Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2021 - 2026

5.229

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas

I Made Dedy Priyanto

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 2917469

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 48 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MELONJAKNYA HARGA MASKER AKIBAT VIRUS COVID-19 Ni Putu Icha Putri Andika; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Virus COVID-19 menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Menggunakan masker merupakan salah satu upaya melindungi diri, namun harga masker jenis N95 maupun masker konvensional melonjak. Perlindungan Konsumen adalah suatu cara guna memberi kepada konsumen suatu perlindungan dan suatu jaminan kepastian hukum. Tujuan studi ini untuk menelaah terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggungjawab pelaku usaha terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19. Penulisan jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum yaitu secara normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan serta komparatif. Hasil dari studi menunjukan yaitu Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19 dalam UU Perlindungan Konsumen, pengaturan guna memperoleh suatu barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar dalam situasi yang mendesak (force majeure) belum optimal dan diperlukan suatu pengaturan spesifik berkaitan dengan hal tersebut. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19 dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen tersebut tidak dapat ditemukan ketentuan yang mengenai kewajiban pelaku usaha untuk tetap menjaga nilai tukar barang agar tetap sesuai dengan kondisi dan mutu barang. The COVID-19 virus is causing public unrest. Using a mask is one of the efforts to protect themselves, but the price of N95 type masks and conventional masks soared. Consumer Protection is a way to provide protection and guarantees of legal certainty to consumers. The aim of this study is to elucidate or explain legal protections of consumers and business actors responsibility related to soaring mask prices due to the COVID-19 virus. This study used a legal research methode that normative with statutory and comparative approach. The result of this study have shown that legal protections for consumers related to soaring mask prices due to COVID-19 viruses in Consumer Protection Act, arrangements for obtaining much-needed goods in accordance with exchange rates in urgent situations (force majeure) are not optimal and a specific arrangement is required. The responsibility of business actors to consumers is related to the soaring price of masks due to the COVID-19 virus in Article 7 of Consumers Protection Act. It cannot be found that the provisions about the obligations of the business actors to keep the exchange rate of goods in accordance with the conditions and quality of goods.

PELAKSANAAN PERATURAN TERKAIT UPAH MINIMUM DI PT BPR PENEBEL PADA MASA PANDEMI COVID-19 Komang Ayu Vika Triana Putri; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui pelaksanaan peraturan terkait Upah Minimum di PT BPR Penebel pada masa pandemi COVID-19; serta mengetahui pemenuhan hak pekerja terkait dengan upah yang didapatkan ditengah pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang hendak mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dilapangan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan yaitu: pelaksanaan peraturan terkait upah minimum pada masa pandemi COVID-19 di PT BPR Penebel masih berjalan dengan sebagaimana mestinya. Adapun gaji terendah pekerja di PT BPR Penebel saat ini yaitu Rp. 2.700.000,00 per bulan, dimana gaji tersebut sudah lebih dari upah minimum khususnya Upah Minimum Kabupaten Tabanan saat ini; kemudian, berkaitan dengan pemenuhan hak memperoleh upah pekerja ditengah pandemi covid-19, pemerintah telah menerbitkan “Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.” Berdasarkan surat edaran tersebut dapat diketahui bahwa ditengah pandemi COVID-19 ini, setiap pekerja bahkan yang terjangkit COVID-19 tetap memiliki haknya yakni memperoleh upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain itu dengan mempertimbangkan kelangsungan usahanya akibat COVID-19, pengusaha dapat melakukan perubahan terhadap besaran upah dan tata cara pembayaran upah pekerjanya sesuai kesepakatan dengan pekerjanya. Akan tetapi, surat edaran tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sehingga baik pekerja maupun pengusaha harus tetap tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. This research aims to: determine the implementation of regulations regarding the Minimum Wage at Penebel Rural Bank during this COVID-19 pandemic as well as to find out the fulfillment of worker related to the wages earned during this COVID-19 pandemic. Research method that was used is empirical legal research. The results of this research indicate: the implementation of regulations related to the minimum wage during the COVID-19 pandemic at Penebel Rural Bank is still running properly. The lowest salary for workers at Penebel Rural Bank is currently IDR 2,700,000.00 per month, where the salary is already more than the minimum wage, especially the current Minimum Wage for Tabanan Regency; then, regarding to fulfilling the right to get wages for workers during this Covid-19 pandemic, the government has issued Minister of Manpower Circular Number M/3/HK.04/III/2020. Based on this circular, it can be seen that during this COVID-19 pandemic, every worker/laborer even those infected with COVID-19 still has the right to receive wages in accordance with the statutory regulations, beside that by considering the continuity of their business due to COVID-19, employers can make changes to the amount of wages and procedures for paying workers/laborers according to the agreement with the worker/laborer. However, circular letters are not included in the category of statutory regulations so that both workers and entrepreneurs must abide by the Labour Law.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERKAIT WANPRESTASI OLEH KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERBASIS ONLINE I Gusti Ayu Sita Rani Devi; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Artikel ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian jual-beli yang dilakukan secara online menurut ketentuan hukum di Indonesia dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha apabila terjadi tindakan wanprestasi oleh konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik berbasis online Karya ilmiah ini disusun berdasar pada metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu cara/metode yang melaksanakan penelitian hukum menggunakan norma-norma hukum sebagai objek penelitiannya. Materi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dihimpun dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dll. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan mengenai keabsahan suatu perjanjian jual-beli online terdapat pada Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik jo Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan terdapat 4 prasyarat untuk suatu kontrak/perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, adanya suatu objek tertentu, dan causa yang halal. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian konsumen tidak beritikad baik dengan melakukan tindakan wanprestasi, maka pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. This article was prepared with the aim of reviewing the validity of online transaction agreements according to legal provisions in Indonesia and legal protection owned by business actors in the event of default by consumers in online-based electronic transactions. This scientific work was prepared based on legal research methods. normative, namely a method of carrying out legal research using legal norms as the object of research. The data used in writing scientific papers is obtained from primary legal materials such as legislation and secondary legal materials such as books, scientific papers, research results, etc. The result of this research is that the regulation regarding the validity of an online transaction agreement is contained in Article 46 paragraph (2) Government regulations Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions in conjunction with Article 1320 of the Civil Code which states that there are 4 prerequisites for a contract / agreement that can be said to be valid, namely the existence of an agreement, the ability of the parties, the existence of a certain object, and a lawful cause. If the implementation of the consumer agreement does not have good intentions by committing acts of default, the business actor has the right to legal protection in accordance with the provisions of Article 6 of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA DAMPAK COVID-19 SEBAGAI KEADAAN MEMAKSA I Putu Yudhi Setiawan; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan jurnal ini membahas mengenai mewabahnya covid-19 dikaitkan dengan keadaan memaksa (force majeure) dan membahas tentang dulisme perlindungan hukum bagi pekerja/tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja karena keadaan memaksa (force majeure) dan akibat yuridis terhadap PHK tersebut. Penelitian memakai metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undandangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wabah pandemi covid-19 dapat dijadikan alasan keadaan memaksa (force majeure) bagi pemberi kerja dalam melakukan PHK kuncinya adalah pihak yang bersangkutan dapat menjelaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi perjanjian bukan karena dirinya dan tidak semua perusahaan dapat menyatakan dirinya dalam keadaan memaksa (force majeure). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja karena keadaan memaksa (force majeure) tercermin dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yaitu berupa memberikan hak atas ganti kerugian, uang pesangon, dan uang pensiun. The purpose of writing this journal discusses the outbreak of Covid-19 associated with force majeure and discusses legal protection drafts for workers / laborers who have been terminated due to force majeure and the juridical consequences of layoffs. The research uses normative research methods, using a statutory approach. The results of this study indicate that the Covid-19 pandemic outbreak can be used as a reason for force majeure for employers to lay off the key, the key is that the party concerned can explain that failure to fulfill the agreement is not because of him and not all companies can declare themselves in a state force majeure. Legal protection for workers affected by termination of employment due to force majeure is reflected in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning work copyright which regulates legal protection for workers, namely providing the right to compensation, severance pay, and pension money.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN PERMEN SEBAGAI PENGGANTI UANG KEMBALIAN Luh Made Pradnya Narapatni; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari studi ini adalah agar kita mengetahui bagaimana pengaturan penggantian sisa uang kembalian yang diganti dengan permen berdasarkan aturan terkait dan juga agar kita mampu memahami dan juga tahu bagaimana saja perlindungan hukum untuk konsumen yang menerima permen sebagai alternatif uang kembalian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Studi ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan UndangUndang yang dilakukan dengan menganalisa Peraturan Perundang-Undangan dan juga aturan yang berkaitan dengan ketentuan yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang terjadi dwewasa ini. Dari hasil penulisan artikel studi ini menunjukkan bahwa, dewasa ini pengembalian uang sisa pembayaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha seperti minimarket/supermarket yang menggunakan permen sudah sering terjadi. Hal ini tentunya akan menimbulkan penyimpangan dari segi kaidah hukum, karena perbuatan tersebut dapat menjadi masalah jika pembeli sebagai konsumen tidak menerimanya. Oleh sebab itu diperlukan tinjauan hukum berdasarkan aturan terkait dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang telah tercantum dalam Peraturan PerundangUndangan Nomor 8 tahun 1999. The purpose of this study is for us to know how the arrangements for replacing the remaining change with candy based on the relevant rules and also so that we are able to understand and also know how the legal protection for consumers who receive candy as an alternative to change based on the Consumer Protection Law UUPK). This study uses a normative legal research method using a statute approach which is carried out by analyzing the Laws and Regulations and also the rules relating to provisions relating to legal issues that occur today. The results of the writing of this study article indicate that, nowadays, refunds of the remaining payments made by business actors such as minimarkets / supermarkets that use candy are common. This of course will cause deviation from the point of view of the rule of law, because this action can be a problem if the buyer as a consumer does not accept it. Therefore, it is necessary to have a legal review based on the related rules and also the Consumer Protection Law, which has been stated in the Law Number 8 of 1999.

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA E-WALLET DANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Fiona Pappano Naomi; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sistem perlindungan hukum dan pertanggungjawaban yang diperoleh pengguna dompet elektronik Dana apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh masalah pada sistem pelayanan fitur-fitur yang diberikan pada aplikasi tersebut. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang. Hasil studi menunjukan bahwa pengguna dapat melakukan penuntutan atas kerugian yang mereka alami sebagai wujud pemenuhan atas hak-haknya sebagai pengguna dompet elektronik serta pihak dompet elektronik (e-wallet) Dana bertanggung jawab atas kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna aplikasi tersebut yaitu pihak dompet elektronik (e-wallet) bertanggung jawab atas pemberian ganti rugi dan pemberian informasi yang jelas, informasi tersebut berupa informasi mengenai term & condition yang memaparkan secara jelas bagaimana tanggung jawab kedua belah pihak baik konsumen dan penyedia aplikasi, dan tanggung jawab ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan sistem dompet elektronik (e-wallet) Dana. This article has a purpose that is to anlyze the system of the legal protection and obligations obtained by Dana consumers by Dana e-wallet if there are losses caused by problems with the service system features provided in the application. The writing of this article uses a normative research through statute approach. The results of the study show that the users can sue for their losses as a form of fulfilling their rights as a user of e-wallet and e-wallet Dana must provide accountability in the form of compensation for losses suffered by the users and e-wallet Dana must be responsible for errors that result in losses to users of the application, so e-wallet Dana parties must be responsible by giving compensation and giving clear information, this information is in the form of information about terms & conditions which clearly describes the responsibilities of both parties, both consumers and application providers, and compensation for damages caused by damage to the electronic wallet system (e -wallet) Dana.

KENDALA DALAM PENDAFTARAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS Tornando Sinaga; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk dapat diketahuinya kendala-kendala apa yang dihadapi dalam rangka perlindungan Indikasi Geografis serta prinsip yang terkandung didalamnya. Metode penelitian yang dipakai untuk pembuatan jurnal ini yakni metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pendaftaran Indikasi Geografis yaitu yang pertama masyarakat yang tidak mengetahui perlindungan Indikasi Geografis. Kedua, pemerintah yang tidak aktif dalam pembinaan produk potensi Indikasi Geografis. Ketiga, produk hukum yang terdapat kekaburan norma, selain itu juga terdapat prinsip keadilan, ekonomi, kebudayaan serta sosial. The aim of this study is to discern what obstacles are encountered in order to protect the geographic indications and principles embodied in them. Vang’s research method is used for journal namely normative law study method and vang morbidity is legislation approach. Results obtained research indicates that vang obstacles are encountered in geographic indication registration the first society that does not know the protection of geographical indications. Second, governments that are dormant in the manufacturing of products potential geographic indications. Third, a product of laws with a diffusion of norms. Besides principles of justice, economics, culture and social.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA KREATOR TIKTOK ATAS KONTEN CIPTAANNYA SEBAGAI KARYA SINEMATOGRAFI Ni Putu Radha Pradina Putri; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk menelaah kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta terhadap kreator TikTok atas video ciptaannya sebagai salah satu hak cipta karya sinematografi. Adapun studi ini termasuk sebagai suatu penelitian hukum normatif dengan menggunakan statute approach. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait hubungan hukum yang timbul antara kreator TikTok sebagai pengguna platform dengan pihak TikTok sebagai agen elektronik baru akan mengikat para pihak bilamana telah didasarkan dengan syarat sahnya kontrak elektronik menurut Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 dan ketentuan klausula baku sesuai Pasal 18 ayat (1) UU PK. Kemudian berkaitan dengan penjaminan perlindungan hak cipta terhadap para kreator TikTok masih menimbulkan persoalan hukum, hal ini dikarenakan ketentuan layanan TikTok yang memuat perjanjian lisensi berpotensi melanggar ketentuan Pasal 82 UU HC yang menentukan pembatasan dalam mengadakan suatu perjanjian lisensi. This study aims to examine the legal certainty in copyright protection of TikTok creators for their videos as one of the copyrights for cinematographic works. This study is included as a normative legal research using a statute approach. Based on the results of this study, it shows that the legal relationship that arises between TikTok creators as platform users and TikTok as a new electronic agent will bind the parties when it has been based on the legal conditions of an electronic contract according to Article 46 paragraph (2) PP No. 71 of 2019 and the provisions of standard clauses in accordance with Article 18 paragraph (1) of the PK Law. Then with regard to guaranteeing copyright protection for TikTok creators, it still raises legal problems, this is because the provisions of TikTok's service contain a license agreement that violates the provisions of Article 82 of the HC Law which determine restrictions in entering into a license agreement.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK BERBAHAYA Gusti Ayu Karolina; I Made Dedy Priyanto; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian artikel ilmiah ini adalah mengkaji perlindungan hukum terkait, terhadap konsumen yang menderita kerugian yang berakibat dalam menggunakan produk kosmetik yang dimana memuat bahan-bahan berbahaya serta pertanggung jawaban hukum dari pelaku usaha terhadap konsumen yang dirasa dirugikan. Metode penulisan penelitian artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan acuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. hasil penelitian tersebut menunjukan kesimpulan bahwa pelaku usaha kosmetik dimana pengedarannya memuat bahan-bahan berbahaya, telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen diantaranya pasal 4 huruf a, pasal 7 huruf d dan pasal 8 huruf d. Pada pertanggung jawaban pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik dengan bahan yang berbahaya diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh sesaui dengan ketntuan pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen. The purpose of this study is to examine the legal protection of consumers who suffer losses due to using cosmetic products that contain hazardous ingredients and the legal liability of business actors to consumers who suffer losses. The method of this research uses normative legal research methods with reference to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. From the results of this study, it can be concluded that comestics business actors who have distributed which contain hazardous ingredients have violated the Consumer Protection Law, including article 4 letter a, article 7 letter d and article 8 letter d. On the responsibility of business actors who distribute cosmetics with hazardous ingredients are obliged to take full responsibility in accordance with the provisions of article 19 of the Consumer Protection Law.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Dibawah Tangan Penyewaan Sound System di Denpasar I Putu Galang Mahendra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Meningkatnya pola hidup manusia saat ini, mengakibatkan meningkat pula kebutuhan hidupnya. Akibat dari peningkatan pola hidup manusia tersebut dapat menimbulkan rasa jenuh dan tekanan psikologis. Oleh karena itu kebutuhan akan hiburan semakin diperlukan dimana hiburan yang bisa dinikmati adalah konser musik. Konser musik sangat menguntungkan bagi para pengusaha-pengusaha muda yaitu usaha persewaan Sound System. Pada uraian tersebut terdapat pembahasan yaitu tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terkait wanprestasi sewa-menyewa Sound System di Kota Denpasar dan Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian dibawah tangan terakait pada penyewaan Sound System di Kota Denpasar. Tulisan ini bertujuan untuk memahami pentingnya perjanjian di bawah tangan dan utuk mengetahui penyelesaian wanperstasu perjanjian di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan perundang-undangan (the statue approach) dan menggunakan jenis pendekatan fakta (fact approach). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan, dengan data umunya adalah primer yang berasal pada penelitian lapangan, sedangkan hasil pada data kepustakaan yaitu dijadikan sebagai data sekunder. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaanya bentuk perjanjian sewa menyewa Sound System di Kota Denpasar dapat dilakukan dalam 2 cara yakni dengan Membuat Perjanjian Tertulis Dibawah Tangan, dan Perjanjian Secara Lisan. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi terhadap perjanjian dibawah tangan terkait sewa menyewa Sound System ini ialah dilakukan melalui upaya penyelesaian non litigasi dengan bermusyawarah guna mendapatkan win-win solution tanpa ada rasa dendam dibandingkan menempuh jalur hukum. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian dibawah Tangan, Sewa-menyewa, Tanggung jawab. ABSTRACT The increasing pattern of human life today, has resulted in an increase in the needs of life. As a result of the increase in the pattern of human life, it can cause a sense of saturation and psychological pressure. Therefore, the need for entertainment is increasingly needed where the entertainment that can be enjoyed is music concerts. Music concerts are very profitable for young entrepreneurs, namely the Sound System rental business. In this description, there are problems that are discussed, namely about how the responsibilities of business actors related to default on Sound System rentals in Denpasar City and how to resolve defaults on under-handed agreements related to Sound System rentals in Denpasar City. This paper aims to understand the importance of an underhand agreement and to find out the settlement of an underhand agreement default. This study uses empirical juridical research methods, the type of approach used is the type of statutory approach (the statue approach) and uses the type of fact approach (fact approach). Sources of data used in this study using field research and literature, with generally primary data originating from field research, while the results in library data are used as secondary data. The results of this study prove that in its implementation the form of a Sound System rental agreement in Denpasar City can be done in 2 ways, namely by making a written agreement under the hand, and an oral agreement. Efforts are made to resolve the default on the contract under the hand regarding the rental of the Sound System, which is carried out through non-litigation settlement efforts by deliberation to get a win-win solution without any grudges compared to taking legal action. Key Words: Breach of Contract, Private Made Deed, lease, responsibility.

Co-Authors Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya Anak Agung Made Yuni Noviantari Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa Anita Tasya Maharani Cahyaning Buana Arya Bagus Khrisna Budi Santosa Putra Ayu Ferlina Dyah Putri Sukmadewi Febrianita Dinar Pramesti Fiona Pappano Naomi Gede Odhy Suryawiguna Robed Gusti Ayu Karolina Gusti Ayu Sandrina I Dewa Gede Agung Dyas Praditya I Dewa Gede Ngurah Sena Agung I Gusti Ayu Sita Rani Devi I Made Agus Resa Dwi Baskara I Made Jaya Suastika I Nyoman Jaya Wardana I Putu Galang Mahendra I Putu Sudarma Sumadi Ida Ayu Made Manik Nareswari Kadek Agung Krisdian Mahendra Kadek Diki Kristian Adinata Kadek Earliana Putri Kadek Krisnanda Pandi Putri Kadek Mira Dewi Nuastari Komang Ary Mahayasa Komang Ayu Vika Triana Putri Kukuh Prabowo Putra Dipayana Luh Made Pradnya Narapatni Made Angga Bagaskara Made Ayu Citra Putri Sani Michelle Daniela Silaban Muhammad Rifaldy Ni Made Dwikayanti Ni Nyoman Claudia Nareswari Ni Nyoman Devi Kartikasari Ni Putu Icha Putri Andika Ni Putu Radha Pradina Putri Nur faizah Nyoman Ngurah Bagus Wiradharma Giri Putu Galuh Luwihati Arkananda Putu Pratama Wira Wira Adhyaksa Putu Reza Aditya Tirandika Putu Yudi Setiawan Reynold Bastian Gedesake Hutabarat Rosa Fitriyana Sinaga Sathyananda Linggam Deva Tornando Sinaga

Title

Found 48 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 48 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 48 Documents
Search