Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang) Santy Nurina Aprilia; Andy Fefta Wijaya; Suryadi Suryadi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (989.704 KB)

Abstract

Latar Belakang Penelitian ini adalah semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan public khususnya pelayanan publik berupa layanan elektronik atau e-service, khususnya dalam hal ini adalah website, dimana website pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi media e-government sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat maupun mempermudah layanan elektronik. Penulisan Tesis dengan judul “Efektivitas Website Sebagai Media E-government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)” merupakan sebuah studi dimana dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa efektif website pemerintah daerah sebagai media e-government. Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan dan menganalisis efektivitas website sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang; Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor pendukung efektivitas website sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang; Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penghambat efektivitas website sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa website Pemerintah Kabupaten Jombang telah efektif sebagai media pemberi informasi kepada masyarakat, namun belum efektif sebagai media dalam memberikan pelayanan publik secara elektronik (e-service) seperti mendownload blangko, formulir, dll. Kata kunci: Efektivitas, E-government, E-service, Media, Teknologi Informasi, Website
Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk Hermawan Cahyo Nugroho; Soesilo Zauhar; Suryadi Suryadi
Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Graduate Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (958.634 KB)

Abstract

Amanat otonomi daerah telah menekankan pendekatan pembangunan dengan basis pengembangan wilayah dibanding pendekatan sektoral. Pembangunan berbasis pengembangan wilayah melihat pentingnya keterpaduan sektoral, spasial serta  keterpaduan  antar  pemangku kepentingan (stakeholder) di dalam wilayah tersebut. Salah satunya melalui pengembangan kawasan agropolitan (PKA) yang menitikberatkan pada perencanaan kawasan (spasial) yang didukung oleh pengembangan komoditas pertanian (pembangunan sektoral). Keterpaduan antara perencanaan spasial dengan perencanaan sektoral ini tentunya membutuhkan adanya suatu koordinasi dan sinkronisasi antar masing-masing stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan program PKA ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Nganjuk; (2) Kendala-kendala dalam koordinasi antar stakeholder pada pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Nganjuk serta arahan kebijakan guna mengatasi kendala tersebut. Bila dilihat dari mekanisme koordinasinya, maka koordinasi antar stakeholder ini menggunakan pola mengutub (pooled) yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kecamatan Sukomoro dan Nganjuk. Bentuk koordinasi yang dibutuhkan antar stakeholder adalah pembagian tupoksi dan wewenang yang jelas di awal ketika  perencanaan program agropolitan dan  pembentukan tim pokja. Kendala utama dalam koordinasi antar stakeholder ini adalah kurangnya komitmen beberapa stakeholder yang berdampak pada macetnya koordinasi. Antar stakeholder masih ada perbedaan visi dalam memandang sasaran pencapaian program agropolitan. Selain komitmen, kendala lainnya berhubungan dengan formalitas struktur yaitu lemahnya regulasi yang mengatur pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan ini. Kurang sinerginya SKPD ini disebabkan karena minimnya intensitas forum atau rapat koordinasi yang selama ini tidak rutin dilaksanakan. Untuk mengatasinya diperlukan pembentukan forum komunikasi antar SKPD yang program-programnya sesuai dengan RPJM agropolitan melalui forum group discussion (FGD) dan Forum Agropolitan sebagai sarana tukar menukar informasi antara pemangku kepentingan. Selain itu juga melalui pemberian kemudahan perijinan serta insentif kepada dunia usaha.   Kata kunci: agropolitan, koordinasi, pengembangan wilayah, stakeholder
Jejaring Kebijakan Dalam Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Terpadu Ifah Ifah; Suryadi Suryadi; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.302 KB)

Abstract

Eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam dengan argumentasi demi percepatan pembangunan, menyebabkan terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Degradasi lingkungan dan lahan menjadi salah satu penyebab dari timbulnya bencana alam yang berkaitan dengan air (water related disaster) seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Water related disasters ini diduga salah satu penyebabnya adalah rendahnya daya dukung DAS. DAS Brantas adalah DAS yang vital dalam menyangga ekosistem dan keberlangsungan tersedianya air bagi penduduk Jawa Timur, selain itu DAS Brantas adalah DAS prioritas yang harus segera mendapat penanganan menurut ketetapan pemerintah. Pengelolaan DAS Brantas adalah pengelolaan yang multi pihak dengan berbagai kepentingan sehingga harus dilakukan secara terpadu. Untuk bisa melakukan pengelolaan yang baik dibutuhkan perencanaan yang baik. Oleh karenanya penting untuk mengetahui jejaring kebijakan yang terjadi dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas, sehingga bisa teridentifikasi kemungkinan terjadinya refraksi tujuan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif- kualitatif dilakukan dengan metode wawancara, kuisioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu terjadi dominasi satu instansi pemerintah-sehingga bisa diidentifikasi jejaring kebijakan yang terbentuk bertipe Bureucratic network- dengan integrasi dan kohesivitas antar aktor yang rendah. Kata kunci: jejaring kebijakan, policy network, perencanaan, pengelolaan DAS Brantas terpadu