<![CDATA[ABSTRAKRendy Ivaniar, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, EFEKTIFITAS SISTEM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM MEWUJUDKAN SISTEM MULTI PARTAI SEDERHANA, Dr. Jazim Hamidi., SH., MH, Riana Susmayanti, SH., MHSebagai Negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensil, Indonesia terus mengembangkan sistem penyederhanaan partai politik dalam parlemen agar terbentuk sistem multi partai sederhana untuk mendukung pemerintahan yang stabil. Salah satu cara menyederhanakan partai politik di parlemen adalah dengan mengurangi peserta Pemilihan Umum. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan sistem yang efektif untuk menyederhanakan partai politik peserta pemilihan umum. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui, memaparkan dan menganalisis efektifitas sistem verifikasi partai politik peserta pemilihan umum selama ini untuk menghasilkan sistem multi partai sederhana dan pengembangan verifikasi partai politik peserta pemilihan umum untuk mewujudkan pengaturan sistem multi partai sederhana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pengambilan data primer dilakukan dengan teknik wawancara kepada responden. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi atau tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem yang paling efektif untuk menyederhanakan peserta pemilihan umum adalah melalui pengefektifan sistem verifikasi dengan pengetatan persyaratan peserta pemilihan umum dan melakukan verifikasi faktual. Pengembangan sistem verifikasi yang dilakukan di Indonesia ternyata mengalami pasang surut konsistensi untuk menerapkan pengetatan persyaratan peserta pemilihan umum. Akan tetapi pada pemilihan umum tahun 2014 telah mulai dilakukan pengembangan sistem pengetatan persyaratan peserta pemilihan umum secara maksimal dengan dukungan Mahkamah Konstitusi apabila terdapat peraturan yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Kata kunci : efektif, partai politik, pemilihan umum, sistem penyederhanaan, verifikasi, multi partai sederhana.]]>
