Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Yustitia
Ni Putu Ari Setyaningsih
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KOMPILASI DELIK ADAT DALAM PERATURAN DAERAH SEBAGAI DASAR PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) NI PUTU ARI SETYANINGSIH; PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i1.902

Abstract

Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dipenuhi dengan pro dan kontra terkait ketentuan yang diatur didalamnya. Salah satu yang menjadi perdebatan dari RUU KUHP adalah upaya pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 2 ayat (1) RUU KUHP memberikan legalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Pembatasan hukum adat yang dapat menjadi dasar pemidanaan oleh Pasal 2 ayat (2) menyebabkan perlunya dilakukan kompilasi delik adat untuk memberikan dasar hukum mengenai delik adat apa saja yang diakomodir oleh RUU KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pengkompilasian delik adat dalam peraturan daerah dengan hakikat hukum adat dan implikasi dari dilakukannya kompilasi delik adat tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menumukan bahwa pengkompilasian delik adat tidak sesuai dengan sifat delik adat yang dinamis dan tidak Prae Existance Regels sehingga tidak relevan dengan hakikat hukum adat itu sendiri. Implikasi dari pengkompilasian delik adat dalam peraturan daerah adalah terjadinya distorsi terhadap sifat hukum adat yang seharunya dinamis dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan dalam masyarakat dan menciptakan dualisme delik adat yaitu delik adat yang diatur dalam peraturan daerah dan delik adat diluar kompilasi namun keberadaanya tetap diakui oleh masyarakat.
IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAANTERHADAP KECAKAPAN SUPORTER SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAMPEMBUATAN PERJANJIA I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya; Ni Putu Ari Setyaningsih
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/5nnhm672

Abstract

The aim of this paper is to analyze the implications of changes to the Sports Law on the proficiency of supporters as legal subjects in making agreements. This study uses a normative legal method because the focus of the study departs from the ambiguity of norms. The approaches used are Statute Approach and Conceptual Approach. The results of the study show that after the amendment, the Sports Law provides substantial benefits to the organizers of sports championships, one of which is regarding the arrangements concerning supporters in the Sports Law. The existence of supporters in the organizers of sports championships is obliged to register as a member of a sports supporter organizations or legal entities. Supporters have the ability as legal subjects in making agreements if the supporters are established in the form of a legal entity. If the supporters are established in the form of an organization, their ability to make agreements is determined based on the form of the organization at the time of establishment
Co-Authors I Gede Putra Ariana I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN