Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANCANGAN AKUISISI DATA PADA PANEL RTU PT.PLN (PERSERO) BERPLATFORM ANDROID Imron, Ahmad; Andromeda, Trias; Setiyono, Budi
Transient: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro TRANSIENT, VOL. 7, NO. 2, JUNI 2018
Publisher : Universitas Diponegoro

Listrik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Terjadinya gangguan listrik akan berakibat terhambatnya aktivitas masyarakat. Selain diperlukan penambahan listrik, masyarakat juga membutuhkan kestabilan, kualitas dan kehandalan listrik. PT. PLN (Persero) sebagai salah satu penyedia listrik dituntun untuk memberikan distribusi listrik yang stabil dan handal. Untuk itu, PT. PLN (Persero) menggunakan sistem SCADA (Supervisory Conrol and Data Aqcuisition) yang membuat kendali dan pengawasan alat â€“ alat distribusi listrik dapat dilakukan secara jarak jauh. Untuk mengendalikan alat-alat distribusi tersebut digunakan RTU( Remote Terminal Unit) yang terpasang pada tiang distribusi. Berdasarkan data Distribution control center (DCC) Yogyakarta, pada area distribusi Yogyakarta, Surakarta, Klaten dan Magelang periode April hingga Oktober 2016Â terdapat 73 keypoint yang gagal untuk dikendalikan dan dimonitor oleh sistem SCADA. Salah satu penyebabnya adalah turun atau hilangnya nilai tegangan suplai panel RTU. Masalah tersebut dapat diatasi dengan adanya alat pemantau tegangan pada panel RTU yang mampu memonitor data tegangan AC, tegangan DC charger, tegangan DC baterai dan arus pengisian charger ke baterai. Prototipe akuisisi data pada RTU dibuat pada penelitian ini sebagai salah satu alternatif solusi atas masalah tersebut. Pengujian pada prototipe menunjukkan bahwa data tersebut dapat diakuisisi secara real time menggunakan android yang dapat dimonitor secara mobile.

Keabsahan Jual Beli Tanah Di Wilayah Kota Depok Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 87/Pdt.G/2018/Pn.Dpk Imron, Ahmad; Nugroho, Meysita Arrum
LITERATUS Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v6i2.1744

**The Sale and Purchase of Land According to Customary Law** refers to the transfer of rights, characterized by being *cash*, *real*, and *clear*. However, in practice, there are still instances where land sales do not fulfill the requirement of *clarity*, as in the case of District Court Decision No. 87/Pdt.G/2018/PN.Dpk. In this case, the land sale conducted between Agus Ariyanto and Sunaryo was not formalized through a deed before a Land Deed Official (PPAT), but was only evidenced by a receipt and a statement of sale and purchase. The issues raised are whether the land sale based only on a receipt constitutes a valid legal act, and whether the legal considerations and decision of the judge in case No. 87/Pdt.G/2018/PN.Dpk regarding the land sale, supported only by a receipt, align with Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. This research is a type of normative legal research and descriptive in nature. The data used are secondary data supported by primary data and analyzed qualitatively. The method of conclusion in this study employs deductive logic. Based on the results of the research, the sale and purchase of land between Agus Ariyanto (Buyer) and Sunaryo (Seller) can be considered valid under the provisions of the Civil Code (KUHPerdata) and meets the material requirements. However, the legal considerations and the judge's decision do not comply with the provisions of Government Regulation No. 37 of 1998 concerning the Regulations on the Position of Land Deed Officials.

Keunikan Tradisi Nyadran Yogyakarta: Warisan Budaya yang Tetap Terjaga di Kota Istimewa Fadyah, Syafira; Imron, Ahmad
JITSS (Journal of Innovation and Trend in Social Sciences) Vol. 1 No. 2 (2024): JITSS (Journal of Innovation and Trend in Social Sciences)
Publisher : Asosiasi Asesmen Pendidikan (AAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63203/jitss.v1i2.47

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna dan nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Nyadran di Yogyakarta sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan pelestarian budaya lokal, subjek penelitian ini adalah dua tokoh masyarakat dari suku Jawa yang tinggal di Kp. Karang Patihan, Desa Demangrejo, Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam mengenai kegiatan pelaksanaan tradisi nyadran dan asal-asul tradisi nyadran. Hasilnya menunjukan terdapat variasi respon dalam kepercayaan dan praktik tradisi nyadran, yaitu pada responden wanita menganggap bahwa tradisi nyadran merupakan proses tradisi nyadran umumnya, sedangkan pada responden laki-laki menganggap pada proses tradisi nyadran merupakan tradisi yang sakral. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penggunaan triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk menentukan keabsahan data. Metode analisis data menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi Nyadran tercipta di desa Karan Patihan sebagai tradisi budaya yang mempunyai makna dan nilai luhur. Tradisi ini tidak hanya sebagai sarana memanjatkan doa kepada leluhur, namun juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar warga dan melestarikan budaya setempat.

ANALISA ASPEK HUKUM TERHADAP PERSETUJUAN PASANGAN HIDUP TANPA STATUS PERKAWINAN DALAM AKTA AUTENTIK: Indonesia Ahmadi, Ahmadi; Imron, Ahmad
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2811

ABSTRACTThe more freely elements of western culture enter into the State of Indonesia or Indonesian people who have lived in western countries and now live in Indonesia by bringing western customs or culture about life partners who are not bound as husband and wife living together and those who are already have children without marital status. These rights to individual property are problematic in Indonesia. The regulations governing the approval of transfers, sales and debt agreements or credit agreements with the consent of the husband or wife in a notarized deed or authentic deed already have legal certainty where the agreement is due to be included in the joint property regulated in the Marriage Law Number: 1 of 1974 concerning marriage and amendments to Law Number: 16 of 2019 concerning amendments to the Marriage Law Number: 1 of 1974 concerning marriage, as well as the Civil Code or Civil Code. However, this research analyzes how from a legal aspect that occurs in practice in the field there are several parties who ask for the consent of a spouse who has no legal marriage ties to be included in an agreement with an authentic deed or a notarized deed with the argument of the parties as a form of guarantee of certainty so that can be known by the parties and if in the future there are no demands from their spouse. This research is a type of normative and empirical research, where research refers to legal norms and legislation as well as legal theories regarding the consent of a spouse and primary data which is carried out through interviews, by holding question and answer directly to the respondents. Agreement for a spouse without marriage ties in a legally valid agreement because it is the right of the parties based on the Civil Code Article 1338 paragraph (1) stipulates that "all agreements made legally apply as laws for those who make them" and also strengthens in article 1320 the validity of the agreement, but in the making of the deed there is no regulation, so there is a legal vacuum here. Keywords: Marriage, Deed, Agreement ABSTRAKSemakin bebasnya unsur budaya barat yang masuk ke dalam Negara Indonesia atau orang-orang Indonesia yang pernah tinggal di Negara barat dan sekarang tinggal di Indonesia dengan membawa kebiasaan-kebiasaan atau budaya barat tentang pasangan hidup yang belum terikat sebagai suami-istri tinggal bersama dan adapun yang sudah mempunyai anak tanpa status perkawinan. Hak-hak atas kekayaan perorangan ini yang menjadi problematika yang ada di Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang persetujuan atas pengalihan, penjualan dan perjanjian hutang piutang atau Perjanjian kredit dengan persetujuan suami atau istri dalam akta Notaril atau akta autentik sudah mempunyai kepastian hukum yang mana persetujuan tersebut dikarenakan masuk dalam harta bersama yang diataur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2019 tetang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Akan tetapi dalam penelitian ini menganalisa bagaimana secara aspek hukum yang terjadi dalam praktek di lapangan ada beberapa pihak yang meminta adanya persetujuan pasangan hidup yang tidak ada ikatan perkawinan secara hukum dimasukan dalam perjanjian dengan akta autentik atau akta Notaril dengan dalil para pihak sebagai bentuk jaminan kepastian agar dapat diketahui oleh para pihak dan apabila dikemudian hari tidak ada tuntutan-tuntutan dari pasangan hidupnya. Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian normatif dan empiris, dimana data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden, menggunakan pertanyaan dan jawaban langsung, serta membahas teori-teori hukum mengenai persetujuan pasangan dan peraturan perundang-undangan. Persetujuan pasangan hidup tanpa ikatan perkawinan dalam suatu perjanjian sah secara hukum karena itu adalah hak para pihak berdasarkan KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” dan juga menguatkan pada pasal 1320 sahnya perjanjian akan tetapi dalam pembuatan akta belum ada yang mengatur maka disini adanya kekosongan hukum. Kata Kunci: Perkawinan, Akta, Persetujuan

READING PROFICIENCY AND COGNITIVE READING STRATEGIES THROUGH ONLINE DYNAMIC ASSESSMENT (ODA) IN ENGLISH FOR ECONOMY Imron, Ahmad; Anwar, Khoirul
English Review: Journal of English Education Vol. 12 No. 3 (2024)
Publisher : University of Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/erjee.v12i3.10370

Dynamic Assessment (DA) can help EFL students use more cognitive reading skills, but its application in ESP learning is restricted. DA in ESP is an important research subject since reading comprehension is an essential skill for English for Specific Purposes (ESP) students. The purpose of this study is to look into the impact of online DA on reading ability and the usage of cognitive reading comprehension strategies among English for Economy learners. The study employs a quantitative experimental design and survey, with two groups of management students (30 in the experimental class and 30 in the control class) currently enrolled in the English for Economy program, which includes planned and scheduled online dynamic assessments. The study found that the Online Dynamic Assessment-supported ESP reading program considerably improves management students' reading abilities, as shown by the experimental group's higher posttest performance and significant t-test results. The large range and standard deviation in the experimental group demonstrate the exam's capacity to discern between different student competencies. Furthermore, the study reveals students' proactive role in improving their comprehension and recall by detailing their cognitive reading strategies at various reading stages, including pre-reading anticipation and skimming, in-reading context-based inference, and post-reading categorization and content review. To improve ESP outcomes, future research should incorporate bigger sample sizes, a variety of ESP domains, motivating factors, strategy analysis, technique comparisons, proficiency adjustments, and skill integrations.

HAK DAN PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI imron, ahmad
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.1069

Perlindungan hukum bagi buruh perempuan merupakan komponen penting dalam sistem ketenagakerjaan nasional, khususnya dalam hal pengaturan waktu kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap jam kerja bagi buruh perempuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Fokus studi diarahkan pada praktik ketenagakerjaan di lingkungan praktik mandiri bidan di Kecamatan Jawilan, yang mempekerjakan sejumlah buruh perempuan dalam aktivitas operasional sehari-hari. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengombinasikan telaah normatif terhadap peraturan hukum yang berlaku dengan kajian empiris terhadap kondisi nyata di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa walaupun kedua peraturan perundangundangan telah menyediakan ketentuan normatif mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan perlindungan terhadap buruh perempuan, implementasinya di lapangan masih menyisakan pelanggaran, pihak praktik mandiri bidan belum mampu meningkatkan aspek keamanan kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang, yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja buruh perempuan. Penelitian ini menyarankan agar pengawasan ketenagakerjaan oleh pihak terkait ditingkatkan, diikuti dengan penyuluhan hukum kepada pelaku usaha kecil termasuk praktik mandiri bidan. Dengan demikian, pelaksanaan hukum ketenagakerjaan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menciptakan keadilan sosial di lingkungan kerja

Kedudukan Hukum Sppt Pbb Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Yang Sah Menurut Ketentuan Perundang-Undangan IMRON, AHMAD; AHMADI
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3635

Latar Belakang: Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai tempat tinggal, sarana produksi, maupun aset ekonomi. Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum pertanahan. Namun, masih banyak masyarakat yang menggunakan dokumen administratif seperti Girik bekas tanah partikelir, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Leter C Desa sebagai bukti kepemilikan, meskipun secara hukum dokumen tersebut bukanlah alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi. Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder dari literatur hukum, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang analisis. Hasil Penelitian: Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan kuat menurut hukum. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Girik, maupun Leter C hanya memiliki fungsi administratif atau sebagai bukti permulaan, bukan bukti kepemilikan. Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah. Kesimpulan: Sertifikat tanah mempunyai kekuatan hukum tertinggi sebagai alat bukti kepemilikan tanah di Indonesia. Sementara itu, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Girik, dan Leter C tidak dapat dijadikan dasar pembuktian hak, melainkan hanya berfungsi sebagai bukti pendukung. Oleh karena itu, proses pendaftaran tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masyarakat.

HAK DAN PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI imron, ahmad
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.1069

Perlindungan hukum bagi buruh perempuan merupakan komponen penting dalam sistem ketenagakerjaan nasional, khususnya dalam hal pengaturan waktu kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap jam kerja bagi buruh perempuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Fokus studi diarahkan pada praktik ketenagakerjaan di lingkungan praktik mandiri bidan di Kecamatan Jawilan, yang mempekerjakan sejumlah buruh perempuan dalam aktivitas operasional sehari-hari. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengombinasikan telaah normatif terhadap peraturan hukum yang berlaku dengan kajian empiris terhadap kondisi nyata di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa walaupun kedua peraturan perundangundangan telah menyediakan ketentuan normatif mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan perlindungan terhadap buruh perempuan, implementasinya di lapangan masih menyisakan pelanggaran, pihak praktik mandiri bidan belum mampu meningkatkan aspek keamanan kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang, yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja buruh perempuan. Penelitian ini menyarankan agar pengawasan ketenagakerjaan oleh pihak terkait ditingkatkan, diikuti dengan penyuluhan hukum kepada pelaku usaha kecil termasuk praktik mandiri bidan. Dengan demikian, pelaksanaan hukum ketenagakerjaan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menciptakan keadilan sosial di lingkungan kerja

Motivasi Siswa Sekolah Dasar se-Kecamatan Cermin Nan Gedang dalam O2SN Atletik Tingkat Kecamatan Imron, Ahmad; Hasibuan, Mhd. Usni Zamzami
Jurnal Cerdas Sifa Pendidikan Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Cerdas Sifa Pendidikan
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/csp.v12i2.27214

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Motivasi Siswa SD Se Kecamatan Cermin Nan Gedang Dalam Mengikuti 02SN Atletik Tingkat Kecamatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan keseluruhan siswa Sekolah Dasar se-kecamatan Cermin Nan Gedang yang mengikuti olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) berjumlah 43 siswa dari 16 Sekolah Dasar. Berdasarkan analisis data motivasi siswa dalam mengikuti 02SN atletik tingkat kecamatan pada indikator intrinsik termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 87,67%. Motivasi siswa dalam mengikuti 02SN Atletik tingkat kecamatan pada indikator ekstrinsik termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 88,47%. Motivasi siswa dalam mengikuti 02SN Atletik tingkat kecamatan termasuk dalam kategori tinggi dengan besaran persentase sebesar 88% yang mana nilai tersebut berada dalam rentang interval antara 81-100%. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Motivasi siswa SDÂ se kecamatan Cermin Nan Gedang dalam mengikuti 02SN atletik tingkat kecamatan termasuk dalam kategori tinggi dengan besaran persentase sebesar 88% yang mana nilai tersebut berada dalam rentang interval antara 81-100%. Kata kunci: Motivasi Siswa, 02SN, Atletik

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search