Articles
<![CDATA[Disclosure of Origin pada Pengakuan dan Publikasi Traditional Knowledge dalam Upaya Perlindungan Hukum ]]>
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 21 No. 2: April 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/iustum.vol21.iss2.art6
<![CDATA[The precise formulation of disclosure of origin as an attempt of international publication and recognition still faces big challenges. In addition to comprehending the philosophical values contained in the traditional knowledge, the evidence of historical originality of the traditional knowledge must be presented. The objectives of this research were to build the community empowerment model and legal awareness of promoting and protecting Indonesian traditional knowledge (first year) and to suggest a form of legal protection as well as national and international publications of disclosure of origin of Indonesian traditional knowledge (second year). The research method used was normative using sociological approach. Based on the research result, it was concluded that to precisely formulate the disclosure of origin, the Indigenous community must be a proactive subject as well as an agent to promote and protect. The legal protection for traditional knowledge could be realized by accommodating the traditional knowledge into the intellectual rights as a geographical indication and international recognition for the indigenous community communal ownership of the traditional knowledge since the developed countries tended to see it as a common heritage of mankind.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENERAPAN CYBER NOTARY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Nurul Muna Zahra Prabu]]>;
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (606.245 KB)
|
DOI: 10.32493/SKD.v6i2.y2019.3995
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keabsahan akta notaris yang terbit dari peraturan wilayah kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, menganalisis kedudukan Cyber Notary saat ini dalam kaitan wilayah kerja notaris dan hambatan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, sumber dari media elektronik, dokumen akta, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan keabsahan akta Cyber Notary yang terbit melalui praktik Cyber Notary berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris mendapat payung hukumnya melalui Pasal 15 ayat (3) dan pasal 16 ayat (7) dan membuka peluang dilakukannya Cyber Notary atas adanya dokumen elektronik maupun akta elektronik karena tidak wajibnya Pembacaan Akta dihadapan notaris manakala penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kedudukan Cyber Notary saat ini dalam kaitan wilayah kerja notaris dan hambatan dalam implementasinya dapat diselesaikan dengan dikaitkan dengan pertentangan norma antara pemberlakuan Cyber Notary yang melanggar wilayah kerja notaris karena sifat dasarnya yang borderless (Lintas batas wilayah) dan real time online (berbasis pada waktu terkini) maka patutlah dipandang aspek keadilan didalamnya.Kata Kunci : Problematika, Cyber Notary, dan UU Jabatan Notaris]]>
<![CDATA[PENGANGKATAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN ]]>
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Nurul Fajri Chikmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/justisi.v10i1.6183
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) bentuk perlindungan hukum selama masa pandemic covid 19 yang diterapkan bagi UMKM; 2) model pemberdayaan UMKM dalam upaya mengangkat kepentingan UMKM dalam masa pandemic. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan atau penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder didukung hasil pengamatan dan wawancara dengan pelaku UMKM, Asosiasi/Perkumpulan Pelaku UMKM, dan Dinas Koperasi UMKM. Penelitian ini menggunakan literary study dan didukung dengan in depth interview, dengan statute approach, sosiologisch approach dan historish approach, sehingga data diperoleh baik dari kepustakaan, dukungan pengamatan maupun wawancara. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data primer berupa angka atau pun hasil wawancara dan pengamatan hanyalah sebagai pendukung data sekunder saja. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, kebijakan dan regulasi selama pandemic, telah diberlakukan UU Cipta Kerja dan turunannya, juga kebijakan pemulihaan ekonomi nasional; namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini belum cukup membantu pelaku UMKM yang cenderung ingin segera tumbuh dan bangkit kembali produksinya dan pemasarannya. Perlu keberpihakan dan pendampingan terus menerus selain bukti nyata fasilitasi. Penerapan kebijakan bagi UMKM di masa pandemic belum sesuai dengan harapan pemenuhan kepentingan UMKM untuk segera pulih dan bangkit]]>
<![CDATA[Hubungan Antara Profil Dermatoglifi Mahasiswa Penderita Asma Dengan Indeks Prestasi Mahasiswa (IPK) ]]>
<![CDATA[Yenni Zulhamidah]]>;
<![CDATA[Kencono Viyati]]>;
<![CDATA[Kinasih Prayuni]]>;
<![CDATA[Etty Widayanti]]>;
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Restu Samsul Hadi]]>;
<![CDATA[Mirfat Mirfat]]>
<![CDATA[ Jurnal Kesehatan Vol 9 No 2 (2021): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Negeri Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25047/jkes.v9i2.208
<![CDATA[Asthma is a respiratory disease caused by narrowing of the bronchial tubes, causingshortness of breath. Asthma is a multi-factorial disorder resulting from a combination ofgenetic and environmental factors. Asthma impact on productivity because most of patientsexperiencing symptoms that affect their daily lives. Dermatoglyphs, patterns of skin ridges,are derived from the hypodermal neural system and formed embryologically between the10th and 17th weeks. Student productivity can be measured by the Grade Point Average(GPA). In this study we determine the dermatoglyphic profile and the relationship betweenasthma and student’s GPA. Dermatoglyphic prints were obtained from both hands of 57students with asthma and 28 students without asthma. The frequency of GPA and fingerpatters calculated directly using Excel sheet. The association of GPA, student finger patternsand asthma calculated using Chi-Square. The results showed that the distribution of fingerpatterns among students with asthma is 38% whorl, 4% arch and 59% loop, whereas thefinger patterns among students without asthma is 32% whorl, 7% arch and 61% loop. Thesedata show that the finger pattern of the most asthmatic students is whorl compared tostudents without asthma. There are no significant association between the finger patternswith asthma. Students with asthma is relatively lower in GPA (<3) than students withoutasthma. Further analysis showed that students with lower GPA (< 3) significantly associatedwith asthma. Based on present study, it showed that the student productivity is low in studentwith asthma than student without asthma. However, there are no significant differentbetween GPA of students with asthma and students without asthma. Moreover, our findingscannot be generalized as our study had a small sample size. Hence, more elaborate studieswith larger samples with student’s relatives data worth to be done to get conclusive answerson whether dermatoglyphics can be used to predict productivity of student with asthma basedon their GPA.]]>
<![CDATA[Peningkatan Kesadaran Terhadap Hak Cipta Bagi Guru-Guru SMPN 77 Jakarta ]]>
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Evie Rachmawati]]>;
<![CDATA[Irfan Islami]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2021): April 2021, Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v5i2.3946
<![CDATA[With the condition of the teachers of SMP N 77 Jakarta, they have never received legal counseling on Intellectual Property Rights (IPR) especially Copyright. Knowledge enhancement is expected to motivate teachers to build their self-awareness on IPR to improve competence and ultimately to improve their performance. The solution offered is to provide counseling and training. The method of implementing the applied activities is lecture, discussion and training, with priority on the active participation of teachers. Based on the results of community service, it can be concluded: 1) legal counseling on IPR especially copyright is able to foster awareness of intellectual property so that it is expected to motivate teachers to build awareness of themselves in terms of IPR especially copyright; 2) supporting factors, namely the high desire of teachers to increase intellectual property knowledge, especially copyright.]]>
<![CDATA[KAMPUS MERDEKA DALAM PENGEMBANGAN UMKM (SUATU MODEL KOLABORATIF PARTISIPATIF) ]]>
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Muslikh Muslikh]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 8 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i8.2022.2731-2740
<![CDATA[Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang menunjang kemanfaatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi masyarakat, industri maupun UMKM. Sektor UMKM merupakan sektor yang paling penting dalam peningkatkan pendapatan masyarakat, dan sebagai lapangan kerja yang tidak pernah jenuh dalam menyerap tenaga kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat dan mengembangkan sebuah model fix yang dapat diterapkan dalam proses pengembangan UMKM melalui program kampus merdeka, sekaligus mendeskripsikan peran masing-masing stakeholders yang berkaitan dengan UMKM seperti perguruan tinggi, pemerinttah, dan asosiasi UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian normatif terapan, juga penelitian pemberdayaan dengan menggunakan participatory research approach. Subjek penelitian adalah 91 pelaku UMKM dengan tingkat kesiapan teknologi (rerata TKT 2-3) di Cempaka Putih Jakarta Pusat yang berada dalam satu perkumpulan yang belum berbadan hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa model MBKM yang paling tepat dalam pemberdayaan UMKM adalah mengintegrasikan peran kampus dalam pemberdayaan UMKM, peningkatkan peran pemerintah dan stakeholders, serta peningkatkan peran paguyuban, atau asosiasi UMKM dalam rangka meningkatkan kemajuan pelaku UMKM.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK ]]>
<![CDATA[Iis Laila Ridawati]]>;
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Irwan Santosa]]>
<![CDATA[ Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/rj.v3i1.60
<![CDATA[Notary Public Law determines that a notary is a public official authorized to create authentic deeds. It is responsibility in correct way to notarized the administered document. The falsification of a document may results in the deed becoming inauthentic. Formulation of this issue to analyze notary responsibility for the use of false documents in the creation of authentic deed and legality of authentic deed of false documents against parties and third parties. The method used normative-empirical and statute approach supported in depth interview. Based on the results of the research concluded notary responsibility for the use of false documents in the authentic deed carried out dismissal by the Minister, subject to the threat of imprisonment stipulated in Article 21 Paragraph (2) Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the RI Number M-01. HT.03.01 Year 2003; and the legality of the authentic deed of false documents against the parties and third parties, the deed does not decrease the level or degradation into an underhand deed because the requirements formal of the deed are met. If throughout the litigation process is known and proven then there is a possibility of the judge to decide that the deed is no longer valid among the parties but the form of the deed remains authentic pursuant to Article 84 of Law No. 2 of 2014 Amendments to Law No. 30 of 2004 Notary Public.]]>
<![CDATA[PERAN SERTA NOTARIS DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN PENDANAAN TINDAK PIDANA TERORISME DI ERA 4.0 DAN 5.0 ]]>
<![CDATA[Rosi Maryana]]>;
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Irwan Santosa]]>
<![CDATA[ Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/rj.v3i1.62
<![CDATA[The government currently involves the notary profession in the obligation to report suspicious financial transactions, especially for funds used for terrorist activities in the country through several regulations issued. This research is based on finding out how the implementation of Notary Participation is related to the obligation to report suspicious financial transactions on Terrorism Financing in the 4.0 and 5.0 eras as well as the supporting factors and legal obstacles. This research uses a normative juridical investigation with a futuristic approach/concept of draft laws that will apply in the future or towards the future symbol of dynamic and change and the results of extracting data and information are studied qualitatively supported by interviews with several sources in the field. Notaries who are required to report suspicious financial transactions are strongly advised to apply the Principles of Recognizing Service Users and submit Suspicious Financial Transaction Reports through the GoAML application to PPATK when acting on behalf of the parties/appearers. The supporting factor for this reporting is legal protection for the Notary himself and the Notary in submitting the suspicious transaction is constrained by keeping the secret of the position regulated in the Notary Office Act. Administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions will always overshadow the notary in his activities in carrying out this reporting obligation]]>
<![CDATA[KOMPETENSI NOTARIS DALAM MENJALANKAN PERAN, TUGAS DAN KEWENANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI PADA BANK PERMATA SYARIAH ]]>
<![CDATA[Rina Taurina]]>;
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Irwan Santosa]]>
<![CDATA[ Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/rj.v3i1.63
<![CDATA[The growth of the Islamic banking industry is growing amid increasing public awareness of banking which is in accordance with Islamic law. This is an opportunity as well a challenge for a Notary as an official who makes an authentic deed in his role in Islamic bank. This study analyzes the implementation of sharia principles as a guide for Notaries in making the construction of sharia banking contract to comply with the mandate of Sharia Banking Law and Fatwa of National Sharia Council. Furthermore, the main point is the competence of Notaries in in carrying out their roles, duties and authorities in Islamic Banking. The research method used is empirical normative through interviews with Islamic banking and the Indonesian Notary Association and National Sharia Council. It is concluded that Notary has a strategic role in the application of sharia principles so that the deed is in accordance with normative law and guarantees legal certainty and the value of justice. Competence in understanding philosophical and practical aspect is absolutely needed and Notaries are required to improve their insight and competence related sharia contracts. The legal vacuum in terms of their authority in making sharia deeds, especially banking becomes an obstacle in the implementation of the Notary’s role. UUJN and Sharia Banking Law, do not contain a clause regarding the authority of Notary. The government as regulator is responsible for creating legal products to ensure legal certainty and justice]]>
<![CDATA[Peran Stakeholders Dalam Pemajuan dan Perlindungan Karya Cipta Masyarakat Badui ]]>
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Basrowi Basrowi]]>;
<![CDATA[Jarot Tri Bowo Santoso]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29502
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan peran stakeholder dalam pemajuan dan pelestarian karya cipta masyarakat Badui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menerapkan pendekatan partisipatoris, pendekatan statute, dan pendekatan sosio-legal. Subjek penelitian yaitu perangkat desa dan masyarakat Badui Luar, sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk pelindungan karya cipta Badui selama ini dilakukan dengan semampunya oleh perangkat, warga dan pelaku UMKM berwujud produk karya cipta secara terus menerus berkarya sesuai kearifan lokal yang terus dilestarikan, sekaligus untuk mendukung perekonomian warga, didukung peran terkait di lingkungan pemerintahan Banten. Peran stakeholder yang diharapkan masyarakat Badui dalam pemajuan karya ciptanya, sinergi untuk mengangkat pemajuan karya cipta masyarakat Badui, agar tidak hanya makin dikenal, namun juga dilindungi secara hukum dan didampingi komersialisasinya.]]>
