Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Integrating Pancasila in The Fight Against Modern Threats Muhamad Zarkasih; Sri G M Hatta; Timbo Mangaranap Sirait; Wagiman Wagiman
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i1.767

Abstract

The evolving threat of terrorism in Indonesia has led to the development of counterterrorism laws aimed at combating both domestic and international terrorist activities. Since the Bali bombings in 2002, Indonesia has enacted a series of legal frameworks, such as Law No. 15 of 2003 and its amendments through Law No. 5 of 2018. However, these laws have raised significant concerns about human rights violations, especially regarding the treatment of detainees, preventive detention, and arbitrary arrests. This study adopts a qualitative research methodology, combining doctrinal legal analysis and empirical data gathered from interviews with legal experts, policymakers, and practitioners. It critically examines the compatibility of Indonesia’s counterterrorism laws with international human rights standards, focusing on their implementation, particularly in relation to the fundamental values of Pancasila—the state ideology of Indonesia, which emphasizes social justice, unity, and human dignity. The results highlight several key challenges, such as the need for stronger oversight mechanisms, more effective deradicalization programs, and a comprehensive approach to online radicalization. The study concludes with recommendations for integrating Pancasila principles more thoroughly into counterterrorism strategies, strengthening international cooperation, and ensuring that security measures do not infringe upon individual rights. By addressing these issues, Indonesia can enhance the effectiveness of its counterterrorism efforts while adhering to its commitment to human rights and social justice.
Peningkatan Peran “Konsiliasi” dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia Wagiman Wagiman; Sukh Pawen Jit Kaur
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 3 (2025): September : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i3.988

Abstract

Conciliation is one form of Alternative Dispute Resolution (ADR) that holds great potential for resolving disputes efficiently, participatively, and peacefully outside the courtroom. However, in the Indonesian legal practice, the role of conciliation remains limited and is less popular compared to mediation and arbitration. The main obstacles hindering the development of this mechanism include low public and legal practitioners' awareness, the absence of adequate technical regulations, and the lack of professional conciliation institutions. In fact, conciliation aligns well with Indonesia's legal culture that emphasizes deliberation and consensus. The purpose of this article is to examine the effectiveness of the legal framework for conciliation in Indonesia, identify the barriers to its implementation, and formulate strategies to strengthen conciliation within the national legal system. This study employs a normative juridical method with a statutory and doctrinal approach, complemented by analysis of applicable legislation and legal literature. The findings reveal that conciliation lacks a strong and operational legal framework. The absence of procedural standards, supervisory mechanisms, and training systems for conciliators hampers its effectiveness. On the other hand, conciliation has great potential to reduce the burden on courts, expedite dispute resolution, and preserve good relationships between parties. The article concludes that a comprehensive legal reform is urgently needed, including specific regulations, the establishment of independent conciliation institutions, and public education, so that conciliation can play a strategic role in the national dispute resolution system.
Kewenangan Peradilan Adat di Papua Dalam Menyelsaikan Sengketa Tanah Adat Suku Wate Nazareth Vicky Ferki Rumainum; Wagiman Wagiman
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i1.8205

Abstract

Peradilan adat di Papua mempunyai kewenangan bagi penyelesaian tanah adat, khususnya pada suku Wate. Putusan peradilan adat mengutamakan musyawarah dan mufakat yang melibatkan kepala suku serta tokoh adat. Meskipun memiliki kekuatan dalam komunitas adat, putusan peradilan adat tetap harus selaras dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu:  Bagaimana mengimplementasikan kewenangan peradilan adat di Papua dalam menyelesaiakan sengketa adat suku Wate? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, peneliti menggunakan data sekunder dengan merujuk pada bahan-bahan hukum primer, terutama Perdasus Papua No. 20 Tahun 2008. Masyarakat hukum adat Papua, Suku Wate memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang diwariskan melalui musyawarah adat yang mengutamakan mufakat. Perdasus Papua No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua memberikan dasar hukum kuat bagi peradilan adat dalam menangani sengketa.  Putusan peradilan adat bersifat mengikat dan lebih berorientasi pada pemulihan, seperti denda adat dan upacara adat, dibanding dgn hukum sistem peradilan negara.
Hukum Internasional Di Tengah Konflik Gaza: Dilema Antara Kedaulatan Negara Dan Perlindungan Kemanusiaan Wagiman Wagiman
Lex Aeterna Law Journal Vol 3 No 4 (2025): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v3i4.97

Abstract

Konflik Gaza antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang menimbulkan dampak kemanusiaan luas dan menantang legitimasi sistem hukum internasional. Sejak berdirinya Israel tahun 1948 hingga kini, wilayah Gaza menjadi pusat ketegangan politik dan militer yang memicu pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional. Dalam konteks ini, hukum internasional seharusnya berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur perilaku negara dan aktor non-negara serta mengarahkan penyelesaian sengketa menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan norma-norma tersebut sering kali diabaikan, baik karena kepentingan politik maupun kelemahan institusional lembaga internasional. Penelitian ini berupaya menjawab tiga persoalan utama: (1) Bagaimana peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa Gaza antara Israel dan Palestina?; (2) Bagaimana mekanisme hukum internasional menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum humaniter dan HAM di wilayah Gaza?; (3) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam implementasi hukum internasional terhadap konflik Gaza? Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki kerangka normatif yang jelas dalam penyelesaian sengketa Gaza, namun penerapannya masih sangat terbatas. Pelanggaran terhadap prinsip non-use of force, proportionality, dan perlindungan warga sipil telah diidentifikasi dalam berbagai laporan Dewan HAM PBB dan lembaga independen seperti Human Rights Watch. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina, tetapi efektivitasnya terhambat oleh non-kooperatifnya Israel dan tekanan politik dari negara-negara besar. Dewan Keamanan PBB, yang seharusnya berperan sentral dalam penyelesaian sengketa, kerap gagal mencapai keputusan substantif karena penggunaan hak veto oleh anggota tetap. Dengan demikian, hukum internasional berperan lebih sebagai acuan moral dan deklaratif daripada alat yang benar-benar efektif dalam memulihkan keadilan dan perdamaian di Gaza. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa Gaza masih bersifat normatif dan belum efektif secara praktis. Hambatan utama terletak pada faktor politik, ketimpangan kekuasaan, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional. Diperlukan reformasi kelembagaan dalam sistem hukum internasional, terutama penguatan independensi ICC dan pembatasan hak veto dalam isu-isu kemanusiaan. Selain itu, perlu dibangun komitmen global untuk menegakkan prinsip rule of law internasional tanpa diskriminasi, serta memperkuat diplomasi hukum dan peran lembaga regional dalam menciptakan solusi damai dan berkeadilan bagi rakyat Palestina.