Garuda - Garba Rujukan Digital

Dinamika Kewenangan Urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Daerah (Studi tentang Pengawasan Mangrove di Kota Tanjungpinang) Shahril Budiman; Diah Siti Utari; Noora Fazira; Junriana Junriana
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 3
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

ABSTRACTThe Government of administration can not be separated of supervision. One of supervision undertaken by Governments in this time is the supervision of mangrove tree. Dinas Lingkungan Hidup in Tanjungpinang City is agencies who runs supervision of mangrove according to the legislation on environmental one of them is Undang-undang Number 32 of 2009 about Protection and Environmental Management and by law number 10 0f 2014 about Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang. It is crucial as following sustainable development and also basically government that has responsibility in the supervision of mangrove, it begun with data of environment especially mangrove ecosystem. As part of that government should have data on board about mangrove. Additionally, government should have a partnership with community to do the planting mangrove that have been damagedm expected Dinas Lingkungan Hidup in Tanjungpinang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan in Kepulauan Riau Provincial and KPHP can do coordination in did routine patrol, and expected all Government that has responsibility in the supervision of mangrove can apply criminal sanctions expressly to anyone who does mangrove destruction. We can looking forward about dualism between provincial government and Tanjungpinang municipatility government regarding mangrove protection. However, it’s as a result of local government policy issuing by national government.Keywords : local government, mangrove, policy, environment, monitoringABSTRAKPenyelenggaran administrasi pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari pengawasan. Salah satu pengawasan yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu pengawasan terhadap mangrove. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan instansi yang menjalankan pengawasan mangrove berdasarkan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup salah satunya yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PERDA Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang. Hal ini begitu krusial sebagaimana diamanatkan pada konsep pembangunan berkelanjutan serta fungsi dasar dari pemerintahan yang sememangnya memiliki responsibilitas terhadap pengawasan dari ekosistem mangrove di Kota Tanjungpinang, dan memang mesti dimulai dari ketersediaan data yang menjadi sorotan selama proses penelitian ini dilakukan. Disamping itu juga, pemerintah daerah provinsi kepulauan riau dan pemerintah kota tanjungpinang mesti bekerjasama bersama komunitas untuk melakukan penanaman kembali terhadap lokasi-lokasi yang didalam rencana tata ruang dan wilayah menjadi kawasan lindung khsuusnya mangrove. , lalu diharapkan DLH Kota Tanjungpinang, DLHK Provinsi Kepulauan Riau maupun KPHP dapat melakukan koordinasi dalam melakukan patroli secara rutin dan terjadwal, serta diharapkan DLH Kota Tanjungpinang dan DLHK Provinsi Kepulauan Riau dapat bekerjasama dengan Satpol PP untuk menerapkan sanksi pidana secara tegas kepada siapapun yang melakukan perusakan mangrove. Kita bisa melihat bahwasanya terdapat dualism didalam kewenangan pemerintah daerah yang seolah melempar tanggung jawab urusan lingkungan hidup disebabkan oleh peraturan perundangan pemerintah daerah yang dihembuskan dari pemerintah pusat.Kata kunci : pemerintah daerah, mangrove, kebijakan, lingkungan, pengawasan

EFEKTIVITAS PENERAPAN OPAC (ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOGUE) DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PERPUSTAKAAN MUHAMMAD YUSUF AHMADI Sri Ambar Rinah; Diah Siti Utari; Achmad Nuzuli; Raja Abumanshur Matridi
Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Unitri Press

The purpose of this study was to measure the effectiveness of the OPAC implementation in public services in the library of Muhammad Yusuf Ahmadi in Riau Islands province. As a search tool, which serves community, the effectiveness of the information system facility needs to be measured in order to optimize its function. This research method is quantitative descriptive, using primary data through questionnaires.The results showed that the effectiveness of OPAC application (Online Public Access Catalog) in public services can be said effective. This can be seen from the percentage score of each subvariable, for the quality of the system at 61.3%, the quality of information at 53.8%, the quality of service at 46.2%, the use of 46.2%, user satisfaction at 57%, and net benefits at 48.4%, all is effective. It can be concluded that the application of OPAC in public services in the Muhammad Yusuf Ahmadi Library of Riau Islands Province is effective, ranging from 71.4-88.1 (63.4%). The suggestions are that the Department of Library and Archives of the Riau Islands Province disseminate information to the public about the use of OPAC, and to be better in improving the quality of service.

The Development of Human Resources Capacity on Children’s Forum in Tanjungpinang City Throught “Becoming Z Generation Researcher” Workshop: Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Forum Anak Kota Tanjungpinang Melalui Workshop "Menjadi Peneliti Generasi Z" Diah Siti Utari; Desmayati Arfa; Rianto Rianto; Raja Abumanshur Matridi
Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2022)
Publisher : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia

The big role which must be carried out by an organization called Tanjungpinang City Children's Forum requires the capacity of the organization's human resources to carry out both roles as pioneers, reporters, and participation in planning development to raise the issues of fulfilling children's rights. In addition, the characteristics of Children's Forum human resources are included in the generation Z group, which is known close to technology, which becomes the basis for this service activity. Through a collaboration, the Forum for Public Participation for the Welfare of Women and Children (PUSPA) Gurindam Tanjungpinang City which is also an independent partner of the Tanjungpinang city government also contributes by providing knowledge and skills in the use of application technology related to research methodologies required by the board of Tanjungpinang City Children's Forum through the Workshop of “Becoming Z Generation Researcher”. After this workshop, it is hoped that it will have an impact on increasing knowledge and skills which are useful in raising the development of phenomena and issues related to the fulfillment of children's rights in Tanjungpinang city. The location of this activity is centered in the hall of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment (DP3APM) in Tanjungpinang City for a full day with the target group of representatives of the Village Children Forum administrators throughout Tanjungpinang city. Abstrak Besarnya peran yang harus dijalankan oleh organisasi Forum Anak Kota Tanjungpinang menuntut kapasitas sumber daya manusia organisasi dalam menjalankan peran baik sebagai pelopor, pelapor serta partisipasi dalam perencanaan pembangunan dalam mengangkat isu-isu pemenuhan hak anak. Karakteristik sumber daya manusia Forum Anak juga termasuk dalam kelompok generasi Z yang dikenal dekat dengan teknologi inilah sehingga menjadi dasar kegiatan pengabdian ini dilakukan. Melalui kolaborasi, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Gurindam Kota Tanjungpinang sebagai mitra independen dari pemerintah daerah kota Tanjungpinang turut berkontribusi dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan (skill) penggunaan teknologi aplikasi terkait metodologi penelitian yang diperlukan oleh pengurus Forum Anak Kota Tanjungpinang melalui Workshop “Menjadi Peneliti Generasi Z”. Kegiatan workshop ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat dalam mengangkat fenomena dan isu yang berkembang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di Kota Tanjungpinang. Lokasi kegiatan dipusatkan di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang selama sehari penuh dengan kelompok sasaran perwakilan pengurus Forum Anak Kelurahan se-kota Tanjungpinang.

PELATIHAN CIPTA EKONOMI KREATIF MELALUI PENGOLAHAN LIMBAH SAMPAH PLASTIK Sri Ambar Rinah; Diah Siti Utari; Desmayeti Arfa; Shahril Budiman
MINDA BAHARU Vol 6, No 2 (2022): Minda Baharu
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jmb.v6i2.4325

Ekonomi kreatif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat Melalui cipta ekonomi kreatif, maka limbah sampah yang semula dipandang sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah dan bernilai ekonomis. PUSPA Gurindam Kota Tanjungpinang sebagai mitra pemerintah daerah Kota Tanjungpinang yang merupakan gabungan beberapa lembaga masyarakat non-publik yang berkolaborasi dan berusaha untuk ikut berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat melalui penyelenggaraan pelatihan yang bertemakan Çipta Ekonomi Kreatif Melalui Pengolahan Limbah Sampah Plastik. Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan melakukan pengelolaan sampah plastik melalui metode recycle (melakukan daur ulang limbah sampah plastik) sekaligus untuk memunculkan nilai ekonomi dari limbah sampah plastik tersebut. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pelatihan kali ini terdiri 4 tahapan rangkaian kegiatan utama yaitu tahapan perencanaan, tahapan survei dan tahapan pelaksanaan kegiatan pelatihan Çipta Ekonomi Kreatif Melalui Pengolahan Limbah Sampah Plastik. Tahapan terakhir adalah kegiatan penilaian dan pemberian apresiasi kepada kelompok peserta. Dari hasil pelatihan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatiha tersebut mendapat respon yang positif dari kelompok PKK, PIK Remaja dan Posyandu Remaja. Pelatihan yang menjadi peserta.

STRATEGI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENANGGULANGI TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TANJUNGPINANG diah siti utari
MANAJERIAL DAN BISNIS TANJUNGPINANG Vol 2 No 01 (2018): Jurnal Manajerial dan Bisnis Tanjungpinang Vol 2 No 01 2018
Publisher : STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Daerah. Dalam saldo akhir pengelolaan pajak kendaraan bermotor roda dua dan empat per 31 desember 2017, kantor UPT PPD Kota Tanjungpinang. Jika dilihat masih banyaknya kendaraan yang menunggak pajak, dari sejumlah infromasi yang diperoleh dari hasil pra penelitian memperlihatkan indikasi kegiatan pemungutan tunggakan pajak kendaraan bermotor belum terlaksana dengan baik. Hingga kini baru 17,38 persen warga Kepri yang taat membayar pajak kendaraan bermotor termasuk Kota Tanjungpinang Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Menanggulangi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tanjungpinang (Studi Kantor UPT PPD Kota Tanjungpinang). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Irfan (2014:260). Dalam penelitian ini diambil sampel 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Strategi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Menanggulangi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tanjungpinang(Studi Kantor UPT PPD Kota Tanjungpinang) belum berjalan dengan baik, hal ini karena masih banyaknya kelemahan serta ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Adanya sanksi yang tegas yang dibuat dalam satu peraturan untuk masyarakat yang menunggak pajak seperti di pasang stiker seperti “kendaraan ini tidak taat pajak” hal ini dikarenakan masyarakat tidak takut akan denda keterlambatan 2 % sehingga perlu ada sanksi yang lain seperti menimbulkan rasa takut atau malu untuk membayar pajak. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai syarat-syarat dan membuat program-program seperti program pemutihan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya program lain seperti pembayaran pajak secara jemput bola, menggunakan aplikasi khusus seperti “Go Pajak” sehingga masyarakat tidak lagi harus datang kekantor jika mau membayar pajak. Keywords: Strategi, Menanggulangi, Tunggakan, Pajak Kendaraan Bermotor

EVALUASI KETAHANAN KELUARGA YANG RESPONSIF GENDER DAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANJUNGPINANG Sri Ambar Rinah; Fitri Dewi Wulandari; Diah Siti Utari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v7i2.5556

ABSTRACT Family resilience is the foundation of a nation's resilience. However, during the Covid-19 pandemic, various problems of gender inequality often occur and weaken family resilience. The purpose of this study was to evaluate the resilience of gender-responsive families and children during the Covid-19 pandemic in Tanjungpinang City, which is part of the Gender Mainstreaming policy, focuses on process evaluation and product evaluation. This research method is descriptive qualitative type. The data collection techniques used were unstructured observation, in-depth interviews, documentation studies, visual material methods, and online data tracking methods. The subjects of this study were the people of East Tanjungpinang sub-district, UPTD PPA, DP3APM, PUSPAGA, Children's Forum, PATBM. The sampling technique used is purposive sampling. Data analysis was performed using the Manual Data Analysis Procedure. The results of the study show that the resilience of gender-responsive families and children during the Covid-19 pandemic in Tanjungpinang City is still experiencing weakness, especially in the basic aspects of family structure, family economy, gender partnership, so that it has an impact on the occurrence of violence against women and children. To overcome this, DP3APM made efforts to handle and prevent it through the role of UPTD PPA, PATBM, Children's Forum, PUSPAGA, and women's economic empowerment through MSME assistance. The impact of this gender mainstreaming policy is that it opens up more access for the community to report acts of violence that occur in their environment, and the community receives education and counseling to increase family resilience. ABSTRAK Ketahanan keluarga merupakan pondasi ketahanan suatu bangsa. Namun, dimasa pandemi covid-19, berbagai problematika ketidakadilan gender kerap terjadi dan melemahkan ketahanan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi ketahanan keluarga yang responsif gender dan anak pada masa pandemi covid-19 di Kota Tanjungpinang yang merupakan bagian kebijakan Pengarustamaan Gender, yang difokuskan pada evaluasi proses dan evaluasi produk. Metode penelitian ini adalah kualitatif berjenis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi tidak berstruktur, wawancara mendalam, studi dokumentasi, metode bahan visual, dan metode penelusuran data online. Subjek penelitian ini yaitu masyarakat kecamatan Tanjungpinang Timur, UPTD PPA, DP3APM, PUSPAGA, Forum Anak, PATBM. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Manual Data Analysis Prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga yang responsif gender dan anak pada masa pandemi covid-19 di Kota Tanjungpinang masih mengalami pelemahan, khususnya pada aspek landasan struktur keluarga, ekonomi keluarga, kemitraan gender, sehingga berdampak pada terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Untuk mengatasinya, DP3APM melakukan upaya penanganan dan pencegahan melalui peran UPTD PPA, PATBM, Forum Anak, PUSPAGA, dan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pendampingan UMKM. Dampak dari kebijakan pengarustamaan gender tersebut adalah semakin terbukanya akses bagi masyarakat untuk melaporkan adanya tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungannya, dan masyarakat mendapatkan edukasi, dan konseling untuk meningkatkan ketahanan keluarganya.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search