Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Interpretasi Hukum
Ida Ayu Dwi Wirautami
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ida Ayu Dwi Wirautami; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 12B tentang gratifikasi belum secara tegas menyebutkan layanan seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi. Rumusan masalah yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah bagaimana sebaiknya gratifikasi seksual diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Supaya pemerintah dapat mengantisipasi gratifikasi seksual ini dengan lebih teliti dan segera merancang aturan khusus yang mampu mengatur secara keseluruhan aspek dalam gratifikasi seksual supaya tercapainya pemerintahan yang aman dan bersih di masa yang akan datang. Metode penulisan yang di gunakan adalah Metode yuridis normative karena adanya norma kabur khususnya mengenai gratifikasi dalam bentuk layanan seksual yang seringkali terjadi namun Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum menyebutkannya secara tegas sebagai salah satu bentuk gratifikasi. Pemerintah Indonesia perlu melakukan perbandingan hukum dengan negara Singapura. Meskipun Singapura tidak memiliki aturan khusus mengenai gratifikasi seksual namun Singapura tetap bisa memidanakan pelaku gratifikasi seksual Kata Kunci: Gratifikasi, Seksual, Tindak Pidana
Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanganan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Dokter Ida Ayu Dwi Wirautami; I Ketut Rai Setiabudhi
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.3.3.6379.467-474

Abstract

The rise of malpractice cases in Indonesia occurs due to the fault or negligence of a doctor in an effort to take medical action against patients. The purpose of this paper is to find out related to criminal liability for the handling of malpractice carried out by doctors based on law no. 29 of 2004 concerning the practice of medicine and the Criminal Code as well as criminal law arrangements for doctors who commit malpractice acts in the future. Normative legal research in this study departs from vague norms that do not explain specifically the policy of formulating criminal liability for the handling of malpractice carried out by doctors. As a result of this writing, there is no criminal liability policy for the handling of malpractice carried out by doctors clearly written in the Criminal Code and the Medical Practice Law, so it is felt that it is difficult to solve problems related to malpractice. The regulation of malpratics in the future is to make or update formulations and orientations related to laws and regulations regarding criminal acts or acts of medical malpractice and reformulate subsequent regulations through penal mediation as an ius constituendum policy in the context of updating criminal law in Indonesia.
Co-Authors ANAK AGUNG SRI UTARI I Ketut Rai Setiabudhi