Ni Made Deby Anita Sari
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINDAK PIDANA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Ni Made Deby Anita Sari; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak adanya pengaturan yang jelas dan tegas baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya mengenai tindak pidana mutilasi menjadi latar belakang ditulisnya jurnal yang berjudul “Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dikarenakan adanya norma kabur mengenai mutilasi dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jurnal ini membahas mengenai tindak pidana mutilasi beserta pasal-pasal KUHP yang dapat dikaitkan dengannya. Mutilasi adalah proses atau tindakan perusakan tubuh korban dengan memotong-motong tubuh korban. Pengaturan mutilasi dalam KUHP dapat dikaitkan dengan Pasal 180, 181, 338, 340 dan 355 KUHP. Rumusan pasal-pasal KUHP tersebut menunjukkan bahwa mutilasi dilarang, dikarenakan tindak pidana mutilasi merupakan kejahatan keji dan sadis terhadap kemanusian. Kriminalisasi terhadap tindakan mutilasi membutuhkan suatu aturan pidana yang mengatur secara tegas mengenai hal tersebut. Kata Kunci: Tindak Pidana, Mutilasi, KUHP
REFORMULASI DEFINISI ANAK SEBAGAI AHLI WARIS PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Ni Made Deby Anita Sari; I Nyoman Bagiastra; I Made Arya Utama
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 10 No 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v10i2.84763

Abstract

Civil servants have the rights of protection, maintenance and welfare. Civil Servants pension security and Old Age Security are given as protection for the continuity of old-age income, as a right and as a reward for the service of civil servants given in the national social security program. When a civil servant dies, and the event that their widow/widower has also died, it will be given to his children. Thus, it can be seen that the heirs of retired civil servants who are entitled to civil servant insurance are limited to widows/widowers or their children. This writing aims to examine and resolve confusion arising from the ambiguity of the definition of children who are entitled to receive pension insurance from their parents who are retired civil servants when their parents have died. This study uses normative legal research methods to analyze the vague norms. The ambiguity of the definition of children in the law Number 11 of 1969 will cause problems in determining the position of children as heirs of pension rights for Civil Servants pensioners. After doing research, it is known that the position of adopted children is only entitled to an adopted child allowance. Meanwhile, children as recipients of the rights of pension are only legitimate biological children or legalized biological children.