Garuda - Garba Rujukan Digital

Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Sistem UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ibrahim Ibrahim; Juanda Juanda
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23301

Indonesia as a nation-state accommodates a lot of cultural diversity that grows in society. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has mandated a form of the regional government, which regulates and manages government affairs on its own according to the principles of autonomy and co-administration. This is directed at accelerating the realization of community welfare through improvement, service, empowerment, and community participation, as well as increasing regional competitiveness by taking into account the principles of democracy, equity, justice, privilege and specificity of a region in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The provisions in the constitution mandate the Unitary State of the Republic of Indonesia to be carried out with inter-regional arrangements that are not uniform between one another. In the relationship between the centre and the regions or the province and districts/cities, it is possible to have a special relationship pattern, such as the Papua province. Such arrangements are intended to ensure that the entire Indonesian nation is truly united with diversity within the framework of the Unitary State.Keywords: Regional Autonomy; Implementation of Papua's Special Autonomy; 1945 Constitution AbstrakIndonesia sebagai Negara Bangsa (nation state) mewadahi banyak keragaman budaya yang tumbuh di dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengamanatkan suatu bentuk pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam konstitusi tersebut, mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pengaturan antar daerah yang tidak seragam antara satu sama lain. Dalam hubungan antara pusat dan daerah atau daerah propinsi dengan kabupaten/kota dimungkinkan adanya pola hubungan yang bersifat khusus seperti propinsi Papua. Pengaturan demikian dimaksud untuk menjamin agar seluruh bangsa Indonesia benar-benar bersatu dengan keragaman dalam bingkai Negara Kesatuan.Kata Kunci: Otonomi Daearah; Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua; UUD Negara 1945

Esensi otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI tahun 1945 Yohanes Taryono; Juanda Juanda
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23297

In realizing a prosperous region, the principles of decentralization, deconcentration and co-administration must be carried out simultaneously which is flowed in one pipe, the principle of regional autonomy. The research method used is normative juridical research with a statutory approach. Legal regulations are the focal point of the object and the main theme in this research. The research specification is descriptive analysis with the object of regional autonomy and the laws and regulations that underlie it. The results of the study stated that the essence of the ideal implementation of regional autonomy according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia lies in the independence of the autonomous region in drafting Regional Regulations between the DPRD and the Regional Head. This is because the DPRD is directly elected by the local people in a democratic manner. DPRD as the representative of the regional people is a reflection of the aspirations of the regional people in realizing quality and aspirational regional regulations as a means of realizing independence, quality services and the welfare of the regional people.Keywords: Unitary State Principles; Regional autonomy; Local regulation AbstrakDalam mewujudkan daerah yang sejahtera, prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus dilaksanakan secara bersamaan yang dialirkan dalam satu pipa prinsip otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan Peraturan hukum menjadi titik fokus objek dan tema utama dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yakni dengan deskriptif analisis dengan objek otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Hasil penelitian menyatakan bahwa esensi pelaksanaan otonomi daerah yang ideal menurut UUD NRI 1945 terletak pada kemandirian daerah otonom dalam menyusun Peraturan Daerah antara DPRD bersama Kepala Daerah. Sebab DPRD dipilih langsung oleh rakyat daerah secara demokratis. DPRD sebagai wakil rakyat daerah merupakan cerminan aspirasi rakyat daerah dalam mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas dan aspiratif sebagai sarana mewujudkan kemandirian, pelayanan yang bermutu dan kesejahteraan rakyat daerah.Kata Kunci: Prinsip Negara Kesatuan; Otonomi Daerah; Peraturan Daerah

Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Sediaan Farmasi di Indonesia Sharon Sharon; Juanda Juanda; Hedwig Adianto Mau
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27306

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dimana sebagai menyelenggarakan pemeriksaan fasilitas produksi dan pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi serta fasilitas pelayanan kefarmasian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli. Dimana di dalam pengawasan farmasi di Indonesia sebagai sistem pengawasan sediaan farmasi yang berlaku di dunia ditujukan sebagai upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandard, dan illegal. Pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dilakukan sebelum beredar (pre-market) dan selama beredar (post market). Hasil penelitian ini, membahas mengenai hubungan kewenangan pengawasan obat di apotek dan upaya mewujudkan sistem pengawasan obat di apotek yang efektif melalui harmonisasi regulasi. Kata Kunci: Farmasi, Pengawasan Farmasi, Kewenangan Pemerintah

Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi Di Indonesia Sharon Sharon; Juanda Juanda; Hedwig Adianto Mau
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27434

The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is a non-ministerial government agency that carries out government affairs in the field of drug and food control. BPOM is also the organizer of inspection of production facilities and the implementation of inspections of distribution facilities and pharmaceutical service facilities. This research method uses a normative juridical approach, namely a legal approach by looking at regulations, both primary legal materials and secondary legal materials, or an approach to problems by looking at the applicable laws and regulations, books, literature, scientific works. and expert opinion. The results of the study stated that the supervision of pharmaceutical preparations was carried out before they were circulated (pre-market) and during circulation (post-market). The results of this study discuss the relationship between drug control authority in pharmacies and efforts to realize an effective drug control system in pharmacies through harmonization of regulations.Keywords: Pharmacy; Pharmacy Supervision; Government Authority AbstrakBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM juga sebagai penyelenggara pemeriksaan fasilitas produksi dan pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi serta fasilitas pelayanan kefarmasian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dilakukan sebelum beredar (pre-market) dan selama beredar (post market). Hasil penelitian ini, membahas mengenai hubungan kewenangan pengawasan obat di apotek dan upaya mewujudkan sistem pengawasan obat di apotek yang efektif melalui harmonisasi regulasi.Kata Kunci: Farmasi; Pengawasan Farmasi; Kewenangan Pemerintah

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search