Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA HUKUM PEMEGANG POLIS DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT Anak Agung Ngurah Ananta Primarta; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini yaitu untuk menganalisis secara hukum kedudukan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.Metode Penelitian Hukum Normatif digunakan dalam penelitian ini karena metode ini memakai studi kepustakaan dengan pemecahannya menggunakan berbagai pustaka serta ketentuan yang secara khusus berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun simpulan yang diperoleh yaitu tanggung jawab perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit terhadap klaim pemegang polis asuransi pada proses kepailitan, direksi memiliki tanggung jawab selama proses kepailitan tersebut berlangsung, dari sebelum hingga setelah Perseroan oleh hukum dinyatakan pailit. Apabila sudah dinyatakan pailit maka hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan pailit beralih karena hukum kepada kurator. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang polis yang mengalami penolakan klaim oleh perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit yaitu mengajukan suatu upaya hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan utang tersebut untuk kemudian digunakan sebagai laporan awal kepada Otoritas Jasa Keuangan. Setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga, kurator akan menentukan pembagian pembayaran utang-utang Debitur pailit kepada Kreditur. The purpose of writing this article is to legally analyze the position of policyholders in insurance companies that are declared bankrupt. The Normative Legal Research Method is used in this study because this method uses library research with the solution using various libraries and provisions specifically related to this problem. As for the conclusion obtained, namely the responsibility of the insurance company declared bankrupt to the insurance policyholder's claims during the bankruptcy process, the directors have responsibility during the bankruptcy process, from before until after the Company is legally declared bankrupt. If it has been declared bankrupt, the right to control and manage the assets of the bankruptcy will be transferred by law to the curator. Legal remedies that can be taken by policyholders who experience rejection of claims by insurance companies that are declared bankrupt are to file a legal action by collecting evidence relating to the debt to be used as an initial report to the Financial Services Authority. After the bankruptcy decision from the Commercial Court, the curator will determine the distribution of the payment of the bankrupt debtor's debts to the creditor.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DI INDONESIA Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai buku elektronik (e-book) menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut dengan UUHC, dan mengetahui bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta pada buku elektronik (E-book). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memusatkan objek kajian pada UUHC. Hasil studi menunjukkan bahwa penjelasan dari Pasal 40 Ayat (1) huruf n UUHC secara implisit mengakui bahwa buku elektronik (E-book) merupakan salah satu ciptaan adaptasi yang dilindungi. Maka dari itu buku elektronik (E-book) adalah bentuk adaptasi atau pengalihwujudan dari buku cetak sehingga buku elektronik (E-book) harus dilindungi. Bagi orang lain yang ingin mengkonversi buku cetak menjadi buku elektronik (E-book) harus mendapatkan izin dari penciptanya melalui perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Apabila terdapat pelanggaran hak cipta dalam penggandaan buku elektronik tanpa seizin Pencipta maka berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC perkara tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang hak cipta. This study aims to find out the law of e-book or e-book copyright based on Copyright Law Number 28 Year 2014 which known as UUHC and the forms of how to settled any cases that is used if the e-book copyright occurs. This study use normative law methods and focusing to UUHC as the object of study. The study results show that the explanation from Article 40 Paragraph (1) letter n of the UUHC implicity admit that e-book is one of protected adaptation creation. Therefore e-book can be interpreted as a form of aadaption or transformation of printed book so that e-book need to be protected. For those who want to convert a printed book into an e-book need the author permission through license agreement that made by each side and need to fulfill the legal terms of the agreement which regulated in Article 1320 BW. If there is a copyright infringement in duplicating books without the author permission, based on Article 95 Paragraph (1) UUHC this case can be settled by courts or without trial can be solved by arbitration, mediation, negotiation, and conciliation. Specifically for the case which can be settled by court, the court who own the authorization to settle the cases is Commercial Court.

PENGATURAN REPOST FOTO DAN VIDEO DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA I Made Candra Maha Putra; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari studi ini adalah guna mengkaji pengaturan repost foto dan video di media sosial menurut Undang-Undang Hak Cipta dan sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto dan video di media sosial. Dalam pembuatan atau penulisan studi ini metode yang dipergunakan merupakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada pendekatan peraturan perrundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Konseptual Approach). Hasil studi menunjukkan bahwa foto dan video termasuk ke dalam jenis ciptaan yang dilindungi yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimana Foto termasuk kedalam karya fotografi maupun potret, yang diatur dan terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf l Undang-Undang Hak Cipta. Dan Video termasuk kedalam karya sinematografi, yang dimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta, maka dari itu me-repost foto dan video di media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta. Berkaitan dengan sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto maupun video di media sosial dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang diatur pada pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Selain sanksi pidana, dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto maupun video di media sosial dapat juga terjerat sanksi perdata berupa gugatan ganti kerugian, seperti yang terdapat pada pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. The purpose of this study was to examine the regulation of reposting photos and videos on social media according to the Copyright Act and the sanctions that can be applied in the event of a dispute in the form of reposting photos and videos on social media. In making or writing this study, the method used was a normative legal research method based on the statutory approach (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach). The results of the study indicated that photos and videos are included in the types of protected works regulated in Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Where photos are included in photographic and portrait works, which are regulated and contained in Article 40 paragraph (1) letter k and letter l of the Copyright Law. And videos are included in cinematographic works, which are regulated in Article 40 paragraph (1) letter m of the Copyright Law, therefore reposting photos and videos on social media is a copyright violation. With regard to sanctions that can be applied in the event of a dispute in the form of reposting photos or videos on social media, criminal sanctions can be imposed as stipulated in article 113 paragraph (3) of the Copyright Law. In addition to criminal sanctions, in the event of a dispute in the form of reposting photos or videos on social media, you can also be involved in civil sanctions in the form of a claim for compensation, as contained in Article 99 paragraph (1) of the Copyright Law.

PENGATURAN BENTUK DAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA Putu Ayu Ira Kusuma Wardani; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian lisensi antara pencipta dan orang lain serta untuk mengetahui syarat sahnya suatu perjajian hak cipta. Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Hak Cipta memberikan pencipta sebuah hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang mendapat perlindungan hukum sejak ciptaan itu telah diwujudkan dalam karya nyata. Pengaturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 45 sampai Pasal 47 mengatur terkait pembatasan hak cipta memberikan hak untuk pencipta memberikan orang lain hak untuk memperbanyak ciptaanya. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur tentang bentuk dan syarat sahnya perjanjian lisensi. dapat di simpulkan bahwa perjanjian-perjanjian lisensi dapat berbentuk lisensi eksklusif dan lisensi non eksklusif. Lisensi eksklusif adalah kontrak yang berbentuk perjanjian dan perjanjian ini hanya akan di serahkan kepada seorang atau satu penerima lisensi di dalam wilayah tertentu. Lisensi non eksklusif adalah kontrak yang bentuknya perjanjian ini dapat di berikan untuk beberapa penerima lisensi dan tersebar di beberapa wilayah. Syarat sahnya perjanjian hak cipta sama halnya dengan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata yaitu a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya b. Kecakapan para pihak c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal. Article aims to determine the forms of license agreements between creators and other people and to find out the legal terms of a copyright agreement. The research used in this research is normative legal research with a conceptual approach and a statue approach. The research results show that copyright gives the creator the right to announce or reproduce his copyright which has received legal protection since the creation has been manifested in real works. Regulation No. 28 of 2014 concerning Copyright Articles 45 to 47 regulate copyright restrictions giving rights to creators giving other people the right to reproduce their copyrights. However, this article does not regulate the form and terms of the validity of the license agreement. It can be concluded that the license agreements can be in the form of exclusive licenses and non-exclusive licenses. An exclusive license is a contract that is in the form of an agreement and this agreement will only be submitted to one or one licensee in a certain area. A non-exclusive license is a contract in the form of this agreement that can be given to several licensees and spread over several regions. The terms of the validity of a copyright agreement are the same as the validity conditions of an agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code, namely a. Agree those who bind themselves b. The skills of the parties c. A certain thing d. A cause that is lawful.Keywords: Copyright, Exclusive Rights, License.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN Ni Kadek Arcani; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengkaji dan mengetahui kedudukan serta konsep dan keabsahan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yatu : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analisis, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dengan teknik analisis deskripsi. Hasil studi menunjukkan bahwa mengenai kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan telah ditentukkan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual seperti, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah menegaskan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Serta kedudukan hak kekayaan intelektual dijadikan sebagai jamninan kredit perbankan melalui jaminan fidusia, karena hak kekayaan intelektual merupakan benda yang tidak berwujud dan hak kepemilikannya dapat beralih atau dialihkan. Namun, mengenai keabsahannya hak kekayaan intelektual dijadikan jaminan kredit di Indonesia belum ada peraturan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang hak kekayaan intelektual tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan belum terlaksananya hak kekayaan intelektual dijadikan jaminan kredit perbankan. The purpose of this study is to study and know the position and concept and validity of intellectual property rights as a guarantee of banking credit. The research methods used in this study are normative legal research methods as well as the approaches used in this research, namely: statutory approaches, concept approaches, and analytical approaches, the source of legal materials used is primary legal materials with description analysis techniques. The results showed that the position of intellectual property rights as banking credit guarantees has been established based on laws governing intellectual property rights such as, Law No. 28 of 2014 on Copyright and Law No. 13 of 2016 on Patents that have affirmed that "copyright can be used as an object of fiduciary guarantee" As well as the position of intellectual property rights are used as banking credit guarantees through fiduciary guarantees, because intellectual property rights are intangible objects and their ownership rights can be transferred or transferred. However, regarding the validity of intellectual property rights as credit guarantees in Indonesia, there is no implementation regulation of the provisions of the intellectual property law so that there is a legal vacuum that causes the implementation of intellectual property rights to be used as banking credit guarantees.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA NIKOTIN CAIR YANG KEMASANNYA TIDAK TERCANTUM PERINGATAN KESEHATAN Khrisna Khristian; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen rokok elektrik yang tidak tercantum label informasi dan peringatan kesehatan serta tanggung jawab pelaku usaha akibat dari bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi rokok elektrik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian adalah nikotin cair dapat dikategorikan sebagai produk tembakau atau HPTL sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya. Untuk itu informasi yang dicantumkan didalam kemasan nikotin cair sangat diperlukan dengan tujuan untuk melengkapi hak konsumen dan merupakan bentuk kewajiban dari pelaku usaha sesuai denga pasal 7 huruf b Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. The purpose of writing is to determine the protection of e-cigarette consumers who do not include information labels and health warnings as well as the responsibility of business actors due to the dangers posed by the consumption of e-cigarettes. This research uses normative legal research method. The result of this research is that liquid nicotine can be categorized as a tobacco product or HPTL as stated in article 1 number 18 Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 67 / PMK.04 / 2018 concerning the trade of excisable goods whose excise is paid off by attaching an excise tape or affixing other signs of payment of excise. For this reason, the information contained in the liquid nicotine packaging is very necessary with the aim of completing consumer rights and is a form of obligation of business actors in accordance with article 7 letter b of Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

ANALISIS PEMAKNAAN UNSUR KEBARUAN DALAM PENGATURAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA (Studi Kasus EcoBottle vs Biolife) Destri Ayu Larasati Mahayana; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu yang untuk mengetahui kriteria unsur kebaruan (novelty) dalam pengaturan desain industri di Indonesia serta dan untuk mengkaji ratio decidendi hakim dalam menafsirkan unsur kebaruan (novelty) dalam sengketa antara Eco Bottle vs Biolife dan Biolfe Borneo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, UU Desain Industri maupun peraturan pelaksananya tidak memberikan definisi yang jelas terakit seperti apa unsur kebaruan yang digunakan dan indikator desain industri apa yang dapat disebut baru. Frasa “tidak sama” pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga dapat menimbulkan pemaknaan atau penafsiran ganda (ambiguitas). Kedua, berdasarkan analisis putusan-putusan pada kasus antara Eco Bottle vs Biolife, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat disparitas putusan pengadilan dalam praktek penegakkan hak desain industri di Indonesia. Terdapat kekaburan norma pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri khususnya pada frasa “tidak sama” karena tidak ada penjelasan lebih mendetail mengenai makna atau tafsiran dari frasa “tidak sama” apakah terdapat perbedaan secara signifikan atau terdapat perbedaan sedikit saja. The purpose of this study are to find out the novelty elements in the regulation of industrial design in Indonesia and to examine how is the judge's ratio decidendi in interpreting the novelty element in the dispute between Eco Bottle vs Biolife and Biolfe Borneo. This research uses normative legal research methods. The results of this research are, first, that the Industrial Design Law and its implementing regulations do not provide clear definitions regarding what the novelty elements are used and what industrial design indicators can be called new. The phrase "not the same" in Article 2 paragraph (2) of the Industrial Design Law is not explained further so that it can lead to multiple interpretations (ambiguity). Second, based on the analysis of the decisions in the case between Eco Bottle vs Biolife, it can be concluded that there are still disparities in court decisions in the practice of enforcing industrial design rights in Indonesia. There is a blurring of the norm in Artivle 2 Paragraph (2) of the Industrial Design Law, especially in the phrase “not the same” because there isi no more detailed explanation of the meaning or interpretation of the phrase “not the same” whether there are significant differences or there are only slight differences.

Overlapping Perlindungan Hukum Bentuk Tiga Dimensi di Indonesia Ayu Nanda Pramasari Dewi; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang konsep bentuk tiga dimensi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, menganalisis terkait dualitas pengaturan bentuk tiga dimensi terhadap probabilitas tumpang tindih pengaturan. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dualitas pengaturan perlindungan hukum bentuk tiga dimensi di Indonesia yakni dalam Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Desain Industri, adapun perlindungan tiga dimensi masing-masing Undang-Undang memiliki karakteristik perlindungan dan akibat hukum yang berbeda-beda. Menyikapi kondisi tersebut, diusulkan penataan batas antara merek 3D dan desain industri. Sudut pandang tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek berikut: bentuk umum, formulir yang tidak dapat didaftarkan, pengakuan publik, penolakan karena penggunaan dan perluasan kekhasan yang disebabkan oleh logo yang menjadi ruang lingkup merek. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Bentuk Tiga Dimensi, Overlapping, Hak Kekayaan Intelektual ABSTRACT This study aims to analyze the regulation of the concept of three-dimensional form in the provisions of the legislation. Second, to analyze the duality of the arrangement of three-dimensional shapes on the probability of overlapping the arrangement. This research is classified as a normative legal research, by utilizing a statutory and conceptual approach. This study concludes that there is a duality of three-dimensional legal protection arrangements in Indonesia, namely in the Trademark Law and the Constitution, while the three-dimensional protection of each law has different characteristics of protection and legal consequences. In response to these conditions, it is proposed to delineate the boundaries between 3D brands and industrial designs. This point of view can be seen from the following aspects: general form, forms that cannot be registered, public recognition, rejection due to use and extension of distinctiveness caused by the logo which is the scope of the brand. Key Words: Legal Certainty, Three dimensional form, Overlapping, Copyright.

Pengaturan Terkait Pelaku Usaha Yang Menimbun Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif UU Perdagangan Ida Bagus Gaga Baskara; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kekosongan hukum mengenai perbuatan pelaku usaha yang melakukan penimbunan masker dalam situasi pandemi covid-19 sehingga masker langka dan harganya tinggi. Dalam penelitian dan penulisan artikel ini metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut penelitian hukum doktrinal dengan disertai pendekatan peraturan hukum atau undang-undang dan pendekatan analisis yang digunakan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang penetapan barang kebutuhan pokok dan barang penting mengatur tentang penimbunan tetapi permasalahanya adalah, masker tidak dikategorikan atau tidak diatur sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting yang pada saat situasi pandemi masker merupakan kebutuhan yang penting sehingga mengakibatkan sanksi yang telah diatur tidak dapat diterapkan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Masker, Penimbunan ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal vacuum regarding the actions of business actors who hoard masks in the Covid-19 pandemic situation so that masks are scarce and the price is high. In the research and writing of this article, the normative legal research method or what is often called doctrinal legal research is accompanied by an approach to legal regulations or laws and an analytical approach used. The results of the study show that in Law No. 7 of 2014 concerning trade and Presidential Regulation No. 71 of 2015 concerning the determination of basic necessities and essential goods regulates hoarding but the problem is, masks are not categorized or not regulated as basic necessities and essential goods which during a pandemic situation masks are an important necessity, resulting in sanctions that have been regulated cannot be applied . Key Words: Legal Certainty, Masks, Hoarding

Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip Online Pada Aplikasi Instagram Ni Wayan Julia Pradnya Radjani; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Saat ini sedang marak berbagai jenis bisnis dengan diiringi oleh ruah kebutuhan yang membuat teknologi dalam jasa titip semakin berkembang. Dalam proses perjanjian jasa titip online ini, transaksi dan kontrak elektronik yang dibuat antar pihak membuat suatu perbuatan hukum. Hal–hal yang kerap terjadi didalam transaksi jasa titip online yaitu penipuan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa dan pembeli di dalam perjanjian jual beli melalui jasa titip online di aplikasi Instagram. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif, dimana menitik beratkan pada kajian soal norma-norma dasar yang berlaku di dalam masyarakat serta menjadi pedoman berperilaku dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approach). Pengaturan pelaksanaan layanan jasa titip online sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yang menegaskan sebuah perjanjian dimana penyedia jasa dan pembeli setuju untuk mengikatkan diri, dengan satu pihak memberikan suatu barang yang telah di titipkan dan pihak lain yang memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Adapun perlindungan bagi pelaku usaha maupun pelanggan dalam kegiatan jasa titip online berpedoman pada KUHPerdata dan Undang-Undang ITE yang dimana terdapat dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, pasal 1 butir 17 dan pasal 18 ayat 1 yang dimana dalam ketentuan tersebut yakni suatu sahnya suatu perjanjian. KUHPerdata yang dijadikan dasar hukum atas terjadinya perjanjian yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pelanggan, dan UU ITE yang menjadi dasar praktik jasa titip online ini sendiri atau dimana perjanjian tersebut mulai dibuat dan disepakati. Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli dapat dilakukan melalui jalur litigasi yakni melalui jalur pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jasa Titip Online, Aplikasi Instagram. Abstract Currently, various types of business are booming, accompanied by a large number of needs that make technology in entrusted services more developed. In the process of this online entrusted service agreement, electronic transactions and contracts made between parties create a legal action. Things that often occur in online entrusted service transactions are fraud. The purpose of this writing is to find out the legal arrangements and forms of legal protection for the parties in the sale and purchase agreement through online entrusted services on the Instagram application. The research method used is normative research, which focuses on the study of the basic norms that apply in society and becomes a guide for behavior with a statutory approach (the statue approach). The arrangement for the implementation of online entrusted services is in accordance with the provisions of Article 1457 of the Civil Code which confirms an agreement in which the parties agree to bind themselves, with one party providing an item that has been entrusted and the other party who provides a reward in accordance with the agreement. The protection for business actors and customers in online entrusted service activities is guided by the Civil Code and the ITE Law which are contained in the provisions of article 1338 of the Civil Code, article 1 point 17 and article 18 paragraph 1 which in these provisions is the validity of an agreement. The Civil Code which is used as the legal basis for the occurrence of agreements made by service providers and customers, and the ITE Law which is the basis for the practice of entrusting online services itself or where the agreement begins to be made and agreed upon. Keywords : Legal protection, online entrusting services, Application Instagram

Title

Found 35 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 35 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 35 Documents
Search