Garuda - Garba Rujukan Digital

Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta dalam Perkawinan Campuran sebagai Sarana Perlindungan Harta Perkawinan Berupa Hak Milik atas Tanah Monoarfa, Reynaldi Alexandro; Silalahi, Monica Sortalina; Hartanto, Stefanie
Notary Journal Vol 3, No 2: October 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.6963

One of the forms of assets that can be obtained by a husband and wife during marriage can be in the form of The Right to Own a land. In accordance with Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, The Right to Own a land may only be owned by Indonesian citizens. The Marriage Law in Indonesia allows Mixed Marriages to be held, namely marriages between Indonesian citizens and foreign citizens. However, in accordance with the regulations in the Agrarian Law, foreign citizens who obtain The Right to Own a land due to a mixture of marital assets are required to relinquish these rights within a predetermined period of time. This research aims to find a solution to the ownership of the Right to Own a land in a Mixed Marriage. This study uses research methods with Normative Juridical Research method, as well as using legal systematics approach. To regulate marital assets, the Marriage Law in Indonesia allows a husband and wife to make a marriage agreement. Making a marriage agreement is useful for protecting the rights of husband and wife who obtain property rights over land during marriage.Bahasa Indonesia Abstrak: Salah satu bentuk harta yang dapat diperoleh suami dan istri selama perkawinan dapat berbentuk Hak Milik atas tanah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memperbolehkan diadakannya suatu Perkawinan Campuran, yakni perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Namun, sesuai dengan peraturan di dalam UUPA, Warga Negara Asing yang memperoleh Hak Milik atas tanah karena percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penilitian ini bertujuan untuk menemukan solusi dari kepemilikan Hak Milik atas tanah di dalam suatu Perkawinan Campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif, serta menggunakan jenis pendekatan terhadap sistematika hukum. Untuk mengatur mengenai harta perkawinan, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memperbolehkan dibuatnya suatu Perjanjian Perkawinan oleh suami dan istri. Pembuatan Perjanjian Perkawinan ini berguna untuk melindungi hak pasangan suami dan istri yang memperoleh Hak Milik atas tanah selama perkawinan.

Warisan Berdasarkan Pada Wasiat yang Tidak Ditemukan Salinannya dan Kaitannya dengan Peralihan Hak atas Tanah Akibat Pewarisan [Inheritance Based on Testament which Copy is not Found and its Relation to Process of Title Reassignment of Land Caused by Inheritance] Hartanto, Stefanie; Boentoro, Reza
Notary Journal Vol 4, No 1: April 2024
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i1.7585

Testament is the the last will of the testator, which stipulate the content of the will is in regards with the inheritance of the testator to the beneficiary as stipulated in the testament. It will be a matters if the original copy of testament which already registered in the authority does not found, therefore the inheritance will be hindered to distribute, especially the inheritance in the form of the estate. This research to analyze the legal implication of no assignment of holder of Notary Protocol for the deeds made by a retired Notary dan the legal implication of the unavailability of copy of testament deed in the process of reassignment title of the land. The research method is juridical normative and empirical research, with using the library research, statute approach and the implementation of the regulation as well as the enforcing to the legal event in the society. The assignment of Notary protocol is a very important to interest of the client, as well as the Notary Protocol is a government document, it is necessary in compliance to the prevailing laws and the active action from the Notary itself as well as the organization.Bahasa Indonesia Abstrak: Wasiat adalah kehendak terakhir dari pewaris, yang menetukan isi dari wasiat adalah mengenai harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris yang ditetapkan dalam wasiat tersebut. Akan menjadi suatu masalah dalam hal wasiat yang sudah didaftarkan pada instansi yang berwenang tidak dapat ditemukan salinan dari wasiat tersebut dan karenanya proses harta warisan akan menjadi terkendala untuk pembagiannya, khususnya mengenai harta warisan yang berupa tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas bagaimana implikasi hukum terhadap belum ditunjuknya Notaris pemegang protokol atas akta-akta yang dibuat oleh Notaris yang telah pensiun dan bagaimana implikasi hukum ketiadaan salinan akta wasiat dalam proses peralihan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris, yang menggunakan studi kepustakaan, pendekatan perundang-undangan serta implementasi atas suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penyerahan protokol Notaris adalah suatu hal yang sangat penting guna kepentingan klien, dan protokol Notaris merupakan dokumen negara, hal mana perlu dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan dan juga peran aktif baik dari Notaris maupun dari organisasi.

Hibah yang Dilaksanakan dengan Perjanjian Pengikatan Hibah dan Kekuatan Mengikat Bagi Para Ahli Waris Dari Pemberi Hibah Keintjem, Bethania Ikeshia Gabrielle Zefanya; Hartanto, Stefanie
Notary Journal Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i2.7032

Holders of land rights are authorized to manage and transfer their land. One form of transferring land rights is through grants. Lawfully, land grants must be confirmed with a PPAT deed. However, several factors cause a PPAT grant deed not to be made. In this case, the parties agree to make a grant-binding agreement deed before a notary. The author used a case example where the grant deed is done when the grantor has passed away, leaving the deed to be done based on the binding agreement. The grantor heir sued the grant deed due to non-fulfillment of the legitimacy portion and did not meet the legal requirements of the agreement. The study aimed to conduct an in-depth study of the binding force of the grant-binding agreement and to obtain a complete picture of the legal position of the granted object in an inheritance where the grant deed is based on the grant-binding agreement, and then the grantor dies. This research is empirical normative research using systematic legal approach and case approach. The grant-binding agreement is anonymous; there is no regulation in the Civil Code, but it is still binding on the parties to the agreement. The legal position of the granted object is included in the inheritance; if the Legitieme Portie is not fulfilled, inkorting can be done. Bahasa Indonesia Abstract: Pemegang hak atas tanah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengalihkan tanahnya. Salah satu bentuk pengalihan hak atas tanah adalah melalui hibah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hibah tanah wajib dibuat dengan akta PPAT, namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum dapat dibuat akta hibah PPAT sehingga para pihak bersepakat untuk membuat akta perjanjian pengikatan hibah di hadapan Notaris. Dalam contoh kasus yang Penulis gunakan, akta hibah dibuat pada saat pemberi hibah telah meninggal dunia, sehingga akta hibah tersebut dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan hibah. Akta hibah tersebut digugat oleh para ahli waris dari pemberi hibah dikarenakan tidak terpenuhinya legitieme portie dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti mengenai kekuatan mengikat atas perjanjian pengikatan hibah dan mendapat gambaran yang utuh mengenai kedudukan hukum objek hibah dalam harta warisan yang akta hibahnya dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan hibah dan kemudian pemberi hibah meninggal dunia. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dan menggunakan pendekatan sistematika hukum dan pendekatan kasus. Perjanjian pengikatan hibah merupakan perjanjian tidak bernama yaitu tidak ada pengaturannya di KUH Perdata, namun tetap mengikat para pihak dalam perjanjian. Kedudukan hukum objek hibah termasuk dalam harta peninggalan, apabila tidak terpenuhinya Legitieme Portie maka dapat dilakukan inkorting.

Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta dalam Perkawinan Campuran sebagai Sarana Perlindungan Harta Perkawinan Berupa Hak Milik atas Tanah Monoarfa, Reynaldi Alexandro; Silalahi, Monica Sortalina; Hartanto, Stefanie
Notary Journal Vol. 3 No. 2 (2023): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.6963

One of the forms of assets that can be obtained by a husband and wife during marriage can be in the form of The Right to Own a land. In accordance with Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, The Right to Own a land may only be owned by Indonesian citizens. The Marriage Law in Indonesia allows Mixed Marriages to be held, namely marriages between Indonesian citizens and foreign citizens. However, in accordance with the regulations in the Agrarian Law, foreign citizens who obtain The Right to Own a land due to a mixture of marital assets are required to relinquish these rights within a predetermined period of time. This research aims to find a solution to the ownership of the Right to Own a land in a Mixed Marriage. This study uses research methods with Normative Juridical Research method, as well as using legal systematics approach. To regulate marital assets, the Marriage Law in Indonesia allows a husband and wife to make a marriage agreement. Making a marriage agreement is useful for protecting the rights of husband and wife who obtain property rights over land during marriage.Bahasa Indonesia Abstrak: Salah satu bentuk harta yang dapat diperoleh suami dan istri selama perkawinan dapat berbentuk Hak Milik atas tanah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memperbolehkan diadakannya suatu Perkawinan Campuran, yakni perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Namun, sesuai dengan peraturan di dalam UUPA, Warga Negara Asing yang memperoleh Hak Milik atas tanah karena percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penilitian ini bertujuan untuk menemukan solusi dari kepemilikan Hak Milik atas tanah di dalam suatu Perkawinan Campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif, serta menggunakan jenis pendekatan terhadap sistematika hukum. Untuk mengatur mengenai harta perkawinan, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memperbolehkan dibuatnya suatu Perjanjian Perkawinan oleh suami dan istri. Pembuatan Perjanjian Perkawinan ini berguna untuk melindungi hak pasangan suami dan istri yang memperoleh Hak Milik atas tanah selama perkawinan.

Warisan Berdasarkan Pada Wasiat yang Tidak Ditemukan Salinannya dan Kaitannya dengan Peralihan Hak atas Tanah Akibat Pewarisan Hartanto, Stefanie; Boentoro, Reza
Notary Journal Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i1.7585

Testament is the the last will of the testator, which stipulate the content of the will is in regards with the inheritance of the testator to the beneficiary as stipulated in the testament. It will be a matters if the original copy of testament which already registered in the authority does not found, therefore the inheritance will be hindered to distribute, especially the inheritance in the form of the estate. This research to analyze the legal implication of no assignment of holder of Notary Protocol for the deeds made by a retired Notary dan the legal implication of the unavailability of copy of testament deed in the process of reassignment title of the land. The research method is juridical normative and empirical research, with using the library research, statute approach and the implementation of the regulation as well as the enforcing to the legal event in the society. The assignment of Notary protocol is a very important to interest of the client, as well as the Notary Protocol is a government document, it is necessary in compliance to the prevailing laws and the active action from the Notary itself as well as the organization.Bahasa Indonesia Abstrak: Wasiat adalah kehendak terakhir dari pewaris, yang menetukan isi dari wasiat adalah mengenai harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris yang ditetapkan dalam wasiat tersebut. Akan menjadi suatu masalah dalam hal wasiat yang sudah didaftarkan pada instansi yang berwenang tidak dapat ditemukan salinan dari wasiat tersebut dan karenanya proses harta warisan akan menjadi terkendala untuk pembagiannya, khususnya mengenai harta warisan yang berupa tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas bagaimana implikasi hukum terhadap belum ditunjuknya Notaris pemegang protokol atas akta-akta yang dibuat oleh Notaris yang telah pensiun dan bagaimana implikasi hukum ketiadaan salinan akta wasiat dalam proses peralihan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris, yang menggunakan studi kepustakaan, pendekatan perundang-undangan serta implementasi atas suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penyerahan protokol Notaris adalah suatu hal yang sangat penting guna kepentingan klien, dan protokol Notaris merupakan dokumen negara, hal mana perlu dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan dan juga peran aktif baik dari Notaris maupun dari organisasi.

Penerapan Cyber Notary dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris sebagai Bagian dari Protokol Notaris Boentoro, Reza; Hartanto, Stefanie
Notary Journal Vol. 5 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i1.8969

Storage of Deed as part of Notarial Protocol is the responsibility of Notary throughout his/her term of office and will be passed on to the Notary's protocol holder. There are risks that the Notary cannot control, for example, hardcopy storage is at risk of being affected by natural disasters or other disasters. Therefore, there is a need for innovation in storing Notarial Deeds, namely using electronic system. The research method used in this research is normative legal research using literature studies that examine secondary data. This research is descriptive with statutory approach. The results of this research indicate that Indonesian legislation does not provide relevant legal certainty in regards to Cyber Notary. Therefore, it is necessary to look at examples from several countries which have implemented electronic storage of Notarial Deeds. Electronic storage of Notarial Deeds can be done in mechanism of Cloud Storage with Encryption until Blockchain. Efforts that can be made so that Cyber Notary can be implemented effectively, namely by forming regulations. Bahasa Indonesia Abstract: Penyimpanan Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris merupakan tanggung jawab Notaris sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan kepada Notaris pemegang protokolnya. Terdapat risiko-risiko yang tidak dapat dikontrol oleh Notaris, misalnya penyimpanan hardcopy yang berisiko terdampak bencana alam maupun bencana lainnya. Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi dalam penyimpanan Akta Notaris yaitu dengan sistem elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan studi kepustakaan yang meneliti data sekunder. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia tidak memberikan kepastian hukum terkait Cyber Notary. Oleh sebab itu perlu melihat contoh dari beberapa negara yang telah menerapkan Penyimpanan Akta Notaris secara elektronik. Penyimpanan Akta Notaris secara elektronik dapat dilakukan dalam mekanisme Cloud Storage dengan Enkripsi hingga Blockchain. Upaya yang dapat dilakukan agar Cyber Notary dapat efektif diterapkan yakni dengan membentuk peraturan-peraturan.

Kedudukan Profesi Notaris dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Prinsip Fiduciary Duty Dalam Kode Etik Dan Sumpah Jabatan Notaris Hartanto, Stefanie; Khoirunnisa, Nabila
Notary Journal Vol. 5 No. 2 (2025): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i2.9703

Notary has the authority to create authentic deeds and is obligated to maintain the confidentiality of the contents of the deed and information obtained in the creation of the authentic deed. The evidentiary value of an authentic deed is absolute; if dispute arises and one of the parties uses authentic deed as evidence, the court must respect and acknowledge the content of the deed. Consequently, this becomes a target for wrongdoers to exploit notarial services by intentionally creating deeds with a criminal background. The purpose of this study is to resolve legal issues related to the regulation of notarial duties and application of the fiduciary duty principle in the notary’s oath and code of ethics as a reporting party in the prevention and eradication of money laundering crimes. Based on normative legal study and legal systematics approach, it can be concluded that the obligation to maintain the confidentiality of the deed's contents in Article 16 paragraph (1) letter f of Law Number 30 of 2004 on Notary Position as amended by Law Number 2 of 2014, creates a gap and provides protection for the use of criminal proceeds in money laundering activities. Therefore, Government Regulation Number 43 of 2015 on Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes mandates notaries as reporting parties, which can be considered legally ineffective in principle. In this case, notaries already have legal protection, ensuring that the fiduciary duty principle in the notary’s code of ethics and notary oath will not conflict with the reporting obligations. Bahasa Indonesia Abstract: Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dari pihak yang terlibat dalam pembuatan akta autentik tersebut. Kekuatan pembuktian suatu akta autentik adalah sempurna; apabila terjadi sengketa di mana salah satu pihak menggunakan akta autentik sebagai bukti di pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan menanggap bahwa isi akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, hal ini menjadi sasaran bagi pelaku untuk memanfaatkan jasa notaris dengan sengaja membuat akta yang berlatar belakang tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum terkait kedudukan notaris dan penerapan prinsip fiduciary duty dalam sumpah jabatan dan kode etik notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif dan pendekatan sistematika hukum, dapat disimpulkan bahwa kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan lain yang berkaitan dengan akta notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan celah dan wadah perlindungan bagi pemanfaatan dana hasil tindak pidana untuk melakukan kegiatan pencucian uang, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini notaris sudah mempunyai payung hukum sehingga prinsip fiduciary duty notaris yang terdapat dalam kode etik notaris dan sumpah jabatan notaris tidak akan berbenturan dengan kewajiban pelaporan tersebut.

Title Search

Found 7 Documents Search Journal : Notary Journal

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search
Journal : Notary Journal