Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Pelaksanaan kampus mengajar dalam rangka meningkatkan peran mahasiswa Di SDN 95 Kabupaten Kaur, Bengkulu Ika Pasca Himawati; Umi Habibah
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 3 (2021): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.3.629-635

Abstract

Teaching Campus is a policy set by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia, which provides opportunities for students to hone students' abilities according to their talents and interests by going directly to the field (elementary school). One of the locations for campus teaching activities is SDN 95 Kaur Regency, Bengkulu. The implementation carried out by these students was also accompanied by Field Supervisors. The performance includes activities: exploring problems that exist in schools, student discussions with school stakeholders, student discussions with field supervisors, implementing programs based on issues that occur in the field, monitoring and evaluating and preparing final reports on student activities. The results of the Campus teaching program activities include: Students strengthen literacy learning, strengthen numeracy, and help to learn during the pandemic, especially at the elementary level. The training lasted for approximately three months. The students' roles in these activities included: Helping teach, Carrying out the technology adaptation process, Assisting in the preparation of school administration and teachers. It is hoped that the presence of students can bring positive changes to teachers, students and schools.
SOSIALISASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK GUNA MENDUKUNG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BENGKULU Ika Pasca Himawati; Heni Nopianti; Diyas Widiyarti
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.244 KB)

Abstract

Abstract Child-friendly schools, often abbreviated as SRA, is one of the programs included in the assessment of the Child-Friendly City policy in Bengkulu City. As the presence of a program, the child-friendly school program is a crucial aspect to be socialized to the community component. Especially those at the education unit level, namely schools. This is an effort so that the program can be implemented to create a safe and comfortable environment for children. The method in this community service activity is socialization through counselling and interactive discussion, and question and answer. The activity virtually with the target audience, including principals and teacher representatives at the SD, SMP, SMA/SMK levels throughout Bengkulu City. Socialization activities organized and supported by DP3APPKB Bengkulu City and Province as the leading sector and Provincial, Education Authorities in city and level Province, Bengkulu University Research and Community Service Institute and Level Child-Friendly School facilitators,. The socialization carried out covered several things, including those related to the Convention on the Rights of the Child, the Legal Basis for the implementation of the SRA program, as well as all aspects related to SRA such as the meaning, function, purpose and benefits of SRA when applied in education units. In addition, there is information related to the stages of SRA implementation to sharing sessions related to the description of SRA practices in schools. In this activity, the steps for forming the SRA include what is known as "TIGA MU (Mau, Mampu, Maju)". The result of this activity is the distribution of knowledge about the Child-Friendly School program to all stakeholders at the level of the education unit. So, this activity is expected to provide insight and direct child-friendly behaviour in every stakeholder activity in the school. So that the principles of children's rights, which include: non-discrimination, respect for children, attaching importance to the best interests of children, and the right to life and survival and child development, can be fulfilled. Abstrak Sekolah ramah anak atau yang sering disingkat SRA merupakan salah satu program yang masuk sebagai dalam penilaian pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bengkulu. Sebagaimana kehadiran sebuah program, maka program sekolah ramah anak menjadi aspek penting untuk disosialisasikan kepada komponen masyarakat. Khususnya yang berada di tingkat satuan pendidikan yakni sekolah. Hal ini sebagai upaya agar program dapat dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman pada anak. Adapun metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi melalui penyuluhan serta diskusi dan tanya jawab secara interaktif. Kegiatan berlangsung secara virtual dengan khalayak sasaran meliputi : Kepala sekolah maupun perwakilan guru di tingkat SD, SMP, SMA/SMK se-Kota Bengkulu. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan juga didukung oleh DP3APPKB Kota dan Provinsi Bengkulu selaku leading sector, Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bengkulu serta fasilitator Sekolah Ramah Anak Tingkat Provinsi. Sosialisasi yang dilakukan meliputi beberapa hal, diantaranya berkaitan dengan Konvensi Hak Anak, Landasan Hukum penyelenggaran program SRA, serta seluruh aspek yang berkaitan dengan SRA seperti : pengertian, fungsi, tujuan serta manfaat SRA apabila diterapkan di satuan pendidikan. Selain itu, adanya informasi berkaitan dengan tahapan pelaksanaan SRA hingga sharing session berkaitan dengan gambaran praktik SRA di sekolah. Dalam kegiatan tersebut, langkah pembentukan SRA meliputi hal yang dikenal dengan sebutan “TIGA MU (Mau, Mampu dan Maju)”. Hasil dari kegiatan ini adalah terdistribusinya pengetahuan mengenai program Sekolah Ramah Anak secara luas kepada seluruh stakeholder di tingkat satuan pendidikan. Sehingga, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat mengarahkan perilaku yang ramah anak dalam setiap aktivitas para stakeholder yang ada di sekolah. Sehingga prinsip hak anak yang meliputi : non diskriminasi, penghargaan pada anak, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak,serta hak untuk hidup dan kelangsungan hidup serta perkembangan anak dapat terpenuhi.
Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu Ika Pasca Himawati; Heni Nopianti; Sri Hartati; Sri Handayani Hanum
Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Sosial Mamangan ( Not Accredited)
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1175.652 KB) | DOI: 10.22202/mamangan.v5i1.1928

Abstract

The purpose of this research is to find and to analyzes the fulfillment of the basic rights on child based on the regulation of the state minister for women empowerment and child protection of the republic of Indonesia No. 12 of 2011 on indicators district of a city worthy of child. The research was done in 2 areas which is located in Gading Cempaka Subdistrict, they are in Cempaka Permai and Lingkar Baratvillage. Research conducted with qualitative approach and data was collected  throughout observation, interview , FGD and study document . The result is a). In the both of areas have not had children forum which can directly accommodate the aspirations of children and do not involve children (age category of teenagers) on the activities and deliberations or work programs that exist in the environment RT or RW. b). In the both of areas has not been in the region of the unavailability of two consulting agencies for parents/family and child welfare agencies. c). In the both of areas has not been in an optimum manner use of leisure time and cultural activities it was found problems yet the number of program activity level of RT and RW aimed at maximizing the potential of children, as well as the unavailability of Green Open Space (RTH) as playing area that is safe and comfortable for children. Tujuan penelitian ini ialah menemukenali serta menganalisis pemenuhan hak dasar pada anak yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak. Penelitian dilakukan di 2 kawasan yang berada di Kecamatan Gading Cempaka, yakni Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Lingkar Barat. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan informan melalui purposive dan snowball sampling. Adapun teknik pengambilan data dilakukan  melalui observasi, wawancara, FGD dan studi dokumen. Temua penelitian menunjukkan bahwa a). Kedua wilayah penelitian belum memiliki forum anak yang dapat mengakomodir aspirasi anak secara langsung serta belum melibatkan anak khususnya anak kategori usia remaja pada kegiatan dan musyawarah ataupun program kerja yang ada di lingkungan RT/RW maupun kelurahan, b). Di dua kawasan tersebut belum tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga dan lembaga kesejahteraan anak. c). Belum banyaknya program kegiatan di tingkat RT dan RW yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi anak serta belum tersedianya kawasan Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagai kawasan bermain yang amandan nyaman bagi anak.
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berkelanjutan Melalui Penerapan Teknologi Berbasis Pengetahuan Lokal Heni Nopianti; Ika Pasca Himawati
Indonesian Journal of Religion and Society Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Indonesian Center for Religion and Society Studies (InTReSt)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36256/ijrs.v4i2.241

Abstract

The research aims to describe the management of coastal marine resources of the people of Kungkai Baru Village, Seluma Regency, Bengkulu-Indonesia Province, in the river estuary area with nature reserve status. Research methods apply an exploratory qualitative approach to explore the focus of the problem. The data was obtained through a process of non-participant observation and in-depth interviews. Informants are determined based on purposive sampling techniques so that selected fishers, indigenous figures, and community leaders who have lived for a long time and live in Kungkai Baru Village. Research data analysis adopts Miles and Huberman's Interactive Model, including data reduction, presentation, and inference. Research produces information that the management of coastal marine resources in the Kungkai estuary is carried out using non-machined fishing gear such as nets, waring, canoes, and memorable fishing gear called belik. This study found that local knowledge-based fishing gear used by anglers is a form of sustainable management of coastal marine resources in Muara Kungkai.
Hubungan antara Nilai dan Pengetahuan Keluarga Muda terhadap Pelaksanaan Program KB di Kota Bengkulu Laila Aradhita Seprilya Mahmud; Heni Nopianti; Ika Pasca Himawati
Jurnal Ners Vol. 10 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v10i1.53715

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menuntut efektivitas program KB. Namun, partisipasi keluarga muda masih menjadi tantangan. Keluarga muda dalam penelitian ini diartikan sebagai pasangan suami istri yang baru menikah dengan usia pernikahan ≤ 5 tahun. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan korelasi rank spearman dan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara nilai dan pengetahuan keluarga muda terhadap pandangan mereka mengenai program KB. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 45 orang berdasarkan kriteria penelitian. Teori sosiologi yang digunakan adalah teori pilihan rasional, Coleman. Hasil uji korelasi rank spearman menunjukkan bahwa nilai yang dianut (nilai agama, nilai budaya, dan nilai dalam rumah tangga) keluarga muda memiliki hubungan terhadap program KB (r = 0,589; p = 0,000). Ha diterima, dengan kekuatan korelasi pada kategori sedang terhadap program terebut. Pengetahuan juga memiliki hubungan terhadap program KB (r = 0,630; p = 0,000), Ha diterima, dengan kekuatan korelasi pada kategori kuat terhadap program tersebut. Artinya, nilai-nilai yang dianut keluarga muda selaras dengan prinsip program KB, dan mereka telah memahami tujuan, manfaat, serta risiko program tersebut melalui informasi yang diperoleh dari media, kerabat, maupun penyuluh KB. Berdasarkan teori pilihan rasional, nilai dan pengetahuan keluarga muda tentang pelaksanaan program KB dipengaruhi oleh kesiapan finansial, kesehatan, dan stabilitas hubungan, sehingga membentuk pandangan positif meskipun mereka belum menjadi peserta aktif program KB.
Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Sungai: Studi Kasus Masyarakat Desa Surau Bengkulu Tengah Bintang Renaldi; Heni Nopianti; Ika Pasca Himawati
Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/satwika.v8i2.33110

Abstract

Pencemaran SDA Sungai menjadi fenomena yang tengah marak terjadi. Penelitian bertujuan untuk mengkaji eksistensi kearifan lokal masyarakat dalam  pengelolaan sumber daya alam sungai di Desa Surau Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan menggunakan teori Ekologi Budaya oleh Steward serta Interaksionisme Simbolik  sebagai landasan analisisnya. Data diperoleh melalui observasi non partisipan, wawancara mendalam yang kemudian dianalisis menggunakan teknik MDAP (Manual Data Analhysis Procedure). Informan ditentukan melalui teknik snowball sampling dengan kriteria tertentu. Upaya menemukan hasil penelitian dilakukan melalui penerapan metode kualitatif dengan desain studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan keberadaan mitos “Duguk” di tengah masyarakat Desa Surau dalam kaitannya dengan pengelolaan SDA sungai merupakan sebuah kearifan lokal yang muncul dari hasil ekstraksi asal-usul, sistem nilai, kepercayaan, hingga sistem religi dan bahasa masyarakat Desa Surau. Mitos “Duguk” sarat akan nilai-nilai yang mencoba menumbuhkan masyarakat dengan sikap menghormati dan menghargai lingkungan alam khususnya lingkungan sungai. Berdasarkan hasil penelitian, mitos “Duguk” pada masyarakat Desa Surau saat ini kian memudar eksistensinya. Pudarnya  eksistensi “Duguk” sebagai sebuah kearifan lokal di tengah masyarakat Desa Surau terjadi karena dihadapkan oleh dinamika  perkembangan modernisasi serta pemahaman terhadap agama  yang kemudian mengubah perspektif masyarakat terkait mitos-mitos yang ada di sekitar mereka. Mitos “Duguk” sendiri memiliki potensi yang dapat mengatur pemanfaatan lingkungan pada masyarakat.   River natural resource pollution has become a phenomenon that is currently occurring. The study aims to examine the existence of community local wisdom in the management of river natural resources in Surau Village, Central Bengkulu Regency. The analysis is based on Cultural Ecology theory by Steward and Symbolic Interactionism. The data was obtained through non-participant observation and in-depth interviews, which were then analyzed using the MDAP (Manual Data Analysis Procedure) technique. The informants were determined through the snowball sampling technique, with certain criteria. Efforts were made to find the results of the research through the application of qualitative methods with a case study design. The results indicated the presence of the "Duguk" myth in the Surau Village community with regard to the management of river natural resources. This myth can be considered a local wisdom that emerged from the extraction of the Duguk myth's origins. The results indicated that the "Duguk" myth in the Surau Village community with regard to river natural resource management is a local wisdom that emerges from the extraction of the origins, value system, belief system, religious system, and language of the Surau Village community. The myth of "Duguk" is imbued with values that seek to foster a community imbued with respect and appreciation for the natural environment, especially the river environment. The research findings indicate that the myth of "Duguk" in the Surau Village community is gradually losing its significance. The community of Surau Village is currently experiencing a decline in the practice of "Duguk," which is being superseded by the prevailing cultural dynamics. The phenomenon of Surau arises from the interplay between the dynamics of modernization and the evolving understanding of religion. This interplay has the effect of altering the community's perspective on the myths that are part of Surau Village's cultural heritage.
Lack of neutrality among village officials in conflict resolution and law enforcement in Lebong Regency Mike Jayanti; Heni Nopianti; Ika Pasca Himawati
Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Vol. 9 No. 2 (2025): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/satwika.v9i2.42494

Abstract

Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides a legal basis for village officials in exercise their authority. However, in practice, there are still gaps, especially in the neutrality of village officials in handling conflicts in rural areas, which are often biased. Such impartiality certainly has an impact on the sense of trust in local officials and the social cohesion of the village community. This study analyzes the lack of neutrality of village officials in resolving conflicts in Suka Negeri Village, Lebong Regency. The aim is to describe how this lack of neutrality is not only an administrative issue but also a manifestation of power relations and social legitimacy that shape how law and justice are enforced. This study uses a qualitative case study approach. Research data was collected through semi-structured interviews and observations to gain an understanding of the conflicts that occurred and the resolution of cases by village officials. The theoretical framework uses Ralf Dahrendorf's conflict analysis to review the dynamics of pseudo-groups, interest groups, and conflict groups in the village social structure. This study fills a gap in research that tends to focus only on administrative governance in villages, without examining socio-cultural biases in conflict resolution. The findings show that village officials have not played a fair role in conflict resolution due to partiality and patronage that favor those with kinship ties to them, thereby fostering resistance and a crisis of trust.   Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum bagi perangkat desa dalam menjalankan kewenangannya. Namun dalam praktik masih terdapat kesenjangan, terutama pada netralitas perangkat desa dalam menangani konflik di pedesaan yang sering kali bias. Ketidaknetralan semacam itu tentunya berdampak pada rasa kepercayaan terhadap pejabat lokal dan kohesi sosial masyarakat desa. Penelitian ini menganalisis ketidaknetralan perangkat desa dalam penyelesaian konflik di Desa Suka Negeri, Kabupaten Lebong. Guna mendeskripsikan bahwa ketidaknetralan tersebut bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan manifestasi relasi kuasa dan legitimasi sosial yang memengaruhi cara hukum dan keaadilan ditegakkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan pendekatan studi kasus, data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semi struktur dan observasi untuk memperoleh pemahaman mengenai konflik yang terjadi dan penyelesaian kasus oleh perangkat desa. Kerangka teoritis menggunakan analisis konflik Ralf Dahrendorf untuk mengulas dinamika kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik dalam struktur sosial desa. Studi ini mengisi celah penelitian yang cenderung menyoroti tata kelola administratif desa saja tanpa menelaah bias sosial-budaya dalam resolusi konflik. Temuan menunjukkan bahwa perangkat desa belum menjalankan peran secara adil dalam penyelesaian konflik karena keberpihakan dan patronase yang memberi keuntungan bagi pihak yang memiliki hubungan kekerabatan ke pejabat desa sehingga memunculkan resistensi dan krisis kepercayaan.