Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Pemikiran Muhammad Nāşiruddīn al-Albāniy Tentang Jilbab dan Cadar Wanita Muslimah Hidayatulloh, Haris
Religi Jurnal Religi
Publisher : Religi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (20.627 KB)

Abstract

Abstract In Islam, the veil was the emphasis function to close the genitals, which cover certain body parts that are considered vulnerable and can lead to defamation. Islam requires that women must cover their body in association with men who are legally not include relative. Vast amount of literature to review the issue headscarf Muslim women with a variety of approaches from different intellectual backgrounds. For al-Albāniy discussion about Muslim women the veil is very important because it has a lot of Muslim women who are in fact deceived by the European civilization. The Muslim is finally preening by the first and reveal ignorance of their limbs before they were ashamed to show it. This phenomenon is pushing al-Albāniy to conduct a serious study on the Islamic headscarf in accordance with the Shari´a. So that Muslim women have a clear grip on the clothing in accordance with the intent syar´i, although some terms are not absolute, he made ​​only for the Muslim woman. Similarly, the veil issue, he asserts that the veil is not obligatory but sunna. And women who wear the veil means he has followed the path of the Prophet´s wives. Keyword: Jilbab, Cadar
Pengaruh Perbedaan Latar Belakang Pendidikan Remaja Terhadap Kemampuan Membaca al-Qur’ān: Studi Kasus di Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Muhsin, Ali; Hidayatulloh, Haris; Abidin, Zainal
Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.891 KB)

Abstract

There are many religious activities among the villagers of Mayangan, such as the reading of the Qur’ān at mosques held once a month. Generally, its done on Thursday before Friday Legi night and is followed by teens from different educational backgrounds. The purpose of this study is to describe the differences between youth education backgrounds and the capablity to read al-Qur’ān in Murong village. This type of research is quantitative. The research instrument used is documentation, observation, questionnaire and interview. Data analysis using quantitative descriptive method. The population of this study were teenagers in Murong village as many as 150 individuals with a sample of 30% of the population, ie 150 individuals with sampling technique using proportional random sampling. The conclusion of the study is that the capability to read al-Qur’ān = 18,011 + 0,412 for adolescents who have educational background. That is, the educational background is worth 0 (teenagers who do not have educational background), then the reading capability of al-Qur’ān ranges from 18,011.
Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang Hidayatulloh, Haris; Hasan, Laily
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2016): APRIL
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.354 KB)

Abstract

Keluarga yang diharapkan membina sebuah rumah tangga sakinah yang mawaddah wa rahmah, yaitu keluarga yang dilandasi dengan suatu ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah tersebut negara Indonesia, dalam hal ini Kementrian Agama telah sejak lama mendirikan lembaga konsultasi perkawinan dalam upaya melestarikan dan menggapai rumah tangga sakinah, yaitu dikenal dengan Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihian dan Perceraian (BP-4). BP-4 diharapkan mampu berperan aktif dalam mensukseskan program nasional yakni gerakan keluarga sakinah dan juga sebagai tujuan dari agama Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BP-4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dengan uji analisis data program kerja serta realisasinya dalam bidang BP-4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP-4 tidak berperan secara maksimal. BP-4 hanya sekedar struktur yang ada di tiap Kantor KUA dan tidak mempunyai fungsi yang jelas setelah mediasi dialihkan kewenangannya ke Pengadilan Agama.
Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang) Hidayatulloh, Haris; Munawaroh, Siti Lailatul
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.507 KB)

Abstract

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat antara laki dan perempuan dengan tujuan menghalalkan hubungan suami istri yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah fenomena yang terjadi saat-saat ini praktik perzinaan telah tersebar, hal ini dapat diketahui ketika terdapat para pemuda hamil di luar nikah. Bahkan yang lebih memperhatinkan kejadian ini terjadi pada anak yang masih berada dibangku sekolah. Alternatif yang diambil untuk menghilangkan aib tersebut, diambillah jalan perkawinan. Ini yang terjadi di Kecamatan Pangarengan  Kabupaten Sampang kebanyakan mereka melakukan perzinaan terlebih dahulu lalu mereka melangsungkan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pendorong terjadinya perkawinan wanita hamil, mengetahui seperti apa pandangan tokoh masyarakat terhadap hukum perkawinan wanita hamil. Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) Sedangkan teknik yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta adanya dengan metode obsevasi, wawancara dengan nara sumber tokoh masyarakat di kecamatan pangarengan kabupaten sampang. Hasil yang dicapai peneliti adalah  faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya perkawinan wanita hamil adalah karena  adanya faktor orang tua, faktor agama, faktor pendidikan, faktor globalisasi. Dan untuk hokum perkawinan wanita hamil tokoh masyarakat memperbolehkannya.
Verstek dalam Perkara Cerai Gugat pada Hukum Acara Peradilan Agama Perspektif Hukum Islam Hidayatulloh, Haris; Hadiqi, Imam
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 2 (2016): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam perjalanan sebuah rumah tangga, kadang ditemukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh suami-istri. Ditandai dengan adanya percekcokan antara suami istri disebabkan salah satu pihak melakukan perselingkuhan atau yang lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini mereka dihadapkan pada dua pilihan, antara meneruskan dan saling intropeksi atau mengakhiri hubungan dengan cara yang baik. Jika keinginan untuk mengakhiri pernikahan itu datang dari istri, dalam istilah hukum Indonesia disebut cerai gugat. Sebagaimana disebutkan dalam hukum acara peradilan agama, perceraian hanya dapat terjadi di muka sidang, cerai gugat haruslah disidangkan. Pada sidang ditentukan, jika suami sebagai tergugat tidak menghadiri persidangan setelah dilakukan pemanggilan sah dan patut, hakim secara ex officio dapat memeriksa dan memutus perkara dengan verstek (tanpa dihadiri suami sebagai tergugat). Peneliti ingin mengungkap bagaimana prespektif hukum Islam terhadap perkara cerai gugat yang diputus verstek. Jenis penelitian  ini penelitian pustaka, sehingga sumber datanya terdiri dari beberapa literatur yang dikumpulkan menjadi data primer dan data sekuder. Sifat dari penelitian ini adalah deskpriptif-komparatif. Hasil yang didapatkan oleh penulis adalah, verstek atas perkara cerai gugat, dalam prespektif hukum Islam adalah diperbolehkan, dengan salah satu syaratnya adalah penggugat mampu memberikan bukti terhadap dalil gugatannya. Pendapat ini adalah dari kalangan Syafi’iyyah, Malikiyyah, Hanabilah dan sebagian Hanafiyyah.
ADIL DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF IBNU HAZM Hidayatulloh, Haris
Religi: Jurnal Studi Islam Vol 6, No 2 (2015): Oktober
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (UNIPDU) Jombang Jawa Timur Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.617 KB)

Abstract

Poligami merupakan pembahasan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan  di kalangan ahli hukum Islam. Pro-kontra seputar poligami terus berkembang di kalangan ulama. Sebagian ulama menganjurkan poligami sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah dan sebagian lain menolak poligami dengan berbagai macam argumentasi yang selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Dalam Islam, poligami diyakini sebagai salah satu solusi ketika istri tidak bisa memberikan keturunan atau pertimbangan sosial lain. Walaupun demikian, pembolehan poligami diharuskan dengan mengutamakan sikap adil di antara para Istri. Jika dirasa kurang mampu untuk berbuat adil, maka dilarang melakukan poligami. Artikel ini membahas konsep adil berpoligami dalam perspektif Ibn Hazm al-Zahiri.  Menurutnya adalah bahwa adil di antara para istri hukumnya adalah wajib, terutama dalam  hal  pembagian  malam dan pembagian nafka.Mostly, many Islamic scholars has discussed about polygamy. Moreover, pros and cons have been developed also among the ulema. Some suggest that polygamy is the commandment of God. Meanwhile, in contrast with the previous, other Islamic scholars refuse the polygamy related to gender discrimination. In Islam, polygamy thought as one of the solution while the wife cannot give birth or other social consideration. Nevertheless, the permissibility of polygamy has to give the fairness priority among the wife. If the husbands fail to provide enough fairness, thus it is forbidden. This article will discuss about fairness concept in polygamy based on Ibn Hazm al-Zahiri view. He stated that fairness among the wife is a must. The fairness is about inwardly and outwardly living.
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG) Hidayatulloh, Haris; Muchlis, Mochammad Ashar
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.603 KB)

Abstract

Nikah di bawah tangan pada sebagian masyarakat, terutama umat Islam Indonesia sudah cukup banyak dikenal. Terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan kendala yang di hadapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang dalam mengurangi perkawinan di bawah tangan. Adapun metode yang digunakan adalah field rieserch yang digunakan untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap masyarakat serta memalui observasi tempat agar bisa mengetahui kejadian secara langsung. Teknis analisis yang digunakan deskriptif analitik yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, melalui seminar dan pengajian dan melakukan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.Sedangkan kendalanya adalah Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat tembelang betapa pentingnya pencatatan perkawinan, Terdapat beberapa ulama/ustad yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama,Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Tembelang
Etika Bisnis Dalam Prespektif Al-Qur’an: Upaya Membangun Bisnis Yang Islami Untuk Menghadapi Tantangan Bisnis Di Masa Depan Hidayatulloh, Haris
Prosiding Seminas Vol 1, No 2 (2012): Seminas Competitive Advantage II
Publisher : Unipdu Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Bisnis merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak heran jika Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah memberi tuntunan dalam bidang usaha. Bisnis selama ini, dikesankan sebagai usaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, bahkan harus ditempuh dengan cara kotor dan tidak etis. Etika bisnis  sangat penting untuk dikemukakan dalam era globalilasasi yang seringkali mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Karena itu, Islam menekankan agar aktifitas bisnis manusia dimaksudkan tidak semata-mata sebagai alat pemuas keinginan tetapi lebih pada upaya pencarian kehidupan berkeseimbangan disertai prilaku positif bukan destruktif. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji etika bisnis dari sudut pandang al-qur’an dalam upaya membangun bisnis yang Islami untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Kesimpulannya Bisnis dalam al-Qur’an disebut sebagai aktivitas yang bersifat material  sekaligus immaterial. Suatu  bisnis bernilai, apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan dan kezaliman. Akan tetapi mengandung nilai kesatuan,keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung-jawaban, kebenaran, kebajikan dan kejujuran   Abstract Business is something very important in human life. No wonder Islam is rooted in the Qur'an and Sunnah provide guidance in the field of business. Business over the years, suggested as a business for profit as much as possible, even to go to the dirty and unethical manner. Business ethics is essential to put forward in the era globalilasasi often ignores moral values ​​and ethics. Thus, Islam emphasizes that human business activity is not solely intended as a means of satisfying the desire, but rather on the search for life berkeseimbangan with a positive attitude rather than destructive. This paper aims to examine business ethics from the perspective of the Qur'an in an effort to build an Islamic business to business challenges in the future. Business in the conclusion of the Koran called the activity that is at once immaterial material. A business is worth, if it meets the material and spiritual needs in a balanced, contains no falsehood, destruction and injustice. But it contains the value of unity, balance, free will, accountability, truth, virtue and honesty Keywords: Ehtics, Business,
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PAMOGHI DALAM RESEPSI PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA KEMBANG KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO) Hidayatulloh, Haris; maisih, maisih
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, pelaksanaan pernikahan terdapat resepsi pernikahan dengan tujuan sebagai bentuk syukuran maupun pengumuman. Resepsi pernikahan di masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kembang yakni menambahkan adat yang berbeda yaitu pamoghi didalam pelaksanaan resepsi pernikahan. Penyusun  memandang adat tersebut dari tinjauan Hukum Islam, apakah tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Kembang bertentangan dengan Hukum Islam atau sudah sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi adat pamoghi dan mengetahui pendapat dari tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah field rieserch yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara terhadap masyarakat serta melakukan observasi ke tempat agar mengetahui pelaksanaannya secara langsung. Peneliti menggunakan teknis analisis deskriptif analitik yakni menggambarkan suatu gejala atau fakta dengan apa adanya dan akurat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi pamoghi telah turun temurun dilaksanakan di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso bertujuan sebagai simbol kenang-kenangan diawal pernikahan dan diberikan pada waktu resepsi pernikahan, tradisi ini tidak memiliki unsur yang dilarang dalam syariat islam dan tetap diterima di masyrakat sampai saat ini.
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR’AN Hidayatulloh, Haris
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan Library Research yang membutuhkan data-data kualitatif dan diolah secara deskriptif-analitis dengan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban suami sekaligus hak isteri menurut al-Qur?an adalah pertama, memberikan nafkah, nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak istri, yang menjadi tanggungjawab suami. Ketiga, seorang suami wajib untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Keempat, suami wajib memberikan mahar kepada isterinya dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan.