Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)
Komang Alit Antara
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI TRANSAKSI GAME ONLINE Komang Alit Antara; I Gede Artha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia mulai memanfaatkan perkembangan teknologi. Salah satunya dengan modus operandi transaksi game online. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencucian uang melalui transaksi game online. Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pengaturan tindak pidana pencucian uang melalui game online di Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan dari penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yakni terdapat kekaburan norma hukum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPPU belum mengatur jika terjadi fenomena tindak pidana pencucian uang melalui game online akan tetapi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui transaksi game online dapat dijerat dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Bentuk Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang melalui transaksi game online dapat dilihat dalam Pasal 47 UU ITE yang menyatakan pelaku yang memenuhi unsur Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Game Online, Transaksi, Tindak Pidana Pencucian Uang.
POSITION OF ELECTRONIC EVIDENCE IN THE PROCESS OF PROVIDING PROCEDURE IN STATE ADMINISTRATIVE COURT The Position of Electronic Evidence in the Evidentiary Process of State Administrative Court Procedural Law Komang Alit Antara; Moh. Fadli; Sudarsono
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 3 (2025): May
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i3.2753

Abstract

This study analyzes the position of electronic evidence in the legal evidence process of the State Administrative Court. The development of information technology has had significant implications for the justice system, especially in the recognition and use of electronic evidence. However, there is a gap between the increasingly digitalized practice of government administration and the PTUN procedural law mechanism which still focuses on physical documents. This study uses normative legal analysis conducted with a statutory and conceptual regulatory approach, using data from related laws and legal literature. The results of the study indicate that the unclear regulations in Law Number 5 of 1986 concerning the PTUN, although the ITE Law has recognized electronic evidence, cause legal uncertainty, differences in judge interpretation, and potential manipulation of evidence. Therefore, this study recommends the reconstruction of PTUN procedural law norms to include explicit provisions regarding electronic evidence, the establishment of a digital forensic validation institution, and the regulation of authentication and security of electronic documents. These steps are important to ensure justice, legal certainty, and efficiency in resolving state administrative disputes in the digital era.
Co-Authors I Gede Artha Moh. Fadli Sudarsono