Yenni Sri Utami
Program studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN ‘Veteran” Yogyakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Relevansi Gerakan Anti Korupsi Untuk Pembangunan Yuni Retnowati; Yenni Sri Utami
Jurnal Paradigma Vol 18, No 1 (2014): JANUARI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/paradigma.v18i1.2406

Abstract

Culture corruption in Indonesia happened since the former kingdom until now. In 2010, Indonesia becoming a nation most corrupt in the Asia Paci c region. Corruption ourished in Indonesia because of politics and economic factors, and Javanese culture. Corruption is differentiated into grand corruption, state capture and petty corruption. In addition to the effect on economic growth and investment, corruption also weakens the ability of the Government in carrying out its development programs. Facing the impact of corruption that af ict people then appeared a various anti-corruption movement either come from the government or from society. Purpose of many efforts to ght against corruption is improving the welfare of people which also became national development goal
Proses Metamorfose Wajah Uu Sistem Penyiaran Dalam Perspektif Orientasi Pertanggungjawaban Media Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Ri (2003-2009) Heroe Poerwadi; Yenni Sri Utami
Jurnal Paradigma Vol 18, No 2 (2014): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/paradigma.v18i2.2414

Abstract

UU no 32 tahun 2003 tentang penyiaran adalah salah satu undang-undang yang mengundang banyak perhatian dari berbagai kalangan. Tidak kurang empat kali gugatan sudah dilayangkan melalui judicial review selama kurun waktu 2003-2009 di Mahkamah Konstitusi RI, serta peraturan pelaksananya beberapakali masuk persidangan di Mahkamah Agung RI. Disamping perdebatan yang panjang dalam sidang-sidang di DPR RI selama proses pembuatannya, dan seminar dan diskusi yang selalu mengiringi proses pembentukan UU, pelaksanaannya dan interpretasi pelaksanaannya. Penelitian ini adalah upaya memotret wajah UU 32/2003 tersebut setelah mengalami sejumlah perubahan melalui upaya judicial review di MK RI (2003-2009) tersebut. Penelitian terutama untuk melihat perubahan apa yang dilakukan MK RI dalam melakukan proses deliberasi diantara actor media yang terlibat, yaitu actor media dari Kelompok Industri, Kelompok Negara dan Kelompok Masyarakat. Dengan menggunakan alat analisis responsibility of media dari Bardoel, yakni melalui mekanisme pasar, politik, public atau professional, bagaimanakah bentuk wajah system penyiaran di Indonesia saat ini. Diharapkan penelitian ini bisa mendeskripsikan kecenderungan system penyiaran dan melengkapi studi kebijakan media yang akan dikembangkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konstruksi UU 32/2003 telah mengalami perubahan mendasar dari responsibility of media melalui mekanisme public menjadi mekanisme politik. Di beberapa keputusannya, konstruksinya juga telah menguatkan mekanisme pasar, terutama dalam kasus penyiaran iklan rokok. Selain itu juga ditemukan ketidakkonsistenan keputusan MK RI dalam mempertimbangkanbangunan konstruksinya, terutama jika dilihat dari responsibility of media.