Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.509
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Made Dedy Priyanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KEABSAHAN PRAKTIK JUAL-BELI EMAS VIRTUAL DI APLIKASI PEGADAIAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Ni Nyoman Devi Kartikasari; I Made Dedy Priyanto; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan daripada jurnal ini yakni, untuk mengetahui keabsahan praktik jual-beli emas secara virtual di aplikasi pegadaian digital menurut hukum perdata serta untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dalam praktik jual beli emas secara virtual di aplikasi pegadaian digital menurut hukum perdata. Penelitian ini memakai tata cara riset yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (the case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi keabsahan praktik jual-beli emas virtual di aplikasi pegadaian digital telah sah secara hukum. Belum adanya regulasi yang spesifik yang mengatur mengenai praktik jual-beli emas virtual menyebabkan perjanjian jual-beli emas virtual di aplikasi pegadaian digital belum dapat diakui kepastian hukumnya. Kata Kunci : Jual-Beli, Emas Virtual, Aplikasi, Pegadaian ASBTRACT The purpose of writing this journal is to find out the validity of the practice of buying and selling gold virtually in digital pegadaian applications according to civil law and to find out how legal certainty is in the practice of buying and selling gold virtually in digital pawnshop applications according to civil law. This study uses normative juridical research procedures using the statutory approach and the case approach. The results of this study indicate that in terms of the validity of the practice of buying and selling virtual gold in digital pegadaian applications, it is legally valid. The absence of specific regulations governing the practice of buying and selling virtual gold has resulted in virtual gold buying and selling agreements in digital pegadaian applications not being able to recognize legal certainty. Keywords : Buying-selling, Virtual Gold, Applications, Pegadaian
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM BERDASARKAN PADA HUKUM ISLAM Ayu Ferlina; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengidentifikasi akibat hukum yang timbul jika melangsungkan perkawinan beda agama khususnya antara muslim dengan non muslim di ranah Hukum Islam. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul apabila terjadinya perkawinan antara muslim dengan non muslim menurut hukum Islam yaitu status perkawinan tersebut tidak sah (dalam Pasal 40 KHI dan Pasal 44 KHI) dan karena perkawinan itu, maka anak yang hadir dalam pasangan tersebut pun dianggap anak tak sah/anak luar kawin yang juga berdampak pada hubungan perdata sang anak dengan ayahnya. Kata Kunci: Akibat Hukum, Beda Agama, Perkawinan, Muslim, Non-Muslim. ABSTRACT The purpose of this study is to identify the legal consequences that arise if interfaith marriages are held, especially between Muslims and non-Muslims in the realm of Islamic law. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The results of the study show that the legal consequences that arise when a marriage between a Muslim and a non-Muslim occurs according to Islamic law is that the marital status is invalid (in Article 40 KHI and Article 44 KHI) and because of the marriage, the children present in the couple are also considered children illegitimate/out of wedlock child which also has an impact on the child's civil relationship with his father. Keywords: Different Religion, Legal Consequences, Marriage, Muslim, Non Muslim.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI YANG DIAKIBATKAN OLEH PANDEMI Putu Pratama Wira Wira Adhyaksa; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to examine the problems that are happening in Indonesia, especially when the pandemi has hit like now. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The results of the study show that the government is taking a path to make new regulations as an effort to overcome the crisis that occurred in Indonesia, namely the issuance of OJK Regulation Number 11 /POJK.03/2020 concerning "National Economic Stimulus as a Counter Cyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019". It is hoped that this regulation can at least be a breath of fresh air for people who are in trouble because they are dealing with banking businesses
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA STATUS KEPEMILIKAN TANAH DI KOTA BATAM Febrianita Dinar Pramesti; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Terdapat perbedaan pengklasifikasian serta prosedur dalam pengurusan Hak atas Tanah di Kota Batam. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi problematika dalam penetapan status Hak Milik atas Tanah di Kota Batam. Penelitian hukum yang dijadikan metode dasar penulisan ini adalah yuridis normatif dengan mencermati segala bentuk aturan serta segala hal berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Dengan adanya penetapan bahwa lahan yang terdapat di Kota Batam dikelola dalam bentuk Hak Pengelolaan, hal ini menunjukkan bahwa Hak Pengelolaan merupakan salah satu bentuk penguasaan Negara atas tanah di Kota Batam yang dikelola Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai merupakan kedua Hak Pengelolaan dimana BP Batam berikan. Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ini mewajibkan masyarakat untuk membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Namun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat pemilik sertifikat Hak Milik atas Tanah (SHM). Presentase pemilik SHM atas Tanah di Batam hanya sedikit jika dibandingkan dengan pemilik tanah yang masih berstatus Hak Guna Bangunan. Dengan diberikannya Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai secara parsial oleh Badan Pengusahaan Batam, Hak Milik atas Tanah masyarakat Kota Batam dapat ditemukan pada Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 1998, Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 500-3460 dan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kata Kunci : Sertifikat Hak Milik, Penetapan Status, Prosedur Pengurusan, Kota Batam ABSTRACT There are differences in classification and procedures in the management of land rights in Batam City. The purpose of writing this journal is to find out what is problematic in establishing the status of land ownership in Batam City. The legal research that became the basic method of this writing is a normative jurisprudence, reflecting all forms of rules as well as everything related to the issues being discussed. With the establishment that the land in Batam City is managed in the form of Management Rights, it indicates that Management Rights is one of the forms of State ownership of land in the Batam city managed by Badan Pengusahaan Batam. (BP Batam). Building Usage and Usage Rights are both management rights that BP Batam grants. The right to use the building and the right of use obliges the public to pay the Authority's Annual Compulsory Payment (UWTO). However, this does not apply to the community holding the Certificate of Land Property (SHM). The presentation of the owner of the SHM over the Land in Batam is only small if compared with the landowner who still holds the right to use the Building. By granting it the right of use of buildings and the right to use in part by the Chartered Enterprise Agency, the property rights of the citizens of Batam can be found in the Decree of the Minister of Agriculture/Head of the National Farming Agency No. 6 of 1998, the Letter of Reference of the Ministry of Agricultural Affairs/Heads of the national Farming Authority No. 500-3460 and the Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. Keywords : Freehold Title, Status Determination, Management Procedure, Batam City
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU INVESTASI ASET KRIPTO DI INDONESIA Cokorda Gede Bagus Mahardinata Pemayun; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 6 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji permasalahan status hukum pelaku investasi aset kripto di Indonesia dan efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk dari perlindungan konsumen dalam investasi pada aset kripto. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan berbasis perundang-undangan, serta konsep dari teori ilmu hukum, yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan status hukum pelaku investasi aset kripto di Indonesia telah memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan terkhususnya dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Keabsahan transaksi aset kripto juga telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun demikian, efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku investasi aset kripto masih menghadapi berbagai tantangan. Walaupun telah terdapat kerangka hukum yang komprehensif, implementasi perlindungan hukum dari berbagai produk hukum tersebut belum optimal. Hal ini tercermin dari masih maraknya kejahatan terkait aset kripto seperti penipuan, penggelapan, dan serangan phishing yang menimbulkan kerugian signifikan bagi pelaku investasi. Permasalahan ini diperparah dengan adanya ketidakjelasan dalam beberapa aspek regulasi, seperti mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lintas yurisdiksi, serta keterbatasan dalam kapasitas pengawasan oleh otoritas terkait.   Kata kunci: Aset Kripto, Perlindungan Konsumen, Investasi.   ABSTRACT   The purpose of this study is to examine the problem of the legal status of crypto asset investment actors in Indonesia and the effectiveness of laws and regulations in Indonesia as a form of consumer protection in investing in crypto assets. This research uses empirical juridical methods with a legislation-based approach, as well as concepts from legal science theory, which are sourced from primary and secondary legal materials. The results of this study show that the legal status of crypto asset investment actors in Indonesia has been legitimized through various laws and regulations, especially in Bappebti Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Crypto Asset Physical Market on the Futures Exchange. The validity of crypto asset transactions has also fulfilled the terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Nevertheless, the effectiveness of laws and regulations in providing legal protection for crypto asset investment actors still faces various challenges. Although there is a comprehensive legal framework, the implementation of legal protection from these various legal products has not been optimal. This is reflected in the prevalence of crimes related to crypto assets such as fraud, embezzlement, and phishing attacks that cause significant losses to investment actors. This problem is exacerbated by the lack of clarity in several aspects of the regulation, such as dispute resolution mechanisms and cross-jurisdictional law enforcement, as well as limitations in supervisory capacity by relevant authorities.   Keywords: Crypto Assets, Consumer Protection, Investment.  
Pengaturan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris dalam Penggunaan Media Sosial Anak Agung Ngurah Krisna Pratama; I Made Dedy Priyanto
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p7

Abstract

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui kesesuaian antara Kode Etik Notaris dan kewajiban serta larangan UU ITE bagi Notaris yang mengunggah konten penyuluhan hukum di media sosial dan kepastian hukum atas ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Jabatan Notaris serta menggunakan suatu pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penyuluhan hukum oleh notaris melalui sarana media sosial belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut Notaris turut menyelipkan unsur promosi diri, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris. Akibat hukum notaris yang melakukan promosi dengan dalih penyuluhan hukum melalui media sosial notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, peringatan keras, pemeberhentian sebagai notaris dalam melakukan jabatannya.
Co-Authors Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya Anak Agung Made Yuni Noviantari Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa Anak Agung Ngurah Krisna Pratama Anita Tasya Maharani Cahyaning Buana Arya Bagus Khrisna Budi Santosa Putra Ayu Ferlina Cokorda Gede Bagus Mahardinata Pemayun Dyah Putri Sukmadewi Febrianita Dinar Pramesti Fiona Pappano Naomi Gede Odhy Suryawiguna Robed Gusti Ayu Karolina Gusti Ayu Sandrina I Dewa Gede Agung Dyas Praditya I Dewa Gede Ngurah Sena Agung I Gusti Ayu Sita Rani Devi I Made Agus Resa Dwi Baskara I Made Jaya Suastika I Nyoman Jaya Wardana I Putu Galang Mahendra I Putu Sudarma Sumadi Ida Ayu Made Manik Nareswari Kadek Agung Krisdian Mahendra Kadek Diki Kristian Adinata Kadek Earliana Putri Kadek Krisnanda Pandi Putri Kadek Mira Dewi Nuastari Komang Ary Mahayasa Komang Ayu Vika Triana Putri Kukuh Prabowo Putra Dipayana Luh Made Pradnya Narapatni Made Angga Bagaskara Made Ayu Citra Putri Sani Michelle Daniela Silaban Muhammad Rifaldy Ni Made Dwikayanti Ni Nyoman Claudia Nareswari Ni Nyoman Devi Kartikasari Ni Putu Icha Putri Andika Ni Putu Radha Pradina Putri Nur faizah Nyoman Ngurah Bagus Wiradharma Giri Putu Galuh Luwihati Arkananda Putu Pratama Wira Wira Adhyaksa Putu Reza Aditya Tirandika Putu Yudi Setiawan Reynold Bastian Gedesake Hutabarat Rosa Fitriyana Sinaga Sathyananda Linggam Deva Tornando Sinaga