Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Research Report - Social Science Arena Hukum Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Legislasi Indonesia
Feby Ivalerina
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Demokrasi dan Lingkungan Ivalerina, Feby
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 1 (2014): Februari
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.488 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v1i1.165

Abstract

Diskusi mengenai kaitan antara kondisi lingkungan dengan pola penyelenggaraan pemerintahan (governance) mulai menghangat pada tahun 1990an. Bentuk negara modern yaitu negara kesejahteraan yang diadopsi oleh kebanyakan negara di dunia, menuntut keterlibatan aktif negara dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk pengelolaan lingkungan.Berdasarkan pemikiran tersebut maka kondisi lingkungan bergantung kepada penyelenggaraan pemerintahan. Berdasar pada keterkaitannya tersebut, kebijakan dan hukum lingkungan di dunia saat ini mengarahkan model pemerintahan yang mendukung pengelolaan lingkungan yang baik. Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), tahun 1992 dan Konvensi Arrhus, tahun 1998 memiliki landasan pemikiran yang sama, bahwa pola pemerintahan yang baik bagi pengelolaan lingkungan adalah pemerintahan yang memastikan adanya partisipasi masyarakat.Dengan demikian keduanya mensyaratkan pemerintahan yang demokratis.  Demokrasi dalam pengelolaan lingkungan kemudian dianggap memberikan pengaruh positif bagi kualitas lingkungan. Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil yang dikeluarkan oleh beberapa penelitian.Meskipun begitu, di sisi lain beberapa ahli berpendapat bahwa demokrasi tidak serta-merta membawa dampak positif bagi lingkungan. Salah satu alasannya adalah ada kenyataan yang sulit disangkal bahwa peningkatan polusi yang tinggi pada dekade terakhir ini berasal dari negara-negara yang dianggap sangat demokratis yaitu negara-negara kaya yang menggunakan teknologi tinggi yang menghasilkan polusi.Dengan demikian maka timbul pertanyaan kembali apakah pelaksanaan demokrasi sesungguhnya memiliki korelasi dengan kualitas lingkungan? Pertanyaan ini tentunya tidak mudah dijawab, terutama mengingat bahwa hingga saat ini demokrasi dipahami dalam berbagai macam bentuk hingga prosedur yang berbeda. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi dapat berbeda pada tempat yang berbeda.Tulisan ini akan membahas sejauh mana keterkaitan antara demokrasi dengan pengelolaan lingkungan. Beberapa bentuk demokrasi akan dijelaskan agar dapat dimengerti bahwa kemungkinan setiap bentuk tersebut akan memiliki pengaruh yang berbeda bagi kualitas lingkungan. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi masukan awal bagi kajian untuk menemukan bentuk demokrasi yang benar-benar dapat melindungi dan mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidup di Indonesia.
Aspek Hukum Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Bandung Sri Rahayu Oktoberina; Feby Ivalerina; Ilva Nurftriati; Maria Ulfah; Rachmani Puspitadewi; Tristam P. Moeliono; Wurianalya Maria
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2014)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1247.461 KB)

Abstract

Taman Hutan Raya memiliki fungsi sebagai kawasan konservasi beragam keanekaragaman hayati Indonesia, demikian pula Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Kajian ini lebih menyoroti bagaimana pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda yang telah diserahkan kepada Provinsi Jawa Barat. Selain itu, masyarakat umumnya didudukkan sebagai pemangku kepentingan yang setiap saat perlu diikutsertakan olehpemerintah dalam pengelolaan tata ruang maupun lingkungan hidup. Bagaimana hak untuk berperan serta itu dapat diwujudkan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Djuanda yang terletak di Kawasan Bandung Utara dan dibelah oleh sub-das Citarum (Sungai Cikapundung) yang juga berfungsi sebagai penyangga daya dukung lingkungan cekungan Bandung, Jawa Barat bahkan DKI Jakarta, menjadi fokus utama penelitian ini. Temuan yang terpenting adalah mengungkapkan peluang hukum apa yang tersedia guna mewujudkan peran serta tersebut. Sebagai kajian yuridisi normatif, kajian akandifokuskan pada data hukum (sumber-sumber hukum) dan persepsi para pemangku kepentingan yang diungkap melalui wawancara, focus group discussion, dan pengamatan lapangan secara sekilas.
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN LINGKUNGAN Kartikasari, Feby Ivalerina
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 3 (2024): Peran Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Mewujudkan Produk dan Kepatuhan Hukum Y
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i3.1889

Abstract

Berbagai penelitian menunjukan ada persoalan mengenai kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas di Indonesia, khususnya dari perspektif perlindungan lingkungan. Untuk itu, penelitian ini utamanya mengacu pada literatur legisprudensi (legisprudence) yaitu literatur yang mengkaji peraturan perundang-undangan dari perspektif teoritis dan praktis, dan juga berbagai materi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelurusan literatur tersebut disimpulkan bahwa analisis peraturan perundang-undangan  dibagi menjadi dua tahap yaitu yang dilakukan sebelum pengesahan peraturan perundang undangan atau ex ante, serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan setelah peraturan perundang-undangan dilaksanakan atau ex post. Tulisan ini menawarkan kriteria dan cara melakukan analisis ex ante dan dan ex post berdasarkan perspektif perlindungan lingkungan. Namun sesungguhnya kriteria dan tehnik analisis dan evaluasi harus disesuaikan dengan jenis, isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan serta kondisi yang dihadapi pada wilayah pengaturan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada akhirnya tulisan ini menyimpulkan bahwa penelitian mengenai kriteria, metode, tehnik dan alat analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan perlu sebanyak mungkin dilakukan untuk mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baik.
Assessing Environmental Protection In Indonesian Mining Laws Kartikasari, Feby Ivalerina
Arena Hukum Vol. 18 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2025.01802.4

Abstract

This research investigates the quality of Indonesian mining laws in regulating environmental protection, prompted by the ongoing environmental degradation as a consequence of mining activities. Although various laws have been introduced since the Dutch colonial era, environmental issues remain largely unresolved. This raises the key question: has the quality of current mining laws improved in ensuring environmental protection? Some studies have addressed environmental and natural resource governance in Indonesia, analysing several legal provisions that reveal weaknesses in environmental protection. However, they have not explicitly focused on evaluating the quality of the relevant laws and regulations. Unlike previous research, this study examines legal quality in depth by establishing measurable criteria for analysis. It employs a normative legal method, drawing on legis prudence literature toapply both formal and substantive quality criteria. It also incorporates internationally accepted principles for mining and environmental management. The findings reveal that Indonesia’s mining laws do not meet the legal quality criteria for environmental protection. However, Law No. 4 of 2009 has a higher level of legal quality compared to Law No. 3 of 2020. These results indicate a regression in the legal quality of environmental protection within Indonesia’s mining regulatory framework. This study contributes to legal scholarship by presenting a structured method for analysing the quality of laws and offers valuable insights into the quality of mining law in resource-rich countries, especially Indonesia.
STRATEGI REGULASI UNTUK MENDORONG HILIRISASI PERTAMBANGAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN Regulatory Strategies to Promote Environmentally Sustainable Mining Downstream Kartikasari, Feby Ivalerina
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 14, No 1 (2025): Penguatan Landasan Hukum Hilirisasi Komoditas
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i1.2053

Abstract

AbstrakKebijakan hilirisasi pertambangan tidak dapat dihindari. Selain diyakini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, kebijakan ini juga berpotensi mendukung perlindungan lingkungan dengan mengurangi eksploitasi tambang secara masif. Tanpa hilirisasi, bahan tambang mentah dapat diekspor langsung, sehingga eksploitasi sumber daya alam terus berlangsung tanpa memberikan nilai tambah yang optimal bagi negara. Namun, dalam praktiknya, hilirisasi pertambangan di Indonesia, khususnya pada sektor nikel, justru menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan terkait penerbitan izin pertambangan berkontribusi terhadap persoalan lingkungan dalam kebijakan hilirisasi serta mengusulkan alternatif perbaikannya. Penerbitan izin merupakan tahap krusial dalam siklus pertambangan, dimana pemerintah memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan perusahaan tambang berdasarkan aspek lingkungan. Regulasi perizinan pertambangan yang baik seharusnya mampu mengendalikan dampak buruk terhadap lingkungan. Namun, berdasarkan analisis dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan terkait penerbitan izin pertambangan masih belum berpotensi mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat desakan kebijakan hilirisasi. Regulasi yang ada cenderung tidak jelas, tidak koheren, tidak memadai dan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip serta standar internasional di bidang pertambangan dan lingkungan. Oleh karena itu, tulisan ini mengajukan strategi perbaikan dalam regulasi pertambangan agar lebih efektif dalam mengurangi dampak lingkungan dari kebijakan hilirisasi.  AbstractThe downstream mining policy is an inevitable aspect of Indonesia’s economic strategy. While it is widely believed to strengthen the national economy, this policy also holds the potential to support environmental protection by curbing large-scale mining exploitation. Without downstream processing, raw mining materials can be directly exported, resulting in the continuous depletion of natural resources without maximizing their added value for the country. However, in practice, mining downstreaming in Indonesia, particularly in the nickel sector, has instead exacerbated environmental degradation. This study seeks to examine the extent to which laws and regulations governing mining permit issuance contribute to environmental issues within the downstreaming framework and to propose alternative regulatory improvements. Permit issuance represents a critical stage in the mining cycle, during which the government has the authority to assess the feasibility of mining operations based on environmental considerations. A well-structured regulatory framework should be capable of mitigating the adverse environmental impacts of mining activities. However, this study’s analysis reveals that the existing legal framework for mining permit issuance remains ineffective in preventing pollution and environmental damage driven by the pressures of the downstreaming policy. Current laws and regulations are often ambiguous, inconsistent, inadequate, and not fully aligned with international principles and standards in the fields of mining and environmental protection. In response to these challenges, this paper proposes a range of regulatory reform strategies aimed at strengthening environmental safeguards within the mining downstreaming framework. 
Mengukur Rasionalitas Pembuatan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Feby Ivalerina Kartikasari
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i4.1526

Abstract

Kualitas suatu undang-undang sangat dipengaruhi oleh proses pembentukannya. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa pembentukan undang-undang yang rasional akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, sementara pandangan lain menilai proses tersebut sarat dengan dinamika politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip rasionalitas dapat diterapkan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum socio-legal dengan pendekatan konseptual dan analisis kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen resmi (naskah akademik, risalah DPR, laporan pemerintah), serta wawancara semi-terstruktur dengan para pemangku kepentingan, meliputi pembuat undang-undang, pejabat pemerintah, akademisi, LSM, dan konsultan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan kedua undang-undang tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip rasionalitas karena adanya dominasi kepentingan tertentu dan pengaruh politik yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong pembentukan undang-undang yang lebih rasional dan berbasis bukti melalui peningkatan kualitas naskah akademik, perluasan partisipasi publik yang substantif, keseimbangan peran antaraktor, serta penguatan kapasitas analisis dalam proses legislasi.
Co-Authors Ilva Nurftriati Maria Ulfah Rachmani Puspitadewi Sri Rahayu Oktoberina Tristam P. Moeliono Wurianalya Maria