Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

EFEKTIVITAS PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA PERHARI DI SURAKARTA Maharani Kumalasari; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrackThe purpose of this article is to find out and analyze The Effectiveness Of Regulation Of The Council Honor Central Ties Of Indonesian Notary No. 1 Year 2017 About The Limits Of Notarial Deeds Of The Day In Surakarta. The research methods used to achieve the objectives of this legal research are sociological or empirical legal research. This research is explanatory legal study with data analysis technique used is qualitative analysis technique with interactive model. The result of the research stated that Regulation Of The Council Honor Central Ties Of Indonesian Notary No. 1 Year 2017 About The Limits Of Notarial Deeds Of The Day has been effective in Surakarta, although there are still some Notraies who violate, with the data as follows: the number of Notary in the Surakarta City there are 86 (eighty six)person, from that result there were 5 (five) Notary making of the fiduciary over certificate and 2 (two) Notary making teh bank housing loans certificate of BTN. Based on this data, who has fulfilled could be done at the Regulation Of The Council Honor Central Ties Of Indonesian Notary No. 1 Year 2017 as many as 90% (ninety percent) and those who had not complied with the requirements the  regulation is as many as 10% (ten percent).Keywords: effectiveness; Notary; deed restrictions; fiduciary AbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari di Surakarta. Metode penelitian yang diguakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini bersifat penelitian hukum eksplanatori (explanatory legal study) dengan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan interaktif model. Hasil penelitian menyatakan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 telah berlaku secara efektif di Kota Surakarta, walaupun masih ada beberapa Notaris yang melanggar, dengan data sebagai berikut: jumlah Notaris di Kota Surakarta ada 86 (delapan puluh enam) orang, dari jumlah tersebut ada 5 (lima) orang Notaris yang membuat akta Fidusia dan 2 (dua) orang Notaris yang membuat akta KPR BTN. Berdasarkan data tersebut, yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dan yang belum memenuhi ketentuan peraturan tersebut sebanyak 10% (sepuluh persen).Kata Kunci: Efektivitas; Notaris; pembatasan Akta; fidusia
PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBJEK TANAH YANG BELUM TERDAFTAR BERSAMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI Abdul Kholiq Imron; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose is study knowing and analyzing related to the imposition of Mortgage Rights to the object of land which has not been registered as regulated in Article 10 paragraph (3) of the Mortgage Law and the mechanism of loading of Mortgage from girik, petok D, letter C or customary rights Which was carried out simultaneously with the first land registration application to the Land Office. Type of research used is empirical law research method. As a method by conducting research on legislation related to the application of practice in the community, in the context of imposition of the Rules of Mortgage on the object of land that has not been registered to be used as collateral for debtor›s debt on bank credit agreement. The result of the research shows that there is only a small number of banks that accept as debt guarantee, but there are most banks that refuse and to know and analyze the mechanism of loading of Mortgage Rights coming from unregistered land objects together with the first land registration application to the Land Office. Keywords: Unregistered land, Bank, Mortgage Rights.AbstrakTujuan kajian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait pembebanan Hak Tanggungan terhadap objek tanah yang belum terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU Hak Tanggungan serta mekanisme pembebanan Hak Tanggungan yang berasal dari girik, petok D, letter C atau hak-hak adat lama yang dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke Kantor Pertanahan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Sebagai metode dengan mengadakan penelitian peraturan perundang-undangan terkait penerapan praktik di masyarakat, dalam konteks pembebanan aturan Hak Tanggungan pada objek tanah yang belum terdaftar untuk dijadikan jaminan utang debitor atas perjanjian kredit bank. Hasil penelitian menunjukkan adanya sebagian kecil bank yang menerima sebagai jaminan utang, tetapi adanya sebagian besar bank yang menolaknya dan untuk mengetahui serta menganalisis mekanisme pembebanan Hak Tanggungan yang berasal dari objek tanah yang belum terdaftar bersamaan dengan permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke Kantor Pertanahan.Kata Kunci : Tanah yang belum terdaftar, Bank, Hak Tanggungan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBANKAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA JAMINAN STOK BARANG DAGANGAN (INVENTORY) Stevie Putra Samudra; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractImplementation granting credit by bank using fiduciary as insurance agency credit to businesspeople to develop their business, so possibility will appear problems law because the object fidusianya remain in the hand of debitor.Supplies inventory  constantly changing and or not fixed, as the current supplies of, inventory and goods so, so in the deed fiduciary security included the discussion on the type, brand, and the quality of of the package.Towards an object fiduciary security a creditor it will be difficult to know objects supplies is because will always shrinking due to the occurrence of economic gyrations in traded.Security interest, especially once in order to ensure the debt was needed security tools for creditors. Objective of knowing and analyze how the protection of the law in banking in implementation credit agreement with the fiduciary security on bail  inventory  .The writer  of this law uses the method of juridical empirical research namely field research .The research results show that the protection of the law on recipients fiduciary on the fiduciary security on bail inventory who got debitor were wiped out and has not replace goods to which it is equivalent . Banks made approach to debitor to other calls for the guarantee .The decision-making process so that debitor considered wanprestasi very avoided , hence bank taking steps early observation for how to carry out payment obligation, either through reschedule and restructure for example by the provision of lightening the installment or installment and a decrease in rate of bank interest rates. This is to maintain credibility from the debitor and creditors . Domestic banks were expected to make efforts law through the courts .Such a problem can be done because have a certificate fiduciary security shall have power eksekutorial equal to judicial decisions that had a permanent legal entity.Key Words : Legal Protection,  Insurance  fiduciary, Inventory AbstrakPelaksanaan pemberian kredit oleh bank dengan mempergunakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul permasalahan-permasalahan hukum karena objek fidusianya tetap berada dalam tangan debitor. Persediaan stok barang (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan,stok barang dagangan dan  barang jadi, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, serta kualitas dari benda tersebut. Terhadap objek jaminan fidusia kreditur akan sulit mengetahui benda persediaan tersebut karena akan selalu menyusut karena terjadinya perputaran ekonomi secara diperjualbelikan. Kepentingan keamanan, terutama sekali guna menjamin pelunasan utang tersebut diperlukan alat pengamanan bagi kreditor. Tujuan mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perbankan dalam pelaksanaan pelaksanaan perjanjian kredit dengan  jaminan fidusia pada jaminan stok barang dagangan (inventory). Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penerima fidusia pada jaminan fidusia dengan jaminan stok barang dagangan (inventory) yang mengalami musnah serta debitor belum mengganti barang yang setara. Perbankan melakukan pendekatan kepada debitor untuk meminta jaminan lainnya. Pengambilan keputusan sehingga debitor dianggap wanprestasi sangat dihindari, oleh karena itu bank melakukan langkah-langkah pengamatan dini atas kemampuan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran, baik melalui reschedule maupun restructure misalnya dengan pemberian keringanan cicilan atau angsuran maupun penurunan tingkat suku bunga bank. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas dari pihak debitor maupun kreditor. Perbankan akan melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Hal tersebut dapat dilakukan karena memiliki sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Kata Kunci :Perlindungan Hukum,  Jaminan Fidusia,  Stok Barang Dagangan (Inventory)
WARALABA SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA Moch. Najib Imanullah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.124 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16133

Abstract

The objective of this research is to look for the justification of a new theory that uses franchise as an alternative to alleviate poverty in Indonesia, particularly absolute poverty in urban cities. Local wisdom inspires Indonesia’s juridical design for franchise laws that supports the franchise industry. This research finds that the theory that franchise can be applied as an instrument to alleviate poverty can be accepted. However, the application of the franchise industry as an instrument to alleviate poverty is ineffective because of a several factors, such as the vagueness of statutory regulations, unfavourable social culture, and the weak government supervision. Penelitian ini bertujuan untuk mencari justifikasi teori baru bahwa waralaba dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya kemiskinan absolut yang terjadi di perkotaan. Justifikasi tersebut meliputi adanya kearifan lokal sebagai inspirasi yang diterapkan dalam waralaba dan desain yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mendukung waralaba. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teori yang mengatakan bahwa waralaba dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dapat diterima. Akan tetapi, penggunaan waralaba sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan belum efektif dikarenakan beberapa faktor, seperti faktor peraturan perundang-undangan yang tidak tegas, kultur masyarakat, dan lemahnya pengawasan pemerintah.