Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Jurnal Ners Jurnal Mahasiswa Wacana Publik SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Rina Herlina Haryanti
Universitas Sebelas Maret
Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Glass Ceiling pada Pekerja Perempuan: Studi Literatur Ade Nuri Septiana; Rina Herlina Haryanti
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v12i1.58384

Abstract

Partisipasi perempuan dalam posisi manajemen puncak yang masih rendah menyebabkan munculnya fenomena glass ceiling di lingkungan kerja. Perempuan masih mengalami hambatan transparan yang menyebabkan mereka kesulitan untuk menapaki jenjang karier strategis di perusahaan atau organisasi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari glass ceiling, strategi yang perlu dilakukan dan kondisi pasca glass ceiling. Penelitian ini merupakan studi literatur tentang fenomena glass ceiling yang dialami oleh perempuan. Dengan menggunakan teknik traditional review (tidak sistematis) pada 10 jurnal internasional yang membahas topik terkait glass ceiling dari tahun 2019 sampai 2022. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa terdapat berbagai macam faktor-faktor penyebab munculnya glass ceiling yang terjadi baik di sektor swasta dan publik. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor dari dalam diri perempuan, faktor dari perusahaan atau organisasi di mana perempuan bekerja, dan faktor preferensi. Oleh karena itu, dalam menghadapi glass ceiling perlu adanya strategi yang harus dilakukan untuk menghilangkan fenomena ini. Akan tetapi, meskipun perempuan sudah mampu menghilangkan glass ceiling. Mereka masih tetap mendapatkan tantangan lainnya seperti prasangka dan stereotip negatif, perlakuan diskriminasi, perasaan kesepian, dan peran ganda.
Menakar Kebijakan Ripley Dan Franklin Dalam Aksesibilitas Tempat Ibadah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta : Studi Kasus Pada Lima Gereja Katolik Di Kota Surakarta Rina Herlina Haryanti; Dimas Sigit Prabowo
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 2 (2022): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.423 KB) | DOI: 10.15642/sosyus.v2i2.206

Abstract

Kebebasan menjalankan ibadah dijamin Oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, semua agama, tanpa terkecuali termasuk Agama Katolik. dan Gereja Katolik adalah tempat bagi seluruh umat katolik termasuk jemaatnya yang disabilitas untuk melaksanakan ibadahnya. Karenanya menjadi keharusan gereja untuk memenuhi kebutuhan jemaatnya. Dalam perspekstif administrasi negara konsep ini disebut sebagai aksesibilitas. Namun demikian fakta di Kota Surakarta menunjukkan belum banyak Gereja Katolik yang mengakomodasi kebutuhan jemaatnya yang disabilitas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aksesibilitas di lima gereja katolik di Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan kepatuhan kebijakan dari Rifley dan Franklin (1986) yang dielaborasi dengan dimensi aksesbilitas Thomas dan Penchansky (1981) dan diterjemahkan secara operasional melalui indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam Peraturan Meneteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, triangulasi digunakan untuk memvalidasi hasil penelitian, dan data dianalisis dengan menggunakan interatif model analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lima gereja katolik di Kota Surakarta belum aksesibel untuk jemaat penyandang disabilitas.
Pseudo-Effectiveness in Regional Labor Policy: Evaluating Bureaucratic Dynamics of Job Placement Program Implementation in Klaten Punto Bilowo; Rutiana Dwi Wahyunengseh; Rina Herlina Haryanti
Jurnal Ners Vol. 10 No. 3 (2026): JULI 2026
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v10i3.58877

Abstract

This study evaluates the effectiveness of regional labor policy by identifying the bureaucratic factors that influence the implementation of the Job Placement Program (PTK) at the Department of Industry and Labor of Klaten Regency. In practice, however, the program has struggled to achieve its strategic goals of reducing poverty and unemployment, as high levels of administrative activity have not translated into actual job placements for program participants. Employing a case study design with a single embedded unit of analysis, the research investigates the bureaucratic "black box" using the theoretical frameworks of Grindle and Jones. Primary data were gathered through in-depth interviews with policy actors at the Department of Industry and Labor, industrial partners, and program participants, while secondary data were sourced from official strategic plans, budget documents, and standard operating procedures. The analysis follows an interactive model involving data condensation, display, and gap analysis. The findings reveal a phenomenon of pseudo-effectiveness, where the regional labor policy appears successful at an administrative level but fails to facilitate meaningful formal employment for its participants. This implementation gap is primarily driven by a misalignment between vocational training curricula and industrial needs, institutional weaknesses such as the absence of regional training centers, and procedural inefficiencies in information distribution. The study concludes that successful regional labor policy requires a more responsive bureaucratic system that aligns worker qualifications with local market demands. These results provide critical insights for regional governments to shift from procedural compliance toward substantive economic outcomes for the community.
Reconceptualizing Public Innovation Sustainability: A Non-Western Administrative Perspective Lugas Ari Nur Ridwan Ridwan; Drajat Tri Kartono; Rina Herlina Haryanti
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Vol. 18 (1), 2026
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v18i1.6164

Abstract

Abstract Public innovation sustainability remains a critical challenge in contemporary governance reform, as many initiatives fail to endure beyond their initial implementation phase. Mainstream public administration literature predominantly explains sustainability through managerial and formal institutional approaches rooted in Western paradigms, emphasizing regulation, leadership stability, organizational capacity, and accountability mechanisms. However, such perspectives are insufficient to explain variation in innovation endurance across governance systems characterized by institutional hybridity, contextual legitimacy dynamics, and complex state–society relations. This study aims to develop a conceptual framework for public innovation sustainability through the lens of Non-Western Public Administration (NWPA). Using a qualitative conceptual design grounded in systematic literature exploration and interpretative synthesis of scholarship published between 2000 and 2025, supplemented by foundational institutional theory, this study reconceptualizes sustainability as a socio-institutional and configurational process. The findings demonstrate that innovation endurance emerges from the dynamic alignment among contextual institutionalization, adaptive managerial capacity, sustainable resource support, and collaborative governance, mediated by social legitimacy and embeddedness. Sustainability, therefore, is not merely administrative stabilization but an ongoing process of institutional reproduction within a governance ecology. By integrating relational and contextual mediating mechanisms into institutional approaches, this study extends public innovation theory and offers a more context-sensitive analytical model for explaining sustainability variation across diverse governance systems. Keywords: public innovation; innovation sustainability; non-Western public administration; contextual governance; social legitimacy.   Abstrak   Keberlanjutan inovasi publik tetap menjadi tantangan kritis dalam reformasi tata kelola kontemporer, karena banyak inisiatif gagal bertahan melampaui fase implementasi awalnya. Literatur mainstream administrasi publik secara dominan menjelaskan keberlanjutan melalui pendekatan manajerial dan institusional formal yang berakar pada paradigma Barat, dengan menekankan pada regulasi, stabilitas kepemimpinan, kapasitas organisasi, dan mekanisme akuntabilitas. Namun, perspektif tersebut tidak memadai untuk menjelaskan variasi daya tahan inovasi di berbagai sistem tata kelola yang dicirikan oleh hibriditas institusional, dinamika legitimasi kontekstual, dan hubungan negara-masyarakat yang kompleks. Berdasarkan eksplorasi literatur secara sistematis dan sintesis interpretatif terhadap karya ilmiah dari tahun 2000 hingga 2025, yang dilengkapi dengan teori institusional dasar, studi ini menggunakan desain konseptual kualitatif untuk merekonseptualisasi keberlanjutan sebagai proses sosio-institusional dan konfigurasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa daya tahan inovasi muncul dari penyelarasan dinamis antara institusionalisasi kontekstual, kapasitas manajerial yang adaptif, dukungan sumber daya yang berkelanjutan, dan tata kelola kolaboratif, yang dimediasi oleh legitimasi sosial dan keterikatan (embeddedness). Oleh karena itu, keberlanjutan bukan sekadar stabilisasi administratif, melainkan sebuah proses reproduksi institusional yang berkelanjutan dalam suatu ekologi tata kelola. Dengan mengintegrasikan mekanisme mediasi relasional dan kontekstual ke dalam pendekatan institusional, studi ini memperluas teori inovasi publik dan menawarkan model analisis yang lebih sensitif terhadap konteks untuk menjelaskan variasi keberlanjutan di berbagai sistem tata kelola yang beragam.   Kata kunci: inovasi publik; keberlanjutan inovasi; administrasi publik non-Barat; tata kelola kontekstual; legitimasi sosial.
Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Kajian Literatur: Collaborative Governance as Solution for Deforestation Case in Kalimantan Island: A Literature Review Cahyoko Edi Tando; Sudarmo Sudarmo; Rina Herlina Haryanti
Jurnal Borneo Administrator Vol. 15 No. 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.181 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i3.516

Abstract

Indonesia is a country with the largest biodiversityin the world. It has a rich forest both in land and the surface of the land, however the forest-related problemalso occurs in Indonesia. One of the largest islands in the world, namely Kalimantan Island has the largest forest distribution in Indonesia. In fact, it cannot be separated from deforestation issue for plantation, mining, and new residential areas reasons. If there is no monitoring, derforestation will produce increasingly severe forests damage, global climate change, and conservation of native animals in the forest. Collaborative governance is chosen as a means toovercomeg the problem of deforestation, and cooperate to other actors related to the community and jointly reducing this deforestation. Collaborative governance is considered capable to solve problem, especially from actors from the plantantion and mining business sector Further, the expected correlation is to be able to work together without being harmed. Keywords: Deforestation, Kalimantan Island, and Collaborative Governance Abstrak Indonesia merupakan negara dengan kenanekaragaman hayati terbesar di dunia, memiliki hutan yang kaya kandungan di dalam tanah maupun yang di permukaan tanah, namun permasalahan akan hutan pun tidak menutup bahwa juga terjadi di Indonesia, salah satu pulau terbesar di dunia yakni Pulau Kalimantan memiliki persebaran hutan terbesar di Indonenesia, tidak lepas dari deforestasi baik untuk alasan perkebunan, pertambangan, dan kawasan hunian baru. Deforestasi jika di biarkan terus menerus akan mengakibatkan kerusakan hutan yang semakin parah, perubahan iklim dunia, dan mengancam hewan asli yang ada di dalam hutan tersebut. Pemerintahan kolaboratif di pilih sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan deforestasi ini bekerjasama dengan aktor lain yakni swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mengurangi deforestasi ini. Pemerintahan kolaboratif dianggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan terutama dari para aktor dari sektor usaha perkebunan maupun pertambangan, korelasi yang di harapkan adalah bisa saling bekerjasama tanpa ada yang dirugikan. Kata Kunci: Deforestasi, Pulau Kalimantan, dan Pemerintahan Kolaboratif
Perspektif Community Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Sambung Roso Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Laura Octavia; Rina Herlina Haryanti
Wacana Publik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i2.76191

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dalam perspektif community governance oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sambung Roso Simbatan Kecamatan Nguntoronaadi Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui obsercasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik validitas data dalam penelitian ini melalui triangulasi sumber. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi menggunakan teknik analisis data model Miles, Hubberman, and Saldana (2014). Penelitian ini menggunakan teori tiga tahapan pemberdayaan masyarakat tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaaan. Masing-masing sudah memberikan pemberdayaan yang baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses kegiatan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas yang dilihat dari ketiga tahapan dalam perspektif community governance meliputi aspek-aspek community governance seperti social capital melalui tujuan untuk keberhasilan penyandang disabilitas berupa (bonding social capital, bridging social capital, dan linking social capital), organizational resources berupa tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya organisasi untuk pemenuhan pmebrdayaan. Sayangnya pada human capital, kemampuan dan keahlian dari sumber daya manusia yang dimiliki KSM Sambung Roso masih terbatas untuk proses pemenuhan kemampuan dan keahlian dari beberapa anggota pendamping KSM Sambung Roso belum dilaksanakan secara kuat.
Fenomena Glass Ceiling dalam Peningkatan Karir Aparatur Sipil Negara di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Agra Pamungkas; Ajeng Nasywa Nabila; Antesa Farah Fawnia; Bagus Fery Febrianto; Eryka Amelia Putri; Ferry Dyah Handayani; Rina Herlina Haryanti
Wacana Publik Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v5i1.105476

Abstract

Komposisi jumlah laki – laki dan perempuan pada jajaran pimpinan yaitu ketua tim kerja atau penanggung jawab urusan pada struktur organisasi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V penyesuaian sistem kerja terhitung mulai Februari 2025 menarik perhatian akan indikasi terjadinya fenomena glass ceiling dalam peningkatan jenjang karir ASN perempuan pada lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap 6 (enam) informan dari berbagai bidang di LLDIKTI Wilayah V. Data dianalisis berdasarkan pendekatan analisis data Creswell (2014) melalui tahap pengkodean, pengelompokan tema, dan interpretasi mendalam terhadap factor peran gender, stereotip gender, dan lingkungan kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa glass ceiling tidak muncul secara eksplisit melalui kebijakan diskriminatif, melainkan faktor implisit seperti konstruksi gender serta pertimbangan individual tetap menjadi hambatan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan program afirmatif berbasis gender dan penguatan sistem merit di lembaga pemerintahan yang lebih adil dan inklusif.
Peran Customer Service pada Operasional Terbatas Bandara Husein Sastranegara Bandung: Perspektif Adaptive Governance Argya Rahma Paramita; Agnesia Nathania Putri; Alfira Widyasari; Keysa Aulia Kamila; Normalisa Ilham Luviana; Rina Herlina Haryanti
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1715

Abstract

Pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini mengkaji mengenai peran Customer Service dalam operasional layanan publik, khususnya di bandara. Kebijakan pengalihan rute penerbangan ke Bandara Kertajati dan penetapan Bandara Husein Sastranegara sebagai bandara domestik sejak April 2024 menyebabkan penurunan signifikan aktivitas operasional, namun unit Customer Service tetap beroperasi sesuai SOP yang ada tanpa penyesuaian kelembagaan yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi partisipatif, wawancara, studi dokumen, dan studi literatur untuk menganalisis peran Customer Service dalam perspektif adaptive governance. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas kelembagaan yang belum optimal dalam merespons perubahan secara antisipatif, tercermin dari ketidaksesuaian SOP, potensi inefisiensi SDM, dan absennya protokol transisi. Diperlukan evaluasi SOP berkala, optimalisasi penugasan SDM lintas fungsi, pengembangan layanan digital, dan peningkatan kompetensi yang berorientasi skenario sebagai strategi penguatan.
Co-Authors Ade Nuri Septiana Agnesia Nathania Putri Agra Pamungkas Ajeng Nasywa Nabila Alfira Widyasari Antesa Farah Fawnia Argya Rahma Paramita Bagus Fery Febrianto Cahyoko Edi Tando Dimas Sigit Prabowo Drajat Tri Kartono Eryka Amelia Putri Ferry Dyah Handayani Keysa Aulia Kamila Laura Octavia Lugas Ari Nur Ridwan Ridwan Normalisa Ilham Luviana Punto Bilowo Rutiana Dwi Wahyunengseh Sudarmo Sudarmo