan . Upaya penegak hukum yang harus dilakukan yaitu pengecekan atau inspeksi dadakan, sosialisasi tambang tanpa izin juga menyediakan lapangan pekerjaan  dan hambatan yang dihadapi yaitu terkait dengan barang bukti, keterangan saksi dan menangkap pelaku utama dalam kejahatan ini.Kata Kunci : IUP, Pertambangan Ilegal,  Jantho, Studi Kasus. Abstract - This study aimstoexplain the factorsof the criminal act of mining business without a permit, explain the process of resolving law enforcement officers against perpetrators of mining crimes without a permit and to explain the efforts and obstacles of law enforcement officers in cases of criminal acts of mining business without a permit. The results of the study explain that the criminal act of mining rocks without a permit in Aceh Besar District, especially the Jantho area, is caused by economic factors, educational factors, lack of socialization about mining, lack of legal awareness and factors in managing complicated permits. In the process of settling the criminal act of mining the rock without a permit, it goes through a litigation process in a court where the defendant will be handed over to the apparatus authorized to administer the criminal justice process. Law enforcement efforts that must be carried out are inspections or impromptu inspections, socialization of mining without a permit also provides employment opportunities and the obstacles faced are related to evidence, witness statements and arresting the main perpetrators in this crime.Keywords  : IUP, Illegal Minning, Jantho, Case Study.
TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERDAGANGAN PEREMPUAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Cut Munawarah; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab, Modus operandi, dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perdagangan perempuan pengungsi etnis rohingya di wilayah hukum pengadilan negeri Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana percobaan perdagangan perempuan pengungsi etnis rohingya adalah karna faktor ekonomi, kurang pengawasan dari petugas kamp penampugan, kurangnya kesadaran dalam hukum masyarakat, pendidikan perempuan rohingya yang rendah, dan faktor adanya kesempatan. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, yaitu dengan menggunakan transportasi darat, dengan cara menyewa transportasi tersebut untuk melakukan pengangkutan perempuan rohingya tanpa izin ke tempat-tempat tertentu, atas suruhan dari seseorang yang menjanjikan sejumlah uang, dan barang sebagai imbalan. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perdagangan perempuan pengungsi  etnis rohingya, yaitu terkendala oleh bahasa, dan sulit untuk menemukan pelaku utama yang hingga sekarang belum tertangkap. Disarankan agar petugas kamp penampugan pengungsi etnis rohingya agar menigkatkan standar keamanan, dan adanya tindakan preventif dari petugas kamp penampugan dengan cara melakukan patroli, maupun tindakan  represif dari kepolisian sesudah terjadinya tindak pidana. Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Perempuan, Rohingya.  Abstract  - This research aims to analyse the causal factors, modus operandi, and obstacles in law enforcement towards the attempted crime of trafficking on Rohingya ethnic refugees in the jurisdiction of the Lhokseumawe District Court. The results showed that the factors causing the attempted crime of trafficking on Rohingya ethnic refugees were economic factors, lack of supervision from shelter camp officials, lack of awareness in community law, low education of Rohingya women, and the factor of opportunity. The modus operandi carried out by the perpetrators is by using land transportation, by renting the transportation to transport the Rohingya women without permission to certain places, on orders from someone who promises a certain amount of money and goods in return. Barriers to law enforcement towards the attempted crime of trafficking in Rohingya refugees is including the language barriers, and it is difficult to find the main perpetrators who have not been caught until now. It is recommended that the refugee camp officers of Rohingya ethnic refugees increase safety standards, and take preventive action from the shelter camp officers through conducting patrols, as well as repressive actions from the police after the crime has occurred.  Keywords: Criminal Action, Women Trafficking, Rohingya.
Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan Nurhafifah Nurhafifah; Rahmiati Rahmiati
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2015): Vol. 17, No. 2, (Agustus, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP. Dalam Pasal 197 huruf d  berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”, sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun ada beberapa putusan hakim yang hanya mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan atau meringan saja. Sehingga konsekuensi dari putusan tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.  Judge Consideration Regarding the Imposition of Punishment Relating to Criminate and Incriminate Decision ABSTRACT: Consideration in regard with criminate and incriminate is ruled in Article 197 d and 197 f of the Criminal Procedure Code. Article 197 letter d states "consideration compiled briefly about the facts and circumstances derived from the examination trial on which the determination of guilt of the accused", while Article 197 f stipulates chapter of the legislation that became the basis of criminal prosecution or action and legislation the legal basis of the decision, accompanied by aggravating circumstances and relieve the defendant. However, there are some verdicts only based on things that are burdensome or incriminate only. Thus, the consequences of such decision may result in a decision null and void.
Co-Authors Ananda Desti Aqilla Anya Febby Mutia Cut Munawarah Fadila Jamiatul Husna Fruca Radinda M. Ricky Maulana Maryam Lamona Nida Fadhilla Rahmiati Rahmiati Ricky Alhuda Yusnaiti Yusnaiti