Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Andriyani Andriyani
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Abandonment of Women’s Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective Qodariah Barkah; Arne Huzaimah; Siti Rochmiyatun; Andriyani; Zulmi Ramdani
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 17 No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v17i2.6725

Abstract

The number of child marriages has recently increased significantly, particularly during the Covid-19 pandemic. This is caused by assumption that child marriage will save the child's financial and social security. In fact, child marriage actually causes many problems, especially regarding the abandonment of women's rights in domestic life. This is contrary to the purpose of marriage in Islam which is to create harmonious, prosperous and happy household. This study aims to gain an in-depth understanding on the forms of abandonment of women's rights in child marriage cases and how the Islamic family law perspective percieves it. The data were obtained through observation, interviews, and literature searches. The research location was conducted in Palembang City, South Sumatra, Indonesia. Data analysis is carried out with an interpretive approach to give meaning so that it has coherence between one another. The research findings show that the forms of abandonment of women's rights in child marriage cases include three types, namely the abandonment of economic rights, human rights and reproductive rights. The abandonment occurs because of community’s legal culture which considers the action as commonplace in the household. Even, the victim of abandonment allowed herself stuck in that position. According to Islamic family law, the abandonment of women's rights in the household is an act of disobedience against justice as well husband’s reluctance to the wife. It is a form of violation of the commands of Allah and His Messenger which is is also emphasized in the legislation with the existence of both social and criminal sanctions.
PERAN KANTOR IMIGRASI PALEMBANG DALAM MENCEGAH MASUKNYA TENAGA KERJA ASING ILEGAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM Siska Vidyawati; Siti Rochmiatun; Andriyani Andriyani
Tazir Vol 5 No 1 (2021): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.575 KB) | DOI: 10.19109/tazir.v5i1.9238

Abstract

ABSTRAK Beberapa kasus kejahatan TKA ilegal sering dilakukan dalam waktu tertentu, sehingga sangat meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat maupun pemerintah. Sehingga sedikit peluang kerja bagi tenaga kerja palembang dengan adanya TKA ilegal. Penelitian ini dilaksanakan di kantor imigrasi palembang dengan mewawancai pihak pegawai kantor imigrasi, dan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan cara memadukan bahan bahan hukum ( data sekunder ) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Hasil dari penelitian peranan kantor imigrasi palembang dalam mencegah masuknya TKA ilegal dikota palembang adalah memiliki peran yang sangat penting yaitu 1. Melaksanakan kewajiban kantor imigrasi dan melakukan penolakan apabila tidak memenuhi peraturan imigrasi, 2. Melaksanakan proses wawancara terhadap tenaga kerja asing guna untuk menyaring tenaga kerja apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan kantor imigrasi. Selain itu, kantor imigrasi juga berperan dalam proses keberangkatan dan kedatangan bagi setiap tenaga kerja yang akan pergi keluar negeri maupun ke Indonesia sehingga tidak terjadi pemalsuan data (visa) dalam dokumen. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana TKA ilegal di kota palembang,di.anggap sudah dilaksanakan bila dilihat dari segi hukum Islam, karena mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatanya dan merasakan efek jera terhadap apa yang telah dilakukannya sehingga masyarakat kota Palembang merasa terlindungi dalam kesejahteraan dan keamanan bagi individu, pemerintah dan masyarakat. Kata Kunci: Pemalsuan, pencegahan pidana TKA illegal ,pidana Islam
Co-Authors Arne Huzaimah, Arne Qodariah Barkah Siska Vidyawati Siti Rochmiatun Siti Rochmiyatun Zulmi Ramdani