mahmud huda
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015 huda, mahmud
Prosiding Seminas Competitive Advantage Vol 1, No 1 (2011): Seminas Competitive Advantage I
Publisher : Unipdu Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.556 KB)

Abstract

ABSTRAK Dalam pasar tunggal ASEAN 2015 berlaku hukum kesamaan harga, dimana barang/jasa akan mengalir dari suatu pasar yang harganya rendah menuju pasar yang harganya tinggi. Jika sistem ekonomi bebas ini berlangsung terus, salah satu dampaknya adalah macetnya proses distribusi yang bisa berdampak pada banyak hal termasuk aspek sosial dan politik. Ada satu hal yang berkaitan dengan zakat yang tidak pernah kita sadari yaitu potensinya yang luar biasa besar. Oleh karena itu, potensi ini bisa membuat program-program sosial ekonomi dalam rangka membantu masyarakat Indonesia dengan meningkatkan peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan.Mengelola zakat menurut perspektif normatif Islam tercermin dalam dua peran utama, yaitu sebagai pengelola tunggal zakat dan sebagai pemberi sanksi terhadap yang menolak membayar zakat. Dengan menerapkan sistem ekonomi berbasis zakat maka mampu mendorong proses transformasi ekonomi ini sekaligus mempercepat proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Kata kunci : peran, zakat, pemerintah, sosial ekonomi, pendapatan     ABSTRACT   In 2015 the ASEAN community prevailing price of common law, where the goods/ services will flow fromalow-priced market sto high-priced markets. If the free economic system this goes on, one consequence i sa break down of the distribution process which could have an impacton many things including the social and political aspects. There is one thing relating to th echarity that we never realize its potential is enormous. Therefore, this potential could create social and economic programs in order to help the people of Indonesia to increase the role of government as the policyholder. Managing Zakat according to Islamic normative perspective is reflected in two main roles, namely as a charity single manager and as a give rof sanctions against that refused to pay zakat. By applying the economic system based on zakat then able to encourage this economic transformation process as well asaccelerate the process of income distribution and social welfare in society. Keywords: role,zakat, government, social economy, revenue
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Petugas KUA atas Wali Nikah Mempelai Hasil Hubungan di Luar Nikah (Studi Kasus di KAU Dander Bojonegoro) Huda, Mahmud; Sylvia, Fida
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 2 (2016): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tahun ini semakin marak dengan pergaulan bebas yang pada akibatnya menyebabkan kehamilan sebelum pernikahan. Hal inilah yang terjadi di Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan  Dander, Kabupaten Bojonegoro. Penolakan petugas KUA tentang keputusan penentuan atas status anak sah berdasarkan akta kelahiran dan surat nikah kedua orangtuanya. identifikasikan masalahnya adalah bagaimana proses pendaftaran pernikahan wanita yang sudah hamil di KUA kecamtan Dander  Kabupaten Bojonegoro. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap penolakan petugas KUA Dander atas wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah. Metode penelitian yang  digunakan adalah penelitian studi kasus, metode yang dipakai adalah observasi, wawancara, dokumentasi dengan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Hasil penelitian bahwa prosedur pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Dander bahwasannya sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. tetapi, KUA Dander memberikan persyaratan khusus yaitu pembuatan  penyataan  kebenaran  yang  ditulis  di  atas  materai  6.000  yang dilakukan oleh kedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup. Dasar pertimbangan hukum KUA atas  penolakan wali  nikah mempelai hasil  hubungan di luar  nikah yaitu berdasarkan mazhab syaf’i: bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Anak  zina  yang   lahir  setelah  enam  bulan   dari  perkawinan  orangtuanya dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari perkawinan orangtuanya maka dnasabkan kepada ibunya.
Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep) Huda, Mahmud; Shalihah, Anisatus
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.728 KB)

Abstract

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Fenomina perkawinan yang tidak tercatat yang biasa disebut “kawin siri”  masih terjadi  dengan praktik poligami di masyarakat Lenteng, yang mana  ada dampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keharmonisan keluarga pana nikah siri dalam praktik poligami di kecamatan Lenteng. Design penelitian yang  digunakan adalah penelitian studi kasus, metode yang dipakai adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu menggambarkan fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti, dan menggunakan teknik trianggulasi. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan informasi bahwa dalam  keluarga yang berpoligami dengan cara siri dapat berjalan dengan baik dan harmonis apabila suami dapat menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Perkawinan poligami juga akan berjalan lancar jika dilakukan secara terbuka, jujur, adanya izin dari istri.
Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang Huda, Mahmud; Thoif, Thoif
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2016): APRIL
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.325 KB)

Abstract

Banyak   sekali   konsep-konsep   tentang   keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, akan tetapi bagaimana masyarakat di jombang ini mewujudkan dan menerapkan konsep-konsep tersebut yakni menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang sangat didambakan oleh banyak pasangan suami istri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dan apakah faktor yang mempengaruhi teciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada penelitian lapangan, yang ditujukan kepada para ulama dan kiyai yang terdapat dikota jombang. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dan  jenis penelitiannya deskriptif,  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa: keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam prespektif Para  Ulama’  Jombang   terbentuk dari  hasil hubungan perkawinan laki-laki dan wanita atas dasar untuk saling mengenal diantara keduanya, serta memperbanyak keturunan demi melangsungkan kehidupan manusia didasarkan  rasa  cinta  dan  kasih  sayang,  yang  demikian  itu akan tercipta ketenangan, kedamaian diantara keduanya. Pada dasarnya faktor-faktor yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang baik menurut pandangan Islam adalah terciptanya lingkungan keluarga yang adem ayem dan tentram.
UANG PANAIK DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS PERSPEKTIF ‘URF (STUDI KASUS DI KELURAHAN BATU BESAR KECAMATAN NONGSA KOTA BATAM) Huda, Mahmud; Evanti, Nova
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.455 KB)

Abstract

Uang panaik adalah sejumlah uang wajib yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon isteri yang digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan pemberian uang panaik. Adapun yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum uang panaik dalam perkawianan adat suku Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam ditinjau dari perspektif ‘urf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pemberian uang panaik ini dalam perspektif ‘urf boleh dilakukan karena dianggap sebagai hadiah perkawinan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015 huda, mahmud
Prosiding Seminas Vol 1, No 1 (2011): Seminas Competitive Advantage I
Publisher : Unipdu Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.556 KB)

Abstract

ABSTRAK Dalam pasar tunggal ASEAN 2015 berlaku hukum kesamaan harga, dimana barang/jasa akan mengalir dari suatu pasar yang harganya rendah menuju pasar yang harganya tinggi. Jika sistem ekonomi bebas ini berlangsung terus, salah satu dampaknya adalah macetnya proses distribusi yang bisa berdampak pada banyak hal termasuk aspek sosial dan politik. Ada satu hal yang berkaitan dengan zakat yang tidak pernah kita sadari yaitu potensinya yang luar biasa besar. Oleh karena itu, potensi ini bisa membuat program-program sosial ekonomi dalam rangka membantu masyarakat Indonesia dengan meningkatkan peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan.Mengelola zakat menurut perspektif normatif Islam tercermin dalam dua peran utama, yaitu sebagai pengelola tunggal zakat dan sebagai pemberi sanksi terhadap yang menolak membayar zakat. Dengan menerapkan sistem ekonomi berbasis zakat maka mampu mendorong proses transformasi ekonomi ini sekaligus mempercepat proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Kata kunci : peran, zakat, pemerintah, sosial ekonomi, pendapatan     ABSTRACT   In 2015 the ASEAN community prevailing price of common law, where the goods/ services will flow fromalow-priced market sto high-priced markets. If the free economic system this goes on, one consequence i sa break down of the distribution process which could have an impacton many things including the social and political aspects. There is one thing relating to th echarity that we never realize its potential is enormous. Therefore, this potential could create social and economic programs in order to help the people of Indonesia to increase the role of government as the policyholder. Managing Zakat according to Islamic normative perspective is reflected in two main roles, namely as a charity single manager and as a give rof sanctions against that refused to pay zakat. By applying the economic system based on zakat then able to encourage this economic transformation process as well asaccelerate the process of income distribution and social welfare in society. Keywords: role,zakat, government, social economy, revenue
PASUWITAN SUKU SAMIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DUSUN JEPANG DESA MARGOMULYO KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO Huda, Mahmud; Fathoni, Moch. Imam
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan adalah masalah demografi yang membutuhkan keterlibatan negara, itu berkaitan dengan pendaftaran kontrak pernikahan untuk mendapatkan legitimasi hukum. Registrasi adalah bukti ketaatan penduduk terhadap hukum negara bagian (undang-undang No.23 / 2006 tentang administrasi demografi, hukum no.12/2000 tentang kewarganegaraan). Namun, di komunitas Samin, pernikahan tidak melibatkan negara tetapi berdasarkan pada leluhur mengajarkan prinsip kehidupan Samin. Penelitian ini didasarkan pada landasan, penelitian etnografi dan fenomenologis, ini dapat dikategorikan sebagai penelitian sosial budaya. Obyek penelitian ini adalah fenomena sosial dan budaya masyarakat Samin di Margomulyo Bojonegoro, khususnya tentang pernikahan berdasarkan adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pernikahan Samin di MargomulyoBojonegoro, langkah-langkah pernikahan termasuk nyumuk, ngendek, nyuwito,penyeksen, dan tingkep. Langkah-langkah semacam itu tidak melibatkan peran negara bahkan diakad nikah.
KEKUATAN PEMBUKTIAN PENGAKUAN PADA SIDANG PERCERAIAN PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN Huda, Mahmud; Munawarah, Siti
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alat bukti pengakuan yang merupakan dorongan dari naluri manusia itu sendiri untuk mengatakan sesuatu yang dikehendakinya, hakim sangat penting untuk mempertimbangkannya. Bahkan pengakuan yang jujur merupakan pernyataan sepihak untuk mengemukakan yang benar meski merugikan dirinya sendiri.Untuk itu jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah dengan metode penelitian jenis kualitatif. Dalam menganalisa keabsahan data penulis menggunakan teknis Triagulasi. Karena penulis mengaitkan antara teori dengan keabsahan data yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dan manfaat penelitan untuk mengetahui apakah alat bukti pengakuan mengikat hakim dalam memutuskan suatu perkara pada sidang perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten  Madiun dan untuk mengetahui seberapa  kuatkah alat bukti pengakuan menurut hakim sebagai alat bukti pada sidang perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa alat bukti pengakuan pada sidang perceraian itu kuat apabila disertai dengan alat bukti yang lain seperti surat-surat dan saksi sebagai penunjang dalam pembuktian pada sidang perceraian.
ADAT SERBO DALAM WALIMAT AL-‘URS MENURUT HUKUM ISLAM DI KABUPATEN BUNGO JAMBI Huda, Mahmud; Ansori Y, Muhammad
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adat serbo adalah musyawarah ninek mamak suku kampung bersama keluarga yang akan menikah untuk menentukan pesta walimah yang akan dilaksanakan oleh calon pengantin dan disetujui oleh ketua adat. Secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan adanya penentuan pesta walimah, adapun yang menjadi keharusan adalah adanya penyelenggaraan pesta walimah di setiap perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik adat serbo dan Hukum Islam adat serbo dalam Walimat al-?Urs di Desa Babeko Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik adat serbo dalam Walimat al-?Urs di Desa Babeko Kabupaten Bungo terbagi menjadi tiga: Pertama, adat serbo duo limo. Kedua, adat serbo limo puluh. Ketiga, adat serbo setus. Sedangkan Hukum adat serbo dalam Walimat al-?Urs boleh dilakukan karena sudah melalui musyawarah, tidak ada paksaan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
PENGARUH FASILITAS PEMBELAJARAN TERHADAP KEDISIPLINAN SANTRI DI MADARASAH DINIYAH MUZAMZAMAH CHOSYI’AH ASRAMA PUTRI XI PONDOK PESANTREN DARUL ‘ULUM JOMBANG Husna, Isatul; Huda, Mahmud
Jurnal Pendidikan Islam Vol 1, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.222 KB)

Abstract

Madrasah adalah suatu lembaga yang begitu kental dengan ilmu agama maka perlu adanya hal baru dalam dunia pendidikan khususnya di Madrasah Diniyah Muzamzamah Chosyi?ah. Peneliti mengkaji pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap kedisiplinan santri. Tujuan peneliti untuk Untuk mengetahui fasilitas pembelajaran di Madrasah Diniyah Asrama Putri XI Muzamzamah Chosyi?ah Darul ?Ulum Jombang,Untuk mengetahui kedisiplinan santri di Madrasah Diniyah Asrama Putri XI Muzamzamah Chosyi?ah Darul ?Ulum Jombang,Untuk mengetahui pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap kedisiplinan di Madrasah Diniyah Asrama Putri XI Muzamzamah Chosyi?ah Darul ?Ulum Jombang. Penulis memakai kuantitatif data dengan teknik pengumpulan data metode angket skala likert dan analisa product moment. Hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap kedisiplinan santri di Madrasah Diniyah Muzamzamah Chosyi?ah dari hasil angket diketahui bahwa fasilitas pembelajaran di Madrasah Diniyah Muzamzamah Chosyi?ah berada dalam kategori memadai karena jawaban sangat setuju dari responden mencapai prosentase 31,5% dan kedisiplinan santri di Madrasah Diniyah Muzamzamah Chosyi?ah berada dalam kategori baik karena jawaban setuju dari responden mencapai prosentase 50,33%. Fasilitas pembelajaran di Madrasah Diniyah Muzamzamah-chosyi?ah berpengaruh terhadap kedisiplinan santri dengan koefisien korelasi 0,324 dengan sig 0,012 berada pada interval 0,20 ? 0,399 temasuk pada kategori rendah.