Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Reorientation of Rural Development as a Base for Improving Land Ownership Distribution at Farmer Level Jamal, Erizal
Pengembangan Inovasi Pertanian Vol 6, No 1 (2013): Maret 2013
Publisher : +622518321746

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem of unbalanced land distribution at farm level in     Indonesia has hampered many efforts to improve rural livelihoods.    Several development programs that have been implemented by     the government have not been fully benefitted by smallholders     due to various reasons, and in many cases this condition even     further widen inequality, because only  landowners who are able     to take advantage the vast range of opportunities created through     the programs. In the future, a reorientation of rural development     is needed with more emphasis on improving farmers’ access to     information, capital, technology, and their capacity to take     advantage of opportunities that are locally available. Reorientation     of rural development will be initiated with changes of the     approaches in the planning and implementation of development,     with emphasis on the development of diverse types of businesses,     as well as capacity building of the community to take advantage     of the growing local opportunities. These efforts need to be     supported by the implementation of rural development with an     integrated approach, through a strong cooperation at the district     level under the coordination of District Development Planning     Agency. Rural development planning should be directed to two     main issues. Firstly, open up new business opportunities, especially     those non-based land activities. Secondly, build the community     capacity to capture the existing business opportunities. The     technologies being developed should be neutral with respect to     farmers land ownership, and the technology dissemination is     supposed to be proportional in order to reach all levels of farmers.    
Analisis Ekonomi Perbandingan Sistim Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Potong Pola PIR dengan Pola Gaduhan Tradisional di Propinsi Bali Simatupang, Pantjar; Jamal, Erizal; Togatorop, M. H.
Economics and Finance in Indonesia Volume 41, Number 3, 1993
Publisher : Institute for Economic and Social Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.873 KB) | DOI: 10.47291/efi.v41i3.237

Abstract

.
Urgensi dan Strategi Pengarusutamaan Ekonomi Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi Nasiona Wisnu Wardhana, Irwanda; Syahyuti, Syahyuti; Jamal, Erizal; Silalahi, Sahat Aditua Fandhitya
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 (2024): SPECIAL EDITION, 1 JUNI 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4iX.520

Abstract

Pembangunan nasional yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan mengabaikan aspek pemerataan telah memicu peningkatan ketimpangan. Kondisi ini jauh dari gambaran ekonomi kerakyatan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Target Indonesia Emas 2045 membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan karenanya penerapan Ekonomi Pancasila menjadi penting. Bertitik tolak dari ini, dipandang perlu untuk mengejawantahan semangat ekonomi Pancasila dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penerapan ini perlu sebagai bentuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menuju pertumbuhan yang berkualitas serta ketimpangan yang rendah. Tulisan ini disusun sebagai sebuah critical review dengan berdasarkan berbagai bahan. Hasil analisis mendapatkan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penerapan Ekonomi Pancasila sangat bergantung kepada kebijakan publik dan politik yang berpihak. Meskipun penerapan Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi memiliki potensi sebagai solusi mendasar bangsa keberhasilan penerapannya bergantung pada banyak fihak utamanya political will pemerintah. Intinya, jalan terjal untuk mengimplementasikan nilai-nilai Ekonomi Pancasila perlu dilandasi semangat untuk meningkatkan kedaulatan dan kemandirian bangsa, tidak hanya sekedar pencapaian pembangunan ekonomi.