Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN MITIGASI BENCANA Muhamad Fadillah; Dewi Kania Sugiharti; Abi Ma'ruf Radjab
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 02 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i2.1604

Abstract

Konsep mitigasi bencana dihadirkan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Pelaksanaan mitigasi bencana oleh Pemkab Bandung Barat terhadap ancaman gempa bumi Sesar Lembang mendapat banyak perhatian khusus dari banyak pihak. Perhatian tersebut terfokus pada dianggap belum optimalnya peranan Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan mitigasi bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji impelementasi peranan Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan mitigasi bencana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang didasarkan penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bentuk mitigasi bencana yang tepat, yaitu dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan tata bangunan, penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana, serta menyelenggarakan pendidikan serta penyuluhan. Berdasarkan penelitian ini juga dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan mitigasi bencana terhadap ancaman gempa bumi di wilayah Sesar Lembang, Pemkab Bandung Barat belum dapat dikatakan optimal dalam melaksanakan peranannya.
Sosialisasi Penerapan Aturan MENGENAI Penguasaan Garasi bagi Pemilik Kendaraan Bermotor di KeLURAHAN TURANGGA, KEcamatan Lengkong, Kota Bandung Santi Hapsari Dewi Adikancana; Abi Ma'ruf Radjab; Adi Nurzaman; Gebby Seskia Veronica; Nefi Friyanti
Dharmakarya Vol 9, No 1 (2020): Maret, 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v9i1.19493

Abstract

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi serta kondisi daerah yang padat. Kondisi padat penduduk ini berpengaruh pada kelancaran tranportasi di Kota Bandung. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan, yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan jalan dan lahan parkir sehingga menjadi penyebab kemacetan. Kelurahan Turangga merupakan salah satu daerah di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung yang sering mengalami kemacetan karena parkir liar yang dilakukan oleh kendaraan yang tidak parkir pada tempat yang semestinya. Melihat kondisi tersebut, Kelurahan Turangga membutuhkan ketentuan pembatasan kendaraan guna mengatasi kemacetan, yang diwujudkan melalui kewajiban memilki/menguasai garasi seperti yang telah diterapkan oleh Provinsi DKI Jakarta berdaarkan Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Transportasi. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti bermaksud mempelajari lebih lanjut terkait kemungkinan diberlakukannya ketentuan kepemilikan dan penguasaan garasi di Kelurahan Turangga sebagai solusi kemacetan di daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta melakukan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang dimaksud.