Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI DALAM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK ]]>
<![CDATA[Ni Putu Ari Setyaningsih]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah pada hakikatnya semua anak seharusnya mendapatkan hak-hak yang sama, namun ada anak-anak yang harus menjalani masa pidana di lembaga pembinaan khusus anak sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus mengenai perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam lembaga pembinaan khusus anak serta untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam lembaga pembinaan khusus anak menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini adalah hak dari anak yang berkonflik dengan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk melindungi hak-hak tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diatur mengenai petugas kemasyarakatan terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, dan tugas-tugas dari petugas kemasyarakatan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK WEBSITE YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI ]]>
<![CDATA[I Putu Agus Permata Giri]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Juli 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This paper entitled "Criminal Responsibility of the Website with PornographyContent's Owner" . The research method used in this paper is a normative analysis. Oneof the most famous and troubling type of cybercrime due to its rapid spread, enormousdangers and bad impacts to the society is the cybercrime in terms of morality, Cybersexis. One of the several types of the cybersex is the network sites that contain adult materialsuch as pornography that could break children’s morality, it is caused due to easy accessto those sites that allow it to be accessed by anyone at anytime. Therefore the problem ofcriminal Responsibility of the owner’s of the porn websites is very important in order tocreate a deterrent effect for them. People who own a pornographic website can becharged with the provisions of Act no. 44 Year 2008 on Pornography, and the Act no. 11Year 2008 on Information and Electronic Transactions. Criminal sanction are in the formof imprisonment and / or criminal penalties that apply cumulatively - alternative.]]>
<![CDATA[PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMALSUAN KARTU ATM (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO : 622/PID.B/2010/PN.DPS.) ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Agung Puspa Dewi]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian, Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk – bentuk lain dari pencurian , dan salah satunya pencurian dengan kasus pemalsuan kartu ATM. Dan penulis melakukan penelitian hukum normative dengan mengkaji dan menganalisis putusan perkara tindak pidana pencurian pemalsuan kartu ATM No 622/PID.B/2010/PN.DPS majelis hakim memutuskan terdakwa dipidana selama 9 (sembilan) tahun penjara. sesuai dengan ketentuan pasal 363 ayat (2). Perbarengan tindak pidana adalah peristiwa dimana seseorang melakukan perbuatan – perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana itu diadili sekaligus. Bahwa tindak pidana dengan pemberatan berlanjut adalah pencurian yang mempunyai unsur – unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk yang pokok yang karena di tambah dengan lain – lain unsur , sehingga ancaman hukumnya menjadi diperberat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUAL SUKU CADANG PALSU DI DENPASAR* ]]>
<![CDATA[Yenita Sari]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kegiatan pada masyarakat di era modern ini sangat berkembang pesat hal ini juga mempengaruhi dalam penjualan suku cadang, peminat kendaraan semakin tinggi yang kemudian membuat banyak pedagang menjual suku cadang palsu kepada konsumen. Masalah yang diangkat dalam penulisan ini yaitu Pertanggung jawaban secara pidana pada pelaku usaha suku cadang palsu. Metode penulisan yang digunakan adalah metode empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam masyarakat. Bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaku penjual suku cadang palsu bertujuan agar konsumen lebih selektif dalam menggunakan suku cadang dan memahami perlindungan hukum terkait dengan suku cadang palsu yang beredar bebas dipasaran. Kasus peredaran suku cadang tertulis pada Bab XXV 378 KUHP tentang perbuatan curang atau pemalsuan, sebagaimana untuk mencegah peredaran suku cadang palsu yang beredar dipasaran. Kesimpulan penulisan ini yaitu diharapkan mendapatkan penyelesaian dalam bentuk pertanggung jawaban khususnya berfokus pada Undang-Undang merek. Kata Kunci : Pertanggung jawaban, Suku cadang, Palsu.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK IMPOR YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Ni Putu Lisna Yunita]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jurnal Ini berberjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Karena pesatnya arus globalisasi membuat mudahnya produk impor masuk ke Indonesia. Sehingga perlindungan konsumen terhadap pemakai produk impor dipandang sangat penting. Tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui pengaturan dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif yaitu menempatkan norma sebagai obyek penelitian hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang mengedarkan produk tidak berlabel bahasa Indonesia akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi tambahan sesuai dengan perlindungan hukum terhadap produk yang tidak berlabel bahasa Indonesia yang terdapat pada Pasal 8 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA TRANSPORTASI ONLINE UBER DAN GRAB DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Bagus Raditya Permana Putra]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.209 KB)
<![CDATA[Makalah ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Transportasi Online Uber dan Grab di Indonesia. Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif kemudian dikaji menggunakan pendekatan perundang - undangan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan jasa transportasi online dan tanggung jawab pelaku usaha apabila adanya kerugian dari konsumen dalam menggunakan jasa transportasi online. Dari analisa yang dibahas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha jasa transportasi berbasis aplikasi dimana dalam hal transportasi telah diatur dalam Pasal 10 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas pelayanan jasa yang tidak sesuai maka konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK YANG TIDAK DISERTAI DENGAN KEJELASAN LABEL PRODUK DI DENPASAR ]]>
<![CDATA[Luh Putu Budiarti]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (382.909 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik yang Tidak Disertai dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar” yang bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab daripada pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik yang tidak disertai dengan kejelasan label produk. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis empiris dan bahan hukum tersebut diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif analisis. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik yang tidak disertai kejelasan label produk yang telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI INDONESIA TERKAIT CACAT TERSEMBUNYI PADA PRODUK MINUMAN BOTOL ]]>
<![CDATA[A. A. Sagung Istri Ristanti]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (159.483 KB)
<![CDATA[Jurnal ini berjudul Aspek Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi pada Produk Minuman Botol. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah adanya cacat tersembunyi yang terdapat pada minuman botol yang memerlukan tanggung jawab produsen karena telah menimbulkan kerugian bagi konsumennya. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu tentang aspek perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait cacat tersembunyi pada produk minuman botol apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan serta aspek perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait cacat tersembunyi pada produk minuman botol apabila dilihat dari segi aparatur negara. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif berupa pendekatan peraturan perundang-undangan hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa perlindungam hukum dari cacat tersembunyi pada produk minuman botol terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap konsumen botol apabila dilihat dari segi aparatur negara yaitu perlindungan hukum dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bersifat preventif dan perlindungan hukum dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat represif.]]>
<![CDATA[KETIDAKSESUAIAN PENCANTUMAN UKURAN YANG TERDAPAT PADA KEMASAN DENGAN PRODUK ASLINYA (STUDI PADA MINI MART DI SESETAN DENPASAR) ]]>
<![CDATA[Komang Prayuda Devi Kurniawati]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.818 KB)
<![CDATA[Jurnal ini berjudul Ketidaksesuaian Pencantuman Ukuran Yang Terdapat Pada Kemasan Dengan Produk Aslinya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah adanya ketidaksesuaian pencantuman ukuran yang terdapat pada kemasan dengan produk aslinya yang telah menimbulkan kerugian bagi konsumennya. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang mempunyai tujuan penulisan yaitu tentang tanggung jawab pelaku usaha yang mengedarkan produk yang tidak sesuai ukuran sebenarnya. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, yang bersumber pada data primer yaitu data yang didapat langsung dari sebuah mini mart di Sesetan Denpasar sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa bentuk tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan pencantuman ukuran di kemasan yang tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya diatur pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK PENGGUNA AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM) ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Eddy Prabawa]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.865 KB)
<![CDATA[Dalam hal ini yaitu nasabah bank pengguna Automated Teller Machine yangberkedudukan sebagai kreditur dan bank sebagai debitur. Perlindungan hukum terhadap nasabahtentunya menjadi hal yang penting karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan tidak memberikan pengaturan secara lebih spesifik. Memberikan pemahamanmengenai lembaga perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna Automated TellerMachine. Digunakan metode penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui secaralangsung lembaga perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna Automated Teller MachineNasabah yang kurang memahami hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen akan kehilangan kesempatan untuk membuat apa yangsudah menjadi kewajiban dan menjadi haknya. perlindungan konsumen merupakan ujungtombak di lapangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang telah dirugikanatau yang telah menderita sakit. Perlindungan yang diberikan oleh lembaga Badan PenyelesaianSengketa Konsumen kepada konsumen adalah melalui penyelesaian sengketa antara konsumendengan pelaku usaha dan juga melalui pengawasan terhadap setiap pencantuman perjanjian ataudokumen yang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen. Perlindungan yangdiberikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kepada konsumen adalah melaluipenyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dan juga melalui pengawasanterhadap setiap pencantuman perjanjian atau dokumen yang mencantumkan klausula baku yangmerugikan konsumen.]]>
