<![CDATA[AbstractThe right to privacy is a personal right of every individual which must be protected by the state in accordance with the mandate of the constitution. Along with the development of information and communication technology, the discourse regarding the right to privacy has come under the spotlight again given the high intensity of personal data utilization, especially by corporations in the digital business era. This research will further analyze the use of consumer personal data by corporations from a legal perspective. The research method used is library research through a statute approach. The results of this study indicate that there is still obesity in regulations related to personal data protection in Indonesia, where the total reaches 30 regulations in various sectors. Moreover, this reality is exacerbated by the inadequacy of the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo) in conducting surveillance and investigations related to personal data protection. The result of all of this is the creation of legal loopholes that are often exploited to carry out crimes in the form of hacking and theft of personal data that harm consumers and the wider community. Therefore, there is a need for legal reform accompanied by a reconception of supervisory agencies regarding the protection of personal data as an integral part of upholding privacy rights in an era of constitutional disruption. Keywords: Personal Data Protection, Privacy Rights, Corporation, Constitution. AbstrakHak privasi merupakan hak pribadi setiap individu yang wajib dilindungi oleh negara sesuai dengan amanat konstitusi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diskursus perihal hak privasi kembali mendapat sorotan mengingat tingginya intensitas pemanfaatan data pribadi, terutama oleh korporasi di era bisnis digital. Penelitian kali ini akan menganalisa lebih jauh terkait penggunaan data pribadi konsumen oleh korporasi dari perspektif hukumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadinya obesitas regulasi terkait perlindungan data pribadi Di Indonesia, dimana totalnya mencapai 30 Undang-Undang di berbagai sektor. Terlebih, realita tersebut semakin diperburuk dengan tidak optimalnya Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam melakukan pengawasan dan investigasi terkait perlindungan data pribadi. Akibat dari semua itu ialah terciptanya celah hukum yang kerap kali dieksploitasi untuk melancarkan kejahatan berupa peretasan dan pencurian data pribadi yang merugikan konsumen serta masyarakat dalam cakupan yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukannya reformasi hukum yang diiringi dengan rekonsepsi lembaga pengawas terkait perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari penegakan hak privasi di era disrupsi berdasarkan konstitusi. Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Hak Privasi, Korporasi, Konstitusi. ]]>
