Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADIL : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Adigama
Elbert Elbert
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG E-SERTIPIKAT TANAH DALAM PERATURAN ATR/BPN NO.1 TAHUN 2021 Daniel Surianto; Elbert Elbert; Gustianus Fernando
Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1921

Abstract

Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  memiliki  sejumlah  permasalahan  salah  satunya keterbatasan lahan tanah seperti sengketa tanah antar sesama penduduk dalam menguasai tanah. Untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  pemerintah  mengeluarkan  Permen  ATR/BPN  No.1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. Akan tetapi timbul permasalahan yaitu perlindungan hukum  bagi  para  pemegang  E-Sertipikat  Tanah.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  akan  meninjau langsung  dari  sisi  aspek  hukum  dan  permasalahan  sering  terjadi  serta  solusi  dari  adanya permasalahan  E-Sertipikat  Tanah.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  Metode  Yuridis  Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan bahan hukum primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  yang  didapatkan  masih  banyaknya  peraturan  perundang- undangan  yang  tidak  sesuai  dalam  mendukung  kebijakan  sertipikat  tanah  elektronik  dan banyaknya  tantangan  yang  harus  dibenahi  pemerintah  berkaitan  dengan  penerbitan  sertipikat tanah elektronik. Dalam implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik dapat menimbulkan dampak yang baru seperti pembuktian di pengadilan dan ke auntentikan suatu akta jual-beli yang akan  melahirkan  penerbitan  sertipikat  tanah  elektronik.  Dalam  mendukung  program  pemerintah dalam  penerbitan  sertipikat  tanah  elektronik  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  pemerintah seperti mengandeng Pakar keilmuan Informasi Teknologi (IT) dan Ilmu Hukum supaya dapat bisa saling melengkapi dalam penerbitan sertipikat tanah elektronik dan pemerintah wajib melakukan sosialisasi,  bimbingan  teknis  dan  penyuluhan.  Terkait  aturan  penerbitan  sertipikat  tanah elektronik dengan demikian masyarakat akan mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat dan aman berkaitan dengan sertipikat tanah elektronik.
ANALISA HUKUM ATAS TANAH HAK MILIK YANG TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERBITAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR Elbert Elbert; Gustianus Fernando
Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17877

Abstract

Certificate of property rights is a letter of proof of ownership of property rights that acts as a strong means of evidence. However, property rights can be abolished if the land is abandoned or not utilized properly. As stipulated in Government Regulation No. 20 of 2021 concerning the Issuance of Abandoned Areas andLand, that land with property rights status becomes an object of abandoned land. The formulation of the issues raised is, the legal certainty of property rights that are designated as abandoned land and the Process of Settlement of Abandoned Land based on PP No. 20 of 2001. In this study the authors used this type of normative legal research, which is this study will find and also formulate legal arguments related to abandoned property rights land. The conclusions in this study show that property rights land is the highest pedestal of rights and strengthened by issuing certificates of property rights, but the power of the certificate cannot prevent the removal of property rights status into abandoned land, if the landowner does not utilize the land as the social function that has been established by Uupa No. 5 of 1960.
Co-Authors Daniel Surianto Gustianus Fernando