Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ners SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Rina Herlina Haryanti
Universitas Sebelas Maret
Humanities Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Glass Ceiling pada Pekerja Perempuan: Studi Literatur Ade Nuri Septiana; Rina Herlina Haryanti
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v12i1.58384

Abstract

Partisipasi perempuan dalam posisi manajemen puncak yang masih rendah menyebabkan munculnya fenomena glass ceiling di lingkungan kerja. Perempuan masih mengalami hambatan transparan yang menyebabkan mereka kesulitan untuk menapaki jenjang karier strategis di perusahaan atau organisasi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari glass ceiling, strategi yang perlu dilakukan dan kondisi pasca glass ceiling. Penelitian ini merupakan studi literatur tentang fenomena glass ceiling yang dialami oleh perempuan. Dengan menggunakan teknik traditional review (tidak sistematis) pada 10 jurnal internasional yang membahas topik terkait glass ceiling dari tahun 2019 sampai 2022. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa terdapat berbagai macam faktor-faktor penyebab munculnya glass ceiling yang terjadi baik di sektor swasta dan publik. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor dari dalam diri perempuan, faktor dari perusahaan atau organisasi di mana perempuan bekerja, dan faktor preferensi. Oleh karena itu, dalam menghadapi glass ceiling perlu adanya strategi yang harus dilakukan untuk menghilangkan fenomena ini. Akan tetapi, meskipun perempuan sudah mampu menghilangkan glass ceiling. Mereka masih tetap mendapatkan tantangan lainnya seperti prasangka dan stereotip negatif, perlakuan diskriminasi, perasaan kesepian, dan peran ganda.
Menakar Kebijakan Ripley Dan Franklin Dalam Aksesibilitas Tempat Ibadah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta : Studi Kasus Pada Lima Gereja Katolik Di Kota Surakarta Rina Herlina Haryanti; Dimas Sigit Prabowo
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 2 (2022): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.423 KB) | DOI: 10.15642/sosyus.v2i2.206

Abstract

Kebebasan menjalankan ibadah dijamin Oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, semua agama, tanpa terkecuali termasuk Agama Katolik. dan Gereja Katolik adalah tempat bagi seluruh umat katolik termasuk jemaatnya yang disabilitas untuk melaksanakan ibadahnya. Karenanya menjadi keharusan gereja untuk memenuhi kebutuhan jemaatnya. Dalam perspekstif administrasi negara konsep ini disebut sebagai aksesibilitas. Namun demikian fakta di Kota Surakarta menunjukkan belum banyak Gereja Katolik yang mengakomodasi kebutuhan jemaatnya yang disabilitas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aksesibilitas di lima gereja katolik di Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan kepatuhan kebijakan dari Rifley dan Franklin (1986) yang dielaborasi dengan dimensi aksesbilitas Thomas dan Penchansky (1981) dan diterjemahkan secara operasional melalui indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam Peraturan Meneteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, triangulasi digunakan untuk memvalidasi hasil penelitian, dan data dianalisis dengan menggunakan interatif model analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lima gereja katolik di Kota Surakarta belum aksesibel untuk jemaat penyandang disabilitas.
Pseudo-Effectiveness in Regional Labor Policy: Evaluating Bureaucratic Dynamics of Job Placement Program Implementation in Klaten Punto Bilowo; Rutiana Dwi Wahyunengseh; Rina Herlina Haryanti
Jurnal Ners Vol. 10 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v10i3.58877

Abstract

This study evaluates the effectiveness of regional labor policy by identifying the bureaucratic factors that influence the implementation of the Job Placement Program (PTK) at the Department of Industry and Labor of Klaten Regency. In practice, however, the program has struggled to achieve its strategic goals of reducing poverty and unemployment, as high levels of administrative activity have not translated into actual job placements for program participants. Employing a case study design with a single embedded unit of analysis, the research investigates the bureaucratic "black box" using the theoretical frameworks of Grindle and Jones. Primary data were gathered through in-depth interviews with policy actors at the Department of Industry and Labor, industrial partners, and program participants, while secondary data were sourced from official strategic plans, budget documents, and standard operating procedures. The analysis follows an interactive model involving data condensation, display, and gap analysis. The findings reveal a phenomenon of pseudo-effectiveness, where the regional labor policy appears successful at an administrative level but fails to facilitate meaningful formal employment for its participants. This implementation gap is primarily driven by a misalignment between vocational training curricula and industrial needs, institutional weaknesses such as the absence of regional training centers, and procedural inefficiencies in information distribution. The study concludes that successful regional labor policy requires a more responsive bureaucratic system that aligns worker qualifications with local market demands. These results provide critical insights for regional governments to shift from procedural compliance toward substantive economic outcomes for the community.
Co-Authors Ade Nuri Septiana Dimas Sigit Prabowo Punto Bilowo Rutiana Dwi Wahyunengseh