Garuda - Garba Rujukan Digital

ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian) Novita, Windy Sonya; Imanullah, Moch. Najib
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40389

AbstractThis article aims to describe and analyze the legal aspects of Peer to Peer Lending related to legal issues and settlement mechanism. This type of research is prescriptive normative legal research. This type of research is normative legal research that is prescriptive. The research approach used is vertical and horizontal synchronization level approach. The type of data used in this study is secondary data covering primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used are by study of documents or library materials. Furthermore, the analysis technique used legal material analysis with teleological interpretation methods. Based on this research, the results show that the implementation of Peer to Peer Lending founds several problems including the risk of high interest so that many borrowers fail to pay and improper billing methods. Basically Financial Services Authority has regulated the preventation the risk of Peer to Peer Lending in several rules in Financial Service Authority Regulations Number 77/POJK.07/2016 and Financial Service Authority Regulations Number 18/POJK.07/2018 as guidelines for consumers regarding the complaints service mechanism and its resolution.Keywords: peer to peer lending; risk; consumer complaints serviceAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai aspek hukum dalam Peer to Peer Lending berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul serta mekanisme penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis bahan hukum dengan metode penafsiran teleologis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaannya Peer to Peer Lending menemukan beberapa permasalahan, diantaranya risiko tarif bunga yang tinggiÂ sehingga banyak Penerima Pinjaman yang gagal bayar dan cara-cara penagihan yang tidak patut. PadaÂ dasarnya OJK sudah mengatur mengenai pencegahan risiko P2P Lending dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.07/2016 dan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 sebagai pedoman bagi konsumen mengenai mekanisme layanan pengaduan konsumen dan penyelesaiannya.Kata Kunci: peer to peer lending; risiko; layanan pengaduan konsumen

TANGGUNG GUGAT PERDATA ANGKUTAN UMUM BERBASIS ONLINE TERHADAP PENUMPANG APABILA TERJADI SUATU KECELAKAAN LALU LINTAS Asmara Putri, Margaretha Evelin; Imanullah, Moch. Najib
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39327

AbstractThis Legal Writing examines the civil liability carried out by Go-Jek as a Transportation Application Company in case of traffic accidents on the highway. This author uses the method of research methods Normative research. The results of this study is Go-Jek as an application company is not obliged to provide compensation for victims / heirs.Keywords: accountable; legal entities; online transport; traffic accidents.AbstrakPenulisan Hukum ini mengkaji mengenai tanggung gugat perdata yang dilakukan oleh Go-Jek sebagai Perusahaan Aplikasi Transportasi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Penulis ini menggunakan metode penelitian metode penelitian Normatif. Hasil Penelitian ini adalah Go-Jek sebagai perusahaan aplikasi tidak wajib memberikan ganti kerugian terhadap korban / ahli warisnya.Kata kunci : tanggung gugat; badan hukum; transportasi online; kecelakaan lalu lintas

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DI BANK JATENG KANTOR CABANG JEPARA yuliati, Maulina; Imanullah, Moch. Najib
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19250

AbstractThis legal research aims to know the implementation of the prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee of Warehouse Receipt in the Bank of Central Java Jepara Branch Office and all its problems. This research is a descriptive empirical law research. Technique of collecting data through interview and literature study. The types of data used are primary and secondary data types. The data analysis tecnique used is qualitative with interactive analysis model. Based on the result of this legal research, the implementation of prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee of Warehouse Receipt conducted by Bank of Central Java Jepara Branch Office with several stages,but in its implementation is not done maximally because there are some actions that do not reflect bank prudential principles.. Keyword: Prudential Banking Principles, Credit, Warehouse Receipt Guarantee.AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang yang dilaksanakan oleh Bank Jateng Kantor Cabang Jepara dengan beberapa tahapan, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal karena ada beberapa tindakan yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian bank.Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian Bank, Kredit, Jaminan Resi Gudang

KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA KONTRAK ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIBA BANTUL Priambada, Erwan; Imanullah, Moch. Najib
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19362

AbstractThis legal writing analysis, describe, and examine the forms of legal protection of professional soccer players in case of tort in the form of delinquent payment by the person who manages a football club Persiba Bantul and finishing the tort be in arrears Football Club players salary Persiba Bantul that "win-win solution". The writing of this law is empirical legal research is descriptive. Writing this using this type of qualitative approaches. The type of the data being used is the primary data and secondary data. In this study, data gathering techniques that the author used to collect primary data: interviews and document analysis techniques, the study used is the analysis of qualitative data. The results showed that the employment contract agreement between the players with the Persiba Bantul still has a problem especially in payment of salaries. Therefore the form of legal protection for the player through litigation, arbitration and litigation or any third party. While the tort settlement for players who have experienced delays in the payment of salaries is done by way of negotiations.Keywords : Contract agreement, soccer player, tortAbstrakPenulisan hukum ini membahas, mendeskripsikan, dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola professional apabila terjadi wanprestasi dalam bentuk pembayaran yang tertunggak oleh pihak pengelola klub sepak bola Persiba Bantul dan penyelesaian wanprestasi tertunggaknya gaji pemain sepak bola klub Persiba Bantul yang saling menguntungkan. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer yaitu : wawancara dan studi dokumen, teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kontrak kerja antara pemain dengan klub Persiba Bantul masih memiliki masalah terutama dalam pembayaran gaji. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum bagi pemain yaitu melalui litigasi, non litigasi atau arbitrase dan pihak ketiga. Sementara penyelesaian wanprestasi bagi pemain yang mengalami penundaan pembayaran gaji dilakukan dengan cara negosiasi.Kata Kunci : Perjanjian Kontrak Kerja, Pemain Sepak Bola, Wanprestasi.

TARAF SINKRONISASI HORIZONTAL PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Putri Noor Ilmi; Moch. Najib Imanullah
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43016

AbstractThe authority to issue Mining Business Licenses based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining is owned by the Central Government, Provincial Government and Regency/City Government. Meanwhile, based on Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government the authority to issue Mining Business Permits is owned by the Central Government and the Provincial Government. This article objective to discuss the implications of the regulation of mining business licenses that are not synchronized and efforts to synchronize the regulation of Mining Business Permits. This article is a descriptive analytical legal research. This research was carried out by the law approach. The data used are secondary data, namely the statutory provisions, the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources, and the mining law literature with the technique of collecting study documents or library materials. So that the implications of these asynchronous arrangements can be resolved and the creation of an ideal Mining Business Permit arrangement.Keywords: Synchronization; Implications; Mining Business Licenses; Investment.AbstrakKewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai implikasi pengaturan Izin Usaha Pertambangan yang tidak sinkron dan upaya sinkronisasi pengaturan Izin Usaha Pertambangan. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu ketentuan perundang-undangan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan literatur hukum pertambangan dengan teknik pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga implikasi dari pengaturan yang tidak sinkron tersebut dapat diselesaikan dan terciptanya pengaturan Izin Usaha Pertambangan yang ideal.Kata Kunci: Sinkronisasi; Implikasi; Izin Usaha Pertambangan; Investasi.

MKRI. PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI DI KABUPATEN KARANGANYAR (Kajian Kasus Penolakan Imunisasi Anak Di Kabupaten Karanganyar) Dwi Rusharyati; Widodo.T Novianto; Moch. Najib Imanullah
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18266

AbstractThis article aims to explain the causes of the rejection of child immunization and efforts should be made so that the implementation of the childhood immunization program is well received in the protection of the rights of children in Karanganyar. This type of research is empirical. Form of research is exploratory. The data used are primary data and secondary data collection methods of documentation and interviews. Analysis of data using qualitative analysis. Based on the description of the results of research and discussion in connection with the considered problem with the theory of the legal system and application of the theory of law, it can be concluded that the factors that led to the rejection of immunization is: (a) the legal structure has not been able to implement the rules contained in the law; (b) legal norm or rule can not be implemented fully in society; (c) Most people do not understand the law and legal content community do not know the benefits of the existing law. Efforts should be made so that the implementation of the childhood immunization program is well received by all communities in Karanganyar district are: (a) the legal structure should be addressed; (b) The public policy context with the real conditions in the field or community legal norms or rules that can be applied; (c) promoting positive law and the laws governing the contents of the immunization program to the public so that people understand them. As for the consequences of the legal system are not addressed, then the rejection of child immunization will still occur and may tend to increase. The rights of children to be immunized and the rights of children born to avoid the diseases that threaten the survival and/or cause disability unprotectedKeywords: Legal Protection; Rights of the Child; Immunization Program.AbstrakArtikel ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab terjadinya penolakan imunisasi anak dan upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan program imunisasi anak dapat diterima dengan baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian adalah empiris. Bentuk penelitian adalah eksploratif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji dengan teori sistem hukum dan teori penerapan hukum, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan imunisasi adalah : (a) Struktur hukumnya belum mampu melaksanakan aturan yang ada dalam hukum; (b) Norma atau aturan hukumnya belum dapat diterapkan sepenuhnya di masyarakat; (c) Sebagian masyarakat belum memahami hukum dan isi hukum sehingga masyarakat belum mengetahui manfaat dari hukum yang ada. Upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan program imunisasi anak dapat diterima dengan baik oleh semua masyarakat di Kabupaten Karanganyar adalah : (a) struktur hukumnya harus dibenahi; (b) Adanya kebijakan publik yang lebih kontekstual dengan kondisi riil di lapangan atau masyarakat sehingga norma atau aturan hukumnya dapat diterapkan; (c) mensosialisasikan hukum positif dan isi hukum yang mengatur tentang program imunisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahaminya. Adapun konsekuensi apabila sistem hukumnya tidak dibenahi, maka penolakan imunisasi anak akan tetap terjadi dan mungkin cenderung meningkat. Hak anak untuk mendapatkan imunisasi dan hak anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan belum terlindungi.Kata kunci: Perlindungan Hukum: Hak Asasi Anak; Program Imunisasi.

KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA KONTRAK ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIBA BANTUL Erwan Priambada; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19362

AbstractThis legal writing analysis, describe, and examine the forms of legal protection of professional soccer players in case of tort in the form of delinquent payment by the person who manages a football club Persiba Bantul and finishing the tort be in arrears Football Club players salary Persiba Bantul that "win-win solution". The writing of this law is empirical legal research is descriptive. Writing this using this type of qualitative approaches. The type of the data being used is the primary data and secondary data. In this study, data gathering techniques that the author used to collect primary data: interviews and document analysis techniques, the study used is the analysis of qualitative data. The results showed that the employment contract agreement between the players with the Persiba Bantul still has a problem especially in payment of salaries. Therefore the form of legal protection for the player through litigation, arbitration and litigation or any third party. While the tort settlement for players who have experienced delays in the payment of salaries is done by way of negotiations.Keywords : Contract agreement, soccer player, tortAbstrakPenulisan hukum ini membahas, mendeskripsikan, dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola professional apabila terjadi wanprestasi dalam bentuk pembayaran yang tertunggak oleh pihak pengelola klub sepak bola Persiba Bantul dan penyelesaian wanprestasi tertunggaknya gaji pemain sepak bola klub Persiba Bantul yang saling menguntungkan. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer yaitu : wawancara dan studi dokumen, teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kontrak kerja antara pemain dengan klub Persiba Bantul masih memiliki masalah terutama dalam pembayaran gaji. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum bagi pemain yaitu melalui litigasi, non litigasi atau arbitrase dan pihak ketiga. Sementara penyelesaian wanprestasi bagi pemain yang mengalami penundaan pembayaran gaji dilakukan dengan cara negosiasi.Kata Kunci : Perjanjian Kontrak Kerja, Pemain Sepak Bola, Wanprestasi.

ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian) Windy Sonya Novita; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to describe and analyze the legal aspects of Peer to Peer Lending related to legal issues and settlement mechanism. This type of research is prescriptive normative legal research. This type of research is normative legal research that is prescriptive. The research approach used is vertical and horizontal synchronization level approach. The type of data used in this study is secondary data covering primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used are by study of documents or library materials. Furthermore, the analysis technique used legal material analysis with teleological interpretation methods. Based on this research, the results show that the implementation of Peer to Peer Lending founds several problems including the risk of high interest so that many borrowers fail to pay and improper billing methods. Basically Financial Services Authority has regulated the preventation the risk of Peer to Peer Lending in several rules in Financial Service Authority Regulations Number 77/POJK.07/2016 and Financial Service Authority Regulations Number 18/POJK.07/2018 as guidelines for consumers regarding the complaints service mechanism and its resolution.Keywords: peer to peer lending; risk; consumer complaints serviceAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai aspek hukum dalam Peer to Peer Lending berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul serta mekanisme penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis bahan hukum dengan metode penafsiran teleologis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaannya Peer to Peer Lending menemukan beberapa permasalahan, diantaranya risiko tarif bunga yang tinggi sehingga banyak Penerima Pinjaman yang gagal bayar dan cara-cara penagihan yang tidak patut. Pada dasarnya OJK sudah mengatur mengenai pencegahan risiko P2P Lending dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.07/2016 dan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 sebagai pedoman bagi konsumen mengenai mekanisme layanan pengaduan konsumen dan penyelesaiannya.Kata Kunci: peer to peer lending; risiko; layanan pengaduan konsumen

TANGGUNG GUGAT PERDATA ANGKUTAN UMUM BERBASIS ONLINE TERHADAP PENUMPANG APABILA TERJADI SUATU KECELAKAAN LALU LINTAS Margaretha Evelin Asmara Putri; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis Legal Writing examines the civil liability carried out by Go-Jek as a Transportation Application Company in case of traffic accidents on the highway. This author uses the method of research methods Normative research. The results of this study is Go-Jek as an application company is not obliged to provide compensation for victims / heirs.Keywords: accountable; legal entities; online transport; traffic accidents.AbstrakPenulisan Hukum ini mengkaji mengenai tanggung gugat perdata yang dilakukan oleh Go-Jek sebagai Perusahaan Aplikasi Transportasi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Penulis ini menggunakan metode penelitian metode penelitian Normatif. Hasil Penelitian ini adalah Go-Jek sebagai perusahaan aplikasi tidak wajib memberikan ganti kerugian terhadap korban / ahli warisnya.Kata kunci : tanggung gugat; badan hukum; transportasi online; kecelakaan lalu lintas

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DI BANK JATENG KANTOR CABANG JEPARA Maulina yuliati; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19250

AbstractThis legal research aims to know the implementation of the prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee of Warehouse Receipt in the Bank of Central Java Jepara Branch Office and all its problems. This research is a descriptive empirical law research. Technique of collecting data through interview and literature study. The types of data used are primary and secondary data types. The data analysis tecnique used is qualitative with interactive analysis model. Based on the result of this legal research, the implementation of prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee of Warehouse Receipt conducted by Bank of Central Java Jepara Branch Office with several stages,but in its implementation is not done maximally because there are some actions that do not reflect bank prudential principles.. Keyword: Prudential Banking Principles, Credit, Warehouse Receipt Guarantee.AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang yang dilaksanakan oleh Bank Jateng Kantor Cabang Jepara dengan beberapa tahapan, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal karena ada beberapa tindakan yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian bank.Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian Bank, Kredit, Jaminan Resi Gudang

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search