Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL SEBAGAI PERSIAPAN WAJIB BELAJAR DUABELAS TAHUN Subijanto Subijanto; Philip Suprastowo; Yaya Jakaria; Hendarman Hendarman; Ponco Waluyo; L. Hermin Winigsih
Jurnal Cakrawala Pendidikan CAKRAWALA PENDIDIKAN EDISI FEBRUARI 2017, TH. XXXVI, NO. 1
Publisher : LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3001.213 KB) | DOI: 10.21831/cp.v35i1.12119

Abstract

Abstrak: Penyelenggaraan program Pendidikan Menengah Universal dilator-belakangi oleh keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Atas dasar itu, Kemendikbud perlu meningkatkan akses lulusan pendidikan dasar untuk melanjutkan ke pendidikan menengah melalui program wajib belajar 12 tahun. Tujuan studi ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasiprogram Pendidikan Menengah Universal, terkait dengan (1) acuan legal formal; (2) kesiapan penyediaan sarana dan prasarana; (3) kesiapan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan (4) kesiapan pendanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Hasil studi menunjukkan bahwa: (a) semua daerah sampel belum memiliki acuan legal formal untuk melaksanakan program PMU; (b) ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran belum memadai; (c) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikna belum mencukupi dan pendistribusiannya belum merata; dan (d) ketersediaan pendanaan masih terbatas. Kata kunci: pendidikan menengah universal, wajib belajar 12 tahun, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan.THE UNIVERSAL EDUCATION PROGRAM IN PREPARING FOR TWELVEYEARS COMPULSORY EDUCATION Abstract: The implementation of the universal education program for secondary school is based on the success of the nine year primary compulsory education.Therefore, the Ministry of Education and Culture needs to improve the access for primary education graduate through the twelve years compulsory education. The aim of this study is to analyze the implementation of the universal secondary education in accordance with (1) the legal formal; (2) the provision of the educational infrastructure and facilities; (3) the provision and distribution of teachers and administration staff; and (4) the supporting fund. The method used was survey. The results of the study were: (a) all sample areas had not have any legal basis for the implementation of universal education program for secondary education; (b) lack of educational infrastructure and facilities; (c) lack of teachers and administration staff and uneven distribution; (d) lack of operational budgeting. Key words: universal education program, twelf years compulsory education, educational facilities, teachers and administration staff, budgeting.
Kajian tentang Tingkat Ketidakhadiran Guru Sekolah Dasar dan Dampaknya terhadap Siswa Philip Suprastowo
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 19 No. 1 (2013)
Publisher : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpnk.v19i1.106

Abstract

This study is a research result that aims to find out: 1) the level of absenteeism of elementary school teachers; 2) profile of teacher’s absenteeism level in terms of aspects of education background, employment status, and certificate ownership; 3) causes of absenteeism factor; 4) impact of teacher’s absenteeism on school and student learning performance; and 5) efforts that has been done in minimizing teacher’s absenteeism. The study was conducted through a survey in 20 regencies/cities as samples that determined by cluster random sampling according to region distribution and a consideration on population distribution of number of teachers in that region. There were 168 primary schools involved in this study which determined randomly. Results of this study found that: 1) level of absenteeism in primary school teachers was relatively lower, that was 6.6%; 2) profile of absenteeism teachers were dominant in teachers with high school education, Civil Servants Status, and have certified; 3) the main cause of absenteeism of teachers was due to be assigned by school and other interests, including the needs of teachers with official permission; 4) the impact of teacher absenteeism was disruption on learning process, students deviant behavior, decrease in student achievement and school image; and 5) school has tried to overcome the problems by setting up and assigning substitute teachers/picket teachers/part-time teachers, and education office in regencies/cities preventively overcome the absenteeism of teachers by applying disciplinary rules and sanctions for absenteeism teachers consequently and consistently. ABSTRAK Kajian ini berupa hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui: 1) tingkat ketidakhadiran guru SD; 2) profil tingkat ketidakhadiran guru ditinjau dari aspek latar belakang pendidikan, status kepegawaian, dan kepemilikan sertifikat; 3) faktor penyebab ketidakhadiran guru; 4) dampak ketidakhadiran guru terhadap sekolah dan prestasi belajar siswa; dan 5) upaya yang dilakukan untuk meminimalisir ketidakhadiran guru. Penelitian dilakukan melalui survei yang dilakukan di 20 kabupaten/kota sampel yang ditentukan secara cluster random sampling berdasarkan distribusi wilayah serta pertimbangan sebaran populasi jumlah guru di kabupaten/kota. Jumlah sekolah sebanyak 168 SDN ditentukan secara acak. Hasil kajian menemukan bahwa: 1) tingkat ketidakhadiran guru SD diketahui relatif rendah, yaitu 6,6%; 2) profil guru yang tidak hadir dominan pada guru berpendidikan sekolah menengah, berstatus Pegawai Negeri Sipil dan telah bersertifikat; 3) Penyebab utama ketidakhadiran guru karena ditugaskan untuk dinas dan berbagai kepentingan, serta keperluan guru dengan izin resmi; 4) Dampak ketidakhadiran guru yaitu terganggunya proses pembelajaran, perilaku siswa menyimpang, penurunan prestasi siswa, dan citra sekolah; dan 5) sekolah berupaya mengatasi agar pembelajaran tetap berjalan terutama dengan menyiapkan dan menugaskan guru pengganti/guru piket/guru honorer; serta dinas pendidikan kabupaten/kota secara preventif mengatasi ketidakhadiran guru dengan menerapkan peraturan disiplin dan sanksi terhadap guru secara konsekuen dan konsisten.Â