Claim Missing Document
Check
Articles

BALI DALAM PENGEMBANGAN PENGOBATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER (Kajian Yuridis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer) Bagiastra, I Nyoman; Sudantra, I Ketut
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol 2, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.895 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v2i2.17487

Abstract

Traditional medicine by the people in several regions in Indonesia is very diverse. Communities in a particular area have different ways and techniques in traditional medicine, this is because culture and understanding and also the biodiversity found in the environment in which they live and the local wisdom they have is the cause of the emergence of various cultural products. Given that Bali has a culture related to the understanding of traditional medicine since ancient times, inherited from generation to generation, it has the potential to carry out complementary traditional medicine that has local wisdom. Usadha was populist in Bali carried out by a balian. There are several types of balian that are contained in the palm bodon ejection in accordance with the field and purpose. Normatively, the government has issued Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 15 of 2018 concerning the Implementation of Complementary Traditional Health Services as a basis for implementing complementary traditional medicine. There are provisions that need to be studied and criticized so that they do not have the potential to hinder if Bali carries out complementary traditional medicine services in the future.
MODEL PENGATURAN ANTI OBESITAS DALAM RANGKA PENGUATAN SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA Bagiastra, I Nyoman; Yuliartini Griadhi, Ni Made Ari
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v8i2.22377

Abstract

Secara regulasi, sejatinya pemerintah Indonesia menyadari akan bahaya dampak serta resiko  yang ditimbulkan dari obesitas. Terlihat dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji yang selanjutnya diamandemen dengan Permenkes Nomor 63 Tahun 2015. Di Negara maju yaitu Amerika dan Jepang memiliki program khusus serta regulasi terkait penanganan obesitas. Malaysia merupakan yang menjadi negara pertama di Asia yang memiliki undang-undang antiobesitas agar obesitas menurun di masyarakatnya. Roscoe Pound menyatakan hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat (law as a tool of social engineering). Hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. Prevalensi obesitas di Indonesia mengalami peningkatan mencapai tingkat yang membahayakan. Intervensi pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan, yatu dengan membuat suatu regulasi sebagai alat untuk merekayasa sosial terkait permasalahan obesitas di Indonesia. Kata kunci  : Pengaturan, Obesitas, Kesehatan Masyarakat
KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY INSTITUTIONS) Tjokorda Gde Indraputra; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.405 KB)

Abstract

This paper is about corruption eradication commission institutional position asstate aid (state auxiliary institutions). Problems that occurred about haziness norms ofthe position of the KPK, here the position of the Commission as State aid agencies areextra constitutional impressed. This paper aims to understand and know about theposition of institutional corruption eradication commission as state auxiliaryinstitutions. This paper is using the method of normative legal research with the type ofanalytical approach legislation (State Approach). This paper presented a study that theinstitute is to help state agencies in the implementation of the function does not positionitself as one of the three institutions of power according “trias politica”. Commission isthe state agency that aids in carrying out its duties and authorities are independent andfree from the influence of any power. While having the independence and freedom incarrying out its duties and authorities, but the Commission still dependent on otherbranches of power in matters relating to the organization. Here the Commission has arelationship with the legislature in the selection of the membership of the Commission,while it also has links with the judiciary regarding corruption court in which theCommission as an investigator and his accusers. Here the Commission is a state agencythat aids mandated by the Act.
URGENSI KEBERADAAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH PERKOTAAN Putu Tasya Ratna Elisabeth Kusumaedi; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 04, Juni 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.472 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Urgensi Keberadaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Lingkungan Hidup Di Daerah Perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, maka lingkungan hidup sebagai ruang bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya perlu untuk dikelola dengan baik, terutama di daerah perkotaan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia melegalisasi kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk diterapkan menjadi Peraturan Daerah yang kemudian dijadikan acuan dalam mengatur pembangunan perkotaan sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik: Perspektif UU ITE Kadek Lilyani; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud Pemerintah Indonesia untuk merespon sistem perdagangan elektronik (UU ITE). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan kontrak perdagangan secara elektronik ditinjau dari UU ITE serta mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh kontrak perdagangan elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Konsep yang ditawarkan adalah melakukan perubahan atas UU ITE dan memasukkan pengaturan keabsahan kontrak elektronik secara tegas dan jelas. Alternatif terhadap pengaturan keabsahan kontrak elektronik dalam UU ITE. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan kontrak perdagangan secara elektronik ditinjau dari UU ITE serta mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh kontrak perdagangan elektronik.. Metode Penelitian Hukum Normatif dapat di lakukan dengan cara pada sumber- sumber bahan hukum dan UU ITE yang ada kaitannya dengan penelitian ini. adalah suatau pendekatan yang di lakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE telah mengatur persoalan kontrak elektronik namun secara yuridis terdapat kendala bahwa persyaratan dari kontrak elektronik tersebut tidak dijelaskan dan diuraikan secara detail, padahal keberadaan sebuah persyaratan dalam membuat sebuah kontrak elektronik tersebut sangat diperlukan selain demi tertib dan ketaatan pada hukum, juga demi menjamin hak-hak para pihak jika terjadi wanprestasi. Kata Kunci: keabsyahan, kontrak elektronik ABSTRACT The promulgation of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is a manifestation of the Indonesian Government's response to the electronic trading system. This writing aims to find out and understand the validity of electronic trading contracts in terms of the ITE Law and to find out the consequences caused by electronic trading contracts. The research method used in this paper is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The concept offered is to make changes to the ITE Law and include regulations on the validity of electronic contracts in a firm and clear manner. An alternative to the regulation of the validity of electronic contracts in the ITE Law. This writing aims to find out and understand the validity of electronic trading contracts in terms of the ITE Law and find out the consequences caused by electronic trading contracts. this. is an approach taken to various legal rules related to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The ITE Law has regulated the issue of electronic contracts but juridically there are obstacles that the requirements of the electronic contract are not explained and described in detail, even though the existence of a requirement in making an electronic contract is very necessary in addition to order and compliance with the law, also to guarantee the rights rights of the parties in the event of default. Keywords: legality, electronic contract
URGENSI KEBERADAAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH PERKOTAAN Putu Tasya Ratna Elisabeth Kusumaedi; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 04, Juni 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.472 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Urgensi Keberadaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Lingkungan Hidup Di Daerah Perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, maka lingkungan hidup sebagai ruang bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya perlu untuk dikelola dengan baik, terutama di daerah perkotaan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia melegalisasi kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk diterapkan menjadi Peraturan Daerah yang kemudian dijadikan acuan dalam mengatur pembangunan perkotaan sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
CARA MENGAJUKAN GUGATAN DAN PERUBAHAN GUGATAN DALAM PRAKTEK PERADILAN HUKUM ACARA PERDATA I Wayan Wardiman Dinata; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.337 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata. Metode yang digunakan di dalam tulisan ini yaitu metode penelitian normatif. Tulisan ini dilatarbelakangi dari beberapa kejadian, dimana kejadian tersebut menunjukkan bahwa terkadang kuasa hukum yang telah selesai membuat gugatan mereka dan gugatan tersebut telah didaftarkan ke Bagian Keperdataan suatu Pengadilan Negeri, perlu untuk mengubah gugatan dalam penambahan gugatan ataupun pengurangan gugatan mereka dikarenakan kebutuhanclient mereka. Kebutuhan tersebut dipastikan untuk menguntungan client mereka. Namun dalam praktiknya apakah suatu gugatan yang sudah diajukan dapat diubah atau dikurangi. Kemudian apakah perubahan tersebut membawa kerugian kepada para penggugatnya.
The Ontological of State of Law of Pancasila as The Basis of Welfare State in Indonesia I Nyoman Bagiastra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p03

Abstract

The rule of law as stated in the Constitution of the Republic of Indonesia, namely article 1 Section 3 of the 1945 Constitution which states explicitly that the State of the Republic of Indonesia is a rule of law, of course, has juridical consequences that must be accounted for in the practice of community life, nation, and state. By claiming to be a rule of law, Indonesia must fulfill and realize all the requirements and principles contained in a rule of law, namely the state has the obligation and provides legal certainty for protection to realize the welfare of its citizens. The research method used is normative legal research. the welfare state is briefly described as a series of public policies and state activities in integrating economic policies and social policies for the sake of achieving prosperity.
Kedudukan Sertipikat Hak Atas Tanah terkait Berlakunya Sistem Publikasi Negatif di Indonesia Putu Astika Yasa; I Nyoman Bagiastra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p12

Abstract

The purpose of writing this article aims to provide an understanding related to how the status of property rights certificates with the enactment of the negative publication system. The research method used is a normative research method. The results of the research are (1) The regulation of land ownership rights by the people in Indonesia is regulated in Law no. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles which was later explained in more detail through Government Regulation no. 24 of 1997 concerning Land Registration as the legal basis and contains procedures for the process and settlement and, (2) Legal certainty regarding land ownership rights with the application of a negative publication system is evidenced by a land certificate which will have a permanent position after 5 (five) years. ) years no one has sued or proved otherwise. Tujuan dari penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan bagaimana kedudukan sertipikat hak milik dengan berlakunya sistem publikasi negatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitiannya adalah (1) Pengaturan hak atas kepemilikan tanah oleh masyarakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria yang kemudian dijelaskan lebih detail melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar hukumnya dan memuat mengenai tata cara proses dan penyelesaiannya dan, (2) Kepastian hukum mengenai hak atas kepemilikan tanah dengan berlakunya sistem publikasi negatif dibuktikan dengan sertipikat tanah yang dimana akan memiliki kedudukan yang tetap ketika setelah 5 (lima) tahun tidak ada yang menggugat atau membuktikan sebaliknya.
Studi Perbandingan Legalitas Pengaturan E-Cigarettes di Indonesia dengan Beberapa Negara Asia Tenggara I Made Kresnayana; I Nyoman Bagiastra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p10

Abstract

The purpose of this study is to analyze the provisions of e-ciggarette in several countries in Southeast Asia and then to examine the existing regulations in Indonesia to date. The research method used in this study is a normative legal research method with an invitation approach and a comparative approach. Results from smoking studies (show) that in neighboring countries, policies towards e-cigarettes vary. In Brunei Darussalam, Malaysia, Singapore and Vietnam, e-cigarettes are equated with tobacco cigarettes so that they use existing regulations in terms of importation, sale, and so on. Meanwhile in Cambodia, there are new regulations at the level of a Circular, Ministry of Assistance that increase sales, and places where e-cigarettes are not permitted. Thailand chose to combine existing regulations and issue new regulations related to e-cigarettes. However in Indonesia this has not been done and is only profit-oriented 57% of the customs according to the country. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis ketentuan e-ciggarette pada beberapa Negara di Asia Tenggara yang kemudian dikaitkan dengan regulasi yang ada di Indonesia hingga saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian menyatakan (menunjukkan) bahwa di negara-negara tetangga, kebijakan terhadap rokok elektrik bervariasi. Di Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan Vietnam rokok elektrik disamakan dengan rokok tembakau sehingga menggunakan aturan yang sudah ada baik itu dalam hal importasi, penjualan, dan sebagainya. Sementara di Kamboja, ada ada aturan baru setingkat Surat Edaran Kementerian yang mengatur impor, penjualan, dan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan mengonsumsi rokok elektrik. Thailand memilih mengombinasikan antara aturan yang sudah ada dan menerbitkan regulasi baru terkait rokok elektrik. Namun di Indonesia hal tersebut belum dilakukan dan hanya berorientasi pada keuntungan 57% dari bea cukai yang dibayarkan kepada negara.
Co-Authors A. A. Gede Raka Putra Adnyana Adhi Saputra, I Made Hendra Adi Putra, Salit Ngurah Bagus Anak Agung Ayu Agung Devi Anjani Jelantik Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra Anak Agung Ngurah Putra Satria Kusuma Anak Agung Titah Ratihtiari Anastasya, Dewa Ayu Julia Angga, Dewa Aristya Putra, I Kadek Krisnandika Bagus Gede Ari Rama Bagus Putu Wisnu Mandala W Bagus Putu Wisnu Mandala Weisnawa Budhi Mahayana, I Gede Candra, I Gusti Ayu Agung Dwi Dananjaya, Nyoman Adi Arya Putra Danyati, Ayu Putu Laksmi Darmawan, I Made Yogi Dewa Gede Prawira Buwana DEWI, Ni Luh Putu Yuni Sartika Dwirama Wiguna, I Made Ananda Farel Aditya Maksum Franasia, Franasia Gede Hardiyana Putra Gita Lestari, Made Ayu Gunawan, Made Gerry Holys Abdiel Lumira I Dewa Made Anom Jagadhita I Gede Agus Ngurah Gede I Gede Artha I Gede Arya Kusuma I Gede Dharma Eka Yudarsa I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ayu Widiadnyani I Gusti Ketut Bagusdharma Liran I Kadek Dwi Wisma Putra I Ketut Markeling I KETUT SUDANTRA I Komang Gede Jaya Artha Kusuma I Made Arya Utama I Made Dedy Priyanto I Made Kresnayana I Nyoman Darmadha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Sudana I Putu Donny Laksmana Putra I Putu Raka Wijaya Putra I Wayan Gede Artawan Eka Putra I Wayan Novy Purwanto I Wayan Parsa I Wayan Putra Nugraha I Wayan Wardiman Dinata Ida Bagus Adhitya Prayoga D Ida Bagus Anindya Jaya Keniten Ida Bagus Gede Pratama Ida Bagus Indra Mahardika Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Intan Pratiwi Justitio, Andrean Darven Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Julia Mahadewi Kadek Lilyani Kadek Radhitya Vidianditha Kartika, I G A Putri Ketut Leona Trida Yuliani Kirana Wiguna, Ni Komang Cahya Komang Tri Sundari Dewi Komang Wahyuni Purnama Ningrum Krista, I Kadek Laksmi, Ida Ayu Dinda Lani Eka Kumala Dewi Luh Kurnia Dharma Pertiwi, Ni Luh Nyoman Alit Aryani, Luh Nyoman Alit Made Arie Wiedhayanti Made Dita Widyantari Made Ray Adityanata Made Sintya Wahyu Wulan Astari Madeni Apriliani, Ni Putu Eka Madia, Putu Bella Mania Mahardika, Muhammad Panji Mahendra Junior, Gde Putra Mahendra, I Wayan Agus MANGGALA, Ni Kadek Erika Marheni, Lily Ni Kadek Ditha Angreni Ni Luh Dina Yuliana Ni Luh Gede Astariyani Ni Made Adinda Wikan Dewi NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Ni Made Asri Alvionita Ni Made Deby Anita Sari Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Nyoman Trisnadi Piranti Sari Dewi Ni Putu Ayu Yuliana Murni Ni Putu Meiliana Dewantari NOHANA, Ni Gek Ayu Septi Nugraha, Putu Bagus Satya Nyoman Edy Febriana Nyoman Rexa Danandhika Pangestu, Gede Hadi Pramana, Gede Pasek PRATIWI, I Gusti Agung Istri Ranya Astri Putra Gunawan, Kadek Arya Putu Astika Yasa Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Novi Pujayanti Putu Putri Nugraha Putu Tasya Ratna Elisabeth Kusumaedi Putu Tissya Poppy Aristiani Raja Tua Hamonangan Ria Tri Harini Dwi Rusiawati Riana Putra Intaran, Galih Saputra, Komang Yoga Sastra Nugraha, I Made Aditya Selvi Marcellia Sri Deviani Putri, Ni Kadek Ayu Mega Suatra Putrawan sukmayasa, kadek Sukmayoga Wiweka, Gede Rhama Tjokorda Gde Indraputra Udiana, Gede Krisna Wahyu Tantra Setiadi Wayan Agus Singid Adnyana Widyaningrum, Cokorda Istri Sri Dharma Widyasari Susrama Putri, Ni Luh Vita Widyatama, Pande Made Mahatma Wijaya, I Ketut Reksa Windi Dianti Agustin Yustiawan, Dewa Gede Pradnyana