Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADIL : Jurnal Hukum Info Abdi Cendekia
Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Fakultas Hukum Universitas YARSI
Religion Computer Science & IT Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PEMBATASAN FRASA PERUBAHAN KESEKIAN KALI PADA PERUMUSAN JUDUL UNDANG-UNDANG: TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.794 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i2.64

Abstract

AbstractLawmakers can amend a regulation when it is no longer compatible to the current situation. However, from the numerous amendments made in three tax laws, there has confusion among law practitioners when referring to which law and what tittle to use. This paper is juridical-normative research which examines secondary data collected from literature study. When a regulation has been through numerous amendments, which might put the practitioners on the spot when they have to refer a particular regulation, it is necessary that the referred regulation be re-announced based on the latest version, mentioning the amended parts. Thus, the law which particularly regulates the enactment of laws should limit the use of phrase “The First / Second / Third /etc Amendment”, especially when formulating a tittle of a law.Keywords : Limiting, Amendment, LawAbstrakPerubahan suatu undang-undang dapat dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat. Namun demikian, dari beberapa kali perubahan terhadap ketiga undang-undang di bidang perpajakan, telah menimbulkan kebingungan dari pengguna undang-undang atas pengaturan mana yang masih digunakan dan penyebutan terhadap undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan. Apabila suatu undang-undang telah sering mengalami perubahan hingga menyulitkan pengguna undang-undang tersebut, sebaiknya peraturan tersebut diumumkan kembali menurut bunyi yang baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian. Untuk itu dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengaturan tentang pembatasan frasa perubahan kesekian kali pada perumusan judul suatu undang-undang.Kata kunci : Pembatasan, Perubahan, Undang-Undang,
Kemitraan Bahari Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Di Indonesia Nurul Fajri Chikmawati; Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (834.532 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i1.453

Abstract

Kemitraan  (partnership)  bukanlah  semata-mata  bagian  dari  proses  demokratisasi melainkan  juga  merupakan  salah  satu  jawaban  atas  keterbatasan  kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sumberdaya pesisir. Dalam kerangka  melaksanakan  tugas  dan  perannya  dalam  upaya  menciptakan kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  negara  dapat mengadakan  hubungan  kemitraan  dengan  pihak  swasta  atau  dunia  usaha  dan kemitraan  dengan  masyarakat  (civil  society).  Tulisan  ini  bertujuan  untuk memaparkan lebih dalam tentang konsep dan pelaksanaan kemitraan sebagaimana yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  No.  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  dengan  istilah  mitra  bahari.  Berdasarkan  konsep  Good Governance diharapkan  para stakeholder di bidang perikanan dan kelautan dapat menjalin  kemitraan  bisnis,  yaitu  antara  dunia  usaha  (private  sector)  dengan masyarakat  (civil  society)  yang  difasilitasi  oleh  Pemerintah  (government)  atau Pemerintah  Daerah.  Sehingga  ruang  lingkup  mitra  bahari  dapat  diperluas  tidak hanya  ditujukan  untuk  peningkatan  kapasitas  masyarakat  pesisir,  namun  lebih nyata  manfaatnya  bila  juga  ditujukan  untuk  peningkatan  ekonomi  masyarakat dengan dibentuknya kemitraan bisnis.
Pengenalan Profesi Hukum kepada Siswa SMA Islam Dian Didaktika Depok Evie Rachmawati Nur Ariyanti; Nurul Fajri Chikmawati; Irfan Islami
Info Abdi Cendekia Vol 6 No 1: Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/iac.v5i2.92

Abstract

Kegiatan ini memberikan pengayaan materi tentang pentingnya pengenalan profesi di bidang hukum selain yang sudah dikenal oleh masyarakat, seperti advokat, jaksa, dan hakim. Di luar ketiga hal tersebut sebenarnya terdapat profesi lain yang dapat menjadi pilihan cita-cita atau harapan siswa SMA yang melanjutkan studinya di fakultas hukum. Mitra program ini adalah siswa SMA Islam Dian Didaktika Depok. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah kurangnya informasi yang relevan mengenai jurusan di perguruan tinggi beserta prospek kerjanya. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan sosialisasi tentang berbagai profesi hukum. Kegiatan dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi yang diawali tes awal (pre-test) untuk mengungkap seberapa jauh pengetahuan siswa tentang profesi hukum. Kemudian dilakukan pembekalan materi dan diakhiri dengan tanya jawab atau diskusi. Setelah dilakukan pembekalan materi dan diskusi, akan dievaluasi dengan tes akhir (post-test). Setelah dilakukan penyuluhan terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai berbagai profesi hukum lebih dari 70%.
Pengetahuan Guru-Guru SMPN 32 Bekasi Terhadap Pentingnya Akta Autentik dalam Transaksi Tanah Endang Purwaningsih; Irwan Santosa; Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Info Abdi Cendekia Vol 4 No 2: Desember 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.774 KB) | DOI: 10.33476/iac.v4i2.51

Abstract

Tujuan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan terhadap guru-guru SMP N 32 Bekasi adalah untuk meningkatkan pemahaman dan literasi pentingnya akta autentik dalam transaksi jual beli tanah, sehingga terbangun kesadaran hukum dalam transaksi pertanahan, yang kemudian dapat ditularkan pengetahuannya kepada peserta didik dan masyarakat sekitar, sekaligus memahami faktor kendala dan pendukung kesadaran hukumnya agar dapat dicarikan solusinya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Tahap awal dilakukan pre-test untuk mengungkap pengetahuan para guru secara brainstorming, kemudian dilakukan intervensi berupa pembekalan materi dengan cara sosialisasi dan edukasi, dengan metode ceramah dan diskusi. Selanjutnya dilakukan post-test, untuk mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan dipahami oleh para guru. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum para guru akan pentingnya akta autentik dalam transaksi jual beli tanah. Pada aspek pentingnya akta autentik dalam transaksi jual beli tanah guna lebih menjamin kepastian hukum dalam pembuktian kepemilikan terjadi peningkatan 12,5%. Peningkatan aspek perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan sebesar 20%. Peningkatan aspek pemahaman PPJB dan AJB sebesar 27,5%. Peningkatan aspek syarat sahnya perjanjian dalam transaksi tanah dan alur prosesnya hingga peralihan hak milik sebesar 27,5%. Peningkatan aspek perbedaan tugas Notaris dan PPAT yaitu sebesar 25%. Faktor pendukung dan penghambat tumbuhnya kesadaran hukum guru terhadap pentingnya pembuatan akta autentik terkait transaksi tanah adalah motivasi yang baik, namun kurang akses informasi dan sosialisasi serta edukasi dari para pembuat kebijakan maupun pihak yang peduli seperti kampus.
Penulisan Karya Ilmiah Guru yang Berpotensi Hak Cipta dalam Upaya Menunjang Kompetensi Guru-Guru SMPN 32 Bekasi Endang Purwaningsih; Evie Rachmawati Nur Ariyanti; Irwan Santosa
Info Abdi Cendekia Vol 4 No 1: Juni 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.248 KB) | DOI: 10.33476/iac.v4i1.52

Abstract

Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru-guru SMP N 32 Bekasi dalam penulisan karya ilmiah guru yang berpotensi hak cipta. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan pelatihan tentang (1) edukasi dan pelatihan penulisan karya ilmiah yang berpotensi hak cipta; dan (2) penyuluhan hukum tentang HKI khususnya Hak Cipta agar menambah pengetahuan dan motivasi para guru SMPN 32. Jumlah khalayak sasaran sebanyak 41 orang (89%) dari jumlah total guru sebanyak 46 orang. Berdasarkan hasil analisis data pre-test dan post-test diperoleh hasil: terjadi peningkatan: a) pemahaman cara membuat karya ilmiah sebesar 9,7%, b) pemahaman objek hak cipta dan sistem perlindungannya sebesar 21,9%, c) pemahaman responden akan pentingnya publikasi karya ilmiah sebesar 7,3%, d) pemahaman responden akan cara mencatatkan hasil ciptaan sebagai hak cipta sebesar 31,7%, e) pemahaman responden akan istilah ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta dan peralihan hak cipta sebesar 21,9%, dan f) keinginan responden dalam hal pemilihan hak cipta sebesar 4,8%). Tingkat kenaikan tertinggi yaitu pada aspek Pemahaman responden akan cara mencatatkan hasil ciptaan sebagai hak cipta sebesar 31,7%, disusul aspek Pemahaman objek hak cipta dan sistem perlindungannya dan Pemahaman responden akan istilah ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta dan peralihan hak cipta masing-masing sebesar 21,9%. Kenaikan terendah yaitu pada aspek Keinginan responden dalam hal pemilihan hak cipta yang hanya sebesar 4,8%. Dengan demikian, rata-rata kenaikan sebesar 15,01%.
Pengenalan Profesi Hukum kepada Siswa SMA Islam Dian Didaktika Depok Evie Rachmawati Nur Ariyanti; Nurul Fajri Chikmawati; Irfan Islami
Info Abdi Cendekia Vol. 6 No. 1: Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/iac.v5i2.92

Abstract

Kegiatan ini memberikan pengayaan materi tentang pentingnya pengenalan profesi di bidang hukum selain yang sudah dikenal oleh masyarakat, seperti advokat, jaksa, dan hakim. Di luar ketiga hal tersebut sebenarnya terdapat profesi lain yang dapat menjadi pilihan cita-cita atau harapan siswa SMA yang melanjutkan studinya di fakultas hukum. Mitra program ini adalah siswa SMA Islam Dian Didaktika Depok. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah kurangnya informasi yang relevan mengenai jurusan di perguruan tinggi beserta prospek kerjanya. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan sosialisasi tentang berbagai profesi hukum. Kegiatan dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi yang diawali tes awal (pre-test) untuk mengungkap seberapa jauh pengetahuan siswa tentang profesi hukum. Kemudian dilakukan pembekalan materi dan diakhiri dengan tanya jawab atau diskusi. Setelah dilakukan pembekalan materi dan diskusi, akan dievaluasi dengan tes akhir (post-test). Setelah dilakukan penyuluhan terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai berbagai profesi hukum lebih dari 70%.
Co-Authors Endang Purwaningsih Irfan Islami Irwan Santosa Nurul Fajri Chikmawati