Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Cok Istri Anom Pemayun
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
KEKUATAN HUKUM MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN I Made Winky Hita Paramartha; Cok Istri Anom Pemayun
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul “Kekuatan Hukum Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan”. Mediasi sebagai salah satu cara Penyelesaian Sengketa Alternatif yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa para pihak yang dibantu oleh pihak ke tiga yang netral yang tidak memihak sebagai fasilitator dimana keputusan tersbut diambil berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediasi ini dapat dipergunakan untuk sengketa pertanahan yang pihak ketiganya adalah BPN dan kekuatan hukum dari pada akta kesepakatan melalui mediasi ini sama kuatnya dengan keputusan pengadilan karena disepakati oleh kedua belah pihak. Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Mediasi, Sengketa Pertanahan
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI I Made Arya Junantara; Cok Istri Anom Pemayun; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Government employees are the public servants who faithfully on Pancasila, theConstitution of the republic of Indonesian 1945 and the government and united, wellminded, disciplined, dignified, efficient, high quality and are aware of itsresponsibilities to the state. In an effort to improve the discipline of government havemade the civil government regulation. In the government regulation amended byGovernment Regulation Number.53 of2010 on Civil Servant Discipline. Civil ServantsDisciplinary Rules are rules governing the obligations, prohibitions, and penalties ifobligations are not complied with or violated by the Civil Servant. However ,from theyears 2010-2011increaseddisciplinarycivil servant in the Department of Food Crops ofBali. Most of the in disciplinary is because of the internal factor of the civil servantdaily.
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN AKIBAT TERKENA SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL I Made Adi Sucipta Yadnya; Cok Istri Anom Pemayun; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public Servants have a very important role as a servant to hold the elements of thestateapparatus of government and development in order to achieve the purpose of thestate. Theexistence of a decision or lack of reasonable policy or self harm Servants,certainlypsychologically able to influence, disrupt, and prevent concentration in carryingout his duties asa Public Servant. Employment disputes as far as possible within the scopeof the work unit intansiissuing disciplinary decisions of moderate and severe levels in theform of dismissal with respectnot his own request and not with respect as Civil Servants(hereinafter abbreviated PNS) by thehead coach or official personnel both at central andlocal levels. Dispute among Civil Servants inthe presence of a decision or lack ofreasonable policies or adverse Servant can inhibitconcentration in duties as officers of theState. The formulation of the problem posed is whetherthe cause of employment disputesand legal actions that can be taken how civil servants due tothe imposition of sanctionsagainst him.
ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGATURAN DEBT COLLECTION PRINCIPLE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 59/PAILIT/2001/PN NIAGA/JKT.PST. Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu; Cok Istri Anom Pemayun
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.526 KB)

Abstract

Debt Collection merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara sesegera mungkin. Manifestasi dari prinsip debt collection dalam kepailitan adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan pailit secara serta merta, adanya ketentuan masa tunggu bagi pemegang jaminan kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan debt collection principle dalam hukum kepailitan dan penerapan debt collection principle dalam putusan Nomor 59/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt.Pst. Metode penulisan jurnal ini yaitu yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penulisan jurnal ini adalah Debt collection principle berfungsi sebagai sarana pemaksa agar debitur dapat mewujudkan hak kreditur dengan cara melikuidasi aset-aset debitor. Prinsip debt collection ini sering salah saat diimplementasikan.Penyalahgunaan prinsip ini menjadikan kepailitan adalah suatu penyelesaian sengketa alternatif terhadap gugatan wanprestasi dan juga perbuatan melanggar hukum. Kata Kunci: Penagihan Utang, Kepailitan, Debitur, Kreditur
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH YANG IDENTITASNYA DIPAKAI TANPA IZIN DALAM KREDIT FIKTIF Ni Luh Wayan Kori Agustini; Cok Istri Anom Pemayun; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.006 KB)

Abstract

Kredit Fiktif merupakan suatu tindakan kecurangan (fraud) pada bidang kredit yang dilakukan oleh pihak intern (pegawai) bank dengan cara melakukan kolusi dengan nasabah pemohon kredit. Dalam kredit fiktif berkas yang diajukan ada akan tetapi nasabahnya tidak ada, hal ini dikarenakan pemohon kredit menggunakan identitas palsu atau identitas milik nasabah bank lain. Atas dasar itu nasabah bank tentunya sangat dirugikan baik dalam bentuk materiil maupun imateriil. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih mengetahui mengenai tanggungjawab bank terhadap nasabah bank yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata bank wajib bertanggungjawab dalam bentuk ganti rugi kepada nasabah bank. Kata Kunci: Tanggungjawab Bank, Nasabah Bank, Kredit Fiktif.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR SENI SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN GIANYAR I Wayan Dede Surya Putra; Cok Istri Anom Pemayun; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.256 KB)

Abstract

Pasar seni adalah salah satu destinasi pariwisata yang berfokus untuk tempat jual beli yang bernuansa seni, atau tempat jual beli barang-barang seni. Seiring berjalannya waktu ada pasar oleh-oleh khas moderen yang ikut bersaing di dunia pariwisata di Bali. Tidak adanya aturan hukum yang jelas dalam melindungi keberadaan pasar seni. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap destinasi pariwisata di kabupaten Gianyar khususnya Pasar Seni Sukawati dan Pasar Seni Guwang dan bagaimanakah peranan pemerintah keberadaan pasar seni Sukawati dan Pasar Seni Guwang. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Perlindungan hukum bagi pasar seni sebagai salah satu usaha belum diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar memfokuskan pengembangan pasar seni hanya pada kegiatan ekonominya saja. Dinas pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi di bidang kepariwisataan tidak terlibat dalam pengawasan pasar seni yang ada di Kabupaten Gianyar.
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROSES PEMBENTUKAN PERDA PROVINSI BALI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Zenith Syahrani; I Gusti Ngurah Wairocana; Cok Istri Anom Pemayun
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.417 KB)

Abstract

According to Article 1 paragraph (2), The 1945 Contitution of the Republic of Indonesia, fourth amendment, sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to this Constitution. That article explicitly explained that people has role in government practice through involve in people participation in the process of making regulation, in this case Peraturan Daerah Provinsi Bali. On the other side, participation has also becomes an important indicator in the effort of achieving a Good Governance. How is the mechanism and the type of that people participation? And what is the relevancy between participation and Good Governance? This paper uses normative legal method and descriptively analyzed, it will explicate the rules of the mechanism of people participation in government practice based on the regulation and its relevancy with the effort of achieving Good Governance.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR I Putu Agus Indra Febriyana; Cok Istri Anom Pemayun
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.532 KB)

Abstract

Simplification of licensing procedures through the establishment of the Department of Licensing is an effort that is expected to accommodate the needs of the community as an institution truly One Stop Service, where various types of licenses that are still there are many scattered in so on education, in 105 types of licenses, all taken care of in one door, which is at the Department of Licensing, Denpasar Government policy in the simplification of licensing with the Parallel System raises the issue how integrated one-stop service delivery in order to improve public services in the Department of Licensing Denpasar, and Is that a benchmark in order to achieve an integrated service delivery doors are good at Denpasar Licensing Agency. This method is a kind of empirical research. It can be concluded from the factors improving services through two procedures with the Front Office and Back Office so you can easily and quickly take care of the permit. And communities in applying for a license must match the application requirements Denpasar owned by the Department of Licensing that the lack of barriers and obstacles in the implementation of One Stop Services and can run well.
PENGAWASAN TERHADAP BIRO PERJALANAN WISATA ONLINE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI PROVINSI BALI Ni Putu Ayu Arsani; Cok Istri Anom Pemayun; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.865 KB)

Abstract

Travel agency is a business trip planning and tourism services. Theincreasing of knowledge in the field of technology it is now make many travel agienciesare using online media to conduct the transaction.. Therefore, it is need a supervisionby the government against the Travel agency. This paper discuss the issues concerningthe government oversight of online Travel agency that does not have a license tooperate and remedies that can be taken when fraud or breach of contract occurred. Thispaper using an empirical legal research. The conclusion of this paper are first, thesupervision facing difficulty because of the limitation of the number of the supervisingteam and the regulation concerning online travel agencies are unclear, which arecause the growth number of the illegal online travel agencies. Second, remedies thatcan be taken against fraud and breach of contract in an online Travel Agency that doesnot have a license to operate in the province of Bali.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KABUPATEN BADUNG Ni Luh Gede Sumertini; Cok Istri Anom Pemayun; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.625 KB)

Abstract

Pencatatan Sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan meliputi : Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Kematian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan pengesahan Anak, Pencatatan atas Perubahan Nama, dan Pencatatan atas Perubahan Status Kewarganegaraan, dalam. Salah satu bidang dalam pencatatan sipil yang mempengaruhi ketepatan data kependudukan adalah Pencatatan Kelahiran. Pencatatan Kelahiran merupakan suatu hal yang penting bagi terlaksananya ketertiban administrasi kependudukan. Kepemilikan atas dokumen catatan sipil dalam hal ini yang berkaitan dengan Pencatatan Kelahiran adalah sangat penting untuk menunjang kevalidan data kependudukan. . Kepemilikan atas dokumen-dokumen catatan sipil ini merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat, karena berkaitan dengan berbagai hal seperti mulai dari pendataan penduduk dan sebagai syarat dalam pembuatan akta-akta atau dokumen-dokumen kependudukan lainnya. Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kabupaten Badung belum berjalan secara efektif, berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan untuk melakukan pencatatan setiap kelahiran dan Pasal 32 ayat (1 dan 2) mengenai batas waktu pencatatan Kata Kunci : Pencatatan akte Kelahiran ; Kendala pencatatan akte kelahiran dan akibat hukum
Co-Authors Dewa Gde Ari Surya Wibawa Dewa Gde Rudy I Gust i Ngurah Wairocana I Ketut Suardita I Made Adi Sucipta Yadnya I Made Arya Junantara I Made Winky Hita Paramartha I Putu Agus Indra Febriyana I Wayan Dede Surya Putra Kadek Sarna Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu Ni Luh Gede Sumertini Ni Luh Wayan Kori Agustini Ni Putu Ayu Arsani Zenith Syahrani