Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Acta Comitas
I Dewa Gede Agung Putra Diatmika
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGATURAN MODAL DASAR PERSEROAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS I Dewa Gede Agung Putra Diatmika; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.103 KB)

Abstract

Dewasa ini terdapat polemik di masyarakat semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Permasalahan yang diangkat bertujuan untuk mengetahui pengaturan modal dasar pendirian perseroan terbatas dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dan akibat hukum terhadap pelaksanaan pendirian perseroan terbatas yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekataan perundang – undangan. Kesimpulan yang diperoleh yaitu adanya kurang pemahaman dari masyarakat terkait ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, karena tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah ini untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat menentukan modal dasar dengan berdasarkan ketentuan hukum perdata, sehingga tidak terdapat konflik norma, karena berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pendirian perseroan terbatas yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah batal demi hukum karena perjanjian tersebut bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata. Kata Kunci : Modal Dasar Perseroan, Akibat Hukum.
Kepastian Hukum Kewajiban Saksi Instrumenter Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Autentik dan Akibat Hukumnya Terhadap Notaris I Dewa Gede Agung Putra Diatmika; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Acta Comitas Vol 8 No 01 (2023)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i01.p11

Abstract

This research aims to examine the legal consequences of the non-regulation of the obligation of instrumental witnesses to maintain the confidentiality of authentic deeds against a notary and examine the formulation of arrangements for instrumental witness obligations in maintaining the confidentiality of the authentic deeds. This research uses normative legal research methods that use statutory and legal concept analysis approaches based on primary, secondary, and tertiary legal material sources, with the snowball method, as well as using descriptive analysis techniques and argumentative techniques. The results show that legal consequences of non-regulation of the obligation of instrumental witnesses to maintain the secrecy of authentic deeds to notaries is that notaries have the potential to be dragged into and subject to administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions due to the actions of instrumental witnesses who disclose secret deeds. Arrangements regarding the obligation of instrumental witnesses to maintain the confidentiality of the authentic deeds are important for legal certainty, provide protection to the parties involved in the deed and provide a sense of security to the notary. It is necessary to add arrangements for the obligations of deed witnesses/instrumental witnesses to maintain the confidentiality of the authentic deeds in the Explanation of Article 16 paragraph (1) letter f UUJN-P, as well as add to the understanding of deed witnesses/instrumental witnesses in the General Provisions Article 1 UUJN-P.
Co-Authors Ayu Putu Laksmi Danyathi Ni Putu Purwanti