Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Peratun Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Pancasila and Law Review Prosiding Seminar Nasional Unimus
Adikancana, Santi Hapsari Dewi
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KEBERADAAN GARASI BERSAMA SEBAGAI IMPLIKASI ATAS KEBIJAKAN MENGUASAI GARASI DI JAKARTA R. Adi Nurzaman; Santi Hapsari Dewi Adikancana; Gebby Seskia Veronica
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.620

Abstract

ABSTRAK Kemacetan sebagai akibat parkir liar di Jakarta diatasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pembentukan kebijakan menguasai garasi bagi pemilik kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Tranportasi. Kebijakan ini mewajibkan pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi sendiri untuk menguasai lahan tertentu sebagai tempat parkir kendaraannya. Keterbatasan lahan parkir di Jakarta mendorong masyarakat setempat dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi lain atas diterapkannya ketentuan menguasasi garasi dengan mengadakan garasi bersama atau garasi komunal. Keberadaan garasi bersama sudah menyebar di berbagai daerah di Jakarta namun belum ada ketentuan yang mengatur secara resmi keberadaan garasi bersama tersebut sebagai pemenuhan syarat menguasai garasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang bertujuan menemukan prosedur atau mekanisme paling tepat yang dapat dipergunakan untuk mengkoordinasikan keberadaan garasi bersama terutama dalam kedudukannya sebagai pemenuhan syarat menguasai garasi.Kata kunci: garasi; kebijakan; transportasi; perizinan; parkir. ABSTRACT Congestion as a result of illegal parking in Jakarta was overcome by the DKI Jakarta Provincial Government through the establishment of a garage master policy for motor vehicle owners in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 5 of 2014 concerning Transportation. This policy requires vehicle owners who do not have their own garage to control certain land as a vehicle parking lot. The limited parking space in Jakarta has encouraged local communities and the DKI Jakarta Ministry Of Transportation to look for other solutions to the application of provisions to control garages by holding joint garages or communal garages. The existence of a shared garage has spread in various areas in Jakarta, but there is no provision that officially regulates the existence of the joint garage as fulfillment of the mastery of the garage. This research is a sociological juridical study that aims to find the most appropriate procedure or mechanism that can be used to coordinate the existence of a shared garage, especially in its position as a fulfillment of mastering the garage.Keywords: garage, licensing, transportation, parking, policy.
Sosialisasi Penerapan Aturan MENGENAI Penguasaan Garasi bagi Pemilik Kendaraan Bermotor di KeLURAHAN TURANGGA, KEcamatan Lengkong, Kota Bandung Santi Hapsari Dewi Adikancana; Abi Ma'ruf Radjab; Adi Nurzaman; Gebby Seskia Veronica; Nefi Friyanti
Dharmakarya Vol 9, No 1 (2020): Maret, 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v9i1.19493

Abstract

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi serta kondisi daerah yang padat. Kondisi padat penduduk ini berpengaruh pada kelancaran tranportasi di Kota Bandung. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan, yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan jalan dan lahan parkir sehingga menjadi penyebab kemacetan. Kelurahan Turangga merupakan salah satu daerah di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung yang sering mengalami kemacetan karena parkir liar yang dilakukan oleh kendaraan yang tidak parkir pada tempat yang semestinya. Melihat kondisi tersebut, Kelurahan Turangga membutuhkan ketentuan pembatasan kendaraan guna mengatasi kemacetan, yang diwujudkan melalui kewajiban memilki/menguasai garasi seperti yang telah diterapkan oleh Provinsi DKI Jakarta berdaarkan Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Transportasi. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti bermaksud mempelajari lebih lanjut terkait kemungkinan diberlakukannya ketentuan kepemilikan dan penguasaan garasi di Kelurahan Turangga sebagai solusi kemacetan di daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta melakukan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang dimaksud.
Population and Civil Registration Service of Bandar Lampung City’s Digital Bureaucratic System in Realizing an Effective and Efficient Government Sondika Ragani; Adrian E. Rompis; Santi Hapsari Dewi Adikancana
Pancasila and Law Review Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.783 KB) | DOI: 10.25041/plr.v2i2.2448

Abstract

Nowadays, technological developments cannot be avoided. Technological developments in this era are to facilitate every human activity. The development of technology today is marked by the number of applications that can facilitate the community's affairs. An example is the application of the Community Online Service from the Population and Civil Registry Office of Bandar Lampung City called Pelayanan Online Masyarakat Duduk Manis (Permen Manis). This application is expected to help community services to help manage population documents and realize an effective and efficient government. The problem identified is the application of digital bureaucracy in the Population and Civil Registration Office, or Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) of Bandar Lampung City realizes an effective and efficient government? The research uses normative legal research by collecting and analyzing secondary data. by looking to the public's comments, especially on Permen Manis application users in Bandar Lampung’s Civil Registry Office. By this article the researcher hope the government in Bandar Lampung could improve the services towards the people in Bandar Lampung.
PENUNDAAN PELAKSANAAN (SCHORSING) KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA PADA PUTUSAN NOMOR 74/G/2014/PTUN-BDG Santi Hapsari Dewi Adikancana; Ladyva Rizqina Dinissa; Amanda Khoirunnisa S; Fauziyah Rahmah Izzati
Jurnal Hukum Peratun Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.522022.137-158

Abstract

The Procedural Law of the State Administrative Court is a pure law which means that there is no obstacle in implementing the State Administrative Decision (KTUN) if the KTUN is sued. However, the Plaintiff can apply to postpone the disputed KTUN as compensation during the examination. The research method of this journal is normative juridical and qualitative descriptive with analytical theory. Since the issuance of the Judicial Administration Law, there have been several developments in delaying the implementation of a decision, especially in its mechanism. There are several factors that become the basis for the judge's consideration in granting a request for a postponement of the implementation of a decision, this is regulated in Article 67 of Law Number 5 of 1986, one of which is the very urgent interest of the Plaintiff. This is because the Plaintiff will suffer huge losses if the decision being sued is issued.
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH Onma Ezra Rodi Aprilo; Langgam Ihutan; Eric Halomoan; Anandersah Sinaga; Santi Hapsari Dewi Adikancana
Jurnal Hukum Peratun Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.522022.159-174

Abstract

The purpose of this article is to knowing how the absolute competence of the State Administrative Court in Indonesia is and how the competence of the State Administrative Court is if there is a land dispute over land rights certificates. This article was compiled using 2 (two) types of approaches, namely the normative approach and the historical approach where this article is a normative research article. Based on the results of the discussion analysis, the absolute competence of the State Administrative Court is the authority to examine, decide, and resolve state administrative disputes where there are existing restrictions.
PENERAPAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP SKEMA GUGATAN OBJEK GUGATAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT TENAGA HONORER DALAM LINGKUP PERADILAN TATA USAHA NEGARA Adzra Arvianda; Annastasya Divana P M; Hanuun Zainum A; Santi Hapsari Dewi Adikancana
Jurnal Hukum Peratun Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.522022.95-116

Abstract

Law No. 5 of 2014 regulates the legality of Honorary Personnel as non-ASN employees. In essence, there are provisions regarding the appointment of honorary personnel to become civil servants with conditions that must be met. Moreover, the problem continues when the number of Honorary Personnel in Government Agencies increases and disrupts the balance of the arrangement of human resources (HR) of the apparatus in each of these agencies. As a settlement effort, the PANRB Ministry issued the PANRB Ministerial Letter Number B/185/M.SM.02.03/202 which emphasized the provisions of PP. 49 of 2018. This becomes an interesting topic when it is associated with the issue of the rights of Honorary Personnel and the application of the Citizen Lawsuit lawsuit to the Administrative Court. This writing uses a normative research method with a literature study which is then analyzed qualitatively and conclusions are drawn using the inductive method. The conclusion that was found was that the Honorary Personnel had the right to file a lawsuit with the Administrative Court because the object of the disputed letter included the State Administrative Court. However, Citizen Lawsuit is not optimal enough as a scheme for filing a lawsuit and it is better to use ordinary legal practices. Keywords : citizen lawsuit, state administrative courts, honorary staff
Analysis of the Development of the State Administrative Court System (Case Study of Decision No. 35/G/2019/PTUN.SRG) Tiara Bastari Putri; Nadhira Zahra Farida; Alfatesya Haifa; Santi Hapsari Dewi Adikancana
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 1 (2023): IPMHI Law Journal, January 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i1.57727

Abstract

Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini dapat dibuktikan dari pengesahan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 terkait perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain oleh undang-undang tersebut, perkembangan sistem Peradilan Tata Usaha Negara juga dipengaruhi oleh UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah adanya perluasan subjek dan objek dalam sengketa tata usaha negara. Pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan/Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU No. 30 Tahun 2014 berbeda dengan pengertian menurut UU No. 5 Tahun 1986. Hal yang membedakan adalah dalam UU No. 5 Tahun 1986, keputusan harus bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Sementara, menurut UU No. 30 Tahun 2014 hal tersebut tidak disyaratkan. Dengan adanya perluasan ini, maka kewenangan PTUN dalam mengadili suatu KTUN semakin meluas. Salah satu contoh penerapan dari perluasan objek sengketa ini adalah dengan adanya Putusan PTUN No. 35/G/2019/PTUN.SRG yang mengabulkan gugatan 6 mahasiswa kepada Direktur PKN STAN atas objek sengketa berupa surat keputusan yang menyatakan bahwa 6 mahasiswa ini tidak lulus dalam ujian. Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa Keputusan tersebut dibentuk tanpa memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan dan asas penyelenggaraan tertib penyelenggaraan negara.
The Licensing Transformation in Small and Medium Industries Affecting Environment Following the Establishment of the Law on Job Creation: A Case Study of the Washing Industry in Bandung Regency Adikancana, Santi Hapsari Dewi; Santosa, Mas Achmad
PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Law on Job Creation and its derivative regulations have shifted the licensing paradigm from a license-based approach to a risk-based one, focusing its primary consideration on risk. The Government Regulation Number 5 of 2021 on the Implementation of Risk-Based Business Licensing regulates the division of risks into four types: low, medium-low, medium-high, and high. The purpose of the Law on Job Creation is to provide ease of doing business. Unfortunately, business certainty has not been fully achieved due to various difficulties. This study aims to describe (1) the industrial conditions in Bandung Regency, especially in the washing industry, on the small and medium scales, and (2) the regulations of small and medium industries whose business activities have the potential to cause pollution. This study concludes that Industrial regulation in small and medium-sized enterprises requires collaborative governance between the government, business actors, and the community. Consistent law enforcement and penalties for violations are essential so that business activity continues to increase and the environment remains sustainable. 
Kebijakan Pemerintah Daerah guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dalam Bidang Kesehatan di Jawa Barat Adikancana, Santi Hapsari Dewi
Prosiding Seminar Nasional Unimus Vol 7 (2024): Transformasi Teknologi Menuju Indonesia Sehat dan Pencapaian Sustainable Development G
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan pencapaian tujuan pembangunanberkelanjutan sebagai isu global sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia.Tercapainya kualitas hidup yang sehat dan sejahtera memerlukan pelayanan kesehatanyang optimal. Berbagai permasalahan di bidang kesehatan harus diperhatikan dandiselesaikan sesuai dengan urutan prioritas. Diperlukan berbagai inovasi denganpenggunaan teknologi yang optimal. Beberapa daerah diketahui telah mencapaikeberhasilan dalam upaya pencapaian masyarakat yang sehat, namun di berbagai daerahlainnya masih menghadapi tantangan. Berbagai tantangan tersebut harus dapat diatasi olehberbagai pihak. Kerjasama dilakukan melalui pendekatan yang bersifat kolaboratif danholistik. Pihak yang terlibat selain masyarakat, juga meliputi sektor swasta dan tentu sajapemerintah. Kesemuanya ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat danberkelanjutan di Jawa Barat.Kata kunci: SDGs, tantangan, kesehatan, inovasi.
Co-Authors Abi Ma'ruf Radjab Adrian E. Rompis Adzra Arvianda Alfatesya Haifa Amanda Khoirunnisa S Anandersah Sinaga Annastasya Divana P M Eric Halomoan Fauziyah Rahmah Izzati Gebby Seskia Veronica Hanuun Zainum A Ladyva Rizqina Dinissa Langgam Ihutan Mas Achmad Santosa Nadhira Zahra Farida Nefi Friyanti Onma Ezra Rodi Aprilo R. Adi Nurzaman Sondika Ragani Tiara Bastari Putri