Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Abdurrahman Abdurrahman
Universitas Syiah Kuala
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
DESENTRALISASI KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 Ilyas Ismail; Abdurrahman Abdurrahman; Muhammad Jafar; Azhari Azhari
Jurnal Media Hukum Vol 17, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v17i1.367

Abstract

Law No. 11, 2006 concerning Aceh Government determines the existence of decentralization of authority in the land sector to the Aceh Government. However, in reality, the decentralization of authority could not be accomplished.  Therefore, this research aims at studying the authorities which have been decentralized and factors that led to the failure in implementing these authorities. The data were collected through literature research and field research. The literature research was conducted by reviewing the Law No. 11, 2006 and other statutory provisions as well as the views of relevant experts. Field research was conducted by interviewing officials of technical institutions and other relevant stakeholders. The results of the research show that the authorities in the land sector that are especially decentralized to the Government of Aceh through Law No. 11, 2006 are the autorithies to grand The Right to Cultivate and The Building Rights on Land. However, these rights have not been implemented due to the inavailability of more concrete rules and local officials whose fundamental duties and functions are specifically in the land sector.Key words: decentralization, authority, the land sector
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LABUHANBATU Nurliza Amalia Solin; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Labuhanbatu, hambatan yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kabuapaten Labuhanbatu tidak menjalankan proses PTSL pada tahap penetapan lokasi untuk desa-desa yang akan mengikuti PTSL sesuai Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018.. Hambatan yang dialami adalah kurangnya jumlah kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pastisipasi masyarakat, pemohon PTSL yang tidak berdomisili di tempat pelaksanaan PTSL, dan ketidaklengkapan syarat administrasi. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah menyesuaikan jadwal pengukuran, membuat kesepakatan dengan pemilik tanah/pemohon pada proses pengukuran dan memberikan surat keterangan terhutang apabila syarat pembayaran pajak BPHTB belum terpenuhi. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kabupaten Labuhanbatu.
HUBUNGAN DAYA LEDAK OTOT LENGAN DENGAN KETEPATAN SHOOTING PADA ATLET POPDA BOLA BASKET KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 Asyraf Hudri; Abdurrahman Abdurrahman; Ifwandi Ifwandi
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Vol 7, No 3 (2021): AGUSTUS 2021
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Atlet POPDA bola basket Kabupaten Aceh Tengah  merupakan salah satu tim olahraga bola basket yang memiliki rekam jejak sebagai klub basket juara 3 (tiga)  pada kejuaraan terakhir yang diikuti pada tahun 2018 lalu. Tim Bola basket POPDA Aceh Tengah mampu menjadi juara ketiga tentu didukung oleh kapasitas fisik dan teknik yang cukup baik.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara daya ledak otot lengan dengan  ketepatan  shooting  pada Atlet POPDA Bola Basket Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan atlet bola bola basket POPDA Aceh Tengah yang berjumlah 24 orang yang terdiridari 12 orang atlet putra dan 12 orang atlet putri. Sampel penelitian ini adalah seluruh atlet POPDA bola basket Aceh Tengah yaitu berjumlah 24 orang yang terdiridari 12 orang putra dan 12 putri.   Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik tes dan pengukuran yang meliputi tes daya ledak otot lengan dan tes ketepatan shooting bola basket. Data yang diperoleh kemudaian dianalisis dengan menggunakan pendekatan statistik analisis regresi satu arah/sederhana. Hasil pengolahan data ditemukan bahwa nilai untuk koefisien korelasi antara daya ledak otot lengan (X) terhadap kemampuan shooting (Y) pada Atlet POPDA bola basket Aceh Tengah sebesar 0,98 sedangkan untuk nilai r- tabel pada taraf kepercayaan 95% dengan dk = (n-2) diperoleh t- tabel = 0,63, maka dengan demikian Ho ditolak sehingga oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot lengan terhadap ketepatan shooting pada Atlet POPDA Bola Basket Aceh Tengah Tahun 2020. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot lengan terhadap kemampuan Shooting bola basket pada Atlet POPDA Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020 sebesar 0.98. Kata kunci: daya ledak, otot lengan, shooting.
HUBUNGAN DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI DAN LENGAN TERHADAP KEMAMPUAN SMASH PADA KLUB BOLA VOLI AL-HILAL LAMBARO ANGAN DARUSSALAM Naufal Kurniawan; Abdurrahman Abdurrahman; Ifwandi Ifwandi
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Vol 8, No 1 (2022): FEBRUARI 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemampuan daya ledak otot atau yang sering disebut power sangat dipengaruhi oleh dua unsur komponen fisik lainnya yaitu kekutan otot dan kecepatan. Pada olahraga bola voli power ini diperlukan untuk melakukan gerakan-gerakan yang kuat dan cepat seperti gerakan meloncat pada saat melakukan smash, spike, dan block. Smash merupakan teknik memukul bola voli dengan daya ledak yang bertujuan agar bola tidak dapat dihentikan lawan dan masuk ke daerah lawan. untuk meningkatkan kemampuan smash pada saat bertanding tim harus terlebih dahulu berlatih secara intensif untuk dapat meningkatnya daya ledak atau power otot tungkai dan lengan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, yang artinya mengambil semua anggota dari populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu atlet bola voli Klub Al-Hilal Lambaro Angan yang berjumlah 18 orang atlet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan tes vertical jump, medicine ball dan kemampuan smash. Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini dapat di kemukakan sebagai berikut: terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan kemampuan smash (thitung ttabel= 3,4122,921), selanjutnya terdapat hubungan yang signifikan antara daya tahan otot lengan terhadap kemampuan smash (thitung ttabel = 5,953  2,921). Simpulan penelitian ini adalah terdapat sumbangan yang signifikan dari daya ledak otot tungkai (X1) dan daya ledak otot lengan (X2), terhadap kemampuan dalam melakukan smash (Y) pada permainan bola voli. Kata Kunci: Daya Ledak Otot Tungkai dan Lengan, Kemampuan Smash
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAH GAMPONG DI KOTA BANDA ACEH (Suatu Penelitian Terhadap Pengumpulan Data Yuridis Pendaftaran Tanah) Fitrah Ramadhan; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah aset pemerintah gampong di Kota Banda Aceh, menjelaskan hambatan pengumpulan data yuridis dan untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah aset pemerintah gampong dilakukan penyelidikan riwayat status tanah dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis. Keterangan saksi atau pernyataan yang kadar kebenaranya oleh panitia A dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak. Adapun hambatan-hambatan dalam pengumpulan data yuridis ialah tidak ada landasan yang kuat berupa bukti tertulis, tidak ada lagi saksi yang mengetahui benar riwayat tanah dan tidak ada hak-hak lama diatas tanah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengumpulan data yuridis bagi gampong yang tidak memiliki bukti kepemilikan/penguasaan maka gampong yang bersangkutan harus membuat surat keterangan gampong sebagai pengganti bukti tertulis kepemilikan. Disarankan dalam pengumpulan data yuridis pendaftaran tanah terhadap tanah yang tidak memiliki bukti tertulis. Pejabat Kantor Pertanahan untuk lebih teliti cermat dan seksama pada saat pemeriksaan berkas guna untuk menjamin kepastian hukum.Kata Kunci: Pelaksanaan, Pendaftaran Tanah, Aset Pemerintah Gampong. Abstract - This study aims to explain the implementation of juridical data collection in the registration of village government land assets in Banda Aceh, explain the obstacle in collecting juridical data, and understand efforts taken to overcome the obstacle. Results of this study show that the collection of juridical data in the registration of village government land assets is conducted through an assessment of the history of land status supported by evidence regarding the existence of the rights in the form of written evidence. Witness statement or statement in which truth content is deemed sufficient by Committee A to register for a right, of a right holder. The obstacles in collecting juridical data are there is no firm foundation in form of written evidence, there is no witness who knows well about the history of land status and there are no former rights over the land. Efforts have been taken to resolve the obstacle in juridical data collection for the village that does not hevidencedent of ownership/control over the land, then the concerned village should issue a statement letter as a substitute for written evidence of ownership. It is suggested in the process of collecting juridical data on land registration, particularly on lands that do not have written evidence. Officials at Land Agency to be more careful and thorough during the examination of documents to ensure legal certainty.Keywords: Implementation, Land Registration, Village Government Asset.
Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Adat Abdurrahman Abdurrahman
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Vol. 12, No. 1, (April, 2010)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: There are available some alternative dispute settlement method in the community life, it is commonly through formal way (litigation) and also can be used through informal way (non litigation).  One of informal dispute settlement is through customary approach which is undertaken by adat institution. The dispute settlement through adat approach has the main purpose that is to keep harmonisation and relationship among the community, not only providing the legal certainty but also the justice. In the life of Aceh’ people, the customary dispute settlement was done by adat institution at Gampong (village) and Mukim level. And for this, it has been promulgated already under several Qanun (regional law) of Aceh. The application of customary dispute settlement in Aceh is supported by any general principles that can provide protection for the rights of disputed parties.       Dispute Stelement Through Customary Approach
Tanah untuk Masyarakat Ekonomi Lemah Abdurrahman Abdurrahman
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Vol. 14, No. 1, (April, 2012)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: In order to achieve welfare, everyone has a right to have and own land individually including the right n it. However, the reality of Indonesian shows that the gap of ability to have land causing the low income is not able to compete the have. In terms of protecting the have not, the state has a power to interfere as stated in the Land Act as to be a legal basis for it. There is an explicit rule regulating the protection towards the low-income people as mentioned in Article 11 of the Act and there are also regulations substantially in Articles 7, 9, 17 of the Act. In addition, there is a rule for implementation of the Act but Is only limited to the protection of the have not in owning he land for farming and there is no regulation on the ownersip for the land in city and non-farming land. The availability such rules in not balanced with the implementation; hence there are many people that are low-income category have not had the land yet. Land for Low Income People
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ilyas Ismail; Abdurrahman Abdurrahman; Sufyan Sufyan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2015): Vol. 17, No. 1, (April, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menjelaskan dan menganalisis ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah. Untuk mendapatkan data bagi kepentingan penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan, dengan cara menelaah ketentuan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang secara khusus menentukan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang penyelesaian sengketa tanah  terdapat dalam Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah daerah berwenang; (a) penyelesaian sengketa tanah garapan; (b) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (c) penyelesaian masalah tanah ulayat; dan (d)  penyelesaian masalah tanah kosong. The Authority of Legal Government in Solving Land Dispute  ABSTRACT. This research aims to identify, explain and analyse the rules regulating the authority of local government in settling land dispute. In order obtain data library research is conducted by exploring relevant rules and literatures. The research shows that the special rule regulating the authority of local government in settling land dispute ruled in the Presidential Decree Number 34, 2003 on National Policy on Land and the Act Number 23, 2014 on Local Government. Based on these, the local government is eligible to: (a) settling the cultivating land, (b) reparation and remedy for land used for the development, (c) customary land dispute, and (d) unoccupted land.
CHANGE OF BUSINESS ENTITY TO THE EXISTENCE OF BUSINESS LICENSE IN REALIZING LEGAL GUARANTEE AND EASY BUSINESS IN INDONESIA. Teuku Ahmad Yani; Azhari Yahya; Abdurrahman Abdurrahman
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 24, No 1 (2022): Vol. 24, No. 1, April 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v24i1.27507

Abstract

The laws and regulations in Indonesia recognize various legal forms of companies; however, the legal form of a Limited Liability Company is considered to have better business prospects. Limited Liability Company also becomes a legal form of a company that can conduct business in all business fields. This condition has led to the practice of changing the legal form of companies in Indonesia from companies with certain legal forms to the legal form of Limited Liability Companies. This change in the legal form of the company is not covered by a special law that can combine the needs of changing the legal form of the company. In practice, this change in legal form is carried out in various ways that may result in legal uncertainty on one hand, and licensing difficulties as a result of a change in legal form on the other hand. Therefore, a new concept that can create legal certainty and ease doing of business in changing the legal form of companies in Indonesia is needed.
Co-Authors Asyraf Hudri Azhari Azhari Azhari Yahya Fitrah Ramadhan Ifwandi Ifwandi Ilyas Ismail Muhammad Jafar Naufal Kurniawan Nurliza Amalia Solin Sufyan Sufyan Teuku Ahmad Yani