Nurfaqih Irfani
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ORGANISASI JAMINAN SOSIAL DI NEGARA FEDERAL REPUBLIK JERMAN: SUATU PERBANDINGAN (SOCIAL SECURITY ORGANIZATION IN FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY: A COMPARATIVE STUDY) Irfani, Nurfaqih
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2012
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v9i2.390

Abstract

UU SJSN, yang menandai lahirnya era baru sistem jaminan sosial nasional,memiliki beberapa kemiripan dengan pengaturan sistem jaminan sosial yangdikembangkan di Negara Federal Republik Jerman, misalnya beberapa kemiripanterkait dengan prinsip dasar penyelenggaraan jaminan sosial, skemapembiayaan yang bersumber utama dari kontribusi peserta, serta cabangasuransi sosial yang menjadi pilar utama jaminan sosial. Sehubungan denganhal tersebut, di tengah momentum pembentukan BPJS, menarik untukmembandingkan pola pembentukan BPJS sebagaimana diatur dalam UUNo. 24 Tahun 2011 dengan pola pengembangan organisasi jaminan sosial yangdipraktikkan di Jerman. Di sisi lain, pembentukan UU BPJS sebagaipelaksanaan ketentuan UU SJSN harus sejalan dengan arah pengaturanorganisasi jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU SJSN. Tulisanini akan memberikan gambaran umum mengenai organisasi jaminan sosial diJerman sebagai suatu kajian perbandingan serta analisis kebijakanpembentukan BPJS dikaitkan dengan grand design dan arah pengaturanorganisasi jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU SJSN.
ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX PESTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM Irfani, Nurfaqih
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i3.711

Abstract

Sistem hukum positif seringkali dihadapkan dengan persoalan konflik norma, yaitu terdapat dua atau lebih norma hukum yang saling bertentangan untuk satu objek pengaturan yang sama. Dalam situasi ini, mematuhi salah satu norma berakibat pada pelanggaran terhadap norma lainnya sehingga untuk dapat melaksanakan salah satu norma diperlukan adanya apa yang disebut sebagai derogasi atau peniadaan validitas norma lainnya. Untuk menentukan norma mana yang diutamakan, dalam praktik lazim digunakan asas lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, atau lex posterior derogat legi priori. Dalam tulisan ini akan dibahas pemaknaan, problematika, dan penggunaan asas tersebut sebagai alat penalaran dan argumentasi hukum dalam memecahkan persoalan konflik norma.