Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

OPINI AUDIT GOING CONCERN: SUDUT PANDANG LIKUIDITAS, LEVERAGE, FINANCIAL DISTRESS RISK, TAX RISK Yogy Wira Utama; Ahmad Syakur; Amrie Firmansyah
JURNAL AL-IQTISHAD Vol 17, No 1 (2021): Ekonomi Islam Dan Keberlangsungan Usaha
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jiq.v17i1.12657

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, leverage, financial distress risk, dan tax risk terhadap penerimaan opini audit going concern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan 31 Desember 2019. Berdasarkan metode purposive sampling yang telah dilakukan, total sampel terpilih berjumlah 84 observasi dan tahun observasi dilakukan selama tahun 2017-2019. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dengan memanfaatkan program/aplikasi IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern dan financial distress risk berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Sementara itu, leverage dan tax risk tidak menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit going concern. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas pasar modal perlu melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki opini audit going concern dalam rangka untuk meningkatkan perlindungan investor di pasar modal.
Hawalah sebagai Alternatif Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah Ahmad Syakur
Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 1, No 2 (2010): MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
Publisher : IAIN Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.327 KB) | DOI: 10.18326/muqtasid.v1i2.345-364

Abstract

Islamic banking and other Islamic financing institution need more inovationand to multiply the kind of transaction so that not to stay behind by conventional financing instituon. In the otherhand, hawalah that we know in the study of fiqh mu’amalah do not develop optimately in the Islamic economy institution. The application of hawalah in Islamic banking is little and not popular, whereas by little inovation, hawalah can be the alternative transaction. This article is an exertion to create the financing concept of multijasa Islamic Banking that more acceptable and more simple by using the hawalah contract with little inovation. That is the combination between hawalah bi al-ujrah contract and wakalah contract, as the alternative financing for increasing monetary instruments bases the sharia. So the strong and healty financing institution is realized without leaving the sharia
Pemberlakuan Ta’widh Pada Pembiayaan Bermasalah Di Kspps Bina Mitra Wahana Ar-rahmah Jatim Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Dan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Oktaria Ardika; Ahmad Syakur; Dian Riza Annisa
WADIAH Vol. 6 No. 2 (2022): Wadiah : Jurnal Perbankan Syariah
Publisher : Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/wadiah.v6i2.253

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna menjelaskan bagaimana pemberlakuan ta’widh pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim dan bagaimana pemberlakuan ta’widh pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 dan fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Pendekatan penelitian ini kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil peneliti ini adalah sebagai berikut bahwa Pemberlakuan ta’widh pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim yaitu seluruhnya menyesuaikan seperti yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI dimana pihak KSPPS akan menyesuaikan dengan kerugian riil. Pelaksanaan penerapan ta’widh (ganti rugi) ini ditetapkan atas anggota sebesar 4% diawal akad dan terakumulasi setiap hari keterlambatan. Selanjutnya, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim telah memberlakukan ta’widh sesuai ketentuan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang dimana tidak memberikan ta’widh kepada anggota yang mengalami force majeur dan memberikan sanksi kepada yang terbukti mampu dan menunda-nunda, serta dana dari denda digunakan untuk dana sosial. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim tidak semua menerapkan sesuai Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 dimana nilai kerugian riil dapat ditetapkan di awal saat akad seperti fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, sedangkan fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004 ini mencantumkan besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad, hanya tata cara pembayaran yang boleh disepakati saat akad.
INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENETAPAN TINGKAT UPAH PERSPEKTIF IJTIHAD AL-MAQĀṢIDĪ Ahmad Syakur
Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2017): Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/istithmar.v1i2.114

Abstract

Penetapan tingkat upah merupakan hal yang sensitif dalam ekonomi industrial. Tidak jarang penetapan tingkat upah diikuti oleh aksi pemogokan buruh menuntut kenaikan upah atau sebaliknya diikuti aksi PHK dari pihak pengusaha. Tak pelak, mayoritas ekonom menuntut intervensi pemerintah dalam menentukan tingkat upah. Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai mediator yang mengumpulkan berbagai pihak yang berkepentingan dan kompeten. Dengan harapan ketetapan tingkat upah yang dihasilkan mendekati kepada keadilan dan sejalan dengan perkembangan ekonomi mikro dan makro. Dalam khazanah ekonomi Islam, intervensi pemerintah dalam penetapan upah masih menuai kontroversi, antara yang menggunakan ijtihad literalis dengan yang menggunakan ijtihad al-Maqāṣidī. Dalam perfektif Ijtihad al-Maqāṣidī, intervensi pemerintah dianjurkan dan bahkan diwajibkan jika kondisi menuntut, karena permasalahan upah menyangkut hajat hidup masyarakat luas, sedang pasar tenaga kerja sulit untuk menjadi pasar persaingan sempurna atau yang mendekati. Ijtihad al-Maqāṣidī lebih relevan untuk dikembangkan dalam ekonomi Islam kontemporer.
Konsep Islamicpreneurship Dalam Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Al-Qur’an Khairul Wahid; Ahmad Syakur
ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/organize.v2i2.19

Abstract

Islamicpreneurship yang melekat dalam karakter Nabi Muhammad SAW, memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas manusia, terutama di kalangan umat Muslim. Oleh karena itu, umat Muslim sebaiknya memperoleh pengetahuan tentang praktik islamicpreneurship yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islamicpreneurship adalah disiplin ilmu entrepreneurship yang mencakup kegiatan seperti memimpin, mendirikan, mengambil risiko, mengelola, dan memiliki bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkandung dalam literatur, seperti buku, manuskrip, jurnal, penelitian sebelumnya, dan dokumen. Metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penelitian dan menganalisis teori yang digunakan. Dalam hal ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan menganalisis Konsep Islamicpreneurship dalam Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Al-Qur’an. Penerapan konsep ini berasal dari masa Nabi yang mulia, Muhammad SAW, yang mencontohkan islamicpreneurship dengan mewujudkan sifat Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah. Praktik islamicpreneurship tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip Islam, dengan niat untuk beribadah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Islamicpreneurship memandu praktik bisnis yang harus mematuhi norma, etika, dan semua bentuk nilai-nilai Islam, sambil teguh berpegang pada iman, mendorong inovasi dan kreativitas, serta bertujuan untuk memberikan manfaat. Dengan kata lain, konsep islamicpreneurship memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Konsep Islamicpreneurship Dalam Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Al-Qur’an Khairul Wahid; Ahmad Syakur
ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance Vol. 2 No. 2 (2023): Economic Transformation and Development
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/organize.v2i2.19

Abstract

Islamicpreneurship yang melekat dalam karakter Nabi Muhammad SAW, memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas manusia, terutama di kalangan umat Muslim. Oleh karena itu, umat Muslim sebaiknya memperoleh pengetahuan tentang praktik islamicpreneurship yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islamicpreneurship adalah disiplin ilmu entrepreneurship yang mencakup kegiatan seperti memimpin, mendirikan, mengambil risiko, mengelola, dan memiliki bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkandung dalam literatur, seperti buku, manuskrip, jurnal, penelitian sebelumnya, dan dokumen. Metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penelitian dan menganalisis teori yang digunakan. Dalam hal ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan menganalisis Konsep Islamicpreneurship dalam Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Al-Qur’an. Penerapan konsep ini berasal dari masa Nabi yang mulia, Muhammad SAW, yang mencontohkan islamicpreneurship dengan mewujudkan sifat Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah. Praktik islamicpreneurship tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip Islam, dengan niat untuk beribadah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Islamicpreneurship memandu praktik bisnis yang harus mematuhi norma, etika, dan semua bentuk nilai-nilai Islam, sambil teguh berpegang pada iman, mendorong inovasi dan kreativitas, serta bertujuan untuk memberikan manfaat. Dengan kata lain, konsep islamicpreneurship memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Fostering Tolerance and Cultural Preservation Through Community Empowerment: The Role of Islamic Values in Kampung Tahu Educational Tourism Maghfiroh, Fachrial Lailatul; Arif Zunaidi; Moh. Asror Yusuf; Ahmad Syakur
Journal of Islamic Economics (JoIE) Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/joie.v4i2.10199

Abstract

Introduction: This paper explores the role of Islamic values in promoting tolerance and preserving cultural heritage through community empowerment in Kampung Tahu Educational Tourism. The study provides a background on how integrating Islamic principles with local wisdom contributes to sustainable development and strengthens social cohesion. Research Methods: Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis to examine the management strategies employed in empowering the Kampung Tahu community. Results: The findings reveal that the combination of religious values and cultural practices has positively impacted the community’s social and economic dynamics, enhancing unity and cultural preservation. The Kampung Tahu model demonstrates how educational tourism can drive economic growth while maintaining cultural identity. This research offers insights for other regions looking to implement similar strategies, emphasizing the significance of Islamic teachings in fostering harmony and sustainable development. Conclusion: The study concludes that religious and cultural integration is essential for community resilience and prosperity.