Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Yustitia
Ni Putu Ari Setyaningsih
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI DALAM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK Ni Putu Ari Setyaningsih; I Gede Putra Ariana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Juni 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum  di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah pada hakikatnya semua anak seharusnya mendapatkan hak-hak yang sama, namun ada anak-anak yang harus menjalani masa pidana di lembaga pembinaan khusus anak sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus mengenai perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam lembaga pembinaan khusus anak serta untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam lembaga pembinaan khusus anak menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini adalah hak dari anak yang berkonflik dengan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk melindungi hak-hak tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diatur mengenai  petugas kemasyarakatan terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, dan tugas-tugas dari petugas kemasyarakatan.
KOMPILASI DELIK ADAT DALAM PERATURAN DAERAH SEBAGAI DASAR PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) NI PUTU ARI SETYANINGSIH; PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i1.902

Abstract

Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dipenuhi dengan pro dan kontra terkait ketentuan yang diatur didalamnya. Salah satu yang menjadi perdebatan dari RUU KUHP adalah upaya pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 2 ayat (1) RUU KUHP memberikan legalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Pembatasan hukum adat yang dapat menjadi dasar pemidanaan oleh Pasal 2 ayat (2) menyebabkan perlunya dilakukan kompilasi delik adat untuk memberikan dasar hukum mengenai delik adat apa saja yang diakomodir oleh RUU KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pengkompilasian delik adat dalam peraturan daerah dengan hakikat hukum adat dan implikasi dari dilakukannya kompilasi delik adat tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menumukan bahwa pengkompilasian delik adat tidak sesuai dengan sifat delik adat yang dinamis dan tidak Prae Existance Regels sehingga tidak relevan dengan hakikat hukum adat itu sendiri. Implikasi dari pengkompilasian delik adat dalam peraturan daerah adalah terjadinya distorsi terhadap sifat hukum adat yang seharunya dinamis dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan dalam masyarakat dan menciptakan dualisme delik adat yaitu delik adat yang diatur dalam peraturan daerah dan delik adat diluar kompilasi namun keberadaanya tetap diakui oleh masyarakat.
Co-Authors I Gede Putra Ariana PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN