Articles
<![CDATA[Keabsahan Surat Keputusan Bersama Untuk Penyidikan Perkara Koneksitas Pasca Perubahan Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>;
<![CDATA[Ramlani Lina Sinaulan]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Vol 15, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jayabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31479/jphl.v15i1.219
<![CDATA[ This study aims at post-reformation there has been a change in the state administration where the listed institutions have been independently separated, the judiciary is under the authority of the Supreme Court, the Ministry of Defense and Security has been separated into the Ministry of Defense, the Indonesian National Army and the National Police, and the Indonesian Attorney General’s Office which is independent. The problem that is studied is how the validity of the Joint Decree is, with normative juridical research methods as a means of discussion and supported by a statutory approach and a conceptual approach. This study concludes that the existence of a Joint Decree is no longer relevant because the officials who issue it do not have the authority anymore based on the laws and regulations. Thus, the Joint Decree must be revised by involving four related institutions, namely; The Supreme Court, the Indonesian National Armed Forces, the National Police, and the Indonesian Attorney General’s Office.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt) Padri ]]>
<![CDATA[Padri Zelvian]]>;
<![CDATA[Ramlani Lina Sinaulan]]>;
<![CDATA[Hedwig A. Mau]]>
<![CDATA[ Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 2, No 2 (2022): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37905/dikmas.2.2.539-552.2022
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui Tindak Pidana Kekerasan dapat terjadi di dalam sebuah Rumah Tangga, serta untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode analisis data dan penelitian kepustakaan (Library Research) / penelitian hukum normatif, meliputi bahan-bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkn bahwa Tindak Pidana Kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2004 dapat terjadi dalam rumah tangga, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4) yang menyatakan dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah). Adapun unsur pasal tersebut yaitu setiap orang, melakukan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT, agar terpenuhi Hak-hak Korban sebagaimana disebut dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 antara lain, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.]]>
<![CDATA[Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura ]]>
<![CDATA[Mohammad Saleh]]>;
<![CDATA[Ismail Ismail]]>;
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>
<![CDATA[ Jurnal Impresi Indonesia Vol. 1 No. 5 (2022): Jurnal Impresi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jii.v1i5.71
<![CDATA[Pendahuluan: Indonesia setelah amanden UUD 1945 yang ke empat, menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara konsisten. Pada sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Bentuk pemerintahan Singapura adalah Republik dimana kekuasaan pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Singapura menganut sistem pemerintahan parlemneter. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum tata negara yang ada di Indonesia dengan Singapura, suatu tulisan sistem pemerintaha Indonesia dengan Singapura adalah hal yang diminati oleh masyarakat agar mengetahui bagiamana sistem pemerimtahan Indonesia dengan salah satu negara tetangga yaitu Singapura. Metode: Metode yang digunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil: Indonesia dengan sistem pemerintahan Presidensiil, Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Berbeda dengan Singapura yang menganut sistem pemerintahan parlementer, namun Singapura mempunyai bentuk pemerintahan republik, sehingga sapat disebut republik parlementer. Konstitusi pada pemerintahan di Indonesia terdapat hukum dasar tertulis, yakni UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 mengalami empat kali amendemen, sedangkan Konstitusi Singapura adalah hukum tertinggi negara dan telah berlaku sejak diberlakukannya pada 22 Desember 1965. Kesimpulan: Sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dan Singapura karena diketahui bahwa civil law merupakan sistem hukum Indonesia yang berasal dari Eropa khususnya Negara Belanda yakni Eropa Kontinental sedangkan pada Singapura digunakan sistem hukum Anglo Saxon atau common law.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Perbankan Terhadap Nasabah Kartu Kredit Macet Akibat Kurang Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kepada Nasabah ]]>
<![CDATA[Ester Simanungkalit]]>;
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>;
<![CDATA[Gatut Hendro TW]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27252
<![CDATA[The application of the principle of customer protection against bad credit cards due to not applying the precautionary principle causes financial losses to customers so that there is a need for legal rules to protect customers in the event of a bad credit dispute. The author uses a descriptive qualitative method, the results of the research in this paper are where the legal protection of banking for bad credit card customers is due to not applying the precautionary principle in issuing cards to customers. The results of the study stated that bad credit card disputes often occur for various reasons, where all credit card issuers should have implemented the regulations as stated in the PBI (Bank Indonesia Regulations). Settlement in the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) and complaints to OJK as regulated in OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the financial services sector which contains efforts that can be taken by customers as a form of customer protection. If the customer is unable to pay the Bank's arrears, the Bank usually reports to the Bank Indonesia Debtor Information System which results in the recipient of the credit card bill being included in the bad credit blacklist of Bank Indonesia, resulting in the recipient of the credit card bill not being able to apply for capital credit to various financial institutions.Keywords: Banking Law; Bad credit card; Banking Customers AbstrakPenerapan prinsip perlindungan nasabah terhadap kartu kredit macet akibat kurang menerapkan prinsip kehati-hatian menimbulkan kerugian financial terhadap nasabah sehingga perlunya aturan hukum untuk melindungi nasabah apabila terjadi sengketa kredit macet. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian pada tulisan ini adalah dimana perlindungan hukum perbankan terhadap nasabah kartu kredit macet akibat kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kepada nasabah. Hasil penelitian menyatakan bahwa seringnya terjadi sengketa kartu kredit macet dengan beragam alasan, dimana seharusnya seluruh penerbit kartu kredit sudah menjalankan peraturan sesuai yang tercamtum dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia). Penyelesaian dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pengaduan kepada OJK yang diatur dalam Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan yang memuat upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh nasabah sebagai bentuk perlindungan nasabah. Jika nasabah tidak mampu membayar tunggakan tangihan Bank, Bank biasanya melakukan pelaporan kepada Sistem Informasi Debitur Bank Indoesia yang mengakibatkan penerima tagihan kartu kredit masuk dalam daftar blacklist kredit macet Bank Indonesia sehingga mengakibatkan penerima surat tagihan kartu kredit tidak bisa mengajukan kredit modal ke berbagai lembaga keuangan.Kata Kunci: Hukum Perbankan; Kartu kredit Macet; Nasabah Perbankan]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Atas Surat Keterangan Batal Demi Hukum ]]>
<![CDATA[Adi Rohman Fajar]]>;
<![CDATA[Khalimi Khalimi]]>;
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27275
<![CDATA[The importance of taxes for the survival of the state makes the government must continuously strive to increase public participation, namely paying taxes by increasing awareness and tax compliance. In Indonesia, there are three types of tax collection systems, the first is the Self Assessment System in which taxpayers are given the trust to calculate, deposit and report their own tax payable; the second is the Official Assessment System where the government is given the authority to determine the amount of tax owed by the taxpayer and while the Withholding Assessment System is the amount of tax calculated by a third party who is not a taxpayer and is not a tax officer/fiscus. In this paper the authors use descriptive qualitative methods, the results of the research in this paper are where the Government gives confidence to the self-assessment system taxpayers to calculate their own taxes payable and regarding the legal certainty of the taxpayer's voluntary disclosure program on affidavits null and void in Indonesia.Keywords: Taxpayer; Legal certainty; Letter of Statement AbstrakPentingnya pajak bagi kelangsungan negara membuat pemerintah harus terus menerus berupaya meningkatkan peran serta masyarakat yaitu membayar pajak dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakannya. Di Indonesia berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak yang pertama adalah Self Assessment System yang dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya; kedua adalah Official Assessment System dimana pemerintah diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dan sementara Withholding Assessment System adalah besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian pada tulisan ini adalah dimana Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak Self Assessment System untuk menghitung sendiri pajak terhutang dan mengenai kepastian hukum program pengungkapan sukarela wajib pajak atas surat keterangan batal demi hukum di Indonesia.Kata Kunci: Wajib Pajak; Kepastian Hukum; Surat Keterangan]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Barra Bimantara Ginting]]>;
<![CDATA[Tofik Yanuar Chandra]]>;
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27305
<![CDATA[In this study, the author covers both the types of corporate money laundering and the types of corporate money laundering. The author also discusses examples that occurred shortly after the implementation of Perma No. 2016 on Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. It is intended that the findings of this study will assist law enforcement officials in apprehending and holding corporations accountable for those who have committed money laundering offenses. This paper's research methodology is normatively legal. The collected legal materials are detailed or described in their totality in the sense of a literal portrayal of a legal or non-legal condition or position. The analysis stage follows next in this procedure. The offered analysis is both evaluative and interpretative, as it explains and interprets the norms that contain rules pertaining to the crime of money laundering. Grammatical interpretation, systematic interpretation, and contextual interpretation are employed as methods of interpretation.Keywords: Corporation; Money laundering; Criminal act AbstrakDalam tulisan ini, penulis membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi dan juga membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi. Penulis juga mengangkat kasus-kasus yang sangat terbaru setelah berlakunya Perma No. Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi para penegak hukum guna menjerat dan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi bagi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normative. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dideskripsikan atau digambarkan secara utuh dalam artian uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum. Teknik ini kemudian dilanjutkan dengan langkah analisis. Analisis yang dikemukakan bersifat evaluatif, dalam artian melakukan evaluasi, juga melakukan interprestasi, dengan menjelaskan/menafsirkan norma yang memuat ketentuan tentang tindak pidana money laundering. Sedang teknik interprestasi yang dipergunaan antara lain interprestasi gramatikal, interprestasi sistematis dan interprestasi kontekstual.Kata Kunci: Korporasi; Pencucian Uang; Tindak Pidana]]>
<![CDATA[Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Sediaan Farmasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sharon Sharon]]>;
<![CDATA[Juanda Juanda]]>;
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27306
<![CDATA[Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dimana sebagai menyelenggarakan pemeriksaan fasilitas produksi dan pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi serta fasilitas pelayanan kefarmasian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli. Dimana di dalam pengawasan farmasi di Indonesia sebagai sistem pengawasan sediaan farmasi yang berlaku di dunia ditujukan sebagai upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandard, dan illegal. Pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dilakukan sebelum beredar (pre-market) dan selama beredar (post market). Hasil penelitian ini, membahas mengenai hubungan kewenangan pengawasan obat di apotek dan upaya mewujudkan sistem pengawasan obat di apotek yang efektif melalui harmonisasi regulasi. Kata Kunci: Farmasi, Pengawasan Farmasi, Kewenangan Pemerintah]]>
<![CDATA[Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sharon Sharon]]>;
<![CDATA[Juanda Juanda]]>;
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27434
<![CDATA[The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is a non-ministerial government agency that carries out government affairs in the field of drug and food control. BPOM is also the organizer of inspection of production facilities and the implementation of inspections of distribution facilities and pharmaceutical service facilities. This research method uses a normative juridical approach, namely a legal approach by looking at regulations, both primary legal materials and secondary legal materials, or an approach to problems by looking at the applicable laws and regulations, books, literature, scientific works. and expert opinion. The results of the study stated that the supervision of pharmaceutical preparations was carried out before they were circulated (pre-market) and during circulation (post-market). The results of this study discuss the relationship between drug control authority in pharmacies and efforts to realize an effective drug control system in pharmacies through harmonization of regulations.Keywords: Pharmacy; Pharmacy Supervision; Government Authority AbstrakBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM juga sebagai penyelenggara pemeriksaan fasilitas produksi dan pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi serta fasilitas pelayanan kefarmasian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dilakukan sebelum beredar (pre-market) dan selama beredar (post market). Hasil penelitian ini, membahas mengenai hubungan kewenangan pengawasan obat di apotek dan upaya mewujudkan sistem pengawasan obat di apotek yang efektif melalui harmonisasi regulasi.Kata Kunci: Farmasi; Pengawasan Farmasi; Kewenangan Pemerintah]]>
<![CDATA[PENGUATAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Julianto Nugroho]]>;
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>;
<![CDATA[Mardi Candra]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (149.83 KB)
|
DOI: 10.55681/seikat.v1i2.243
<![CDATA[Salah satu lembaga negara yang muncul melalui perubahan ke-tiga UUD 1945 antara lain adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945, tujuan dari pada pembentukan Dewan penvakilan Daerah (DPD) semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD Akan tetapi, ide bikameralisme atau struktur parlemen dua kamar itu mendapat tentangan yang keras dari kelompok konservatif di panitia Ad Hoc Perubahan UIJD 1945 di MPR 1999-2002, sehingga yang disepakati adalah rumusan yang ada sekarang tidak dapat disebut sebagai menganut sistem bikameral sama sekali. Dalam ketentuan UUD 1945 dewasa ini, jelas terlihat bahwa peran DPD tidaklah mempunyai kewenangan yang sama dengan DPR terutama dalam membentuk undang-undang.]]>
<![CDATA[PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2020 (CIPTA KERJA) TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yanni Yanni]]>;
<![CDATA[Ramlani Lina Sinaulan]]>;
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.211 KB)
|
DOI: 10.55681/seikat.v1i2.244
<![CDATA[(Analisis UU Cipta Kerja Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia): Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 dengan mengeluarkan pembatasan sosial berskala besar. Peraturan tersebut membatasi kegiatan warga di wilayah tertentu, antara lain dengan menutup operasional perusahaan, sehingga berpotensi bagi keberadaan usaha dan melakukan tindakan efisiensi pegawai dengan cara pemutusan hubungan kerja. Bersamaan dengan itu, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengubah beberapa UU Ketenagakerjaan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat diundangkannya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya keadilan dalam memperoleh perlindungan yang lebih baik bagi seluruh tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja, sehingga diperlukan aturan yang mampu menyeimbangkan posisi antara kedua belah pihak.]]>
