Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADIL : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Adigama
Daniel Surianto
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG E-SERTIPIKAT TANAH DALAM PERATURAN ATR/BPN NO.1 TAHUN 2021 Daniel Surianto; Elbert Elbert; Gustianus Fernando
Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1921

Abstract

Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  memiliki  sejumlah  permasalahan  salah  satunya keterbatasan lahan tanah seperti sengketa tanah antar sesama penduduk dalam menguasai tanah. Untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  pemerintah  mengeluarkan  Permen  ATR/BPN  No.1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. Akan tetapi timbul permasalahan yaitu perlindungan hukum  bagi  para  pemegang  E-Sertipikat  Tanah.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  akan  meninjau langsung  dari  sisi  aspek  hukum  dan  permasalahan  sering  terjadi  serta  solusi  dari  adanya permasalahan  E-Sertipikat  Tanah.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  Metode  Yuridis  Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan bahan hukum primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  yang  didapatkan  masih  banyaknya  peraturan  perundang- undangan  yang  tidak  sesuai  dalam  mendukung  kebijakan  sertipikat  tanah  elektronik  dan banyaknya  tantangan  yang  harus  dibenahi  pemerintah  berkaitan  dengan  penerbitan  sertipikat tanah elektronik. Dalam implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik dapat menimbulkan dampak yang baru seperti pembuktian di pengadilan dan ke auntentikan suatu akta jual-beli yang akan  melahirkan  penerbitan  sertipikat  tanah  elektronik.  Dalam  mendukung  program  pemerintah dalam  penerbitan  sertipikat  tanah  elektronik  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  pemerintah seperti mengandeng Pakar keilmuan Informasi Teknologi (IT) dan Ilmu Hukum supaya dapat bisa saling melengkapi dalam penerbitan sertipikat tanah elektronik dan pemerintah wajib melakukan sosialisasi,  bimbingan  teknis  dan  penyuluhan.  Terkait  aturan  penerbitan  sertipikat  tanah elektronik dengan demikian masyarakat akan mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat dan aman berkaitan dengan sertipikat tanah elektronik.
PERLINDUNGAN HUKUM ABK INDONESIA DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL Daniel Surianto; Ida Kurnia
Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v4i1.12034

Abstract

Introduction: Indonesian crew members are every Indonesian citizen who will be, are currently or have been doing work by receiving wages on a foreign ship. In its development, there have been many cases of Indonesian ship crew working on foreign ships such as violence, torture, unpaid wages and so on. This study aims to determine the role of the government in providing legal protection against cases experienced by the crew of Indonesian ships when they are, are or have worked on foreign ships in the perspective of national law. Methods: Normative juridical research uses a normative juridical approach based on primary and secondary legal materials. Result: The data shows that there are a number of complaints and cases of Indonesian Ship Crew members working on foreign ships. Conclusion: This research shows that the regulations in the form of laws and regulations and the policies of the Indonesian government in providing protection are good, but it is still necessary to form policies and regulations that do not overlap, there is a lack of cooperation between related ministries / institutions in overcoming trafficking in persons against citizens Indonesia, the lack of oversight from law enforcement officials in terms of recruitment to reviewing the places where ship crew companies work, and the lack of data on the number of Indonesian crew members working on foreign ships.
Co-Authors Elbert Elbert Gustianus Fernando Ida Kurnia