Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Ralang Hartati
Universitas Tama Jagakarsa
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Penerima Fidusia Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Fidusia Pada Jaminan Fidusia Syafrida Syafrida; Ralang Hartati; Hasudung Sinaga
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24314

Abstract

Fiduciary rights are material rights that provide guarantees. The purpose of writing is to find out the legal protection for fiduciary recipients if the fiduciary giver is in default. The research method used is library research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research is juridical normative. Fiduciary guarantee certificates provide legal protection for fiduciary recipients if the fiduciary giver defaults. The fiduciary recipient can sell on his own power the object that is the object of the fiduciary guarantee for the settlement of his receivables. Irah Irah's fiduciary certificate "For the sake of Justice Based on God Almighty" has the same legal force as a judge's decision with the power to carry out forced executions. The sale of collateral objects can be carried out under the hand based on the agreement of both parties at a high price that is mutually beneficial to both parties.Keywords: Legal Protection; Fiduciary Recipient; Default AbstrakFidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jamian. Tujuan penulisan  untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila pemberi Fidusia melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalan penelitian kepustakaan menggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian bersifat yuridis normatif. Sertifikat jaminan  fidusia memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Penerima fidusia dapat menjual atas kekuasaan sendiri benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk pelunasan piutangnya.  Sertifikat fidusia Irah irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kekuatan hukumnnya sama dengan putusan hakim berkekuatan tetap dilakukan eksekusi paksa. Penjualan objek jaminan dapat dilakukan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan harga yang tinggi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Penerima Fidusia; Wanprestasi
LEGAL PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS BASED ON ARTICLE 18 CONSUMER LAW PROTECTION AND THE IMPLEMENTATION OF BALANCE AND PROPORTIONALITY PRINCIPLES IN RAW CLAUSULA Syafrida Syafrida; Ralang Hartati
Jurnal Hukum Replik Vol 9, No 1 (2021): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v9i1.4261

Abstract

In business or trading activities, business actors use standard contracts. Standard contracts or standard clauses are contracts whose contents are determined by the party having a stronger or dominant position. In business contracts, business actors have a stronger or more dominant position than consumers in determining the standard class substance unilaterally. Article 18 of Law Number 8 of 1999 regulates the prohibition of business actors conducting business activities, among others in the standard class, business actors rejecting risks, refusing refunds, taking unilateral actions on new or additional regulations, burdening consumers with guarantees of security rights. in sales. and installment purchases as if it has received approval from the consumer, arranging the proof in case of breach of promise. Business actors who violate Article 18 of the UK result in the classification of standards being null and void by law. The imbalance between business actors and consumers in standard contacts is against the principles of balance and proportionality. Therefore, in order for the standard classification made by actors not only to realize the interests of business actors but also the interests of consumers, business actors in making standard contracts must pay attention to the provisions of Article UUPK 18 and apply the principles of balance and proportionality.Keywords: Legal protection, consumer rights, standard clauses
KEUNGGULAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI NEGOSIASI Syafrida Syafrida; Ralang Hartati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213

Abstract

Negosiasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa perdata melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Sengketa yang dapat diselesaikan melalui negosiasi adalah sengketa bidang perdata atau bidang hukum dagang yang dapat diselesaikan dengan cara perdamaian. Sedangkan sengketa perdata yang tidak dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, maka tidak dapat diselesaikan dengan cara melalui negosiasi.  Prosedur penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi  diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prosedur penyelesaian sengketa melalui Negosiasi adalah cara penyelesaian yang didasarkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak yang tidak melibat pihak ketiga. Keunggulan penyelesaian melalui negosiasi pemeriksaan sengketa lebih sederhana hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa tidak melibat pihak ketiga, prosedur lebih sederhana, waktu lebih cepat dan biaya lebih murah, bersifat tertutup dan rahasia, sifatnya sederhana, menghemat waktu dengan biaya yang lebih murah dan mencegah terjadinya permusuhan.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN NASABAH PINJAMAN ONLINE ILEGAL (PINJOL ILEGAL) Ralang Hartati; Syafrida
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 4 No 2 (2022): Juli
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v4i2.3737

Abstract

Pandemi Covid-19 merupakan masalah global berdampak terpuruknya ekonomi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Masyarakat kehilangan pekerjaan, dirumahkan. kehilangan penghasilan dan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Solusinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melakukan pinjaman melalui jasa pinjaman online yang penawarannya melalui media sosial (sms). Ketidak tahuan masyarakat membadakan keberadaan pinjol legal (terdatar pada OJK) dan ilegal (tidak terdaftar di OJK) yang akhirnya menjadi korban jasa pinjaman online (pinjol) ilegal karena tergiur penawaran pinjaman tanpa jaminan, mudah dan langsung cair. Masalah muncul ketika nasabah pinjol tidak mampu membayar cicilan pokok berikut bunga yang sangat tinggi, kemudian untuk menutpinya melakukan pinjaman lagi kepada pinjol yang lainnya. Pelaku pinjol ilegal dalam melakukan penagihan melakukan perbuatan yang yang bertentangan dengan hukum antara lain intimdasi, mengirim gambar pornograpi, perbuatan tidak menyenangkan, ancaman, menyebar data nasabah. Berdasarkan laporan nasabah korban pinjol itu sendiri dan kerja keras aparat penegak hukum bersama dengan pemerintah berhasil membongkar kasus dan menangkap pelaku pinjol ilegal berikut jaringannya untuk diproses dan dijatuhkan hukuman.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MEMPRODUKSI OBAT SIRUP CAIR MENIMBULKAN GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK Arihta Esther Tarigan; Ralang Hartati; Syafrida Syafrida; Erna Amalia
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i2.y2022.26204

Abstract

Kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha dalam menghasilan suatu produk dapat berupa barang dan/atau jasa yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, keselamatan serta tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan konsumen. Produk yang diproduksi, diperdagangkan pelaku usaha harus memenuhi standar mutu, informasi benar, jujur dan jelas terhadap produk diproduksi, diperdagangkan setelah melalui uji dan pemeriksaan oleh BPOM. Namun kenyataan masih banyak ditemukan dimasyarakat peredaran produk belum sesuai standar mutu dan membahayakan kesehatan konsumen. Kasus dewasa ini tentang obat sirup anak yang menimbulkan gagal ginjal akut pada anak yang mematikan merupakan salah satu bentuk produk obat tidak memenuhi standar mutu obat membahayakan kesehatan konsumen. Permasalahan,  bagaimana tanggung jawab pelaku usaha memproduksi obat sirup menimbulkan gagal ginjal akut pada anak. Kesimpulan,  pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha memproduksi obat obat sirup anak mengunakan bahan campuran obat berbahaya, penggunaan melebihi ambang batas.  Tanggung jawab secara perdata, memberi ganti kerugian dan santunan kepada keluarga korban. Tanggung jawab secara pidana, bahwa pelaku telah melakukan penipuan mengunakan obat berbahaya yang tidak boleh digunakan sebagai campuran obat dan tidak mengiinformasikan dengan benar, jelas, jujur  komposisi yang tertera pada label.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak Arihta Esther Tarigan; Ralang Hartati; Syafrida Syafrida; Erna Amalia
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i2.y2022.26204

Abstract

Kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha dalam menghasilan suatu produk dapat berupa barang dan/atau jasa yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, keselamatan serta tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan konsumen. Produk yang diproduksi, diperdagangkan pelaku usaha harus memenuhi standar mutu, informasi benar, jujur dan jelas terhadap produk diproduksi, diperdagangkan setelah melalui uji dan pemeriksaan oleh BPOM. Namun kenyataan masih banyak ditemukan dimasyarakat peredaran produk belum sesuai standar mutu dan membahayakan kesehatan konsumen. Kasus dewasa ini tentang obat sirup anak yang menimbulkan gagal ginjal akut pada anak yang mematikan merupakan salah satu bentuk produk obat tidak memenuhi standar mutu obat membahayakan kesehatan konsumen. Permasalahan,  bagaimana tanggung jawab pelaku usaha memproduksi obat sirup menimbulkan gagal ginjal akut pada anak. Kesimpulan,  pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha memproduksi obat obat sirup anak mengunakan bahan campuran obat berbahaya, penggunaan melebihi ambang batas.  Tanggung jawab secara perdata, memberi ganti kerugian dan santunan kepada keluarga korban. Tanggung jawab secara pidana, bahwa pelaku telah melakukan penipuan mengunakan obat berbahaya yang tidak boleh digunakan sebagai campuran obat dan tidak mengiinformasikan dengan benar, jelas, jujur  komposisi yang tertera pada label.
Co-Authors Arihta Esther Tarigan Erna Amalia Hasudung Sinaga Syafrida