Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Khazanah Hukum Marwah Hukum
Serlika Aprita
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN PERNYATAN PAILIT Serlika Aprita
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 1 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v14i1.1178

Abstract

Salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan saat ini setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang. Dualisme kewenangan mengadili antara Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Negeri mengakibatkan timbulnya permasalahan mengenai yurisdiksi mengadili suatu perkara. Permasalahan kekuasaan atau yurisdiksi mengadili timbul disebapkan berbagai faktor satu diantaranya faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan peradilan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (superior court) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (inferior court). Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam rangka pengembangan kompetensi atau wewenang Pengadilan Niaga di era globalisasi, maka diperlukan konsep yang matang untuk mempersiapkan perluasan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga agar Pengadilan Niaga dapat dipercaya dan kredibel di mata pencari keadilan, selain itu pula diperlukam pengakuan atas keberadaan dan eksistensi Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan wewenang yang dimiliki Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit melalui adanya pengaturan mengenai kekhususan hukum acara Pengadilan Niaga, dikarenakan hukum acara yang selama ini digunakan dalam pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga masih menggunakan ketentuan Herziene Indonesisch Reglement atau Rechreglement Buitengewesten (HIR/R.BG). Untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pihak ketiga (penggugat), yang perkara perdatanya dimenangkan di Pengadilan Negeri perlu dibuat mekanisme hukum acara tentang penghentian eksekusi putusan Pengadilan Negeri sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitor pailit
Bankruptcy Moratorium Plan and Suspension of Debt Payment Obligations Reviewed From Legal Protection of Creditors Serlika Aprita
Syiar Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v20i1.9679

Abstract

The formulation of a bankruptcy moratorium policy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is not an urgent matter to be enacted in the form of a Perppu because it has been regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. If this policy is enforced, then legally the legal authority for the application for filing for bankruptcy and the application for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is in the hands of the Government. And the tendency of this which initially aims to provide opportunities for debtors to be able to resolve debt problems within a certain period of time will actually lead to losses experienced by other parties, such as the banking industry. It is not only a loss, but this pattern also leads the interested parties to use this as a momentum to benefit themselves through the moral hazard mode.
Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia Serlika Aprita; Hasanal Mulkan
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 22, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v22i3.2426

Abstract

The purpose of this study was to determine the urgency of the nationalization of foreign investment by the Government of the Republic of Indonesia. The legal research method used is normative legal research. The Government of the Republic of Indonesia is currently in a position to nationalize foreign capital companies by prioritizing the potential of the nation and state and not closing themselves on the entry of foreign capital for the sake of realizing economic growth. Foreign investment in the perspective of Law Number 25 of 2007 concerning Investment must prioritize the welfare of the Indonesian people by prioritizing the potential possessed by the nation and state without neglecting Indonesia's economic and political sovereignty. the nationalization carried out by Bolivia, Venezuela and Mexico can be used as a comparison and lesson for the Government of the Republic of Indonesia in nationalizing that the President, he uses his power to realize the will of the people in the aim of restoring economic and political sovereignty over its natural resources.
ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Hasanal Mulkan; Serlika Aprita
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.870

Abstract

The positive law in force in Indonesia that regulates corruption is the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. In overcoming the problem of corruption, in fact there are many difficulties faced by law enforcers which have become a routine part of law enforcement constraints in Indonesia. In addition, the problem is even more difficult if when the perpetrators of corruption are not in Indonesia, where trials are conducted in absentia, then the assets resulting from corruption have been hidden abroad, so this creates serious problems for prosecutors in carrying out executions. However, today the functionalization of criminal law in the context of enforcing the law on corruption, both from the point of view of material criminal law, formal criminal law (criminal procedure law), as well as criminal implementation, still faces obstacles, especially regarding the policy of recovering assets of perpetrators of corruption has implications for the implementation of the execution of replacement money payments in order to optimize the recovery of state financial losses. Thus, obstacles in eradicating criminal acts of corruption must be addressed immediately, so that they do not become an inhibiting factor in efforts to restore state financial losses, so that the national development program can run optimally. The current policy of recovering assets of perpetrators of corruption in an effort to recover state financial losses cannot be implemented optimally, because it must be recognized that current national law still has many weaknesses that create difficulties for law enforcers in recovering assets of perpetrators of corruption, especially in terms of confiscating the assets of the perpetrators of corruption, so that the return on state financial losses resulting from corruption is currently not optimal.
Tinjuan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun Yonani Hasyim; Serlika Aprita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2048

Abstract

Salah satu putusan perceraian yang menarik perhatian publik di tahun 2023 adalah terkait pesohor Virgoun Teguh Putra dan Ina Idola Rusli (Inara). Dalam putusannya, majelis hakim memberikan hak royalti kepada Inara sebagai bagian dari harta gono gini. Putusan ini menjadi preseden baru bagi dunia hukum di Indonesia di masa depan. Putusan ini jelas menjadi preseden bagi dunia hukum di Indonesia karena pertama kali terjadi. Dikutip dari dokumen resmi putusan cerai Inara, majelis hakim PA Jakarta Barat mempertimbangkan status hukum royalti yang digugat oleh Inara. Apakah royalti benar masuk sebagai harta bersama atau tidak. Dalam hal ini, Undang-Undang Hak Cipta menjadi salah satu pertimbangan untuk mendudukkan status hukum royalti sebagai harta bersama. Penulisan Artikel Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana penulis meneliti dengan menganalisis data sekunder. Adapun bunyi pertimbangannya adalah sebagai berikut. Dalam hal ini karena royalti itu bagian dari hak ekonomi yang bersumber dari hak cipta, sedangkan hak cipta itu sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014, dinyatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dalam hal ini berpendapat bahwa royalti itu merupakan objek harta bersama perkawinan.Jika obyek harta gono gini adalah royalti, maka tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan hak cipta. Royalti merupakan hak ekonomi yang bisa dinikmati oleh pencipta, hak cipta ini bisa dialihkan ke pihak lain oleh pencipta, sementara hak moral melekat seumur hidup kepada si pencipta. Jika ternyata kepemilikan hak cipta masih menjadi sengketa, seharusnya Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang untuk memutus gugatan royalti sebagai bagian dari harta gono gini. Apalagi dalam konteks ini, Virgoun merasa keberatan atas pembagian royalti tersebut dan sudah mengajukan banding. Dia menyebut bahwa hak cipta tidak bisa otomatis menjadi harta bersama. Kedudukan kepemilikan perlu diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 95 UU Hak Cipta. Putusan Pengadilan Niaga tersebutlah nantinya yang bisa dibawa ke PA Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Akan berbeda statusnya jika si pencipta mengakui bahwa lagu tersebut merupakan hak bersama, sehingga bisa langsung ditetapkan oleh PA tanpa putusan Pengadilan Niaga.“Seharusnya kepemilikan hak cipta tersebut diselesaikan dulu, yaitu melalui Pengadilan Niaga sesuai ketentuan UU Hak Cipta, apakah benar dalam penciptaan lagu itu ada kontribusi pihak istri. Karena ada perselisihan mengenai kepemilikan hak cipta. Kalau sudah clear mengenai kepemilikan, apakah bersama atau kalau memang sudah clear jadi milik bersama, baru ditetapkan di PA sebagai harta Bersama.
Business Judgment Rule and Corporate Criminal Liability in Indonesian SOEs: Distinguishing Business Risk from State Loss Serlika Aprita; Khalisah Hayatuddin
Khazanah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v8i2.54251

Abstract

This study examines the application of the Business Judgment Rule (BJR) to the responsibilities of directors of State-Owned Enterprises (SOEs), emphasizing that directors hold a strategic position as a corporate organ fully responsible for company management, as stipulated in the SOE Law and the Limited Liability Company Law. Using a normative juridical research method with a legislative approach, a conceptual approach, and a literature review, this study analyzes the extent to which the BJR doctrine can provide legal protection for directors when their business decisions result in losses or are deemed detrimental to state finances. The results indicate that the BJR is an important instrument to ensure that directors are not automatically held accountable as long as business decisions are made in good faith, prudently, do not exceed their authority, and are based on adequate information. This study also found that the different characteristics of SOEs as business entities and as public mandate holders often cause the application of the BJR to conflict with the paradigm of state losses, thus creating legal uncertainty for directors. Therefore, consistent implementation of the BJR is necessary to provide proportional legal protection and encourage SOE directors to carry out their business functions professionally without fear of criminalization of decision-making.
HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERSPEKTIF SUBSTANSI STRUKTUR DAN BUDAYA HUKUM Muhammad Syarif Hidayatullah Askolani; Serlika Aprita; Atika Ismail
Marwah Hukum Vol 1, No 1 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.5465

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum. The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture.
Implementation of Enviromental, Social, and Governance (ESG) Principles in Companies as a Strategy to Realize Sustainable Development Goals (SDGS) in Talang Buluh Village, Banyuasin Regency, South Sumatera Province Serlika Aprita; Heni Marlina; Yonani Yonani; Wulan Purnama Sari; Serli Margareta
Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 01 (2026): Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat, January-March 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in companies has become a new paradigm in sustainable business management in the era of globalization. ESG is no longer just an indicator of corporate ethics, but also a strategic foundation that integrates environmental, social, and governance responsibilities in all aspects of a company's operations. In a legal context, ESG strengthens compliance with environmental, employment, and corporate governance regulations, while supporting the principles of good corporate governance and public accountability. ESG has challenges in implementing high implementation costs, limited resources, in integrating ESG into business strategies. Best practices in implementing ESG are integrating ESG into business strategies, measuring and reporting ESG performance transparently, increasing employee awareness and training regarding economics and business or ESG. The implementation of ESG principles not only strengthens the company's image and reputation but can also help the company improve its business sustainability, reduce risks By understanding the benefits, challenges, and best practices of ESG implementation, companies can create long-term value for their stakeholders, who use it to evaluate company performance and measure overall risk management. The implementation of ESG principles not only strengthens the company's image and reputation but also paves the way for creating an inclusive, ethical, and sustainable development-oriented business ecosystem.
Co-Authors Atika Ismail Hasanal Mulkan Heni Marlina Khalisah Hayatuddin Muhammad Syarif Hidayatullah Askolani Serli Margareta Wulan Purnama Sari Yonani Yonani Yonani Yonani