Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Andri Kurniawan
Universitas Syiah Kuala
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI BIDANG JARINGAN PENGAMAN SOSIAL KOTA BANDA ACEH Nia Lisma; Andri Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Tahun 2020-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kota B.Aceh belum sesuai dengan pedoman Pasal 23 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kota B.Aceh yang tidak sesuai seperti aturan yang ditetapkan. Selain itu, Dinas Sosial Kota B.Aceh tidak memperbaharui data penerima Bantuan di dalam DTKS akibatnya penerima bantuan menerima bantuan lebih dari satu. Dampak dari penerimaan bantuan sosial salah satunya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kota B.Aceh saat pandemi seperti pada pasal 34 ayat 2 UUD 1945 yang mengatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial demi mewujudkan kesejahteraan. Disarankan untuk Dinas Sosial Kota B.Aceh agar dapat mensosialisasikan tentang program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) ini kepada seluruh masyarakat Kota B.Aceh, agar masyarakat dapat mengetahuitransparansitentang bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.Kata Kunci: Pelaksanaan, Instruksi Presiden, Refocusing, Anggaran, Covid-19
TUGAS BUPATI ABDYA DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Dahlia Nur; Andri Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Bupati sebagai penyelenggara pemerintah daerah tingkat kabupaten memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelnggaraan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program sembako. Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako harus diberikan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat harga. Namun pada kenyataanya masih terdapat ketidaksesuaian mengenai penyaluran BPNT, mulai dari kualitas beras yang diterima tidak sesuai, tidak tepat waktu pembagian, dan data penerima bantuan yang tumpang tindih. Kata Kunci : Bantuan Pangan Non Tunai, Pemantauan, Penyaluran, Tugas Bupati
PENGATURAN AMBANG BATAS PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Imam Buchari; Andri Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah sesuai dengan hak asasi manusia dan implikasi penerapan presidential threshold terhadap hak politik warga negara dan partai politik. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum berupa pengkajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dalam pandangan hak asasi manusia terlihat belum sejalan dengan amanat konstitusi, karena setiap orang berhak memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, termasuk hak memilih dan dipilih. Mengenai implikasi dari kebijakan ambang batas Presiden ini berpeluang mereduksi hak warga negara khususnya hak politik, juga menghambat hak-hak partai politik kecil yang relatif rendah suara di parlemen, bahkan seperti partai baru saja yang telah sah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu juga mengalami hambatan dalam mengusung calon Presiden pada pemilu sebelumnya.Kata Kunci : Presidential threshold, Pemilihan umum  Abstract - The purpose of this writing is to find out the presidential threshold arrangement in Law Number 7 Year 2017 is in accordance with human rights and the implications of the application of the presidential threshold on the political rights of citizens and political parties. The use of normative juridical research methods is legal research in the form of an assessment of laws and regulations. The results of the study show the setting of the presidential nomination threshold in the view of human rights does not seem to be in line with the constitutional mandate, because everyone has the right to have the same opportunity to occupy positions in government, including the right to vote and be elected. Regarding the implications of the presidential threshold policy, it is likely tto reduce the rights of citizens, especially political rights, as well as hinder  the rights of small political parties that have relatively low votes in parliament, even as new parties that has been legally announced by the Election Commission as election participants have also experienced obstacles in carrying presidential candidates in previous elections.Keywords : Presidential threshold,  Pemilihan umum
Kebijakan dan Isu Kesehatan dalam Konteks Otonomi Daerah Andri Kurniawan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2010): Vol. 12, No. 2, (Agustus, 2010)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Increased attention to the problem of efficiency and equity in the provision of medical equipment and limited people's choice to make health care reform the health sector become an important agenda in many countries. Although health policy implications into the discourse of prominent intensity in the academic literature, however, health policy implications are not commonly found in developing countries. It is difficult because of the exchange balance (trade off) between on the one hand the efficiency and equity on the other side. Decentralization became a kind of necessity, the sine qua non, in connection with the idea of democratization in the administration of state power. Decentralization is one of the pillars of constitutionalism is the idea of power sharing in a vertical / spatial, but on the other hand, decentralization / autonomy turns out to complicate the implementation of the functions and duties of government in general and specifically in health problems (if not based on an institutional Virtue) for the government and the regions. Policy and Health Issues in the Context of Regional Autonomy
Co-Authors Dahlia Nur Imam Buchari Nia Lisma