Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

ANALISIS KESEHATAN KEUANGAN DAN PREDIKSI KEBANGKRUTAN PT KERETA API INDONESIA PERSERO SEBELUM DAN SETELAH PEMBERIAN INVESTASI PEMERINTAH Sapto Priyanto; Erifendi Churniawan; Armyta Puspitasari
Distribusi - Journal of Management and Business Vol. 10 No. 2 (2022): Distribusi, September 2022
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/distribusi.v10i2.215

Abstract

Perlambatan ekonomi akibat pandemi covid 19 berdampak pada ketidakstabilan kelangsungan usaha PT. KAI (Persero). Sebagai perusahaan BUMN infrastruktur yang melayani kepentingan masyarakat umum dalam bidang perkeretaapian, pemerintah telah mengupayakan pemberian pinjaman dalam bentuk investasi pemerintah kepada PT. KAI (Persero) sebesar 3,5 triliun lewat program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Penelitian bermaksud memprediksi kondisi keuangan PT KAI (Persero) sebelum dan setelah pemberian investasi PEN untuk melihat sejauh mana pengaruh pemberian investasi terhadap perbaikan keuangan perusahaan.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode perbandingan rasio keuangan secara horisontal menurut Kepmen BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 dalam menilai kesehatan perusahaan dan memprediksi kebangkrutan perusahaan menggunakan tiga metode financial distress yaitu altman z score, springate dan grover.Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kondisi kesehatan perusahaan sebelum dan setelah pemberian investasi dari total skor 17,5 dengan kategori kurang sehat B menjadi 20,5 dengan kategori kurang sehat BB. Sedangkan prediksi kebangkrutan dari tiga metode yang digunakan menunjukkan periode sebelum pemberian investasi semua metode menghasilkan kriteria tidak sehat yang mengarah kepada kebangkrutan sedangkan periode setelah investasi hanya model grover yang menyatakan sehat sedangkan metode lain masih menunjukkan kriteria yang mengarah kepada kebangkrutan.
Penilaian dan Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Petugas Perawat Jalan Rel Erifendi Churniawan; Sapto Priyanto; Putri Anisa Salsabila Bramantika
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 1 No. 11 (2022): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v1i11.653

Abstract

Pendahuluan: Pada setiap tempat kerja tentu terdapat risiko kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Kegiatan pekerjaan perawatan jalan rel yang dilakukan di Stasiun Kiaracondong juga terdapat potensi bahaya dan risiko yang dapat mengancam keselamatan para pekerja. Tujuan: Kegiatan perawatan jalan rel di Stasiun Kiaracondong sering dilakukan karena kondisi rel pada emplasemen Stasiun Kiaracondong banyak yang memerlukan perawatan secara intensif. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan mengetahui apa saja potensi bahaya dan risiko yang terjadi pada kegiatan perawatan jalan rel dan mengetahui tingkatan risiko dari risiko rendah hingga risiko ekstrim serta melakukan perencanaan mitigasi risiko terhadap kecelakaan kerja yang terjadi. Metode: Pada penelitian ini penulis melakukan analisis dengan metode Kuantitatif Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC) dan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Hasil: Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode kuantitatif HIRARC terdapat 13 potensi bahaya dan risiko dengan klasifikasi risiko: 1 risiko ekstrim, 3 risiko tinggi, 1 risiko sedang, dan 8 risiko rendah. Sedangkan dengan menggunakan metode FMEA diperoleh klasifikasi risiko: 1 risiko tinggi, 3 risiko sedang, dan 7 risiko rendah. Rencana pengendalian yang diberikan yaitu dengan pendekatan menghindari risiko. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan pengendalian tersebut dilakukan dengan cara melakukan penentuan bahwa pekerjaan menggunakan mesin HTT hanya boleh dilakukan oleh pekerja yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman menggunakan alat kerja tersebut
Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri Abdul Hakam Sholahuddin; Ridho Tiar Prawira; Erifendi Churniawan
Jurnal Supremasi Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v13i1.2529

Abstract

Abstract Clarity of legal status due to marriage between husband and wife is an essential thing in life as Indonesian citizens. Marital status must be authentically and legally proven. In addition, marriage in Indonesia adheres to the principle of monogamy. This means that a man can only have a wife and a woman can only have a husband. On the other hand, clarity of status through authentic evidence of marriage will be the legal basis for clarity of child status and clarity of status of the married couple. Based on the above theory, this study aims to (a) examine the decision given by the Judge at the Blitar Religious Court in the case of Case Number: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL dated January 12, 2022 regarding the Rejection of the Application for the Origin of a Child resulting from Polygamy Siri marriage / unregistered polygamy and, (b) reviewing the implications of the decision on the position of the child after the decision. The research approach used is normative legal research. Keywords: C, Siri Marriage, Marriage
ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU BISNIS Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Erifendi Churniawan; Rudatyo Rudatyo
RechtIdee Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i1.7703

Abstract

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah memberikan kontribusi yang besar bagi pemenuhan kebutuhan manusia, salah satunya di bidang perdagangan online atau yang lebih sering disebut dengan e-commerce. E-commerce memberikan banyak kelebihan bagi masyarakat, salah satunya adalah masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu. Kompleksnya aktivitas dalam e-commerce tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa e-commerce akan menimbulkan berbagai macam sengketa. Oleh sebab itu, diperlukanlah model penyelesaian sengketa yang cepat dan aman yang melindungi kepentingan para pihak.Penelitian ini termasuk penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Untuk menyelesaikan sengketa e-commerce ini diperlukan suatu model penyelesaian sengketa yang cepat. Hal ini disebabkan apabila sengketa bisnis terlalu lama untuk dibiarkan maka akan menimbulkan menurunkan produktivitas serta menyebabkan terhambatnya kemajuan dan kesejahteraan ekonomi. Oleh sebab itu, gagasan untuk menggunakan sistem online dispute resolution (ODR) sebagai upaya penyelesaian sengketa yang cepat dan melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa dalam transaksi e-commerce.
Istinbath Method in Strengthening Ultra Qui Judicial Principles in Judicial Decisions Suwitno Yutye Imran; Apripari Apripari; Ade Sathya Sanathana Ishwara; Erifendi Churniawan; Aristama Mega Jaya; Nurikah Nurikah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3319

Abstract

the method of Istinbath is necessary to support the principle of Ultra Qui Judicat, enabling judges to possess moral characteristics in considering not only knowledge and reason but also Islamic law when making legal decisions. Overall, the significance of the Istinbath method in supporting the principle of Ultra Qui Judicat is paramount, especially in addressing contemporary and empirical issues not governed by legislative regulations. The aim of this research are : explain the concept of Istinbath and Ultra Qui Judicat influence the judge's decisions and the application of the Istinbath method used to reinforce the principle of Ultra Qui Judicat to judicial decisions. The result shows that The method of Istinbath is closely related to the principle of Ultra Qui Judicat since both share the same objective of achieving justice. In practice, judges can use the method of Istinbath to interpret the law and apply the principle of Ultra Qui Judicat in criminal cases. The principle of Ultra Qui Judicat and the method of Istinbath are essential instruments for judges in the criminal justice system to achieve justice in decision-making
Comparison of Railway Regulations Between Indonesia and Japan from a Consumer Protection Perspective: What and How? Erifendi Churniawan; Ahmad Ependi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6490

Abstract

This study examines the comparative regulatory framework governing the railway systems in Indonesia and Japan from the perspective of consumer protection. The research is grounded in the significance of ensuring quality public services in the railway transportation sector and the necessity of safeguarding consumer rights as service users. The primary objective of this research is to analyze the differences and similarities in railway regulations between Indonesia and Japan and to evaluate the extent to which consumer protection is accommodated within policy and implementation frameworks. This study employs a normative legal research method, utilizing a comparative law approach and a conceptual approach. Data analysis techniques include document review, statutory and regulatory analysis, and literature study related to transport regulation and public policy. The novelty of this study lies in its specific focus on consumer protection within railway transport regulation—an aspect that has rarely been studied comparatively between two countries with differing legal systems and infrastructure frameworks. The findings indicate that Japan has developed a more integrated consumer protection system, emphasizing service standards, compensation mechanisms, and operator accountability. In contrast, consumer protection in Indonesia remains general in nature and has yet to be regulated specifically within the railway sector. The study recommends that Indonesian policymakers strengthen railway regulations by explicitly incorporating principles of consumer protection and adopting best legal practices from Japan’s more consumer-oriented regulatory system.