Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya YUSTHIMA
Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGATURAN DEBT COLLECTION PRINCIPLE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 59/PAILIT/2001/PN NIAGA/JKT.PST. Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu; Cok Istri Anom Pemayun
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.526 KB)

Abstract

Debt Collection merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara sesegera mungkin. Manifestasi dari prinsip debt collection dalam kepailitan adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan pailit secara serta merta, adanya ketentuan masa tunggu bagi pemegang jaminan kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan debt collection principle dalam hukum kepailitan dan penerapan debt collection principle dalam putusan Nomor 59/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt.Pst. Metode penulisan jurnal ini yaitu yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penulisan jurnal ini adalah Debt collection principle berfungsi sebagai sarana pemaksa agar debitur dapat mewujudkan hak kreditur dengan cara melikuidasi aset-aset debitor. Prinsip debt collection ini sering salah saat diimplementasikan.Penyalahgunaan prinsip ini menjadikan kepailitan adalah suatu penyelesaian sengketa alternatif terhadap gugatan wanprestasi dan juga perbuatan melanggar hukum. Kata Kunci: Penagihan Utang, Kepailitan, Debitur, Kreditur
PENGATURAN HONORARIUM PROFESI ARBITER DAN MEDIATOR DI INDONESIA Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu
Jurnal Yusthima Vol. 4 No. 02 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v4i02.10532

Abstract

Arbiter dan mediator memegang peran penting dalam sistem penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di Indonesia, berfungsi untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa melalui jalur pengadilan formal. Arbiter memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat, sementara mediator bertugas sebagai fasilitator dalam mencari solusi yang disepakati bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan honorarium bagi arbiter dan mediator dalam konteks hukum Indonesia, khususnya setelah diterbitkannya Perma No. 01 Tahun 2016 yang memperkenalkan berbagai peraturan baru terkait biaya mediasi dan peran mediator. Selain itu, penelitian ini menyoroti ketimpangan yang ada dalam pengaturan honorarium kedua profesi tersebut, baik dalam arbitrase maupun mediasi. Pengaturan honorarium yang adil dan transparan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme serta keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Studi ini juga memberikan rekomendasi agar pengaturan honorarium arbiter dan mediator dapat disesuaikan dengan kompleksitas kasus dan kesepakatan yang adil antara pihak yang bersengketa. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang lebih efektif dan adil terkait pengaturan honorarium profesi arbiter dan mediator di Indonesia.
Co-Authors Cok Istri Anom Pemayun