Garuda - Garba Rujukan Digital

Siti Rochmiatun

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Author-ID : 5878115

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

ANALISIS YURIDIS KETENTUAN BERHENTI DAN PARKIR PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Luvfi Zamzami; Siti Rochmiatun; Erniwati Erniwati
Tazir Vol 5 No 1 (2021): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Kemacetan Lalu Lintas yang menjadi permasalahan besar bagi masyarakat, yang mana kemacetan ini disebabkan karena adanya penyempitan badan jalan contohnya terdapat di Pasar Cinde, adapun yang menjadi pertanyaan dalam Penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana temuan Hukum Pidana Islam terhadap Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor dalam perspektif Hukum Pidana Islam? 2) Bagaimana analisis Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini : 1) Untuk mengetahui temuan Hukum Pidana Islam terhadap Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor dalam perspektif Hukum Pidana Islam 2) Untuk mengetahui analisis Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan (library research), dan hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Berdasarkan hasil temuan bahwa pelanggaran dari Lalu Lintas yakni Pelanggar Ketentuan Berhenti dan Parkir juga termasuk ke dalam Kealpaan (culpa) karena pelanggaran ini termasuk ke dalam kelalaian, 2) Analisis Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jarimah ta’zir yang secara jelas tidak disebutkan dalam nash. Kata Kunci : Ketentuan Berhenti dan Parkir, Pengendara, dan Kendaraan Bermotor

PERAN KANTOR IMIGRASI PALEMBANG DALAM MENCEGAH MASUKNYA TENAGA KERJA ASING ILEGAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM Siska Vidyawati; Siti Rochmiatun; Andriyani Andriyani
Tazir Vol 5 No 1 (2021): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK Beberapa kasus kejahatan TKA ilegal sering dilakukan dalam waktu tertentu, sehingga sangat meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat maupun pemerintah. Sehingga sedikit peluang kerja bagi tenaga kerja palembang dengan adanya TKA ilegal. Penelitian ini dilaksanakan di kantor imigrasi palembang dengan mewawancai pihak pegawai kantor imigrasi, dan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan cara memadukan bahan bahan hukum ( data sekunder ) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Hasil dari penelitian peranan kantor imigrasi palembang dalam mencegah masuknya TKA ilegal dikota palembang adalah memiliki peran yang sangat penting yaitu 1. Melaksanakan kewajiban kantor imigrasi dan melakukan penolakan apabila tidak memenuhi peraturan imigrasi, 2. Melaksanakan proses wawancara terhadap tenaga kerja asing guna untuk menyaring tenaga kerja apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan kantor imigrasi. Selain itu, kantor imigrasi juga berperan dalam proses keberangkatan dan kedatangan bagi setiap tenaga kerja yang akan pergi keluar negeri maupun ke Indonesia sehingga tidak terjadi pemalsuan data (visa) dalam dokumen. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana TKA ilegal di kota palembang,di.anggap sudah dilaksanakan bila dilihat dari segi hukum Islam, karena mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatanya dan merasakan efek jera terhadap apa yang telah dilakukannya sehingga masyarakat kota Palembang merasa terlindungi dalam kesejahteraan dan keamanan bagi individu, pemerintah dan masyarakat. Kata Kunci: Pemalsuan, pencegahan pidana TKA illegal ,pidana Islam

Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Sulis; Romli SA; Siti Rochmiatun
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 2 No 1 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v2i1.23862

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inskonstitusional bersayarat dan menimbulkan dinamika serta penolakan dari elemen masyarakat dan kelompok pekerja. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan apa yang menjadi kriteria kegentingan yang memaksa yang melatarbelakanginya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hal ikhwal kegentingan yang memaksa pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ialah untuk melaksanakan putusan MK No.91/PUU-XVII/2020. Seharusnya terdapat suatu aturan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang memuat dan menjelaskan secara lebih terang mengenai kriteria hal ihkwal kegentingan yang memaksa seperti; krisis akibat agresi militer, krisis akibat kebijakan negara lain, krisis ideologi, krisis sosial politik, krisis ekonomi, krisis akibat kejahatan kecanggihan tekhnologi, krisis lingkungan, krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi dan sumber daya, dan krisis kepastian hukum akibat kekosongan aturan hukum.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search