Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN BAGI YANG SEDANG MENUNTUT ILMU Patimma, Dewi; Atika, Atika; Barkah, Qodariah
Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.032 KB)

Abstract

AbstrakPengelolaan Badan Amil Zakat adalah kegiatan perencanaan, perngorganisaisan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan manfaat zakat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan. Dengan semaraknya pendidikan banyak sekali beasiswa yang ditawarkan dari berbagai instansi terutama di BAZNAS itu sendiri, dan dengan adanya bantuan dari BAZNAS untuk yang menuntut ilmu tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan kalau memang benar-benar di niatkan untuk bersekolah. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas tentang Pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Bagi Yang Sedang Menuntut ilmu.Metode yang di pakai dalam penelitian ini meggunakan lapangan (Fiel Research), studi kepustakaan ( library Reseach ), dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah primer dan skunder. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang terdiri dari data yang berhubungan dengan penyaluran dana zakat yang didapatkan di BAZNAS dan MUI secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum skunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyaluran dana zakat. Data yang telah dikumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan jelas-jelasnya. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.Dari hasil penelitian yang didapat maka penulis menyimpulkan bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi sumatera selatan sudah terpenuhi dengan kebutuhan masing-masing hanya saja di konsentrasikan di duinia pendidikan, yaitu Sumsel Cerdas yang memiliki 3 program tahapan yaitu: pertama SKSS, kedua Bina Santri, ketiga Proposal langsung. Maka menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Selatan penyaluran dana zakat untuk yang menuntut ilmu itu sahsah saja dengan mempertimbangkan: Berprestasi akademik, diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu, dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.Kata kunci : Penyaluran, Zakat, Fii Sabilillah
KEDUDUKAN DAN JUMLAH MAHAR DI NEGARA MUSLIM Qodariah Barkah
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v14i2.1286

Abstract

The Position and Number of Dowries in Muslim Countries. The dowry has a significant role in a marriage. The obligation of the husband to provide a dowry for wife has led to various interpretations by mufassirand jurists. The Qur’an uses the term dowry gift accompanied with the words ma’rûf. Currently, various Muslim countries that have undertaken family law reform have included a dowry as one of the objects of the problem that must be given rules in detail, so that if in future there is a problem in the household and has been linked with the dowry then the matter can be settled by a judge.DOI: 10.15408/ajis.v14i2.1286
PENGARUH PROMOSI, HARGA, KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN CITRA MEREK PRODUK RABBANI DI PALEMBANG Novita Anggraini; Qodariah Barkah; Titin Hartini
Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi Vol 4, No 1 (2020): JURNAL NERACA
Publisher : Program Study of Accounting Education FKIP University of PGRI Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (792.204 KB) | DOI: 10.31851/neraca.v4i1.4176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  promosi, harga, kualitas produk terhadap keputusan pembelian dengan citra merek pada produk fashion rabbani di kota palembang. Populasi sebanyak 3650 orang, teknik pengambilan sampel adalah, teknik sampling insidental sampel sebanyak 97 konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan teknik analisis data adalah analisis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian analisis statistik dapat disimpulkan bahwa secara simultan promosi, harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian konsumen dengan citra merek sebagai variabel intervening pada produk fashion rabbani di kota palembang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari perhitungan T-Statistics > 1,96 dan nilai P-Values < 0,05
PENGARUH HUTANG JANGKA PANJANG, HUTANG JANGKA PENDEK, DAN TOTAL EKUITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI INDEKS SAHAM SYARIAH (ISSI) Muhammadinah Muhammadinah; Yudha Wijaya; Qodariah Barkah
NISBAH: Jurnal Perbanka Syariah Vol. 6 No. 1 (2020): NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah
Publisher : Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics, Djuanda University, Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.884 KB) | DOI: 10.30997/jn.v6i1.2700

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hutang jangka pendek, dan jangkapanjang serta total ekuitas terhadap profitabilitas pada Perusahaan Sektor Industri BarangKonsumsi yang terdaftar di ISSI. Populasi penelitian yaitu semua perusahaan sektorindustri barang konsumsi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2014-2017. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposivesampling. Berdasarkan kriteria di atas maka jumlah yang dapat dijadikan sampel adalahsebagai 22 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian inimenggunakan analisis regres berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan uji t danuji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutang jangka pendek tidak berpengaruhterhadap Net Profit Margin pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham SyariahIndonesia tahun 2014-2017. Sedangkan hutang jangka panjang dan total ekuitasberpengaruh terhadap Net Profit Margin pada perusahaan yang terdaftar di Indeks SahamSyariah Indonesia tahun 2014-2017.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENGIDAP HIV/AIDS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dea Amilia Zanda; Qodariah Barkah; Armasito Armasito
Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2022): Usroh
Publisher : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.129 KB)

Abstract

HIV/AIDS is often associated with deadly diseases that are transmitted through promiscuity and homosexual behavior. HIV/AIDS is also said to be a cursed disease as a result of inappropriate behavior, so that it often creates stigma and discrimination against its sufferers which makes children with HIV/AIDS get bad treatment. This study aims to determine the perspective of Islamic law on legal protection for children with HIV/AIDS in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The research method used in this paper is a normative juridical method with the type of literature study. The results of this study show that legal protection for children with HIV/AIDS is in the form of special protection through surveillance, prevention, treatment, care, and rehabilitation efforts. Meanwhile, according to the perspective of Islamic law, protection of children with HIV/AIDS is a form of using maqashid shari'ah, which aims to protect children's self-esteem (hifz nafs) and provide peace in all aspects of social life. Keywords: Legal Protection; HIV/AIDS; Islamic Law
Problem Hakim Mediasi dalam Melaksanakan Mediasi terhadap Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung Qodariah Barkah; Abi Tandore
Wajah Hukum Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i2.1003

Abstract

The implementation of divorce mediation at the Kayuagung Class IB Religious Court during the pandemic has not been successful, so the author aims to find the problems of the mediator judge in conducting the mediation. This research uses the type of field research. Field data were obtained through direct interviews with mediator judges at Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung. The approach method uses an empirical juridical approach. The results of this study found that there are two things that become the problem of the mediator, namely technical and non-technical aspects. The technical aspect is related to the limitations of experts and time, while the non-technical aspect lies in the determination, absence of the parties, less active participation in the mediation process, lack of openness in conveying problems and the ego nature of each party. Thus, what can be done is to add a special certified mediator and not from a judge; seek training and coaching related to marriage as well as mediator skills in conducting mediation.
Abandonment of Women’s Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective Qodariah Barkah; Arne Huzaimah; Siti Rochmiyatun; Andriyani; Zulmi Ramdani
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 17 No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v17i2.6725

Abstract

The number of child marriages has recently increased significantly, particularly during the Covid-19 pandemic. This is caused by assumption that child marriage will save the child's financial and social security. In fact, child marriage actually causes many problems, especially regarding the abandonment of women's rights in domestic life. This is contrary to the purpose of marriage in Islam which is to create harmonious, prosperous and happy household. This study aims to gain an in-depth understanding on the forms of abandonment of women's rights in child marriage cases and how the Islamic family law perspective percieves it. The data were obtained through observation, interviews, and literature searches. The research location was conducted in Palembang City, South Sumatra, Indonesia. Data analysis is carried out with an interpretive approach to give meaning so that it has coherence between one another. The research findings show that the forms of abandonment of women's rights in child marriage cases include three types, namely the abandonment of economic rights, human rights and reproductive rights. The abandonment occurs because of community’s legal culture which considers the action as commonplace in the household. Even, the victim of abandonment allowed herself stuck in that position. According to Islamic family law, the abandonment of women's rights in the household is an act of disobedience against justice as well husband’s reluctance to the wife. It is a form of violation of the commands of Allah and His Messenger which is is also emphasized in the legislation with the existence of both social and criminal sanctions.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Muhamad Sadi Is; Rr Rina Antasari; Qodariah Barkah
Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i2.5950

Abstract

Abstract Legal protection for the welfare rights of women victims of sexual violence in Indonesia is still very weak, whereas women’s welfare rights and sexual violence is a human rights issue that inherent arise from the moment humans are born. Without them, humans cannot live as human beings naturally and have civil and political rights, social, economic, and cultural rights as well as the right to develop. Therefore, the government passed Law Number 12 of 2022 concerning the Elimination of Sexual Violence, however, in its enforcement, there are still social obstacles. The problem is how legal protection for the welfare rights of women victims of criminal sexual violence in Indonesia guarantees humanitarian values. The research method used in this study is normative research which examines legal principles and Law Number 12 of 2022 concerning the Elimination of Sexual Violence. The conclusion reached is that the legal protection for the welfare rights of women victims of criminal acts of violence should apply dual delict, complaint delict and ordinary delict. In that case, the role of Komnas Perempuan is to design a solution that guarantees the welfare rights of women victims of sexual violence by coordinating with the LPSK and the minister for women and children to apply complaint offenses and ordinary offenses in their settlement. Abstrak Perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia dapat dikatakan masih sangat lemah, padahal hak kesejahteraan perempuan terhadap kekerasan seksual merupakan hak asasi manusia yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan. Tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat hidup secara wajar dan memiliki hak sipil dan politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya dan hak untuk berkembang. Ini merupakan alasan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Akan tetapi, di dalam penegakannya masih terdapat kendala sosial. Permasalahan yang sering terjadi ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia menjamin nilai-nilai kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian normatif yang meneliti mengenai asas-asas hukum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kesimpulan yang didapatkan menjelaskan bahwa perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 5-6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual seharusnya berlaku delik aduan dan delik biasa (dual delic), bukan hanya delik aduan. Oleh karena itu, peran Komnas Perempuan adalah mendesain penyelesaian permasalahan di atas yang menjamin hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dengan berkoordinasi dengan LPSK dan menteri perempuan dan anak untuk memberlakukan delik aduan dan delik biasa di dalam penyelesaiannya.
Efektivitas Program Beasiswa Dari Zakat Selama Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatra Selatan Suci Aulia Romadhona; Qodariah Barkah; Peny Cahaya Azwari
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 9, No 3 (2023): JIEI : Vol.9, No.3, 2023
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v9i3.11324

Abstract

Scholarships provide assistance for those who are still in school or college so they can complete their assigments and seek knowledge until they are finished. This assistance is usually in the studying for the desired education. The national Amil Zakat Agency for South Sumatra Province has a program, namely scholarships. After the Covid-19 pandemic, all activities were hampered, both in the fields of education and the economy, among many others. This study uses documentation. The results of this study indicate that the impact of channeling zakat funds in the form of schilarships is that they can help and overcome education costs for students who have effectiveness off distributing zakat funds in the form of scholarships during the Covid-19 pandemic is very effective because it is right in target and also very helpful, especially during the Covid-19 pandemic, which has caused many effects, such as job loss, which has caused people to face difficulties in the economy. The similarities and differences in the distribution of zakat funds in the form of scholarships before and after the Covid-19 pandemic, namely, the similarities, are that they are both running and implemented. Then the quota of scholarship recipients remains the same without being reduced. The difference is that there i no visible difference, or it ean be said that there was no difference either before or after the Covid-19 pandemic.
Implikasi Praktik Batas Usia Minimal Perkawinan Barkah, Qodariah; Wulandari, Alvenny
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i1.13373

Abstract

Perubahan batas usia minimal perkawinan di Indonesia berdasarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari perubahan batas usia perkawinan yang semula pernikahan yang terjadi di usia 16 tahun sampai dengan usia 18 tahun bukan merupakan pernikahan dibawah umur untuk perempuan, namun setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut pernikahan di usia 18 tahun termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai mengenai batas usia minimal perkawinan sudah diterapkan dan untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan setelah berlakunya undang-undang tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, praktik batas usia minimal perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan. Kedua, implikasi dari praktik batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat adalah semakin meningkatnya jumlah pasangan yang menikah dibawah umur dengan memiliki dispensasi perkawinan dibandingkan sebelum berlakunya peraturan tersebut.