Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Labour Standards in the Global Supply Chain; Village Fund and Labour Working Hours in Indonesia Arifin, Bondi; Tenrini, Rita Helbra; Wicaksono, Eko; Rahman, Arif Budi; Wisnu Wardhana, Irwanda; Setiawan, Hadi; Damayanty, Sofia Arie; Solikin, Akhmad; Suhendra, Maman; Saputra, Acwin Hendra; Ariutama, I Gede Agus; Djunedi, Praptono; Handoko, Rudi
International Journal of Supply Chain Management Vol 9, No 5 (2020): International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)
Publisher : ExcelingTech

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59160/ijscm.v9i5.5610

Abstract

Abstract- In the recent years, fashion brands and retailers in the West have introduced supplier’s codes of conduct to strengthen international labour standards in their supply chain. Village funds have been allocated since 2015, and increase overtime. In 2015, the allocation of village funds amounting to Rp.28.8 trillion increased to reach Rp60 trillion in 2018. Village funds were used to finance government administration, implementation of development, community development, and community empowerment. This research uses the difference-in-difference (DID) which is adapted to continuous treatment method to analyze the impact of village funds on the work of rural communities. The analysis uses "repeated" cross section data from SUSENAS 2012-2017. We found that an increase in village fund per capita was more likely to raise the labor hours in agriculture and service industries, primarily on non-Java islands. The recommendation of this study is the need for regulation to standardize the proportion of village funds allocation based on the demographic (or number of poor people) and geographical (land area) conditions of the regions. Moreover, increasing the effectiveness of organizational management can be implemented by increasing the capacity of village officials.
Urgensi dan Strategi Pengarusutamaan Ekonomi Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi Nasiona Wisnu Wardhana, Irwanda; Syahyuti, Syahyuti; Jamal, Erizal; Silalahi, Sahat Aditua Fandhitya
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 (2024): SPECIAL EDITION, 1 JUNI 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4iX.520

Abstract

Pembangunan nasional yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan mengabaikan aspek pemerataan telah memicu peningkatan ketimpangan. Kondisi ini jauh dari gambaran ekonomi kerakyatan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Target Indonesia Emas 2045 membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan karenanya penerapan Ekonomi Pancasila menjadi penting. Bertitik tolak dari ini, dipandang perlu untuk mengejawantahan semangat ekonomi Pancasila dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penerapan ini perlu sebagai bentuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menuju pertumbuhan yang berkualitas serta ketimpangan yang rendah. Tulisan ini disusun sebagai sebuah critical review dengan berdasarkan berbagai bahan. Hasil analisis mendapatkan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penerapan Ekonomi Pancasila sangat bergantung kepada kebijakan publik dan politik yang berpihak. Meskipun penerapan Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi memiliki potensi sebagai solusi mendasar bangsa keberhasilan penerapannya bergantung pada banyak fihak utamanya political will pemerintah. Intinya, jalan terjal untuk mengimplementasikan nilai-nilai Ekonomi Pancasila perlu dilandasi semangat untuk meningkatkan kedaulatan dan kemandirian bangsa, tidak hanya sekedar pencapaian pembangunan ekonomi.