Articles
<![CDATA[ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian) ]]>
<![CDATA[Novita, Windy Sonya]]>;
<![CDATA[Imanullah, Moch. Najib]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i1.40389
<![CDATA[AbstractThis article aims to describe and analyze the legal aspects of Peer to Peer Lending related to legal issues and settlement mechanism. This type of research is prescriptive normative legal research. This type of research is normative legal research that is prescriptive. The research approach used is vertical and horizontal synchronization level approach. The type of data used in this study is secondary data covering primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used are by study of documents or library materials. Furthermore, the analysis technique used legal material analysis with teleological interpretation methods. Based on this research, the results show that the implementation of Peer to Peer Lending founds several problems including the risk of high interest so that many borrowers fail to pay and improper billing methods. Basically Financial Services Authority has regulated the preventation the risk of Peer to Peer Lending in several rules in Financial Service Authority Regulations Number 77/POJK.07/2016 and Financial Service Authority Regulations Number 18/POJK.07/2018 as guidelines for consumers regarding the complaints service mechanism and its resolution.Keywords: peer to peer lending; risk; consumer complaints serviceAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai aspek hukum dalam Peer to Peer Lending berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul serta mekanisme penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis bahan hukum dengan metode penafsiran teleologis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaannya Peer to Peer Lending menemukan beberapa permasalahan, diantaranya risiko tarif bunga yang tinggi sehingga banyak Penerima Pinjaman yang gagal bayar dan cara-cara penagihan yang tidak patut. Pada dasarnya OJK sudah mengatur mengenai pencegahan risiko P2P Lending dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.07/2016 dan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 sebagai pedoman bagi konsumen mengenai mekanisme layanan pengaduan konsumen dan penyelesaiannya.Kata Kunci: peer to peer lending; risiko; layanan pengaduan konsumen]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT PERDATA ANGKUTAN UMUM BERBASIS ONLINE TERHADAP PENUMPANG APABILA TERJADI SUATU KECELAKAAN LALU LINTAS ]]>
<![CDATA[Asmara Putri, Margaretha Evelin]]>;
<![CDATA[Imanullah, Moch. Najib]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v7i2.39327
<![CDATA[AbstractThis Legal Writing examines the civil liability carried out by Go-Jek as a Transportation Application Company in case of traffic accidents on the highway. This author uses the method of research methods Normative research. The results of this study is Go-Jek as an application company is not obliged to provide compensation for victims / heirs.Keywords: accountable; legal entities; online transport; traffic accidents.AbstrakPenulisan Hukum ini mengkaji mengenai tanggung gugat perdata yang dilakukan oleh Go-Jek sebagai Perusahaan Aplikasi Transportasi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Penulis ini menggunakan metode penelitian metode penelitian Normatif. Hasil Penelitian ini adalah Go-Jek sebagai perusahaan aplikasi tidak wajib memberikan ganti kerugian terhadap korban / ahli warisnya.Kata kunci : tanggung gugat; badan hukum; transportasi online; kecelakaan lalu lintas]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DI BANK JATENG KANTOR CABANG JEPARA ]]>
<![CDATA[yuliati, Maulina]]>;
<![CDATA[Imanullah, Moch. Najib]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v6i1.19250
<![CDATA[AbstractThis legal research aims to know the implementation of the prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee of Warehouse Receipt in the Bank of Central Java Jepara Branch Office and all its problems. This research is a descriptive empirical law research. Technique of collecting data through interview and literature study. The types of data used are primary and secondary data types. The data analysis tecnique used is qualitative with interactive analysis model. Based on the result of this legal research, the implementation of prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee of Warehouse Receipt conducted by Bank of Central Java Jepara Branch Office with several stages,but in its implementation is not done maximally because there are some actions that do not reflect bank prudential principles.. Keyword: Prudential Banking Principles, Credit, Warehouse Receipt Guarantee.AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang yang dilaksanakan oleh Bank Jateng Kantor Cabang Jepara dengan beberapa tahapan, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal karena ada beberapa tindakan yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian bank.Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian Bank, Kredit, Jaminan Resi Gudang]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA KONTRAK ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIBA BANTUL ]]>
<![CDATA[Priambada, Erwan]]>;
<![CDATA[Imanullah, Moch. Najib]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v5i1.19362
<![CDATA[AbstractThis legal writing analysis, describe, and examine the forms of legal protection of professional soccer players in case of tort in the form of delinquent payment by the person who manages a football club Persiba Bantul and finishing the tort be in arrears Football Club players salary Persiba Bantul that "win-win solution". The writing of this law is empirical legal research is descriptive. Writing this using this type of qualitative approaches. The type of the data being used is the primary data and secondary data. In this study, data gathering techniques that the author used to collect primary data: interviews and document analysis techniques, the study used is the analysis of qualitative data. The results showed that the employment contract agreement between the players with the Persiba Bantul still has a problem especially in payment of salaries. Therefore the form of legal protection for the player through litigation, arbitration and litigation or any third party. While the tort settlement for players who have experienced delays in the payment of salaries is done by way of negotiations.Keywords : Contract agreement, soccer player, tortAbstrakPenulisan hukum ini membahas, mendeskripsikan, dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola professional apabila terjadi wanprestasi dalam bentuk pembayaran yang tertunggak oleh pihak pengelola klub sepak bola Persiba Bantul dan penyelesaian wanprestasi tertunggaknya gaji pemain sepak bola klub Persiba Bantul yang saling menguntungkan. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer yaitu : wawancara dan studi dokumen, teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kontrak kerja antara pemain dengan klub Persiba Bantul masih memiliki masalah terutama dalam pembayaran gaji. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum bagi pemain yaitu melalui litigasi, non litigasi atau arbitrase dan pihak ketiga. Sementara penyelesaian wanprestasi bagi pemain yang mengalami penundaan pembayaran gaji dilakukan dengan cara negosiasi.Kata Kunci : Perjanjian Kontrak Kerja, Pemain Sepak Bola, Wanprestasi.]]>
<![CDATA[WARALABA SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Moch. Najib Imanullah]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.124 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16133
<![CDATA[The objective of this research is to look for the justification of a new theory that uses franchise as an alternative to alleviate poverty in Indonesia, particularly absolute poverty in urban cities. Local wisdom inspires Indonesia’s juridical design for franchise laws that supports the franchise industry. This research finds that the theory that franchise can be applied as an instrument to alleviate poverty can be accepted. However, the application of the franchise industry as an instrument to alleviate poverty is ineffective because of a several factors, such as the vagueness of statutory regulations, unfavourable social culture, and the weak government supervision. Penelitian ini bertujuan untuk mencari justifikasi teori baru bahwa waralaba dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya kemiskinan absolut yang terjadi di perkotaan. Justifikasi tersebut meliputi adanya kearifan lokal sebagai inspirasi yang diterapkan dalam waralaba dan desain yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mendukung waralaba. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teori yang mengatakan bahwa waralaba dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dapat diterima. Akan tetapi, penggunaan waralaba sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan belum efektif dikarenakan beberapa faktor, seperti faktor peraturan perundang-undangan yang tidak tegas, kultur masyarakat, dan lemahnya pengawasan pemerintah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF THE SETTLEMENT OF MSME BAD LOANS BASED ON POJK NUMBER 11 OF 2020 DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC (STUDY AT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK SURAKARTA) ]]>
<![CDATA[Izdihar, Raihan Ade]]>;
<![CDATA[Imanullah, Moch. Najib]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i2.50945
<![CDATA[This article aims to review legal issues regarding the implementation of the settlement of MSME bad loans based on Financial Services Authority (POJK) Regulation Number 11 of 2020 at PT. Bank Rakyat Indonesia and constraints in the implementation of bad credit settlement due to Covid-19 and alternative solutions. To achieve this goal, then empirical legal research is conducted which is descriptive The data type in this study consists of primary data obtained directly from the field and secondary data obtained from the results of literature study. The primary data collection technique used is to use interview techniques, while secondary data collection techniques use downloading and collecting necessary legal materials. The data analysis techniques used are interactive analysis models. The results of this research and study, show that the implementation of economic recovery policy issued by the government has been applied well by Bank BRI, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) debtors. The form of restructuring conducted by Bank BRI Surakarta is by lowering interest rates and extending the installment period. Government policy by issuing a credit relaxation policy is a very appropriate step, especially for debtors of Micro, Small, and Medium Enterprises or MSMEs of Bank BRI Surakarta. The settlement of bad loans due to the Covid-19 pandemic at Bank BRI Surakarta has been implemented based on The Financial Services Authority (POJK) Regulation Number 11 of 2020 on The Stimulus Impact of Covid-19. An alternative solution to the constraints of the implementation of bad credit settlement due to Covid-19 is the launch of the Economic Recovery Program (PEN) through the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) Number 11 of 2020 on Stimulus Impact of Covid-19. State-owned banks, in this case Bank BRI Surakarta has helped MSME debtors affected by Covid-19]]>
<![CDATA[DAMPAK PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020 TERHADAP INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yeshinta, Agnes]]>;
<![CDATA[Imanullah, Moch. Najib]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.50177
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum yang menganalisa perbandingan skema Kontrak Bagi Hasil (PSC) Cost Recovery dan Gross Split dan dampak Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split terhadap Industri Hulu Migas di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menemukan skema PSC yang dapat menguntungkan Negara dan KKKS serta untuk menemukan apa dampak yang telah dihasilkan oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 terhadap Industri Hulu Migas Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis melakukan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema Gross Split lebih menguntungkan bagi Negara maupun Kontraktor KKS serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan investasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia nyatanya belum menimbulkan dampak positif pada industri Migas Indonesia]]>
<![CDATA[PENUNDAAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nugara, Bintang Alit]]>;
<![CDATA[Imanullah, Moch. Najib]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.49881
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit dan apakah pandemi COVID 19 dapat dijadikan alasan penundaan kewajiban dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan. Teknik Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam isi perjanjian dimana pihak kreditur berhak menerima pembayaran dari debitur secara angsuran atas pinjaman yang diterimanya dari kreditur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 dapat digunakan sebagai alasan dalam penundaan kewajiban debitur dalam perjanian kredit kendaraan bermotor.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG BERMASALAH DI BMT NURUL BAROKAH ]]>
<![CDATA[Syahida, Nafilah Amalia]]>;
<![CDATA[Imanullah, Moch. Najib]]>;
<![CDATA[Mulyanto, ,]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i1.103742
<![CDATA[As a predominantly Muslim country, Indonesia has bothconventional and Islamic financial institutions. Murabahah was themost commonly requested financing by customers to fulfill needsand provide capital goods. However, with its high demand, variousissues often arose in murabahah financing due to multiple factors.This research employed an empirical and descriptive-analyticalmethod, utilizing both primary and secondary data. The factorscausing problematic murabahah contracts at BMT Nurul Barokahwere due to internal and external issues of the customers or theinstitution. To address these problematic financings, BMTNurul Barokah employed various efforts, including litigation, non-litigation, and collateral auction, with different approachesdepending on the customer's condition at the time.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT MACET AKIBAT COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 (Studi BPR Sami Makmur) ]]>
<![CDATA[Yuniar, Nirda Okta]]>;
<![CDATA[Imanullah, Moch. Najib]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i2.51121
<![CDATA[This article this thesis law aims to review legal issues to see the implementation of bad credit restructuring due to Covid-19 by BPR Sami Makmur in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 11 / POJK.03 / 2020 as well as prohibitions and alternative solutions that can be applied to problems in implementation. bad debt restructuring due to Covid-19 by BPR Sami Makmur in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 11 / POJK.03 / 2020.The research method which is empirical legal research is descriptive analytical. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The research approach technique used a qualitative approach method. Data observation techniques used document study, interview or observation, observation or observation. The technique of analyzing legal materials uses a syllogistic method that uses a deductive mindset.These results indicate that the implementation of bad debt restructuring is carried out through changes in loan interest rates, additional credit ceilings, extension of credit terms, changes in interest arrears and loan principal, collateral auction or liquidation to simple lawsuit filing. The results of this study also show that during the implementation of the restructuring, including the debtor's lack of education / understanding regarding the restructuring, the debtor does not meet the debt restructuring debtor category, the debtor does not carry out the contents of the credit restructuring according to the agreement.]]>
