Articles
<![CDATA[Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa dalam Mewujudkan Transparansi Badan Usaha Milik Desa Saripi ]]>
<![CDATA[Suwitno Y Imran]]>;
<![CDATA[Mohamad Hidayat Muhtar]]>;
<![CDATA[Apripari Apripari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat) Vol 3 No 1 (2023): Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pustaka Galeri Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55382/jurnalpustakamitra.v3i1.375
<![CDATA[Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya ditulis BUMDes) merupakan elemen yang ada di desa yang dapat menjadi lokomotif perekonomian desa. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya berbagai langkah diantaranya salah satunya adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dalam memberikan serta menghadirkan solusi permasalahan yang ada di desa. langkah yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi adalah dengan melakukan langkah preventif dan pengawasan, dimana langkah preventif dapat dilakukan dengan pemetaan permasalahan, penyuluhan dan pelatihan dalam mengatasi persoalan tersebut. Sementara itu, perihal pengawasan dapat melibatkan seluruh masyarakat yang ada didesa dengan sebelumnya telah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan yang dimaksud. Merujuk pada persoalan tersebut, maka pemecahan masalah di atas melalui Program Pengabdian dengan menetapkan tema “Pengawasan Dan Pendampingan Dana Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saripi” dengan beberapa kegiatan yaitu; a. Penyusunan dan Penetapan Raod Map pengelolaan BUMDES, b. Penyuluhan Hukum, serta c. Dan Pelatihan dan pembentukan promosi pengelolaan BUMDES melalui media digital. Keseluruh program tersebut melibatkan seluruh unsur yang ada didesa, mulai dari pengelola BUMDES, pemerintah desa, hingga masyarakat desa dengan menghasilkan kajian berupa pengawasan masyarakat merupakan bentuk pengawasan partisipatif sebagai pemegang tertinggi kedaulatan rakyat serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan menjadi bentuk lain dalam mewujudkan transpransi pengelolaan dana desa termasuk pengalokasian dana untuk pengembangan BUMDes]]>
<![CDATA[Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana ]]>
<![CDATA[Lisnawaty Wadju Badu]]>;
<![CDATA[Apripari Apripari]]>
<![CDATA[ Jurnal Legalitas Vol 12, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.941 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v12i1.5788
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Absolut Peradilan Militer yang tertuang dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (HAPMIL) berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip negara hukum Indonesia khususnya asas equality before the law. Kemudian sebagai salah satu upaya ius constituendum hukum positif di Indonesia. Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Bahan penelitian dihimpun melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi absolut peradilan militer khususnya Pasal 9 Angka 1 HAPMIL atau khususnya dalam perkara pidana menegaskan peradilan militer memiliki kompetensi untuk mengadili tindak pidana didasarkan pada subjek (pelaku), yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan. Dengan kata lain, selama pelaku adalah militer, dan melakukan tindak pidana apa saja akan diadili di peradilan militer. sekalipun pelaku tindak pidana bukan prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit akan tetapi melakukan tindak pidana di mana tindak pidana tersebut merugikan kepentingan militer serta dilakukan semata-mata dengan militer (perkara koneksitas) dapat diadili di peradilan militer. Kompetensi absolut peradilan militer tersebut bertabrakan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR Peran TNI/POLRI, Pasal 25 Ayat (4) UU KK dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI yang merupakan bentuk perwujudan dari asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Konsepsi tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana dapat mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR Peran TNI/POLRI, Pasal 25 Ayat (4) UU KK dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI di mana apabila prajurit melakukan tindak pidana umum akan tunduk pada peradilan umum namun bilamana prajurit melakukan tindak pidana militer akan tunduk pada peradilan militer. Ketika suatu tindak pidana yang dilakukan oleh militer tidak dapat ditentukan apakah merupakan tindak pidana militer atau tidak, maka dapat mengacu pada prinsip yang dipakai dalam perkara koneksitas yang tertuang dalam Pasal 90-91 KUHPM.Untuk dapat menjadikan tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana, mesti dilakukan revisi terhadap Hukum Acara Pidana Militer. Kata Kunci : Tindak Pidana Militer; Kompetensi Absolut; Peradilan Militer.]]>
<![CDATA[Implementation Of The Law Of Evidence: Comparative Country Of Indonesia With The United States Of America ]]>
<![CDATA[Vifi Swarianata]]>;
<![CDATA[Fatmawaty Thalib]]>;
<![CDATA[Fenty U. Puluhulawa]]>;
<![CDATA[Jufryanto Puluhulawa]]>;
<![CDATA[Apripari Apripari]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 3 No 2 (2022): Uniska Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v3i2.3450
<![CDATA[This research examines the Implementation of the Law of Evidence: Comparative of the State of Indonesia and the United States of America. This study aims to analyze the application of evidence in Indonesia and the United States. This study uses normative research methods. The results of this study explain that there is a comparison between the application of evidence before and during the process in trials between the two countries, but over time and Indonesian law has implemented several processes in evidence that were previously used by the United States. It is hoped that lawmakers in Indonesia will be able to quickly find a new law that will not hinder the process of proof, and will not complicate the judiciary.]]>
<![CDATA[Investigating the Existence of Gorontalo Customary Law in the National Criminal Code ]]>
<![CDATA[Apripari Apripari]]>;
<![CDATA[Vifi Swarianata]]>;
<![CDATA[Jufryanto Puluhulawa]]>;
<![CDATA[Irlan Puluhulawa]]>;
<![CDATA[Dewi Nuramanah Matte]]>
<![CDATA[ Dialogia Iuridica Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 14 No. 2 Year 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Maranatha Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28932/di.v14i2.6250
<![CDATA[Through Article 2 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code), customary law opportunities are open to existing through the prerequisites contained in the Explanation to Article 2 paragraph (1). For this reason, this study aims to determine the opportunities for the existence of Gorontalo customary law through the prerequisites contained in the Explanation of Article 2 paragraph (1) of the National Criminal Code. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach and uses primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material is then analyzed qualitatively using grammatical, systematic, and historical interpretations. The results showed that Gorontalo customary law exists through the presence of several regional regulations, including (1) Gorontalo Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Customary Institutions; (2) Gorontalo Mayor Regulation Number 10 of 2020 concerning the Implementation of the Dulohupa Customary Institution of Gorontalo City; and (3) Regional Regulation of Bone Bolango Regency Number 8 of 2020 concerning the Implementation of Customary Institutions. Furthermore, through regulations at the regional level, Gorontalo customary law is also present through concrete events such as the management of customary institutions carried out periodically. Based on this, the regulation of concrete norms related to acts prohibited under living law in regional regulations as required by the Explanation to Article 2 paragraph (1) of the National Criminal Code will have a very large opportunity.]]>
<![CDATA[The Role Of Investigators In Criminal Acts Of Umrah Scam ]]>
<![CDATA[Wirnangsi Puluhulawa]]>;
<![CDATA[Mohamad Rusdiyanto Puluhulawa]]>;
<![CDATA[Novendri M. Nggilu]]>;
<![CDATA[Apripari Apripari]]>
<![CDATA[ Estudiante Law Journal VOL. 4 NO. 1 FEBRUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (79.696 KB)
|
DOI: 10.33756/eslaj.v4i2.16173
<![CDATA[The research objective is to find out the role of investigators in the umrah scam in Gorontalo and the factors causing the umrah scam in Gorontalo. The method used in this current research is empirical legal research. The research findings show that the Umrah scam cases in Gorontalo increase in, and they are not only committed by unlicensed travel agencies but also those who have obtained permits. There are various forms of scam, ranging from cancellation of departure, abandonment of pilgrims to promise breaking of Umrah travel service providers so that pilgrims experience disappointment. In this case, there has been an increasing number of detrimental cases against Umrah pilgrims, including in Gorontalo. In addition, the factors that cause hajj and umrah travel scam are divided into several types including: factors originating from the perpetrator, family factor, economic factor, environmental factor, cultural factor, and community factor or victims. In the meantime, the roles of police or investigators in dealing with hajj and umrah travel scam are to conduct examination of potential suspects and witnesses who corroborate a report, and conduct a review of the scene of the case after having a strong testimony from witnesses and then carry out an investigation. Also, the police’s efforts are to enlighten and do socialization from the Ministry of Religious Affairs and the people related to the office regarding the list of travel that has a permit as an Umrah Travel Organizer. ]]>
<![CDATA[PENDEKATAN CULTURAL STUDIES PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO ]]>
<![CDATA[Zamroni Abdussamad]]>;
<![CDATA[Apripari Apripari]]>;
<![CDATA[Mohamad Hidayat Muhtar]]>;
<![CDATA[Ahmad Ahmad]]>;
<![CDATA[Dolot Alhasni Bakung]]>;
<![CDATA[Suwitno Yutye Imran]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i2.16597
<![CDATA[Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta diakui keberadaannya. Meski demikian, realitas menunjukkan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh. Kabupaten Boalemo, seperti daerah lain di Indonesia, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Namun, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo terhadap pandangan dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas serta merumuskan rekomendasi tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan cultural studies menjadi landasan dalam mengungkap dinamika dan interaksi antara budaya, hukum, dan hak-hak penyandang disabilitas.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Pereceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaaruyaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo) ]]>
<![CDATA[Dolot Alhasni Bakung]]>;
<![CDATA[Zamroni Abdussamad]]>;
<![CDATA[Mohamad Hidayat Muhtar]]>;
<![CDATA[Apripari Apripari]]>;
<![CDATA[Zainal Hadju]]>
<![CDATA[ Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jphm-widyakarya.v1i2.617
<![CDATA[Legal counseling can be done through community empowerment which is one of the efforts made by lecturers at the Faculty of Law, Gorontalo State University in understanding legal knowledge to the community, including about, parents' civil responsibility for post-divorce in Kaaruyaan Village, Mananggu District, Boleoa Regency. Legal prohibition for violations of non-fulfillment of children's rights after divorce often occurs in a number of areas including in some villages where this is caused by ignorance of the community in general and parents are concerned about what are the rights and obligations of parents to children after divorce where the case is mostly dominated by fathers as insurers who have not fulfilled their obligations as fathers, Especially when the father re-married another woman. So the impact of empowering this legal counseling is the independence and understanding of the community in overcoming their legal problems through community initiatives and creativity and village officials assisted by lecturers in the environment of the Faculty of Law, Gorontalo State University. Of course, it requires people who are willing and able and have the knowledge, skills and attitudes to get out of their problems. This paper uses the quality descriptive method, in this case the descriptive analysis will discuss the condition of partners regarding understanding of the law. While quantitative analysis is carried out to calculate the feasibility of legal settlements carried out by partners. The result of this discussion is that with the growing understanding of law, the pillars of justice and expediency must be accompanied by efforts to foster and develop to legal counseling so that it becomes a law-conscious, independent and sustainable society.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Jurnalis Terkait Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Maria Yeti Andrias]]>;
<![CDATA[Farida Tuharea]]>;
<![CDATA[Yulianus Payzon Aituru]]>;
<![CDATA[Irsan Irsan]]>;
<![CDATA[Apripari Apripari]]>
<![CDATA[ Al-Mizan (e-Journal) Vol. 19 No. 1 (2023): Al-Mizan (e-Journal) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30603/am.v19i1.3449
<![CDATA[This study aims to analyze the protection of journalists' rights regarding hate speech in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions and the protection mechanisms regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The research method used is the normative method with the Statute Approach approach and is processed using the legal hermeneutic method. The results of the study show that article 28, paragraph (3) regarding hate speech in the ITE Law is an article that has multiple interpretations and is prone to misuse. The ITE Law can also set aside the Press Law as a lex specialist in protecting journalists. Meanwhile, the Press Law has a mechanism for preserving the journalist profession, such as the right of reply, the right of correction, a Memorandum of Understanding between the Press Council and the Indonesian National Police, and dispute resolution through the Press Council. This research reveals that the ITE Law and the Press Law differ in protecting journalists' rights regarding hate speech.]]>
<![CDATA[Perluasan Tafsir Frasa Tahap Penyelidikan melalui Interprestasi Sistematis sebagai Solusi Perselisihan Prayudisial ]]>
<![CDATA[Suwitno Yutye Imran]]>;
<![CDATA[Abdul Madjid]]>;
<![CDATA[Apripari Apripari]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 23, No 3 (2023): September Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/dejure.2023.V23.341-356
<![CDATA[This study examined two things; the first is related to the relationship between judicial disputes, legal protection, and the role of the preliminary investigator; the second is related to the expansion of the phrase of preliminary investigation stages in the Criminal Procedure Code through systematic interpretation. This study applied normative legal research methods specified on the type of legal research for in-concreto cases. To strengthen the study, a statutory approach, a case approach, and a theoretical approach were used. The results of the study found that the actions of preliminary investigator who were limited to carrying out preliminary investigation without paying attention to cases that had a direct relationship with the cases being investigated could not yet provide legal protection, because they opened up opportunities for judicial disputes to occur. Speaking of which, judicial disputes need to be avoided through the use of systematic interpretation carried out by preliminary investigator in the preliminary investigation stages to expand the interpretation of the phrase of preliminary investigation stages in the Criminal Procedure Code and its derivative regulations. The systematic interpretation referred to is carried out in a limited manner, by simply reading opportunities for civil lawsuits and state administrative requests from parties involved in the case being investigated. In addition, it ensured the similarity of the parties involved in criminal cases as well as civil cases or state administrative cases in question.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Rugpull Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Fadlan Ali]]>;
<![CDATA[Suwitno Y.Imran]]>;
<![CDATA[Apripari Apripari]]>
<![CDATA[ Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1478
<![CDATA[This research aims to analyze the form of rugpull and how this phenomenon can be categorized as a criminal act within the framework of Indonesian criminal law. Apart from that, this research also aims to understand concrete ways in which criminal law enforcement against rugpull is carried out in Indonesia. The problem formulation in this research includes two main aspects. First, how is the form of rugpull categorized as a criminalization in criminal law? Second, how is criminal law enforced against rugpull in Indonesia? The research method used in this research is normative analysis, involving an in-depth study of the legal regulations that apply in Indonesia. This approach allows research to understand the concept of rugpull, analyze relevant regulations, and evaluate the effectiveness of criminal law enforcement against this phenomenon. The research results show that rugpull can be categorized as a criminal act in Indonesian criminal law, by referring to articles relating to fraud, electronic identity falsification, or threats via electronic media. Analysis of these regulations opens up opportunities to determine criminal sanctions that can be applied to rugpull perpetrators. Furthermore, this research discusses concrete ways of enforcing criminal law against rugpull in Indonesia. It was found that technical challenges, such as the technological complexity of crypto assets and the need for more specific regulations, affect the effectiveness of law enforcement. However, this research also highlights the need for cross-sector and cross-country collaboration to address the cross-border characteristics of rugpulls. This research contributes to the understanding of criminal penalties for rugpull in Indonesia and provides a basis for further debate regarding regulations that are more effective and responsive to the challenges emerging from the crypto asset ecosystem.]]>
